Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel
Tanggal 21 Nopember 2017 —
527 — 838
  • telahmelakukan penggeledahan terhadap rumah Pemohon dengan dilengkapi SuratPerintah Penggeledahan (bukti Tl25) dan dalam jawaban Termohon dikatakanbahwa ia melakukan itu dalam keadaan mendesak untuk harus segera bertindak dantidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu karena mengkuatirkan Pemohonmenghilangkan barang bukti, maka dengan didampingi kepala lingkungan dan 2 (dua)orang saksi (Pasal 33 ayat 4) dan juga disaksikan keluarga Pemohon dan dibuatkanBerita Acara Penggeledahan, yang turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Desember 2014 — LINDA WANGSA DINATA, DK
160 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1893 K /Pid.Sus/ 2012123Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilanmenetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakanmaupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.a Pasal 144 ayat (2):Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satukali selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.b Pasal 144 ayat (3):Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan iamenyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukumdan penyidik.M.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-08-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 20 Februari 2017 — Agus Saputro, dkk.; Melawan; PT. SIMBA INDOSNACK MAKMUR, dkk.;
142 — 31
  • KreasibogaPrimatama dinilai cacat hukum dan haruslah dibatalkan;18.Bahwa hal yang kami duga keliru adalah penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain untuk pekerjaan pekerjaan yangberhubungan langsung dengan proses produksi, dan bahkan pada bagianproduksinya secara langsung yang mana kegiatan tersebut dilarang olehUndang Undang sebagaimana amanat Undang Undang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 danperaturan turunannya yaitu Permenakertrans
Pengadilan PN WATES Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN WATES Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Wat
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.KUNTO SINGGIH PRAMONO, SH
2.IMAM FAUZI,SH
3.DIAN YUNITA, SH
4.F. RINI TYAS UTAMI, S.H.
Terdakwa:
DESY FAJAR SAFITRI Als. DESY Binti SUHARSO
171 — 41
  • Dalamdosis berlebihnan metamfetamin dapat berbahaya bagi penggunanya,menyebabkan kejangkejang dan kematian; Bahwa Ahli baru kali ini memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan; Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BadanPOM dan tidak ada sertifikat knhusus untuk Ahli hanya surat tugas untukmenjadi Ahli dari Badan POM Yogyakarta; Bahwa dari laporan hasil lab barang bukti yang dimiliki Terdakwamengandung Metamfetamin atau turunannya; Bahwa obat yang mengandung Metamfitamin
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2018 — Upload : 29-06-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 121/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 28 Mei 2018 — ROOSILAWATI HIDAJAT dkk lawan LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT dkk
186 — 80
  • Semestinya ParaTergugat menghormati kedudukan Para Penggugat selain sebagai anggota Trustee dan penerima manfaat (beneficiary) dari SAMSOEHIDAJAT TRUST juga merupakan anggota keluarga yang haus dilindungi sebagaimana oprinsip untuk kelanggengan SAMSOEHIDAJAT TRUST dan kebaikan keluarga besar almarhum SAMSOEHIDAJAT berserta turunannya. 24.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
129 — 16
  • Jikakemudian terbit putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap,namun tumpeng tindih dengan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap lainnya, langkah yang memungkinkan bukanHalaman 33 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN Milmembatalkan lelang dan produknya yang bernama risalah lelangmaupun berita acara eksekusi pengosongan sebagai turunannya;Bahwa studi kasus Mahkamah Agung RI No 1068 K/ Pdt/2008 tanggal21 Januari 2009 tersebut diatas telah disepkatai oleh MahkamahAgung sebagai
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 09-03-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN-NIAGA SBY. Jo No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby.
Tanggal 17 Juli 2018 — EGGA INDRAGUNAWAN, SH.,DKK terhadap PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk,DKK
179 — 33
  • Bahwa posisi hukum TERGUGAT I dalam hal ini adalah pihak yangberitikad baik yang dilindungi oleh undangundang karena sebagai kredituryang telah memberikan fasilitas kepada TERGUGAT Ill TERGUGAT IVDan TERGUGAT V telah melaksanakan pasal 12 A UU Perbankan, olehkarenanya demi hukum Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang DenganPenyerahan Jaminan Secara Sukarela No. 14 tanggal 9 Desember 2016berikut turunannya adalah sah dan berdasar hukum.BAHWA PERMOHONAN PKPU YANG BERAKHIR PAILIT MERUPAKANITIKAD BURUK
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
139 — 92
  • Dimulai dari landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33ayat 2, 3 dan 5, kemudian landasan kebijakan nasional yaitu RPJP danlandasan operasional yang terdiri dari 5 (lima) undangundang danperaturan turunannya sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggidan/atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraannegara;Terlampir adalah ilustrasi gambar yang dapat mempermudah penjelasan diatas sebagai berikut: ie UUD 19451.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 62/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.OUW WAN NIO
2.ENDANG KUWANTTO
221 — 129
  • (lima ribu enam ratus lima puluh meterpersegi), atas nama Ouw Wan Nio, masih ada dan dikuasai olehPENGGUGAT membuktikan syaratsyarat terbitnya Sertipikat Penggantitersebut tidak sah, maka dengan sendirinya segala turunannya yaitu ObjekSengketa Pada Angka 1 huruf A dan pemecahannya sebagaimana ObjekSengketa Angka 2, 3 dan 4 huruf A di atas cukup beralasan untukdinyatakan batal atau tidak sah6.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
658 — 427
  • bank dalam hal ini BI atau OJK, dan satusatunya yangmempunyai kewenangan hanya itu, selain pengawas internal;Bahwa dalam SOP itu menyebutkan dasar dibuatnya SOP misalnyaPBI, POJK, maka SOP ini merupakan peraturan pelaksanaan dariHalaman 58dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN SktPDI dan POUK tersebut, oleh sebab itu didalam prakteknya kalauSOP itu dibuat berdasarkan PBI atau POJK pasti disebutkan.Sangat jarang terjadi SOP dibuat berdasarkan undang undang,karena undang undang itu biasanya turunannya
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
135 — 89
  • ;Menimbang, bahwa untuk dapat mendekati dan menjawab isu hukumsentral tersebut diatas, Pengadilan akan menderivasi lagi isu hukum sentraltersebut menjadi beberapa isu hukum turunannya yang dapat diformulasikansebagai berikut: pertama, apa yang dimaksud dengan Kebutuhan HidupLayak (KHL) dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota menurutperaturan perundangundangan?.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
124 — 29
  • Pasal 129 jo Pasal 75 KUHAP:Ayat (1) Penyidik memperlinatkan benda yang akan disita, kepada orangdari mana benda itu disita, dengan disaksikan oleh kepala desaatau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.Ayat (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebihdahulu kepada orang dari mana benda itu disitaAyat (3) dalam hal orang dari mana benda itu disita tidak maumembubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acaradengan menyebutkan alasannya.Ayat (4) Turunannya dari berita
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
1.EMRALD BALAPUTRA,ST,MT Bin H.HERWANI EFENDI
2.FERRI ANDIRIAN, SE Bin SYAFARUDIN
3.H. BATRA NOVEN. AZHARI, ST Alias BATRA Bin MULKAN TAJUDDIN
4.TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA Alm
5.EKA ROSARIA APRIYANI, ST Binti YALINUS
125 — 115
  • ERLANuntuk meminta tolong kepada sdra.KURNIAWAN selaku PNS Dinas PU ProvinsiBengkulu;Menimbang, bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 beserta aturan turunannya,antara lain := Bahwa bilamana pada saat pelelangan ternyata HPS, dan Spesifikasi Teknisbelum ditetapkan oleh PPK, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 11 ayat (1),pasal 64 ayat (4) dan pasal 66 ayat (1).Perkara Nomor :92/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 145 dari 196
    tanggungjawab pemenang lelang adalah PPK karena PPK adalah PejabatPembuat Komitmen yang berhak mengevaluasi kerja dari pokja dan PPK adalah orangynag menentuykan bisa atau tidaknyadokumen diterima.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa EKAROSARIA APRIYANI,ST.tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, Oleh karena ituharus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa POKJA II dalammelakukan Pelelangan telah bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun2012 beserta aturan turunannya
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
134 — 41
  • atau permintaan hak atas objeksengketa bukanlah melalui Lembaga Kepolisian melainkan melaluiPengadilan Agama oleh karena seluruh peristiwaperistiwa yangmelatarbelakangi dalam koridor dari hukum perdata, layaknyaseperti tidak mengerti hukum saja Penggugat Konvensi padahalmenggunakan Kuasa Hukum dalam melaporkan atau aduan padaLembaga Kepolisian, pertanyaan mendasar apakah LembagaKepolisian dapat membagI objek sengketa melaluikewenangannya padahal berdasar UndangUndang Kepolisianberikut peranturan turunannya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1179/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 30 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
HJ. SUDARNI BINTI H.LAMMI
166 — 39
  • . : 1065 / BRK /1979,tanggal 2141979 dan Minuta AJB Nomor: 1039 / BRK /1979, tanggal 29 3 1979 beserta warkah dan turunannya disebabkan bundel Minutapada bulan tersebut tidak ada pada kantor saksi;Bahwa saksi membenarkan, minuta yang dimaksudkan sudah kami caridan bundel minuta tersebut tidak ditemukan sampai sekarang ini;Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa akan menanggapinyadalam pembelaan ;6.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 46/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.HARUM JAYA
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat V : Inspektorat Aceh sebagai APIP pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD
Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : PT Putra Ananda
156 — 125
  • Tergugat Ill dengan Surat Penugasan Nomor27/SP/0133/BPJ/2020 Tanggal 23 Maret 2020 untuk melaksanakanproses pelelangan secara elektronik berdasarkan Peraturan PresidenNo. 16 Tahun 2018 dan beserta peraturan turunannya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
148 — 97
  • Nah secarateori ,dan itu juga ditulis dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta turunannya, bahwaada tiga jenis kewenangan yaitu ada yang bernama atribusi, ada yangbernama delegasi dan ada yang bernama mandat.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 18 April 2016 — ASRIZAL, S.Pd.M.Pd Bin ASRIL
118 — 19
  • pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebutsudah benar dan tidak ada perubahan; Bahwa saksi adalah Kepala sekolah SMK 1 Sarolangun sampai dengantahun 2011; Bahwa SMK 1 Sarolangun berdiri tahun 20042005 dengan jurusan pertamaadalah pertanian dan otomotif; Bahwa kegiatan untuk jurusan Pertanian Pembibitan kelapa Sawit danHoltikultura ; Bahwa SMK 1 Sarolangun ditunjuk sebagai tempat pabrik pengolahankelapa sawit menjadi CPO dan produk turunannya
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
88 — 9
  • gugatan Para Penggugat, MajelisHakim mencermati adanya suatu gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum,yang terdapat dalam proses penerbitan suratsurat yang berkaitan dengan PerjanjianKredit yang dibuat antara Tergugat dan Il dengan Tergugat Ill ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Kuasa Penggugat, sifat MelawanHukum tersebut ada pada proses pembuatan Surat Pernyataan dan Kuasa, yangkemudian dijadikan dasar bagi diikatnya Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Illdengan Tergugat Ill, beserta segala Akta turunannya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 147/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 25 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
124 — 99
  • Keputusanitu disampaikan kepada yangberkepentingan sebagai surattercatathalaman 57 dari 158 putusan Nomor 147/PDT/2019/PT.BDGsedang turunannya dikirimkan kepadaKepala Kantor Pendaftaran Tanah yangbersangkutan.(5) Sesudah menerima turunan keputusanMenteri Agraria termaksud dalam ayat 4di atas yang menyatakan bahwa tanahyang bersangkutan benar tanah partikeliratau pemberitahuan dari Menteri Agraria,bahwa setelah lampau waktu satu bulantermaksud dalam ayat (3) di atas tidakada yang menyampaikan sesuatukeberatan