Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) terhadap Para Penggugat;. Menyatakan batal Surat Perintah Penyitaan Nomor SprinSita01/01/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Perintah PenyitaanNomor SprinSita13/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentangPenyitaan Barang Bukti yang diduga ada kaitannya dengan perkaratindak pidana pencucian uang atas nama Irjen Polisi Drs. Djoko Susilo,S.H., MSi., (Turut Tergugat 1).

Lady Diah Hapsari Dewi (Penggugat II)berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17504/Mojosongo (videbukti P3) merupakan hak milik Penggugat II: Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) terhadap Para Penggugat: Menyatakan batal Surat Perintah Penyitaan Nomor SprinSita01/01/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Perintah PenyitaanNomor SprinSita13/01/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentangHalaman 14 dari 19 hal. Put.

Nomor 1449 K/Pdt/2019.Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat tidak jelas dankabur (obscuur libel); Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (exceptie onrechmatige ofonregrond); Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatana quo terhadap Tergugat (eksepsi diskualifikasi gemis aanhoedanigheia);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelan memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst

dan Tergugat II atas dijualnya mobil yang tidak memiliki rangka mobilkepada Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp54.000.000,00(lima puluh empat juta rupiah) menjadi:Menghukum Tergugat dan Tergugat II atas dijualnya mobil yang tidakmemiliki nomor rangka kepada Penggugat untuk membayar ganti rugisebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan bahwatindakan perbuatan Majelis Hakim Banding tersebut telah melakukanpelanggaran terhadap Pasal 178 HIR;Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan atasperbuatannya tersebut telah merugikan kepada Penggugat;Bahwa dalam jawabannya Tergugat III telah membantah dalildalil gugatantersebut, namun setelah adanya replik dari Termohon Kasasi semulaPenggugat Tergugat Ill tidak menggunakan haknya untuk mengajukanduplik, tidak mengajukan bukti saksi dan bukti surat, sehingga dengantidak adanya duplik/bantahan kembali dari Tergugat Ill dapat dianggapsebagai

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenandengan Tegas menyatakan Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad) yang telah memenuhi unsurPasal 1365 KUHPerdata;Bahwa oleh Karena Terbukti Tergugat melakukan Perbuatan MelawanHukum dengan mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak , maka sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Berakhir danBatal demi hukum Akta Perjanjian Nomor 02 Tanggal 08 November 2012yang dibuat dihadapan Notaris Amastasia

SHTentang perjanjian kerjasama operasi penambangan, pengangkutan danpenjualan batubara di kabupaten lahat provinsi Sumatera selatan dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja membatalkansecara Lisan dan sepihak Akta Perjanjian Nomor 02 Tanggal 08 November2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan,Pengangkutan dan Penjualan Batubara di Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan yang dibuat dihadapan Notaris Amastasia Dau, SHadalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

EKSEPSI GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) dan tidak sesuaidengankaidah dan norma hukum acara perdata Perobuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dalam konteks perdatadiatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atauBurgerlijk Wetboek ("BW"), dalam buku Ill BW, pada bagian Tentangperikatanperikatan yang dilahirkan demi Undang Undang, yangberbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);4. Menghukum Tergugat I, dan II, untuk mengembalikan objek sengketakepada Penggugat tanpa syarat bilamana perlu dengan bantuanKepolisian Republik Indonesia (Polri), dan mengembalikan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 753 ke keadaan semula yaitu Kembali ke atasnama Penggugat;5.

(delapan belas ribu meter persegi)kepada Tergugat Il sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggalHal. 4 dari 15 Halaman Putusan No. 146/PDT/2021/PT SMR29 Maret 2017 dengan Nomor Register:592.2/50/IV/2017, merupakanperbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang sangatmerugikan Penggugat;13. Bahwa Tergugat Il selaku pembeli tanah perwatasan seluas18.000 M?

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Tergugat IItelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)dengan segala akibat hukum dari padanya;8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara kumulatif,tunai dan sekaligus kepada Penggugat, untuk kerugian materiilHal. 6 dari 15 Halaman Putusan No. 146/PDT/2021/PT SMRPenggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilanpuluh lima juta rupiah);9.

UndangUndangNo. 1 / 1974 sehingga menyatakan perbuatan Turut Termohon Kasasi /Tergugat Il yang menjual rumah dan tanah milik Termohon Kasasi /Penggugat dan Turut Termohon Kasasi / Tergugat Il yang terletak diJalan Persatuan No. 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat,Kota Medan (d/h : Jalan Karya, Gang Persatuan No. 20, KampungGlugur Sungai Agul, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan)dengan Pemohon Kasasi / Tergugat dihadapan Turut Termohon Kasasi/ Tergugat Ill adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige

No. 1164 K/ PDT /2010Kasasi / Tergugat Ill adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) ;.

Bahwa gugatan diajukan terhadap Tergugat didasarkan pada perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad), bukan didasarkan pada ketentuanyang diatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001.2.

Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad), adalah merupakan gugatan perdata biasa ex.Pasal 1865 KUHPerdata, yang tunduk pada ketentuan hukum acara perdatabiasa, karenanya gugatan tersebut harus diajukan dihadapan PengadilanNegeri Jakarta Selatan (Pasal 118 HIR).3.

Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.e Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegeri harus menyatakan tidak berwenang ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadiliperkara aquo ;Eksepsi Tergugat Il s/d IV pada pokoknya menyatakan sebagai

Bahwa Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.3. Bahwa dalam pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2019 telah mengariskan secaralimitative bagi Warga negara untuk mengajukan gugatan secara tertulis kePengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebut alasan alasan ;Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bks4.

Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegen harus menyatakan tidak berwenang mengadili ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakimmenyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini ;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat , Tergugat II, II dan IV dan TurutTergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Overheidsdaad), yang dalam Pasal 2 PERMA No. 2Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkara perbuatan melanggar hukum olehHalaman 62 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN BksBadan/Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha negara.Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 dengan tegas menyatakanbahwa: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri,Pengadilan

Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.Bahwa PERMA No. 2 Tahun 2019 mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus2019 jauh sebelum gugatan ini diajukan ;Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenadalam perkara aquo, Para Penggugat menarik Tergugat s/d VII yang merupakanBadan/Pejabat Pemerintahan dengan dasar Para Tergugat telan melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad), yang menurutPERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai di atasadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikanPenggugat baik materiil maupun moril;3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yangsah atas tanah in casu yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq,Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 364.274 m/?

PT.AMBDALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat asal untuk sebagian ;Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sesuai SuratPengakuan Pelepasan dari Saniri Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981 danSurat Keterangan Nomor 593/976/KET/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dariPemerintah Negeri Amahusu, seluas + 6.525 m2 (enam ribu lima ratus duapuluh lima meter persegi) ;Menyatakan perbuatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpaseizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

bukan orang yang berhak dan ataupun orang yang tidak berhakdiatas hamparan tanah beserta bangunan tersebut, terhadapobjek perkara yang diperkarakan Pihak Penggugat selaku orangyang paling berhak ;Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukumterhadap segala SuratSurat Bukti yang diajukan PihakTergugat di dalam perkara ini, di atas hamparan tanahobjek perkara Hak Milik Pihak Penggugat ;Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, telahmelakukan pelanggaran perbuatan hukum / tindakan melawanhukum (onrechmatige

Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, telah melakukanpelanggaran perbuatan hukum / tindakan melawan hukum(onrechmatige daad) karena menguasai, mengusahai danataupun mengadakan kegiatan usaha bahkan membuatbangunan sebagai rumah tempat tinggal Tergugat di atastanah objek perkara, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuandan tanpa pemberian hak, dari Penggugat sebagai pemilik hak,secara jelas Pihak Penggugat dirugikan, karena Penggugat tidakdapat mengkuasai, mengusahai, dan menikmati tanah besertabangunannya

Demi hukum telahdinyatakan bahwa akses tanah tersebut merupakan jalan fungsisosial sebagaimana diatur dalam UU POKOK AGRARIA yaitu UU No. 5Tahun 1960 Pasal 7 yang isinya : Setiap hak atas tanah mempunyaifungsi sosial ; Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segalaSuratSurat Bukti yang diajukan Pihak Tergugat di dalamperkara ini, di atas hamparan tanah objek perkara Hak MilikPihak Penggugat ; Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat , telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Simbolon tertanggal 09 Maret2012, yang diperoleh Penggugat dari hasil penjualan dimuka umum(lelang) sebagaimana termaktub Kutipan Risalah Lelang Nomor:337/2007 tertanggal 30 November 2007, selanjutnya disebut ObjekPerkara, ketika Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat atassuruhan Tergugat II telah menguasai objek perkara secara tanpa hakdan melawan hukum (onrechmatige daaqd);10.Bahwa terhadap penguasaan yang dilakukan Tergugat atassuruhan Tergugat Il atas objek perkara, Penggugat telah menegurTergugat

agar mengosongkan objek perkara, namun hingga saat iniTergugat atas suruhan Tergugat II masih tetap menguasai objekperkara, perbuatan mana dikualifikasi sebagai perbuatan melawanhukum, maka patut dan berdasar hukum kiranya apabila, Tergugat dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perobuatan melawanhukum (onrechmatige daaa);Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2013/PN.LP11.Bahwa karena Tergugat dan Tergugat II telah dinyatakanmelakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan

Simbolontertanggal 09 Maret 2012;eBahwa sejak tanggal 02 Desember 2012, hak milik Penggugat,sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik No. 2514, telah dikuasaioleh Tergugat atas suruhan Tergugat II dan perbuatan ini didalilkanPenggugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaad);Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II telah menyangkal dalihdari Penggugat tersebut sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknyaberkesimpulan sebagai berikut:1.

Nomor 951 K/Pdt/2019Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa objek sengketa yakni Sekolah TinggiKeguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIPDDI) Mamuju, adalahmilik sah Penggugat yakni Yayasan Darud Dawa WalIrsyad(YASDDI) Mamuju;Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang menguasai danmemiliki objek sengketa yakni Sekolah Tinggi Keguruan DanIIlmu Pendidikan (STKIPDDI) Mamuju tersebut secara tanpa Hakadalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige OverheidsDaad);.

Nomor 1300 K/Padt/2016oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad) ialah didasarkan padaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor16/G/2010/PTUN.SMD, sedangkan terhadap putusan tersebut belummempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dan masih dalam prosespemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTTUN) Jakarta.

PenyebabKebakaran yang terjadi di Pasar Segiri pada tanggal 7 September 2009;Bahwa karena Pemilik Ruko Penyebab Kebakaran tidak ikut digugat olehPara Penggugat, maka dengan ini Tergugat nyatakan bahwa gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak;Eksepsi Tergugat II:1.Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang prematur (exeptiodilatoria);Bahwa dalam dalildalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat I, Il, dan Ill melakukan perbuatan melawan hukumoleh Penguasa (onrechmatige

Kekeliruan inidisebabkan karena baik di dalam dalildalil yang terdapat dalam Positamaupun isi di dalam Petitum menyebutkan bahwa Tergugat II digugatkarena telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa(onrechmatige overheidsdaadq);Bahwa karena subyek atau pelaku dalam perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaad) ialah Penguasa/Pemerintah, makaseharusnya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa(onrechmatige overheidsdaad) ini hanya ditujukan kepada Penguasa atauPemerintah

Dengan demikian dalilperbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad)yang diajukan oleh Para Penggugat dan ditujukan secara pribadi kepada H.Rubby Hartono adalah kekeliruan yang besar dan nyata, dan oleh karena itugugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Halaman 27 dari 55 hal. Put. Nomor 1300 K/Padt/20163.

melalui nama/bendera/kop kuasa hukum yanglain yang memenuhi syarat selaku advokat, maka gugatan ini secara formildapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang cacat hukum sehinggaseharusnya ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Tergugat III:1.Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang prematur (exeptiodilatoria);Bahwa dalam dalildalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat I, Il, dan Ill melakukan perbuatan melawan hukumoleh Penguasa (onrechmatige

Perjuangan;(Berdasar Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT)yang dibuat dihadapan Camat, kepala Wilayah Kecamatan SangattaUtara, tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh CamatSangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan (NoReg.354/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012) Vide alat bukti Surat bertanda(P2) adalah Syah Tanah Perwatasan Milik Penggugat;Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalahperbuatan melawan Hukum (onrechmatige daad);Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat

NURUDIN)atas tanah sengketa berlangsung secara terus menerus tanpa pernahterputus hingga pada sekitar tahun 1948, pemerintahan setempat padawaktu itu secara melawan hukum (onrechmatige overheids daad) mengambilalin begitu saja obyek sengketa untuk selanjutnya menjadikannya sebagaitanah pecatu Desa Suralaga.4.

Bahwa cara perolehan maupaun perbuatan pengusaan tanah sengketa olehpemerintah berkuasa pada waktu itu yang kemudian diteruskan dandipertahankan oleh Para Tergugat sekarang ini secara melawan hakmerupakan bentuk kesewenangwenangan pemerintah yang dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah terhadap hakhak rakyatnya(onrechmatige overheids daad) yang nyatanyata merugikan hak dankepentingan Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum HAJI MOH.NURUDIN selaku pemilik sah atas tanah sengketa

No. 102/PDT/2016/PT/MTRyang kemudian didirikan bangunan Kantor Desa, Gedung Serba Guna,Gedung Sekolah, Lapangan Desa, Perumahan Sekolah, GedungPuskesmas Pembantu, tanah pecatu untuk jaminan bagi Perangkat Desaserta serta rumahrumah pribadi yang dikuasai secara secara melawan hakadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige overheids daad), yangmerugikan hak dan kepentingan almarhum HAJI MOH.

No. 102/PDT/2016/PT/MTRNurudin) atas tanah sengketa berlangsung secara terus menerustanpa pernah terputus hingga pada sekitar tahun 1948,Pemerintahan setempat pada waktu itu secara melawan hokum(onrechmatige overheids daad) mengambil alih begitu saja obyeksengketa....., karena tanah sengketa dulunya sebelumpemekaran/sebelum terbentuknya Desa Bagek Payung dikuasai dandikerjakan oleh Aparat Pemerintah Desa Suralaga sejak berdirinya DesaSuralaga tahun 1934 pada saat Pemerintahan Hindia Belanda.

Nurudin) atastanah sengketa berlangsung secara terus menerus tanpa pernahterputus hingga pada sekitar tahun 1948, Pemerintahan setempat padawaktu itu secara melawan hokum (onrechmatige overheids daad)mengambil alih begitu saja obyek sengketa....., karena tanah sengketadulunya sebelum pemekaran/sebelum terbentuknya Desa Bagek Payungdikuasai dan dikerjakan oleh Aparat Pemerintah Desa Suralaga sejakberdirinya Desa Suralaga tahun 1934 pada saat Pemerintahan HindiaBelanda.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair: Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat kurang pihak; Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (onrechmatige ofongegrond);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut

Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya padaTergugat II:6. Menghukum Tergugat Il mengembalikan sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 0993 atas nama Hardi luas 192 m?