Ditemukan 836 data
63 — 19
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
45 — 22
penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan , pemulihan , peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untukmanusia;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN MpwBahwa Menurut Undang Undang Obat Keras ST Nomor 419 tanggal 22Desember 1949 pasal 1 Obat Obat Keras yaitu obat obat yang tidak digunakan untuk keperluan teknik , yang mempunyai kasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang di tetapkan olehsecretaris Van Staat
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 628 K/Pdt.SusPHI/201514.15.16.17.18.19.masuk akal dan diskriminatif tersebut maka tindakan tersebut dapatdikategorikan sebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yangbertentangandengan syaratsyarat dan prosedur Pemutusan HubunganKerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga Negara (Subjective Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari
79 — 7
Pid.Sus.Anak/2017/PN Smghuruf angka 1 disebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasiobat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan ordonantie obat keras dalam StaatbladNomor 419 tahun 1949 disebutkan bahwa obatobat keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
224 — 164
Legalitas itu harus dalambentuk tertulis karena kita secara khusus dari Negara Hukun (Recht Staat),maka ada Peradlan Administrasi, yang meskipun dalam perkembanganIndonesia bisa dianggap sudah mix dengan Rule of Law atau Comman Lawitu karena Yurusprudensi kita pakai sebagai sumber hokum, tapi inti dariNegara Hukum (Recht Staat), yang dimana NegaraNegara Hukum (RechtStaat) itu adalah Peradilan Administrasi, yangb intinya adalah legalitas,sehingga jika didalam peraturan perundangundangan itu mengatakanpengusulan
14 — 1
Hal ini juga diaturdalam Surat alBagqarah ayat 236 dan ayat 241 serta surat AtTholaq ayat :6 dan 7;AlBagarah ayat : 236gus sill cle Gia ebay Aitey 9B Sal ttn Bi 5) Ge staat al Ls eliaill sill 3) Sie CUR Yainda! le Es Casall elie 64S hall Le 5 348Putusan Cerai Talak, nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 13 dari 30Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamumenceraikan istriistri kamu sebelum bercampur dengan mereka dansebelum kamu menentukan maharnya.
48 — 17
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
PT KARYA SUMBERER DAYA
Tergugat:
1.PT VETCO GRAY INDONESIA
2.PT BERKAH GUNUNG LOGAM
3.PT BILOGAM
96 — 69
THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIALAND/OR SIMILAR ASSETS a quo, ditafsirkan lagi dengan penafsiran lain dengandalil apapun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya, karenapara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah sepakat untuk menundukkandiri pada bentuk penyelesaian sengketa di luar Peradilan Indonesia ;Menimbang, bahwa selain halhal yang telah dipertimbangkan di atas, perlujuga dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum(Recht staat
) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (Macht staat)sehingga sebagai bagian dari warga dunia yang beradab dan berdaulat, sudahsepatutnya kita menghormati dan menjunjung tinggi hukum di atas segalakepentingan ;Bahwa Pengadilan Indonesia dalam upaya penegakan hukumnya, patut mawas diriagar terhindar dari pandangan dan stigma negatif bahwa lembaga peradilan telahmencaricari dalih dan mengadaadakan sesuatu alasan guna melegitimasi upayauntuk mengesampingkan kaidahkaidah hukum yang telah diakui
28 — 7
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
42 — 9
aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
80 — 11
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum = serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
103 — 40
Bahwa Indonesianegara hukum ( recht staat) ada dalam UUD 1945 pada bab penjelasan,dan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen Ill, termasuk perundangandibawahnya menginduk kepada UUD 1945, termasuk UndangUndangtentang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 Jo Kompilasi Hukum Islam,juga Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang didalam nyamengatur tentang pembatalan pernikahan.Bahwa pembatalan pernikahan merupakan tindakan pengadilan yangberupa putusan yang menyatakan PERKAWINAN yang sudah dilakukandinyatakan
63 — 17
Bahwa Sesuai dengan asas negara hukum (recht staat), maka semua tindakan hukum(recht handelingen) dan atau tindakan faktual (feitelijkehandelingen) ...............9handelingen) Pejabat / Badan administrasi pemerintahan, baik yang menyangkutkewenangan, substansi maupun prosedur harus berdasarkan pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan sas asasumum pemerintahan yang baik (AAUPB).
44 — 18
Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagaiTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona KecamatanPangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari BOEKOERADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan NamaKampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708No.781, STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 20136. Alm.
139 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Doehe alias Sipaoek HundulanAmbarita,Nomor:14, Landchap: Ambarita, Staat Onder 1249, Registeren 11g:VII351, in casu kutipan buku raja bius samosir tersebut tidak pernah dibatalkanoleh pengadilan mana pun sampai dengan saat ini;Bahwa hukum adat Batak tetah diakui sebagai teori Amu hukumsebagaimana telah diterbitkan di dalam Bijdrage Tot De Kennis Van DeStamverwantschap, De In Heemseche Rechtsgemeen Schappen En HetGrondenrecht Der TobaEn Dairibataks Leiden De Adatrechtstichting, YPES.W.K.H.
20 — 14
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
49 — 25
Bahwa setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang orangyang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada UndangUndangyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan
95 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
wilayah petuanan Negeri Saleman oleh karenanya sangatterbukti semua Badan Hukum yang menjalankan proyek mengakui hakpetuanan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat selaku pendudukNegeri Saleman sebagai masyarakat hukum adat dan sebagai bentukkompensasi atas pekerjaan tersebut pihak perusahaan memberikankompensasi berupa mesin genset, Kuba Masjid, keramik sebanyak 470 dos,semen sebanyak 300 zak, senk sebanyak 120 lembar, triplek 100 lembar, daunpintu dan daun jendela Masjid, besi pagar Masjid, 60 staat
70 — 25
melihat kejadian tersebut ;Bahwa awainya Danial Monoarfa datang kepada saksi dan menceritakan bahwaterdakwa datang berobat kepadanya dan meminta dimandikan agar disayangOleh polisi ;Bahwa awalinya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut ;Bahwa setelah mendengar cerita dari Danial Monoarfa kemudian saksiMenyampaikan kepada keluarga terdakwa apa yang diceritakan oleh Daniali Monoarfa kepada saksi ; batons San 4 J ech i hevads hehe lerdskurs hareria cua barwayang ielauiran per iaiina staat
42 — 10
Putusan No.214/Pid.Sus/2015/PN.JmbMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan