dalam Pasal 1 angka 17UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan bahwaPeristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 24Tahun

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negerioleh Penduduk;Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Amt(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 24Tahun

danSRI LESTARI sebagaimana dalam bukti Akta Kelahiran atas nama MUHAMMADTAUFIK HIDAYAT (diberi tanda P.6), hal ini tidak sesuai dengan bulan lahirpemohon dan nama orang tua pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan olehsaksi Hamdani dan saksi Abdul Rahman dengan yang tertera pada Foto copyKartu Keluarga dengan nomor 6308051103070162 atas nama Kepala KeluargaNORDIN, diberi tanda P.5 sebagaimana identitas Kartu Keluarga (vide Pasal 1angka 13 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Srpkemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon danmenerbitkan Kutipan Akta Perkawinan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Pencatatanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagiperkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan perkawinan Warga Negara Asingyang dilakukan di Indonesia atas permintaan

atas, maka petitumke3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan denganmemperbaiki petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum ke4 adalah beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan ;Mengingat ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun

perempuan akan tetapi dalamAkta Kelahiran Pemohon tertulis Lakilakti;Menimbang, bahwa oleh karena jenis kelamin Pemohon dalam buktiP3 tertulis jenis kelamin Pemohon lakilaki agar diganti dengan perempuan,maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehingga Pemohondapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke KantorPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il sudah dewasa dimanaPemohon berumur 29 Tahun, sedangkan Pemohon II sudah berumur 24Tahun;2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il telah menjalankanhubungan pacaran sejak tahun 2007 kurang lebih 12 tahun;3. Bahwa pada tahun 2019 hubungan kasih Pemohon danPemohon II telah disampaikan kepada orang tua;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Padt.P/2019/PN Olm4.

untukmemberikan penetapan terhadap permohonan ini:Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslahdianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ia telah berusiadewasa dimana pemohon telah berusia 29 tahun dan pemohon II berusia 24tahun

yang seharusnya lahirpada tanggal 26 April 2001 dan akibat kelalaian Pemohon tersebutterdapat perbedaan Tahun Lahir Pemohon di Ijazah dengan AkteKelahiran Pemohon tersebut, Pemohonmengalami kesulitan untukmengurus segala kepentingan administrasinya pada saat mencari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

kelahiran tersebut ;e Bahwa benar oleh karena Pemohon berkerja sebagai Bidan denganstatus PNS maka diperlukan kepastian mengenai nama dari PemohonHalaman 4 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBuntuk kepentingan pekerjaan Pemohon seperti mengurus Taspen danKenaikan Pangkat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Halaman 5 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBMengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

MAHANANI;Menimbang, bahwa dengan penafsiran Pasal 52 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tersebut, serta ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangtersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebutadalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke2 permohonan Pemohonagar diberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yangada di dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut

Pekalongan untuk mencatat perubahan nama pemohontersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untukkepentingan administratif patut dikabulkan pula;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkanPenetapan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal59 ayat (1) UndangUndang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

dan adat istiadat,oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohontersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepadaPengadilan Negeri Lamongan untuk memerintahkan pemohon untuk segeramelaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada KantorKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, maka Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa penggantian/perubahan nama merupakan suatuPeristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun

Kutipan Akta Kelahiran yaituKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan,sehingga terhadap petitum tersebut Hakim kabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan' tersebut diataspermohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biayapenetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 24Tahun

/PN Met.Menimbang, bahwa pembuatan akta kematian, pengesahan anak danperistiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadianyang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan dataidentitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwakependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untukdilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuanundangundang;Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun TentangAdministrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkankepada Instansi Pelaksana untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnyaditerbitkan Kutipan Akta Kematian;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UndangUndangNomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap

Tanda Tamat Belajar,telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah ERMAN SARI, akantetapi akibat nama tersebut dalam kehidupan seharihari Pemohon seringmengalami sakitsakitan dan ingin mengganti namanya menjadi SULAIMANSALEH atas saran dari paranormal / orang pintar yang mengatakan namatersebut tidak baik bagi Pemohon ; Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 99/Padt.P/2016/PN.PbrMenimbang, bahwa Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun

tertulisHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Por.dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P1 dan P2) dan untuk ituSupaya kepada Pemohon diberikan penetapan, sehingga Pemohon dapatmendaftarkan penyesuain atau penggantian nama Pemohon tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yangmengeluarkan Petikan Daftar Besar Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan sebahagian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan sebahagian, maka segala biayabiaya yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

ANAK PERTAMA ,umur 24tahun, 2. ANAK KEDUA , umur 14 tahun;e Saksi mengetahui bahwa peenikahan saksi dengan MANTANSUAMI PEMOHON tersebut belum dikaruniai anak;e Saksi mengetahui bahwa MANTAN SUAMI PEMOHON telahmeninggal pada tanggal 26 Desember 2011 ;e Saksi mengetahui Pemohon = megajukan PERMOHONANPERWALIAN ini adalah untuk mengurus tunjangan pensiunanuntuk anak Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON yangbernama ANAK KEDUA yang masih berusia 14 tahun.

ANAK PERTAMA ,umur 24tahun, 2.

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon denganGhufron bin Markamin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24Januari 1981, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten GresikProvinsi Jawa Timur, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anakPemohon dengan almarhum Ghufron bin Markamin, yakni anak ke3 yangbernama Putri Khasanah tanggal lahir 08 Juni 2003, yang merupakan anakkandung dari Pemohon dengan almarhum Ghufron bin Markamin, yang saat inianak tersebut adalah belum di anggap dewasa oleh Undangundang, sehinggaalat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perbedaan namaHim. 9 dari 14 him. Penetapan No.0151/Pat.P/2018/PA.Gs.3.

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon mengajukan permohonanperbaikan nama Pemohon yang terdapat pada akta kelahiran dan KTPPemohon dari NOVAN KHOBSTAN menjadi NOFAN KOBSTAN dan lahir diTANGKIAN menjadi lahir di TOILI;de Bahwa berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Jo.

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil adalah dokumenkependudukan;Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PN LwkMenimbang, bahwa pembetulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalamPasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk yang mengalami kesalahan

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.Dalam hal ini, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohonkepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;Menimbang, bahnwa dalam ketentuan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohonMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Jo.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh PendudukMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN BilNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan SipilMenimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan UndangUndang Republik Indonesia Nomor

terhadappermohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 216/Pdt.P/2020/PN.Bpp.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun

merupakan gelar kebangsawanansehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan,sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;SAKSI KE 2 PARA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No 0308/

dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, kuasa paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang dalam berita acara persidangan

XXX umur 24tahun, 2.

kesulitanuntuk melamar pekerjaan kemudian hari sehingga berdasarkan haltersebut Pemohon selaku orang tua anak Pemohon kemudianmengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun