nengenai 1unit sepeda motor Jupiter MX Vikson nonwr Polisi W 2203 E,diakui Tergugat Rekonpensi seba gai harta bersa m yangdi beli Peng gugat Re konpensi dan Tergu gat Rekonpensiketi ka nasih kunpul dahul u, sedan gkan 2 buah ekorsapi seharga Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yangbenar hanyalah ada 1 ekor saja seharga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) itupun menurut Tergugat Rekonpensi bukansebagai harta bersama karena diperoleh dari uang hasilkerj a Tergugat Rekonpensi sendiri, adapun nmengenai sebi

Sebi dang tanah sawah yang terlet ak diDesa Winginanom KecamatanPanarukan Kabupaten Situbondo dengan Kohir Nonwr ;245 ; Persil No. 71; Kis.S.I dengan luas keseluruhan 0.689 ha. atasnama B.Sudija Msna, yang sekarang telah nenjadidua bagian, yaitu dikuasai oleh Tergugat I danTurut Tergugat I, yaitu :a.Sebagian tanah sawah yang terletak di DesaWinginanom Kecamat an Panarukan Kabupat enSitu bondo ( yang sebeiah Ti nur ) denganSertifikat Hak Mlik No.569/Desa Winginanom; Gambar Situasi tanggal 10September

Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT PLGpenyelesaian yang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan undangundang, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran dari BankIndonesia kepada Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha SecaraKonvensional Di Indonesia jo SEBI No. 15/28/DPNP, yang menyebutkan : Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah,Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit atas debitur yang mengalamikesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yangbersangkutan

dan menyeluruh yangberdampak langsung atas beberapa aspek ekonomi, seperti inflasi,permintaan, penawaran dan sebagainya, maka dari itu setiap bankkhususnya Tergugat diharapbkan mampu menerapkan kebijakan yangdapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan memberikansumbangsih lebih agar stabilitas moneter dapat tercapai, akan tetapiTergugat sangat jauh dari prinsipprinsip dan harapan Bank Indonesia,dimana seharusnya Tergugat mempedomani dan tunduk pada ketentuanSurat Edaran Bank Indonesia (SEBI

550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yangdalam kenyataannya Tergugat hanya melakukan kewajiban nyakepada Tergugat VI sebanyak 2 ( dua ) kali angsuran, sehingga hal inimenunjukkan adanya itikad yang tidak baik;11.Bahwa, terhadap proses pemberian kredit yang dilakukan olehTergugat VI kepada Tergugat tanpa adanya penelitian yangseksama terhadap Objek Jaminan atau suvey mengenai jaminanmaupuntaksasi melalui appraisal sebagaimanaketentuanundangundang perbankan maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yangdalam kenyataannya Tergugat hanya melakukan kewajiban nyakepada Tergugat VI sebanyak 2 ( dua ) kali angsuran, sehingga hal inimenunjukkan adanya itikad yang tidak baik;11.Bahwa, terhadap proses pemberian kredit yang dilakukan olehTergugat VI kepada Tergugat tanpa adanya penelitian yangseksama terhadap Objek Jaminan atau suvey mengenai jaminanmaupuntaksasi melalui appraisal sebagaimanaketentuanundangundangperbankan maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

diduga berpotensi sebagaicagar budaya ada bangunan di Jalan Diponegoro Nomor 10 karena harusdicek terlebih dahulu tetapi sudah memenuhi kriteria; Bahwa untuk penetapan cagar budaya itu ada prosesnya dan sesuai UUCagar Budaya, status cagar budaya beda ditetapkan dengan SK Gubernursecara kolektif atau sendirisendiri; Bahwa mengenai kriteria bangunan itu sebagai cagar budaya ada disebutdalam UU Cagar Budaya; Bahwa dari tupoksi Saksi tidak ada berkoordinasi dengan bagian cagarbudaya terkait dengan sebi

Bahwa definisi mengenai kredit macet yaitu berdasarkanlampiran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 7/3/DPNP/2Q05tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan, bahwa yangtermasuk dalam kategori macet adalah : Terdapat tunggakan pokok danbunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari (dalam hal inidihitung sejak tanggal mulai tidak membayar angsuran/wanprestasi),berdasarkan catatan administrasi pada Bank selaku Kreditur.

Sebi dang tanah sawah yang terlet ak diDesa Winginanom KecamatanPanarukan Kabupaten Situbondo dengan Kohir Nonwr ;245 ; Persil No. 71; Kis.S.I dengan luas keseluruhan 0.689 ha. atasnama B.Sudija Msna, yang sekarang telah nenjadidua bagian, yaitu dikuasai oleh Tergugat I danTurut Tergugat I, yaitu :a.Sebagian tanah sawah yang terletak di DesaWinginanom Kecamat an Panarukan Kabupat enSitu bondo ( yang sebeiah Ti nur ) denganSertifikat Hak Mlik No.569/Desa Winginanom; Gambar Situasi tanggal 10September

2Juni 2021 sebesar Rp.2 Juni 2021 sebesar Rp.133.977.745, (seratus tigapuluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh limarupiah) dan cek tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp.116.584.150, (Sseratus enambelas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Bank Indonesia NomorIndonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/BilyetGiro Kosong (SEBI

12.Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093 tanggal 07 Agustus 2014 perihal Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ; 7(tujuh) lembar
13.Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012 perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagai tindak lanjut penerbitan SEBI

Ketentuan Debt ServiceRatio (DSR) ;18(delapan belas)lembar 12.Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093O07 Agustus 2014 perihal PenyampaianPerkreditan (KPP)No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;tanggalKeputusan Komite Prosedur7(tujuh)lembar 13.Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor :PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk KreditPemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP)untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagaitindak lanjut penerbitan SEBI

Ketentuan Debt ServiceRatio (DSR) ;18(delapan belas)lembar 12.Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093tanggal 07 Agustus 2014 perihal PenyampaianKeputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP)No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;7(tujuh)lembar 13.Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor :PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk KreditPemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP)untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagaitindak lanjut penerbitan SEBI

aid=9277 & coid=3& caid=31 &gid=2 ;Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956 ;Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1980 tentangpasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan Prejudicieel Geschief angka IIbutir 3 dan 4 (sema nomor 4 Tahun 1980 ) ;surat edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007perihal : Daftar hitam Nasional Penarik cek dan /atau Bilyet girokosong (sebi No. 9/13/DASP ) ;Doktrin hukum dari Prof Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudulPerbuatan melawan hukum Yurisprudesi

NILUH PUTU YULIANTI Bahwa, saksi adalah karyawan Bank Mutiara di Kantor Wilayah Il Jakarta; Bahwa, saksi bekerja di Bank Century sejak tahun 1991 di bagian secretariat; Bahwa, saksi bekerja di kantor pusat sejak tahun 1991 s/d 2008; Bahwa, saksi tahu terkait Internal Memo, (Bukti T48) dimana isinyaadalah pengakhiran pernjanjian kerjasama dan pelarangan penjualanreksadana; Bahwa, saksi ditunjukan Bukti T49 terkait Surat Edaran BankIndonesia (SEBI), dimana SEBI tersebut benar saksi yang memprintoutdari

website resmi Bank Indonesia dan SEBI tersebut diperuntukanuntuk umum seluruh bankbank di Indonesia; Bahwa, setalah Internal Memo nomor : 177 tahun 2005 terbit lagi Internal Memo Nomor : 102 tahun 2006; Bahwa, saksi tidak tahu terkait audit internal bank; Bahwa, terkait rapat direksi tentang permasalahan reksadana saksi hadir; Bahwa, terkait konfirmasi penerimaan fax dokumen Internal Memodilakukan via teloon yang mana dilakukan oleh Sekretaris Direksi yangbersangkutan; Bahwa, Internal Memo atas

Bahwa alas penolakan Warkat Debit Nomor CIM3S.i tersebut, maka fisikWarkat Debit Nomor 074361 telah TURUT TERGUGAT kembalikankepada PENGGUGAT selaku Peserta Pengirim dalam SKNBI, hal manasesuai. dengan SEBI No. No.I7/13/DPSP Tanggal 5 Juni 2015, sebagaiberikut:b) Pongiriman. batch DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalamhuruf a) harus diikuti dengan penyampaian fisik Warkat Debit kepadaPeserta pengirim."

Bahwa oleh karenanya penyelesaian kewajiban/pelunasan hutangTERLAWAN TERSITA dengan cara melelang jaminan kreditnya adalahmerupakan penyelesaian yang sudah tepat dan sesuai denganketentuan undangundang, sebagaimana yang tercantum dalam SuratEdaran dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Yang MelaksanakanKegiatan Usaha Secara Konvensional Di Indonesia jo SEBI No.15/28/DPNP, yang menyebutkan :Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debiturbermasalah, Bank dapat melakukan Resitrukturisasi Kredit

dan menyeluruh yang berdampaklangsung atas beberapa aspek ekonomi, seperti inflasi, permintaan, penawarandan sebagainya, maka dani itu setiap bank khususnya Tergugat diharapkanmampu menerapkan kebijakan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahanyang ada dan membernkan sumbangsih lebih agar stabilitas moneter dapattercapai, akan tetapi Tergugat sangat jauh dan prinsipprinsip dan harapan BankIndonesia, dimana seharusnya Tergugat mempedomani dan tunduk padaketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

atas ObyekSengketa melalui pelelangan umum untuk mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut dan telah laku terjual kepada Tergugat selaku pembelilelang yang beritikad baik;Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dialildalil argumentasi ParaPenggugat sebagaimana Posita Angka 8 gugatan a quo, yang pada intinyamenyatakan bahwa Tergugat II melanggar Pasal 8 ayat (2) huruf e UndangUndang No. 10 Tahun 1998 maupun PBI No. 7/2/PBI/2005 yang telah diubahdengan PBI No. 11/2/PBI/2009 dan SEBI

ekonomi, seperti inflasi, permintaan, penawarandan sebagainya, maka dari itu setiap bank khususnya Tergugat diharapkanHal. 12 dari 64 Hal, Put No. 320/PDT/2019/PT MKS.30.31.32.mampu menerapkan kebijakan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahanyang ada dan memberikan sumbangsih lebih agar stabilitas moneter dapattercapai, akan tetapi Tergugat sangat jauh dari prinsipprinsip dan harapan BankIndonesia, dimana seharusnya Tergugat mempedomani dan tunduk padaketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

itulangsung menyerang dengan cara kekerasan dan melakukanPenganiayaan yakni dengan memukul 2 (dua) kali pelipis telinga kiriPenggugat hingga berkucuran darah dan terhadap tindakan mana dapatdiklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disamping juga telahmelakukan Pengerusakan sehingga karenanya dapat dijerat Pasal 406ayat (1) KUHP, jelas hal itu bertentangan dengan Prinsipprinsipsebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1(huruf a dan b UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagimana diubahdengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, adalah aturan khusus bagipegawai bank yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini.Bahwa jika dalam SOP suatu bank bertentangan dengan peraturan yang lebihtinggi dan PBI serta SEBI makan haruslah direvisi.Bahwa mengenai uang titipan jika tidak ada alasan pembenar sesuaiketentuan, maka tidak boleh karena kas/sistim sudah

Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor5/32/DPNP kepada semua bank umum di Indonesia perihal Perubahan Atas SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar PenerapanPrinsip Mengenal Nasabah, selanjutnya disebut SEBI Nomor 5 Tahun 2003; yangdalam penerapannya Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa(facetoface customer) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (nonfacetoface customer) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, suratmenyurat