Ditemukan 5367 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN â Amb Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
89 — 55
89 — 55
kaitannya dengan Penetapan Anggaran ditetapkan denganPerda, maka itu adalah kewenangan Altribusi, yaitu suatu kewenangan asliyang diberikan oleh pembentuk UU yang diberikan kepada suatu organisasiPemerintahan atau suatu pejabat yang bersangkutan , maka pejabat yangmemiliki kewenangan itu. akan mengimplementasi sesuai dengankewenangannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka yangdimaksud oleh PH Terdakwa adalah terkait dengan kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan bebas yang dimiliki oleh pejabat
Negara, dia bisa mengambillangkahlangkah dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan demiterciptanya suatu pelayanan publik , olehnya itu Diskresi jika dilakukan, makadilakukan oleh pimpinan dan bukan bawahan.
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
638 — 273
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
638 — 273
2 (dua) lembar print out daftar pegawai tetap dan penerima pension atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi PTKP tahun 2015 dan 2016
3 (tiga) lembar printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 2016 jenis usaha Perdagangan Besar Mobil.
1 (satu) bundel copy resume pemeriksaan PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116-1216 alamat Jl Letjen S.
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT DKI Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
348 — 174
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
348 — 174
HutamaKarya,PT Brantas Abibraya, PT Indra Karya,dan PT Ayodya Karya sebbesarRp.67.962.851.904.69,Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan dimana kapasitasterdakwa selaku pejabat negara ,disamping kerugian yang cukup besar maka demi rasakeadilan Hakim Anggota 4 Adhoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendirian putusan yangtelah dijatunkan di tungkat pertama terlalu ringan dimana untuk hal itu. agar Terdakwadijatuhi pidana yang lebih berat yaitu Terdakwa UPIK ROSALLINA WASRIN denganpidana penjara
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Tanggal 23 Mei 2018 — UPIK ROSALINA WASRIN
196 — 117
196 — 117
HutamaKarya,PT Brantas Abibraya, PT Indra Karya,dan PT Ayodya Karya sebbesarRp.67.962.851.904.69,Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan dimana kapasitasterdakwa selaku pejabat negara ,disamping kerugian yang cukup besar maka demi rasakeadilan Hakim Anggota 4 Adhoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendirian putusan yangtelah dijatuhnkan di tungkat pertama terlalu ringan dimana untuk hal itu agar Terdakwadijatuhi pidana yang lebih berat yaitu Terdakwa UPIK ROSALLINA WASRIN denganpidana penjara
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
691 — 498
691 — 498
kepadaTerdakwa sebagaimana amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan faktafaktapersidangan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa barangbarangtersebut diperoleh Terdakwa dengan usaha yang sah,oleh karena itu barangbarangtersebut harus dianggap diperoleh Terdakwa secara tidak sah yaitu dari hasil tindakpidana, oleh karena itu harus dirampas untukNegara ;2 Mengenai Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih :Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat
Negara telah melakukan tindakpidana korupsi dan pencucian uang dalam 3 (tiga) kasus sekaligus, oleh karena ituterdakwa harus dicegah untuk menduduki jabatan publik dalam masa tertentu agar tidakmengulangi perbuatannya sesuai dengan pasal 35 dan pasal 38 KUHP Jo pasal 18 ayat(1) huruf d Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan
Putus : 21-09-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum : RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa : Ir. HENDRI SIBUEA, MMA Anak Laki-Laki Dari SL. SIBUEA
372 — 169
372 — 169
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara.