Tergugat , Tergugat Il secara bersamasama Telah MelakukanPerobuatan Melawan Hukum yang menimbulkan KerugianTerhadap Penggugatv Definisi secara besamasama dalam hukum pidana dikenaldalam perbuatan perbarengan khususnya dalam suatuperbuatan pebarengan tersebut memenuhi unsrtindakpidana materiil, sedangkan dalam hukum perdata ,perbuatan secara bersamasama dapat diwujudkan dalampengertian perbuatan formil yaitu sebagai contoh bentukperikatan/perjanjian, perkawinan, gadai dan sebagainya.Oleh karena Gugatan

SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388 : yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakanitu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi adahubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakanberlanjut. Dan Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388: yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi adahubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.Dan Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yangmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan yang dilanjutkan;Ad.1.

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yangmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan yang dilanjutkan; Halaman 171 dari 238 Putusan Nomor 21/Pdt.SusTPK/2019/PN.Mks.Ad.1.

, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Perbarengan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:Bahwa unsur tersebut telah pula terpenuhi sebab perbuatan Terdakwadilakukan pada tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 ;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Drs. SLAMETSUGITO, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi secara bersamasama dan berlanjut yang diatur dalamPasal 2 ayat (1) jo.

strong>MENGADILI

1.Menyatakan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.Membebaskan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap dari dakwaan primair tersebut;

3.Menyatakan Terdakwa Seniwati Dayam Tagap Binti Dayam Tagap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan

., dalam bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya (1996) menjelaskan bahwa ciriciri perbarengan tindakanberlanjut apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang tindakan berlanjut.Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat (onecriminal intention),100Delikdelik yang terjadi itu sejenis dan Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakantersebut

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

Medan Barat, Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termaksud di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yangturut serta melakukan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan danatau yang Isinya tidak benar atau tidak lengkap, telah melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut dan dalam hal perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan

Pasal 65 ayat (1) KUHPpada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman,menyatakan:Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) ke KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakvwaa II;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursus malis), Mayelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KIJHP menyatakan,"dalam hal melakukan perbarengan

Dari rentang waktu pembuatan kontrakkemitraannya pun, masingmasing kontrak dibuat dalam jangka waktuyang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yangberlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandanganperbuatanperbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kwalifikasisebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis,sehinga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapatditerapkan datam

,M.Pd Bin IDHAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi;

setidaktidaknyadisalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35ayat (1) Undangundang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Pebruari 2011, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan,secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dalam hal perbarengan

padaPengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undangundang nomor: 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik sebagaiorang yang melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan

SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yangberjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya penerbitAhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388: yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dan Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :1.

Negara.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

Terdakwa, saksi Freddy Lumban Tobing dan Singgih Wibisonoadalah orangorang yang ikut dalam perencanaan dan ikut dalam pelaksanaanpengadaan tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan penyertaan (dee/lneming)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dalam perbuatanperbuatan Terdakwadalam perkara ini.Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan

Sehingga telah terjadi apa yang disebut sebagai perbarengan (concursusrealis) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).

Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016denda dan hak memilih dan dipilin sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa BARNABAS SUEBU telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan perbarengan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BARNABAS SUEBU dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak

Petunjuk;e.Keterangan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwalamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda terhadapPemohon Peninjauan Kembali harus diperberat dengan alasan:1) Pemohon Peninjauan Kembali Telah melakukan beberapatindak pidana korupsi (perbarengan) dan menimbulkankerugian Negara yang sangat besar (Kesimpulan yang kelirudan sudah dibahas dalam memori Kesimpulan yang keliru dansudah dibahas dalam memori peninjauan kemballi ini);2)

Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq PT PLN (Persero),perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perouatanTerdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Berawal ketika Terdakwa menjabat sebagai Manager Area diYogyakarta, pada bulan Januari 2012, pada saat itu, semua

Yogyakarta,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut : Sebagai Manager Area Yogyakarta, Terdakwa mempunyai tugas

DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan seperti yangtertuang dalam faktafakta hukum yang telah diuraikan dimuka, telah terbukti terdakwaBachrum SURAATMAJA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanHalaman 243 dari 259 halaman Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgRakyat Lembaga Pembiayaan Kecamatan Pancoran Mas (PD.

diserahkan oleh Saksi NOVIANI kepadaHalaman 248 dari 259 halaman Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgTerdakwa Bachrum SURAATMAJAsetiap kali pembaharuan Surat PerjanjianKredit (SPK).Menimbang, bahwa dari uraian pertibangan tersebut di atas telah ternyata saksiBunyaminbersama Terdakwa Bachrum SURAATMAJA, beserta beberapa pihak yangnamanya telah disebutkan telah melakukan suatu perbuatan dan menikmati hasil ddaripencairan kredit tahap sampai IX sesuai fungsinya masingmasing, maka unsur DalamHal Perbarengan