Ditemukan 740 data
61 — 19
yakni pada tahun 1966 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat Objek Perkara telah dijual olehpara Tergugat. kepada Tergugat.ll, dan tanpa meneliti terlebin dahulu dasarHalaman 4 dari 49 Putusan nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pdgkepemilikan Objek Perkara oleh Tergugat.l, kemudian Tergugat.ll denganbegitu saja telah membeli Objek Perkara dari Tergugat.l, dengan demikianTergugat. secara tanpa hak telah menjual Objek Perkara kepada Tergugat.ll,dan Tergugat ll dengan begitu saja tanpa meneliti ke absahan
36 — 24
Bank MegaTok,Cabang Bontang bertanggung jawab terhadap keabsahanbarang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumenkepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan gantirugi jika terjadi ketidak absahan barang serta dokumen persyaratanlelang.
51 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena ketidak absahan Surat Keputusan Termohon Kasasitersebut karena dibuat dengan telah melakukan tindakan yang tidakprosedural dan menyalahi tata cara dalam mengambil dan menerbitkankeputusan dengan telah bertentangan dan melanggar Peraturanperundangan yang berlaku dan menjadi salah satu bukti bahwa PutusanPTTUN Nomor 10/G/2016/PTTUN.JKT telah tidak cermat dalam menilaifaktafakta yang terungkap dalam proses persidangan, salah dalammenerapkan hukum, dan karenanya Putusan PTTUN Nomor10/G/2016
85 — 40
Bahwa, ketika proses hukum tentang ke absahan Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Nagan Raya Nomor : 171/17/DPRK/2013, Tanggal 16 Juli2013 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen PemilihanHalaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 205/G/2013/PTUNJKT.10.Kabupaten Nagan Raya Periode 2013 2018 di PTUN Banda Aceh sedangberjalan, Tergugat pada tanggal 16 September 2013 mengeluarkan objekSengketa yang di sengketakan dalam gugatan ini (Keputusan KPU RI Nomor:713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal
54 — 28
untuk membuktikan dalildalil bantahan dalamJawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan alat Bukti,yakni : T1 s/d T12 dan TT 12 dengan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti, yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara,sedangkan alat bukti lainnyabaik karena tidak berkaitan dengan Pokok Perkaraataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain yang telah dipertimbangkanataupun karena tidak sahihan atau ketidak absahan
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Perkreditan Rakyat Multidana Mandiri
138 — 58
Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam fakta persidangan tidakdapat membuktikan ketidak absahan pembuatan Akta PerjanjianPenyelesaian Hutang Nomor 50 tanggal 14 Oktober 2016 dan AktaKuasa Jual Nomor 51 tanggal 14 Oktober 2016 kesemua Akta tersebutdibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan SH., adalah sah danberkekuatan hukum.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar memoribanding Pembanding / Penggugat pada poin 1 tidak benar dan tidakberdasarkan hukum.3.
Rusdiansyah
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
191 — 109
PEMERINTAHANYANG BAIK (AUPB) YAITU ASAS KECERMATAN DAN ASASKEPASTIAN HUKUMAsasasas umum Pemerintahan yang baik merupakan norma hukumpositif telah menempatkan AAUPB sebagai asas yang mengikat kuat,AUPB sebagian besar telah menjadi norma hukum hukum tertulis dansebagian lainnya merupakan prinsip yang tidak tertulis, AUPB telahmemiliki kedudukan sebagai dasar atau alasan bagi Penggugat untukmendalilkan gugatan dalam perkara TUN di Pengadilan, AUPBmerupakan alat uji bagi Hakim TUN untuk menguji ke absahan
116 — 21
hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukum untuk memberikankepastian hukum tentang pokokpokok batas tanah yang telah hilang setelahterbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telah dicabut oleh pihak yang tidakbertanggung jawab yang ingin menguasai tanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT samgat meragukan ke absahan
59 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketidak absahan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor107/KDB/1983, tanggal 27 Februari 1983 atas nama Sabran bin Dapat,tidak pernah mendapat pertimbangan hukum yang cukup dari MajelisHakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin, yang mengadili perkara tersebut;6.
60 — 53
Bank MegaTok,Cabang Bontang bertanggung jawab terhadap keabsahanbarang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumenkepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan gantirugi jika terjadi ketidak absahan barang serta dokumen persyaratanlelang.
Terbanding/Penggugat : DONNY ADRI TICOALU
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BALAI SUNGAI SULAWESI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : BRIGITA LUMONGDONG
Turut Terbanding/Tergugat III : JELITA NOVRIA LUMONGDONG
Turut Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DI AIRMADIDI Cq PEMERINTAH KECAMATAN KALAWAT Cq Kepala Kantor Hukum Tua Desa Suwaan
73 — 49
Bahwa gugatan penggugat patut di pertanyakan ke absahan suratpembagian jika dicermati. Karena surat pembagian milikpenggugat tidak menyebutkan bahwa Johanis Walasendowmempunyai bagian yang diberikan kepada Josina Walansendowsebagaimana surat pembagian tertanggal 19 Januari 1951;c. Bahwa penggugat itu sendiri dalam surat pembagian tertanggal 19Januari 1951 tidak menyebutkan batasbatas kepemilikan tanah;d.
RITA SURYANI SINULINGGA, SH
Terdakwa:
HERRY ARITONANG, DRS
81 — 21
antardaerah dan sesuai dengan perkab no. 5 tahun 2012 tentang registrasidan identifikasi kendaraan bermotor;Bahwa Adapun proses BBNKB mutasi masuk kendaraan adalahsetelah persyaratan dilengkapin oleh pemohon maka pemohonmendaftarkan ke bagian pok ja lapor tiba atau mutasi masuk yangpertama dilakukan Verifikasi kelengkapan adminitrasi selanjutnya cekfisik ranmor, setelah lengkap melakukan pendaftaran kebagian pok jalapor tiba, setelah melakukan pendaftaran melakukan kroscek kesamsat asal tentang ke absahan
49 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2418 K/Pdt/2014Ad.2.b.Selanjutnya pula bahwa Majelis Hakim nyatanyatamengabaikan ketidak absahan surat tertanggal 01 Desember 2009tentang penyerahan tanah objek sengketa dari Haula Naiponkepada Zulkifli Kodja yang digunakan sebagai alas hak dalampendaftaran tanah oleh Termohoin Kasasi semula Terbanding /Tergugat kepada Termohon Kasasi Il semula Terbanding II/Tergugat Il.
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepastian hukum mengingatdisatu. sisi tidak ada pertimbangan kejadian peristiwahukum dari perobuatan hukum yang dilakukan antara pihakTergugat III dengan Tergugat IV dalam suatu jual belliyang terikat pada saling mengikat diri dalam suatuakta notarial Jual Beli namun dilain sisi sebagaimanaamar putusan Majelis Hakim telah menyatakan tidak sahdan membatalkan jual beli tanah Hak Guna Bangunan danbangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut yangdilakukan oleh Tergugat Ill dengan Tergugat IV.Ketidak absahan
62 — 24
meskipunTergugat mengakui bahwa anak dalam kandungannya adalah anaknya bersamalelaki selingkuhannya sesuai juga dengan bukti P 6 maka karena bukti tersebutsifatnya adalah unus testis nulus testis (tiada satu bukti yang dapat dijadikan alas hakuntuk membuktikan sesuatu itu) dan hanya ada satu bukti pengakuan sajasementara bukti P 6 adalah hanya berupa pernyataan yang bisa dibuat sedemikianrupa maka dengan bukti pengakuan tersebut saja maka tidak dapat dijadikan olehPenggugat untuk menyangkal ke absahan
Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
Terbanding/Tergugat II : SANIRI NEGERI HILA
Terbanding/Tergugat III : SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
273 — 84
/PDT/2021/PT AMBberalasan serta bertentangan dengan fakta hukum yangsebenarnya telahterungkap dalam persidangan;Bahwa perbuatan Para Terbanding/dahulu Tergugat dan Tergugat II terkaitPeraturan Negeri Hila Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan MataRumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hilayang ditandatangani oleh Saudara Ayub Mony selaku Sekretaris NegeriHila namun tidak disertai dengan Surat Keputusan Pengangkatan selakuSekretaris Negeri Hila sehingga menyebabkan ketidak absahan
BONAR SITINJAK
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Cq Kasat Reskrim Polres Inhu
48 — 15
Ellice Simangungsong tertanggal 14 Maret 2005 akan tetapi sesungguhnyapenandatanganan surat jual beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 2012;Menimbang, bahwa didalam penyidikannya tersebut Termohon jugaberdasarkan surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 001/SM/KI/2002 tanggal 1 Maret2002 (bukti T17) yang disangkal oleh Pemohon akan kekuatan dari bukti T17tersebut;Menimbang, bahwa terhadap bukti T17 tersebut perlu pembuktian di pokokperkara karena hakim pra pradilan tidak dapat untuk menentukan ke absahan
325 — 236
Peramasalahan mengenaipemberian tanda tangan dari pihakpihak itu bisa saja dibuat diluar negeri akantetapi jika kuasa akan di jalankan di Indonesia, maka aturan yang berlaku yaituHukum Indonesia;Bahwa Ahli berpendapat untuk pembuatan Surat Kuasa di luar negeri harus dilegalisir bisa di mintakan ke pengadilan setempat di tempat pembuatan SuratKuasa atau bisa di kedutaan atau di konsulat;Bahwa menurut Ahli legalisir Surat Kuasa yan dibuat di luar negeri sangatmenentukkan sekali ke absahan atau kekuatan
Adanyapemberian legalisir Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri dari kedutaan ataukonsulat bahwa memang benar surat kuasa itu dibuat di sini dan dapatmenunjukkan ke absahan dari Akta atau Surat Kuasa tersebut;Bahwa menurut Ahli Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri tidak mendapatkanlegalisir dari kedutaan atau konsulat, maka perlu dipertanyakan ke absahan daripembuatan Surat Kuasa tersebut;Bahwa Ahli berpendapat penggunaan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeritidak mendapatkan legalisir dan akan
Ir. EDHIE SUKIANTO TEJOPURNOMO
Tergugat:
1.FERISAL TAUFIK ROSADI, SH
2.AGUS GUNAWAN, SH
3.Ir. WINOTO BASUKI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
131 — 59
diajukan dalam bentuk suatu gugatan bukan permohonan,yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ; Dan, jika Pengadilan hanya memberikan Putusan Sela tanpa memeriksaperkara pokok yang menjadi permasalahan, sehingga Pengadilan keliru danberpendapat bahwa perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Niagadan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;Dengan tidak memeriksa perkara pokok, maka Pengadilan telah mengabaikandalildalil yang diajukan oleh Penggugat tentang ketidak absahan
123 — 68
mempunyai Hutangdengan Saudara Syofinal di tahun 2018 Melalui pertemuankluarga setelah Alm AlmahumMeninggal DiniaKelau Almh Yusnaini meninggal di tahun 1999 Ada lebih kurang 19 tahunbaru hal ini diberitahukan kepada Tergugat.Alangkah teganya seorang anak kepada lbunya menggantung hutangibunya umpai dengan saat ini, dan kenapa masalah ini tidakdibicarakan dan diselesaikan disaat setelah Almh Yusnaini meninggaldunia, Bukan disaat sengketa seperti ini baru masalah dimunculkan.Tergugat sendlri meragukan ke Absahan