Priok, KecamatanTanjung Priok, Jakarta Utara; Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No 261 atas nama Sutikno Slamet seluas 205 M2 (dua ratus limameter persegi) terletak di Jalan Edam 193 RT 004 RW 016, Tanjung Priok,Jakarata Utara; Seluruh Harta benda TERGUGAT baik bergerak dan tidak bergeraktermasuk sahamsaham, kendaraan bermotor , perusahaan, dealer, peralatanmesin dan setiap harta benda berwujud dan tidak berwujud milik Tergugat.Haruslah ditolak dan tidak dapat dikabulakan

ternyata Majelis Hakim tidakmenemukan surat Tergugat Il mengenai pencabutan surat bukti bertanda P3tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 5(lima) beralasan hukum dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 6 (enam) adalahMenyatakan penguasaan Objek sengketa oleh Tergugat tidak sah danmerupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwaberkaitan dengan petitum point 5 (lima) terserbut, dan terhadap petitum point 5(lima) telah dikabulakan

yang telah tamkin (berserahdiri) kepadanya.Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkahmadliyah Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyahdinyatakan di tolak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenaimaskan, nafkah kiswah dan nafkah iddah Mejelis Hakim berpendapat bahwaoleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat

, bahwa terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim berpendapattuntutan provisi ini haruslah ditolak pula karena tuntutan membongkar bangunan milikTergugat dalam proses penyelesaian perkara yang sedang berlangsung sebenarmya tidaklahmembawa manfaat atau kefaedahan bagi Penggugat karena dengan adanya bangunan milikTergugat tersebut tidaklah menimbulkan kerugian yang berarti baik secara materiil maupunsecara moril bagi Penggugat, dan justru keadaan akan berlaku sebaliknya jika tuntutanprovisi ini dikabulakan

Rekonvensi ;Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan menyangkal dalil TergugatRekonvensi dalam Replik (Dalam Rekonvensi) posita angka 5 (lima)karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pemerasan, apayang Penggugat Rekonvensi ajukan dan minta dikabulkan oleh MajelisHakim adalah merupakan hak bagi Penggugat Rekonvensi dankewajiban bagi Tergugat Rekonvensi yang telah diatur dalam pasal 149Kompilasi Hukum Islam ;Berkaitan dengan nilai uang mutah dan iddah yang PenggugatRekonvensi ajukan dan minta untuk dikabulakan

dalamkeadaan kosong, utuh dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun,penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu denganmenggunakan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini TergugatTergugatberupaya menjual atau memindahtangankan dan/atau mengalihkan baiksebagian maupun keseluruhan tanah sawah objek sengketa huruf a dan btersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain sehingga nantinyabilamana gugatan Penggugat tersebut dikabulakan

Penggugat yang diakui olehTergugat serta kesaksian oleh saksi saksi terbukti bahwa anak kesatu dantinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersamaPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap anak yang masih belum mumayyiz(belum mecapai umur 12 tahun ) maka berdasarkan pasal 105 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaananak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,oleh karenanya gugatan pemeliharaan terhadap anak patut untuk dikabulakan

berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai GUGATAN PENGGUGATPREMATUR (Exceptio Dilatoria) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu) eksepsi Tergugatdikabulakan maka eksepsi Tergugat dikabulkan;Dalam Pokok PerkaraHalaman 38 dari 41, Putusan Nomor 5715/Pdt.G/2020/PA.CbnMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugatmengenai gugatan harta bersama yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugatpremature dikabulakan

dikhawatirkan akan mendidik anakanakteresebut dibawah faham organisasi yang sesat yaitu NII KW.9 ;Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut sekarang berada /diasuh olehPenggugat /Tergugat rekonvensi, dan alasan/dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat rekonvensi tidak mendasar karena hanya kekhawatiran saja, maka MajlisHakim menyatakan bahwa alasanalasan yang dikemukakan oleh Tergugatdikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hak asuh anak olehPenggugat/ Tergugat rekonvensi telah dikabulakan

pokokperkara yang belum diperiksa atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakimdalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan TurutTergugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini:Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidakdilakukan sita jaminan (Conservatoir beslaag) dan karena eksepsi Tergugatdan Turut Tergugat dinyatakan dikabulakan

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkinuntuk disatukan lagi sehingga sudah sepantasnya untuk dikabulakan ceraitalak;1. DALAM REKONPENSI1. Bahwa halhal yang termuat dalam Konpensi mohon dianggapdan diberlakukan dalam Rekonpensi ini, serta selanjutnya Termohondalam Konpensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi danselanjutnya pula Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagaiTergugat dalam Rekonpensi;2.

Alamsyah berdasarkan Akta Jual Beli No. 102/KD/2006tanggal 2 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Dewantara, kabupatenAceh Utara yang bernama Haji Naikalias Sadakata Sarjana Sosial adalahmerupakan suatu perbuatan yang sah menurut Hukum dan mengikat parapihak yang membuatnya, beralasan hukum untuk dikabulakan;Halaman 33 dari 40/Putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/PN.LSKMenimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, Majelismempertimbangkan

berbunyi :10Pasal 31:()(2)Gubernur/Bupati/Walikota. menyampaikan rancangan peraturan daerah tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRDberupa laporan keuanganyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat lambatnya 6 (enam)bulan setelah tahun anggaran berakhir ;Laporan keuangan dimaksud setidak tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD,Neraca Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiridengan laportan keuangan perusahaan daerah.Sedangkan data yang dikabulakan

mengenaiakad pembiayaan musyarokah, sedangkan gugatan lainnya yang terkaitdengan hak tanggungan dan mengenai perbuatan hukum yakni agar Tergugat IItidak menerima/memproses atau agar menunda/menangguhkan permintaanlelang ekskusi hak tanggungan dan Tergugat III agar tidak mengeluarkan SKPT(Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) adalah gugatan yang bersifat asessoir(gugatan asessoir) yang sangat tergantung kepada gugatan pokok, yaknibahwa gugatan asessoir baru akan dipertimbangkan untuk dapatditerima/dikabulakan

terhadap Petitum point ke 2, dan petitum poin 3 Penggugat patutlahdikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke (4) empat Penggugatakan dipertimbangkan sebagai berikut ; bahwa sebagaimana hal yang telahdipertimbangkan diatas diamana perbuatan para Tergugat menempati tanah obyekHal. 32 dari 37 hal.Putusan No.52/Pdt.G/2018/PN.Rbisengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian bagi Penggugat maka adalah patut apabila petitum poin ke 4 danpetutum poin7 haruslah dikabulakan

untuk Penggugat pihaktidak melaksanakan kewajibannya karena untuk Penggugat dilarang masuk bekerjasejak terbinnya surat PHK tertanggal 05 Desember 2011 dirasakan adil dan patut(Vide pasal 100 Undang43Undang No 2 tahun 2004) upah Penggugat selam belum ada putusan pengadilanharuslah dibayar oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3 x Rp. 1.227.485,= rp. 3.682.455, (tiga juta enam ratsu delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluhlima rupiah), sehingga Petitum angka 4 haruslah dinyatakan dikabulakan

yang menerangkan bahwa di Ternatepada tanggal 10 Mei 1980 hari Sabtu jam 16.00 Wit, telahdilangsungakan perwakinan antara Giovandi Tangkudung denganGebi Marimoi serta keterangan dari saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat sendiri yang kesemuanya menyatakan bahwa antara27Penggugat dengan Giovandi Tangkudung adalah pasangan suamiisteri yang sah;Menimbang, terhadap dalil tersebut dari pihak para Tergugattidak dapat membantah dalil tersebut sehingga petitum dariPenggugat pada Point 3 patut untuk dikabulakan

Bahwa selain uang mutah sunnah, apabila gugatan ceraiPemohon dikabulakan, maka hak Termohon untuk mendapatkanuang masa iddah selam 3 bulan, yaitu sebesar : Rp 1.500.000,00x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasanalasan tersebut di atas,dengan ini saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanAgama Situbondo yang memeriksa perkara ini berkenan untukmemutuskan:Primer :1. Mengabulkan Termohon untuk seluruhnya;2.

,BONDOWOSO Tertanggal 03 April2020 yang garis besarnya Permohonan Pemohon perihalISBAD NIKAHHalaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2020/PA.Bdw.2.TIDAK DIKABULAKAN DISEBABKAN PEMOHON TIDAK BISAMEMBUKTIKAN PERKAWINANNYA DENGAN TERMOHODN . ( tidak ada walinikah dan Tidak ada yang menikahkan /Modil/ Kiayai / siapa saja yangmenikahkan Pemohon dengan Termohon ).Untuk itu Atas PUTUSAN ISBAD NIKAH PERMOHON PADA Nomor :1412/C/2020/PA.BDWS Dimohonkan agar setidaktidaknya dipertimbankanUlang karena

danPenggugat Rekonvensi tidak bisa memanfaatkan atau menguasai Tanahdan Bangunan yang dimenangkan oleh Penggugat Rekonvensi, apabila3 Tahun dikalikan tiap Tahun bungan 10% maka akan berjumlah sebesarRp. 54.954.000, (Lima Puluh Empat 3uta Sembilan Ratus Lima PuluhEmpat Ribu Rupiah) yang mana dibebankan kepada TergugatRekonvensi akibat masih tetap menguasai Tanah dan Bangunan yangtelah dimenangkan lelang oleh Penggugat Rekonvensi;bahwa apabila gugatan Konvensi oleh Penggugat konvensi (TergugatRekonvensi ) dikabulakan

sebesar Rp.288.134.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus TigaPuluh Empat Ribu Rupiah);bahwa kerugiankerugian yang timbul dan Pengugat Rekonvensi dapatdibuktikan dan nil adanya maka patut kiranya Pengadilan Negeri Dompulewat Majelis Hakim memutuskan untuk mengganti kerugian danPenggugat Rekonvensi terkait dengan kerugian apabila Gugatankonvensi ditolak atau bahkan Apabila Gugatan Konvensi di terima danHalaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Dpu11.12.13.14.15.dikabulakan