Ditemukan 547 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agata akata ayat agama acara ayati anata ayana alata ayatã adata
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 25-05-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
YOHAN YANTORI, SH
38 — 26
  • Pasal 18 Ayata (1), yata (2), dan Ayat (3) UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 15-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 70/G/LH/2017/PTUN-SMG
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
PT. Petropack Agro Industries
783 — 428
  • Bahwa dalam mengajukan permohonan penundaan,seharusnya PENGGUGAT menguraikan alasanalasan sebagaimanayang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) UndangUndangNo. 5 Tahun1986: permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yangsangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugatsangat dirugikan jika Keputusan tata usaha negara yang digugatitu tetapdilaksanakaan) 772b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalamrangka pembangunan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Upload : 01-05-2012
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT
Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang Daryono bin Tumino
73 — 49
  • Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayata :" Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelibara dan mendidik anakanaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana adaperselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikeputusannya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/TF/2021/PTUN.SBY.
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
TOLKHA, SE alias MOCH TOLCHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PT. MADARY SENTOSA
319 — 295
  • nomor989/2017 tertanggal 06 April 2017 atas permohonan dari Samuel Imam Gamaelyang di dahului dengan pengukuran;Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengukuran ataspermohonan pendaftaran tanah diatur dalam Bab kedua Pengumpulan DanPengolahan Data Fisik Paragraf 1 Pengukuran dan Pemetaan Pasal 14 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah;Ayat (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukankegiatan pengukuran dan pemetaan;Ayata
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1075/Pid.Sus/2018/PN Pbr
Tanggal 14 Januari 2019 — Penuntut Umum:
WIRMAN JHONI LAFLIE,SH
Terdakwa:
HASBUNAHDI GINTING Als GINTING Bin RASMIN GINTING Alm
125 — 25
  • Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPekanbaru, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, ataumenyewakan Benda menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 Ayata (2) yang dilakukan tanpa persetujuantertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perobuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut; Bahwa awalnya saksi ADE EKA PUTRA Als ADE Bin YASRUL (dilakukanpenuntutan terpisah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-06-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2016 — YANA HERIYANA ROCHIMAN, S.E ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
338 — 156
  • yang bersangkutan ;(2) Catatan tersebut harus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihakyang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelumwaktu berakhir ;(3) Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memerintahkan status quo atas ha katas tanah atauHak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, makaperintah tersebut dicacat dalam buku tanah ;(4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayata
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 17 Juni 2015 — - IRIANTO, SE
72 — 27
  • Pasal 55 AyatA) Rep CU mnSUBSIDAIR : Bahwa terdakwa IRIANTO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen program: pengembangan budidaya perikanan kegiatan : pengadaan sarana budidayaperikanan sub kegiatan : pengadaan keramba dan kelengkapannya pada DinasPerikanan dan kelautan Kota Tanjungbalai yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai No. :900/059/K/2011 tanggal 23 Maret 2011 serta Surat Keputusan Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai No.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 22 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Herlina, SH
Terbanding/Terdakwa : Hj YUYUN NINGRUM BINTI YUSUF SIDIK
97 — 37
  • 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsiatberupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindakapidana korupsi dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapathalaman 73 dari 87 putusan nomor 44/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat bandingdalam memeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pertimbanganhukum pengadilan tingkat pertama terhadap penerapan pasal 55 ayata
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 346/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 3 April 2014 — ARI PRIHARDIYANTO, SH VS PT TIGABERLIAN AUTO FINANCE Cs
147 — 53
  • HARAHAP, SH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah menulis buku tentang Perseroan Terbatas ;e Bahwa di dalam Undang undang Nomor : 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dikenal 3 ( tiga ) bentuk mekanisme berhentinyaseseorang atau lepasnya jabatan seorang Direktur dalam sebuah PTbentuk pertama yaitu pasal 105 pemberhentian dilakukan berdasarkanKeputusan RUPS, bentuk kedua diatur dalam pasal 106pemberhentian sementara, bentuk ketiga diatur dalam pasal 107 ayata
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Oktober 2012 — HJ. ONAH BINTI KANCIT, DKK. VS KAKANTA KAB. BEKASI
51 — 24
  • UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), khususnyadalam Pasal 67 ayat (4) secara tegasdisebutkan :Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaanyang sangat mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan jikaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itutetap dilaksanakan ;b.
Pengadilan PTUN MEDAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 07-01-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 03/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 7 Juli 2014 — BAHARUDDIN HARAHAP,Dkk VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
503 — 66
  • Pasal 28 h ayatA j nn 7222222 222 n renee nee $$$ $$ = $$$ += $= = ++ === Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi danHak Milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenangwenang olehSIADAPUN. 222 oooUndangUndang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun1967 Bab Pasal 1 Ayat 4 dan Bab VII Ayat 21tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan (UU RINo. 5 Tahun 1967) : a. Bab Pasal 1 Ayat 4Kawasan Hutan ialah wilayahwilayah tertentu yangoleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagaihutan tetap.b.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
214 — 188
  • Martiman Prodjohamidjojo,M.A.M.Mtersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 huruf c joPasal 24 ayat (1) dan ayata (2) Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR PapuaBarat Melalui Mekanisme Pengangkatan maka Objek gugatan ParaPenggugat berupa Keputusan Tergugat yang menjadi Objekgugatan telah di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melaluiGubernur Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020, belum bersifat finalkarena masih memerlukan persetujuan dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 — IR. TATAN HARTONO, M.M
68 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 9 PK/Pid.Sus/2015 Pasal 32o Ayat (8): Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkantanggung jawab seluruh pekerjaan utama denganmengsubkontrak kepada pihak lain;o Ayata (4): Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkantanggung jawab sebagaian pekerjaan utama denganmensubkontrak kepada pihak lain dengan cara dan alasanapapun, kecuali disubkontrak kepada Penyedia Barang/Jasaspesialis;Bahwa parameter yuridis sebagaimana yang menjadi pertimbanganJudex Juris dalam unsur Melawan Hukum tersebut diatas, adalahmerupakan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Putus : 06-09-2012 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 218/PDT/2012/PT-MDN
Tanggal 6 September 2012 — PENGURUS BESAR AL WASLIYAH
55 — 29
  • memperkembangkanpenghidupannya dalam lapangan pertanian, di dalam batas jumlah luasyang telah mendapat persetujuan pemerintah, berdasarkan usul Panitia Interdepartemental ;e Membuat rencana persiapan tanahtanah untuk pertanian rakyat danmenyusun anggaran biaya untuk keperluan itu dalam batasbatas kemampuanKeuangan Negara ; e Membuat rencana penyelesaian masalahmasalah dalam bidangperburuhan dan masalahmasalah pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat,yang akan ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan rencana termaksud dalam ayata
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-08-2013 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.Amd
Tanggal 15 September 2014 — Penggugat - SHALLY ORRY NIKKE WAWOH Tergugat - 1. JOSEFIEN POLUAN - 2. AMROSIUS D.RUMAMBI - 3. ANNA C.WALANSENDOW
54 — 26
  • Bahwa apabila Tergugat dan Tergugat II melalui kuasanyamengutip : pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 tentangPemerintahan DesaHal.21 dari 103 hal.Put.No.68/Pdt.G/2013/PN.AMDyang dikutip seperti berikut : Kepala Desa mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan :, selanjutnya pasal 15 ayat (1) huruf hmenyebutkan salah satu kewajiban kepala desa adalah : menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;Bahwa apabila pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayata
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-09-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 4 September 2017 — KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA,dkk PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk,dkk
127 — 63
  • Kecil Dan Menengahhalaman 71 dari 78 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN.SmgRepublik Indonesia (AAGn.PUSPAYOGA) pada tanggal 15 Desember 2016(sesuai Bukti P 3), dan NIK ini merupakan lIdentitas koperasi yangdinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha.Menimbang, bahwa dari bukti P4.a, P5, PT3, PT4 berupa Akta No.16dan No.17 masingmasing tanggal 27022016 dapat dibuktikan, bahwa padatanggal 27 Pebruari 2016 dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar KoperasiSimpan Pinjam (KSP) Intidana BAB V Pasal 13 ayata
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
2719 — 1718
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • memiliki Kepentingan yangsama dan tujuan yang sama;Berdasarkan fakta baru yang tidak ada padanannya baik dalam teori danpraktik peradilan pidana di Indonesia, ahli berpendapat bahwa pengajuanpermintaan PK oleh kedua Pemohon termasuk perkara khusus dan spesifiksehingga dapat dipandang sebagai NOVUM, yang merupakan pintu masuk(entrypoint) untuk memperoleh KEADILAN melalui pengujian ketentuan Pasal 268ayat (3) terhadap UUD1945;Novum kedua, adalah, bahwa tujuan untuk memperoleh keadilan in casuPasal 263 ayata
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat:
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
168 — 797
  • PERMOHONAN PENUNDAAN DAYA BERLAKU KEPUTUSAN TUN =;Bahwa Pasal 67 ayat 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menentukan : Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Putusan TUN dapat dikabulkansebagai berikut : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 18-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2013 — PT. SEBAKIS INTI LESTARI;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,3.PT. ADINDO HUTANI LESTARI
445 — 57
  • tukarmenukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanadiwajibkan oleh Pasal 13 ayat Q) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.32/MenhutII/2010 tentang Tukar Menukar Kawasanb Obyek Gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 15 PeraturanMenteri Kehutanan RI Nomor: P.32/MenhutI/2010 Tanggal 29Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi:Pasal 15; 1 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakadanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayata
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tdn
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat : Jeanete Joesoef
Tergugat :
- Edy Sofyan - Herlinda - Ida - Tjeuw Sudianto
124 — 29
  • tersebut, atau2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hakyang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yangbersangkutan, atau3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hakyang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.13.14.15.16.17.24b.persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila haktersebut dibebani Hak Tanggungan;c.sertifikat hak yang bersangkutan;"Bahwa pada ayata