MAHANANI;Menimbang, bahwa dengan penafsiran Pasal 52 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tersebut, serta ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangtersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebutadalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke2 permohonan Pemohonagar diberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yangada di dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut

Pekalongan untuk mencatat perubahan nama pemohontersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untukkepentingan administratif patut dikabulkan pula;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkanPenetapan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal59 ayat (1) UndangUndang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Tanda Tamat Belajar,telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah ERMAN SARI, akantetapi akibat nama tersebut dalam kehidupan seharihari Pemohon seringmengalami sakitsakitan dan ingin mengganti namanya menjadi SULAIMANSALEH atas saran dari paranormal / orang pintar yang mengatakan namatersebut tidak baik bagi Pemohon ; Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 99/Padt.P/2016/PN.PbrMenimbang, bahwa Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun

/PN Met.Menimbang, bahwa pembuatan akta kematian, pengesahan anak danperistiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadianyang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan dataidentitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwakependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untukdilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuanundangundang;Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun TentangAdministrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkankepada Instansi Pelaksana untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnyaditerbitkan Kutipan Akta Kematian;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UndangUndangNomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap

DAVID EDWAR dirubah menjadi MUHAMMAD DAVIDEDWAR;Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipilbahwa untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut makaterlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim PengadilanNegeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang

ketentuan UndangUndang yangberlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan : Pembetulan akta Pencatatan Sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*;Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahannama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkanmaka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 24tahun

dikehendaki olehPemohon untuk merubah nama Pemohon, adalah nama yang lazim dan tidak adapantangan ataupun larangan untuk dipergunakan oleh setiap warganegara pada umumnyadalam kehidupan masyarakat ; Menimbang, bahwa oleh karena nama sebagai identitas pribadi adalah hak asasisetiap warganegara dan lagi pula nama yang akan dirubah oleh Pemohon adalah namayang lazim, maka permohonan Pemohon adalah layak dan beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 UndangUndang Nomor 24tahun

yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh )hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danberdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatan Sipil =;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan in1 ; Mengingat ketentuanketentuan yang terdapat dalam, Pasal 52 (1) UU Nomor 24tahun

yangsama dengan nama Sari Widodo, maka Pemohon mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Pekanbaru agar nama Pemohon dalam bukti P4, P5, danP12 dinyatakan adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dalambukti P6, P7, P8, P10, P11 dan P13, sehingga Pemohon dapatmenggunakannya ketika akan melakukan balik nama bukti bertanda P5 danP6 ke atas nama ahli waris Suami Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakandikabulkan sebahagian, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan ; 22+ 20 222 222 sen nnn nnn oneMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam Penetapan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal 52 Undangundang Nomor : 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo.pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang

saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Sabtu tanggal08 Juli 2000;Halaman 3 dari 8 halamanBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalahPENGHULU dengan mas kawin berupa uang sebesar 10.000,; (sepuluhribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Iladalah jejaka dalam usia 24tahun

;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Sabtu tanggal08 Juli 2000;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalahPENGHULU dengan mas kawin berupa uang sebesar 10.000,; (sepuluhribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun dan

demikian alasan penggantian namaPemohon dan istri Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukumkarenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan istriPemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama MUJIANTO menjadiPUJIANTO dan WIWIN WIDANINGSIH menjadi WINDA adalah patut dan layakuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, makapermohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkarapermohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIRbiaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikianpetitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankankepada Pemohon haruslah dikabulkan;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi pamanPemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 20 April 1992; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupuPemohon;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 20 April 1992;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah PARA SAKSI dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di SelTembo, dan akibat kelalaian Pemohon tersebut terdapat perbedaannama Anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohontersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segalakepentingan administrasi anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akandipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkanserta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK KE1 PARA PEMOHON, umur 22 tahunb. ANAK KE2 PARA PEMOHON, umur 19 tahun ;2.

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK KE1 PARA PEMOHON, umur 22 tahunb.

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon mengajukan permohonanperbaikan nama Pemohon yang terdapat pada akta kelahiran dan KTPPemohon dari NOVAN KHOBSTAN menjadi NOFAN KOBSTAN dan lahir diTANGKIAN menjadi lahir di TOILI;de Bahwa berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Jo.

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil adalah dokumenkependudukan;Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PN LwkMenimbang, bahwa pembetulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalamPasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk yang mengalami kesalahan

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.Dalam hal ini, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohonkepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;Menimbang, bahnwa dalam ketentuan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohonMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Jo.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh PendudukMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN BilNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyisebagai berikut:Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan SipilMenimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan UndangUndang Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon denganGhufron bin Markamin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24Januari 1981, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten GresikProvinsi Jawa Timur, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anakPemohon dengan almarhum Ghufron bin Markamin, yakni anak ke3 yangbernama Putri Khasanah tanggal lahir 08 Juni 2003, yang merupakan anakkandung dari Pemohon dengan almarhum Ghufron bin Markamin, yang saat inianak tersebut adalah belum di anggap dewasa oleh Undangundang, sehinggaalat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perbedaan namaHim. 9 dari 14 him. Penetapan No.0151/Pat.P/2018/PA.Gs.3.

Pemohon' = mengajukanpermohonan ini adalah benar GHAZIYA HAFIZA ARIF lahir di Gresiktanggal 3 Februari 2014 tertulis di akta kelahiran Nomor 3525LT140420140042 adalah anak keSATU dan yang benar adalah anak keDUA dari pasangan suami istri Zainal Arif dan Afwah;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan ParaPemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24tahun

yang berlaku, oleh karena itupermohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan dan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dalamrangka kepentingan Para Pemohon, maka patut apabila biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 195/Pdt/P/2019/PN GSKMengingat, pasal 250 , pasal 272 KUH Perdata tentang asal usulanak, pasal 52 UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 24tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.

permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P1 s/d P5dan 1 (Satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawahSumpah ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahPermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN, pada hari tanggal 16Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa uang sebesar Rp. 70.000, (Tujuh puluh ribu rupiah)Halaman3dari7halamanPenetapan No 0284/Pdt.P/2018/PA.Pmkdibayar tunai, dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PARA PEMOHON, umur 13 tahun ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

IWAN ADI PUTRA DJAWA, anak Lakilaki, lahir di Wulla,pada tanggal 03 Juni 2004;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan,