Ditemukan 673 data
86 — 15
Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari ANGUN adalah :16.1 NISAH; 16.2 EA; 16.3 OSIH; 16.4 JUNAEDI digantikan kedudukannya NENENG, DADAN, IIS dan ANI; 17. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari MAMAD adalah :17.1 OMAY; 17.2 SUSI;17.3 WIWI;17.4 SAEPUDIN; 17.5 ASEP; 17.6 ELAN; 17.7 ANENG;17.8 YAYAH; 18. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari IYEP adalah :18.1 ENI; 18.2 ENOK TURMINI;19.
111 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembangunan Otorita Batam Tahun Anggaran 2004 yangditandatangani oleh Ismeth Abdullah selaku Ketua Otorita Batam;3 (tiga) lembar fotocopi dilegalisir Keputusan Pemimpin ProyekPemeliharaan Sarana (6.10B) Nomor : 01/SKEP/PIMPRO.6.10B/V1/2004tanggal 16 Juni 2004 perihal Susunan Panitia Pengadaan Barang/JasaProgram Pemeliharaan jalan & Drainase Pemeliharaan Sarana danRumah Sakit Otorita Batam Tahun Anggaran 2004 yang ditandatanganioleh Ir.Nursetiadjid selaku Pimpinan Proyek Program PemeliharaanSarana (6.10B);16.4
No. 115 PK/Pid.Sus/201 115.3 (tiga) lembar fotocopi dilegalisir KeputusanPemimpin Proyek Pemeliharaan Sarana (6.10B)Nomor : 01/SKEP/PIMPRO.6.10B/VI/2004 tanggal16 Juni 2004 perihal Susunan Panitia PengadaanBarang/Jasa Program Pemeliharaan jalan &Drainase Pemeliharaan Sarana dan Rumah SakitOtorita Batam Tahun Anggaran 2004 yangditandatangani oleh Ir.Nursetiadjid selaku PimpinanProyek Program Pemeliharaan Sarana (6.10B);16.4 (empat) lembar fotocopi dilegalisir Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah
MUHAMAD NASIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
119 — 71
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
MUSLIMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
218 — 74
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
Terbanding/Penggugat I : Ardiansyah
Terbanding/Penggugat II : Mansyur HS
Terbanding/Penggugat III : Hendra Kesuma
Terbanding/Penggugat IV : Agus Supriyanto
Terbanding/Penggugat V : Sugiyo
Terbanding/Penggugat VI : Santoso
Terbanding/Penggugat VII : Ahmad Nurkholis
Terbanding/Penggugat VIII : Bakri Ibas
Terbanding/Penggugat IX : Rasidah
Terbanding/Penggugat X : Suriansyah HM
Terbanding/Penggugat XI : Abdul Sahid
Terbanding/Penggugat XII : Suyanto
Terbanding/Penggugat XIII : Seni Tantoko
Terbanding/Penggugat XIV : Suriansyah Herman
Terbanding/Penggugat XV : Dewi Asmarani
Terbanding/Penggugat XVI : Isnaniah
Terbanding/Penggugat XVII : Sarijan
Terbanding/Penggugat XVIII : Ning Rahayu
Terbanding/Penggugat XIX : Jery Irawan
Terbanding/Penggugat XX : Nurul Nawasih
Terbanding/Penggugat XXI : Alif Hidayatul Aslamiyah
Terbanding/Penggugat XXII : Rini R
Terb
75 — 66
diatasnya rumah para Terbanding yang terkena longsortersebut adalah lokasi jalur hijau yang letaknya dipinggir sungaiyang tidak mungkin terbit suratsurat keterangan kepemilikan haktanah, karenanya bukti surat keterangan penguasaan tanah paraTerbanding yang diberi tanda bukti P.11 sampai P.261 dapatdiduga sebagai rekayasa belaka karena tidak pernah diketahuioleh Camat setempat selaku pejabat yang berwewenang,olehkarenanya para Terbanding tidak berhak mengklim tanah jalurhijau tersebut untuk diganti rugi;16.4
75 — 31
membuka pagar kawat berduri dan memasang nameboard sosialisasipendirian dan pembangunan pesantren, sehingga posita gugatan nomer 5dan posita gugatan nomer 7 tidak benar atau saling bertentangan, bahkansangat disayangkan jauh dari etikat sebagai tamu yang baik karena tanpamemberitahu kepada ketua RT.03 dan/ atau ketua RW. 03 Kelurahan Sisirdimana lokasi dimaksud berada.Disamping itu Penggugat melakukan kebohongan publik, sebagaimana positagugatan nomer 7, karena surat pemberitahuan Nomor S.Pem001/16.4
52 — 13
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tanggal : 09 Januari2012 Nomor : Print 02/N. 2. 16.4/ Ft. 1/01/2012, sejak tanggal : 09Januari 2012 s/d tanggal : 28 Januari 2012.5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Rantau Prapattanggal : 27 Januari 2012, Nomor : 141 / Pen. Pid / 2012 / PN RAP, sejaktanggal : 29 Januari 2012 s/d tanggal : 27 Februari 2012.6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medantanggal : 20 Februari 2012, Nomor : 07 / Pid. Sus.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
73 — 36
telah mengkonfirmasi danmemberitahukan kepada Penggugat tentang Pelaksanaan LelangEksekusi Hak Tanggungan yang telah selesai dilaksanakan, melaluiSurat Tergugat Nomor;067/MO/ASA/2020 Tertanggal O07 Oktober2020, Perihal Pemberitahuan Hasil Eksekusi Lelang, Pembayaran SisaUtang dan Pengosongan, sehingga Penggugat sebelum dan sesudahPelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sudah jelasmengetahui Agunan akan di Lelang Eksekusi;16.4.
SOE WENDY KONTARIA
Tergugat:
1.IRAWATY LAUW
2.LINA FONG
42 — 19
yang telah dibuka;16.2 Kerugian materil karena penyempitan tanah milik penggugat dihitungdari panjang 30 M X Lebar 17 Cm = luas tanah 5,1 M2 kali harga tanahRp.20.000.000,00/M2 = Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);16.3 Kerugian materil karena kehilangan hak diatas permukaan tanah milikPenggugat dihitung dari panjang 30 M X lebar 17 Cm X tinggi bangunan 30M = luas 153 M83 dikali harga bangunan Rp.3.500.000,00/M3 =Rp.535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta,lima ratus ribu rupiah);16.4
ROSMARIANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 30
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
110 — 24
Demikian berdasarkan Sertifikat HakMilik No. 66/Desa Sukajadi, terakhir tercatat atas nama HERTATISULIARTA.16.4. Bidang tanah hak milik No. 63, NIB 28.05.07.15.00070, sesuai SuratUkur Tanggal 30 Oktober 2001, No. 24/SUKAJADI/2001, Luas 1.473M2, terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Karawaci, KodyaTangerang, Propinsi Banten.
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
DO (Delivery Order) tanggal Mei 2005 = 10.000 kg (10 ton);16.4. Sub. DO (Delivery Order) tanggal Mei 2005 = 5.000 kg (5 ton);16.5. Sub. DO (Delivery Order) tanggal Mei 2005 = 8.000 kg (8 ton);16.6. Sub. DO (Delivery Order) tanggal Mei 2005 = 9.000 kg (9 ton);17.Bulan Mei 2005 PT. Tani Mas Unggul mengeluarkan DO Induk No.DO/320900/05/001541 tanggal 16 Mei 2005 sebanyak 50.000 Kg (50 ton)dan dengan Sub. DO (Delivery Order) sebanyak 5 kali, yaitu :17.1. Sub.
RUSTAM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 46
Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf mengingat poin4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan tersebut tidak ada/ salah; Olehkarena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) Uhuruf b UNo. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf cUU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;16.4
Widya Fangni
Tergugat:
1.A Lien
2.Kasat Reskrim Polrestabes Medan
3.Kepala Kejaksaan Negeri Medan
181 — 86
Laporan Polisi Nomor: LP/2178/VIII/2011/SU/Resta Medan,tanggal 13 Agustus 2011 atas nama pelapor A Lien.16.4 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPSidik / 1620 / IX /2011 / Reskrim, tanggal 29 September 2011.16.5 Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik /2589 / XI / Res.1.11 / 2019 / Reskrim, 20 Nopember 2019.16.6 Surat Kapolrestabes Medan Nomor: B / 629 / XII / 2011 /Reskrim, tanggal 30 Desember 2011, perihal PemberitahuanDimulainya Penyidikan.16.7 Surat Kapolrestabes Medan Nomor: B / 2198
YOGA SUKMANA,SH
Terdakwa:
ABDUL WAHID, S.Sos.
75 — 53
2013.12.1 ( satu )lembar kertas yang bertuliskan nama nama yangmengumpulkan uang pengukuran sertifikat dusun pori kepada saksiNASRULLAH.13.2 (dua ) lembar daftar penerimaan uang lapang pemeriksa tanah olehpanitia A ( lurah/kepala desa ) yang telah di legailisir.14.15 ( lima belas ) lembar surat pengesahan daftar isiam pelaksanaananggaran petikan tahun anggaran 2014 Nomor : SP DIPA056.01.2.432201/2014.15.Petujuk operasional kegiatan ( POK ) T.A.2014, tanggal 14Februari2014yang sudah di legalisir.16.4
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
117 — 57
Manggar, luas 26.530 m2 ;16.4. Sebidang tanah sesuai sertipikat Hak Milik (HM) Nomer : 498/ Kel.Manggar, luas 7.220 m2.Keempatempatnya atas nama pemegang hak PT. SchlumbergerGeophysics Nusantara, terletak di Jalam Mulawarman Km 20 KelurahanManggar Kecamatan Balikapapan Timur Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur.16.5. Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :1397/ Kel.
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
172 — 63
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
1009 — 1020
harta Debitorhanya dapat dilakukan selama putusan atau permohonan pernyataan pailit diucapkan (vide Pasal10 ayat (1) UU KPKPU).16.3 Bahwaberdasarkan Pasal 201 HIR diatur :Jika pada suatu waktu bersamasama diajukan dua permintaan atau lebih untuk pelaksanaankeputusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitor, maka dengan satu berita acaradisitalah sekian banyak barangnya,...Oleh karena putusan pailit lebih dulu diucapkan, maka atas objek perkara a quo hanya berlakusita umum akibat kepailitan.16.4
110 — 69
TOTON, SH, MH sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama dengan penugasan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. 16.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4/KMA/SK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentangpengangkatan JANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama,Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama
Halaman 118 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl 16.4 (empat) lembar fotocopylegalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4/KMAVSK/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, tentang pengangkatanJANNER PURBA, SH, sebagai Pembina / Hakim Madya Pratama, Wakil KetuaPengadilan Negeri Kepahiang dengan penugasan Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi T ingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu. 17.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal
83 — 19
sekalipun yang memakai tanah adalah Hendrick Saranti menurutRegister Desa tersebut, namun selama Noach Pinadendi masih hidup, makayang berhak menyerahkan tanah a quo seharusnya Noach Pinadendi danbukan Hendrick Saranti;16.4.