Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapatdidiskripsikan

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapatterjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat

negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratifatau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkanmengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasing nasabah,masingmasing nasabah punya profil, karakteristik sendiri kita semua punya polatransaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, dia bisa dikatagorikantransaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profil masingmasing individu iasendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000, transaksinya miliyaran tidak bisadijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besar ia mempunyai usahanya besar, dimanaseorang pejabat

Negara dengan seorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yangmencurigakan dari mereka ;Bahwa dalam PJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanmencurigakan ia akan melaporkan sistem yang berjalan itu adalah bateem up kalautidak berjalan

Denganmengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negara yangtidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawanhukum para pejabat negara merupakan Kerugian Negara.Bahwa saksi ahli tanah negara/tanah yang dikuasai oleh negara dan merupakanasset negara merupakan milik negara.Bahwa saksi Saksi Ahli pada prinsipnya semua hasil dari asset negara merupakanmilik negara dan penguasaan negara diditribusikan

telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harusdipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa SUPARDI BIN GUMBREK;;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai;Menimbang, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat

negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan makaakibat perbuatan Terdakwa SUPARDI BIN GUMBREKsebagaimana yang dinyatakandalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian keuanganNegara untuk Program Raskin untuk Desa Ngrencak Kec.

, kehormatan dan lainlain Contoh: Putusan Mahkamah Agung , Kerugiandisini tidak perlu nyatanyata ada (M.A 5 Juni 1975 No.88 K/Kr/1974);Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahKehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

dalam unsur pasaltersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangannegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena ;363e berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah;e berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaanyang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai

30 Ha,dimana sisanya milik orang lain yaitu Arcadius Herdjito seluas 10 Hadengan lokasi terpisah, Pontas Hasiholan/Frieda Sinambela seluas 10 Hadengan lokasi terpisah, Rahmat Basuki dan Arra seluas kurang lebih 14 Ha,Agus Gunawan seluas kurang lebih 10 Ha dan Sukarji Kurang lebih seluas10 ha;Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa secara mencicil dari tahun 2004sedangkan akta jual belinya dbuat tahun 2007;Bahwa Terdakwa mempunyai harta kekayaan Terdakwa sebagaimanadalam laporan harga kekayaan pejabat

Negara atas nama terdakwa drTunggul P.Sihombing tahun 2011 adalah sebagai berikut :Harta tidak bergerak senilai Ro1.521.140.000.Harta bergerak Rp617.000.000.Uang tunai Ro67.634.057Piutang Rpe747.200.000.Sub total harta kekayaan Rp2.952.974.057Hutang Rp774.654.000.Total harta kekayaan Rp2.178.320.057Bahwa penghasilan terdakwa diluar gaji adalah sebagai berikut :Hearst PS1.

2016/PN.Jkt Utrkalau dikatakan jangan percaya sama orang, menurut pemahaman Saksiorang itu yang dimaksud adalah Ulama;Bahwa mengenai perkataan Terdakwa gak bisa pilih saya nih, menurutSaksi itu aneh sekali, karena Terdakwa menyatakan tentang Al Maidah51 tersebut dalam kunjungan kerjanya dalam rangka budidaya ikankerapu, kok ngomongnya pakai Kitab Sucinya orang lain, ini kan sudahsuatu intervensi, apa kapasitasnya Terdakwa untuk berbicara tentangkitab sucinya orang lain, kKemudian Terdakwa adalah Pejabat

Negara,dalam kunjungan kerja itu memakai seragam dinas, tetapi mengatakanyangan pilih, ini kan berarti nada kampanye, padahal masih belum masakampanye;Bahwa Saksi bukan anggota Partai Politik, dan Saksi juga bukan wargaJakarta, memang Saksi dengar di masyarakat bahwa akan ada pemilihanGubernur di DKI Jakarta;Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 isinya adalah : Wahai orangorang yangberiman, janganlah kamu janganlah kamu mengambil orang Yahudi danNasrani menjadi pemimpinpemimpin, sebagian mereka adalahpemimpinpemimpin

Pemidanaan Pasal 2 danpasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penjatuhanpidana oleh Majelis hakim haruslah putusan yang mempunyai dayajangkau yang panjang untuk masa mendatang (Attribute of intentionuniversal application) Prof.DrAchamd Ali,SH,M.H /Menguak tabirHukum edisi kedua halaman 65) .Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadapsetiap pegawai negeri/ pejabat

negara untuk kepentingan negara/Hal 265 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGdaerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwasemata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak laindalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah.Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidana KURANGPERTIMBANGAN HUKUM.Ad.2.

pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasingnasabah, masingmasing nasabah punya profil, kKarakteristik sendiri kita semuapunya pola transaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, diabisa dikatagorikan transaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profilmasingmasing individu ia sendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000,transaksinya miliyaran tidak bisa dijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besaria mempunyai usahanya besar, dimana seorang pejabat

Negara denganseorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yang mencurigakan darimereka ;Bahwa dalam PuJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK ituterutama di Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisaNon Bank, bisa asuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itupenyedia jasa namanya baik itu pedagang mas, kalau di dalam Industri kalauia melihat transaksi yang berjalan mencurigakan ia akan melaporkan sistemyang berjalan itu adalah bateem up kalau tidak berjalan

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baikditingkat pusat maupun daerah ;b.

Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
22.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
22.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.

HABIB ALI KHAIDIR ALKAFF, didepan persidangan di bawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati KalSel dansaksi membenarkan semua keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan.Bahwa saksi anggota dewan tahun 20092014, (fraksi PPP) danDapil saya dapil 3 daerah Batola dan saya bukan anggota Banggar.Bahwa saksi anggota Komisi I berdasarkan SK DPRD PROP KALSEL NO. 27 tahun 2010.Bahwa Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatansebagai Pejabat

Negara atau Pejabat Daerah lainnya, Hakim padaHalaman 171 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.badan peradilan atau Pegawai Negeri Sipil, anggota TentaraNasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawaipada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataubadan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.Bahwa saksi tidak ikut dalam panitia anggaran untuk pembahasanRAPBD propinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.Bahwa fungsi dan hakhak AnggotaDPRD (DEWAN

atau dalam unsur pasal tersebut diatasbersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebuttelah terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupundaerah;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka menyatakan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkatDaerah ; danb.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau.

Eko Jaya Jakarta, Tahun2008) ;Bahwa sehubungan dengan pendapat di atas sangat sejalan dengan apayang dimaksud di dalam Pasal 35 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara yang menetapkan :(1)Setiap pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupuntidak langsung yang merugikan keu angan Negara diwajibkan menggantkerugian dimaksud ;Hal. 366 dari 368 hal. Put.

., M.Si uang sejumlah Rp. 10,870,000,-No. 13187/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 01-12-2008 ;198. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja honorarium pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara Tw. I ta. 2008 kepada Ritha Sahara, S.Sos., M.Si uang sejumlah Rp. 25,000,000,- No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 15-07-2008 ;199. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja surat kabar/ majalah/ iklan tw.

II Ta. 2008 kepada Ritha Sahara, S.Sos., M.Si uang sejumlah Rp. 25,000,000,- No. 06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 29-08-2008 ;231. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara Tw. I Ta. 2008 kepada Ritha Sahara, S.Sos., M.Si uang sejumlah Rp. 25,000,000,- No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 15-07-2008 ;232. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja honorarium non PNS Tw.

Maka tidak tepat jika Seseorang yangtidak pegawai negeri / pejabat negara dikatakan menyaalahgunakan ;Bahwa dalam SEMA No, 3 Tahun 2017 atau 2018 disebutkan Hakimboleh terapkan Pasal 2 atau 3 jika kerugian negara tidak lebih dari200juta.