Ditemukan 1104 data
Dewi Suryaningsih binti Syamsur
Tergugat:
Zulfa Adri bin Darmisar
64 — 14
(Simak AlMughni oleh Ibnu Qudamah 2/545 dan SubulusSalam oleh AsShanany 2/143).Andai ada sistem gonogini pada suami dan istri, niscaya bila istrikaya, maka suami secara otomatis turut menjadi kaya, dan demikianpula sebaliknya.
70 — 79
ArgaMorini Indah sebanyak 131 orang petani rumput dari wargaDesa Talaga Besar dan kemudian daftar namanama tersebutdiserahkan kepada Kepala Desa Talaga Besar untuk diketahuidan oleh Kepala Desa daftar namanama tersebut ditandatangani ;Menimbang, bahwa walaupun demikian kalaudiperhatikan dengan cermat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumpada dakwaan kesatu dan mari kita simak bersama yangkalimatnya sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 02 Juni 2009 oleh terdakwa II La OdeDua bin La Ode Hukman bersama dengan
154 — 67
Bahwa Sertipikat Hak Pakai (GHP) nomor 15/Simpang Baru, Luas : 100,4Ha, atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002terkait dengan obyek sengketa telah dicatat dan dilaporkan setiap tahunnyapada SIMAK BMN sesuai dengan kode 2.01.01.04.002.8 (Bukti. Tlw.
orang tua Terlawan Il memiliki tanah tersebut karenasaksi bersama orang tua Terlawan Il samasama berladang tanaman karetdiareal tanah tersebut ; Bahwa sewaktu saksi berladang diareal tanah tersebut sudah ada berdirikampus UNRI, kirakira 500 m dari tanah kami berladang ;Menimbang, bahwa Terbantah / Terlawan Il dipersidangan tidakmengajukan alat bukti surat maupun saksi ;Menimbang, bahwa Terbantah / Terlawan Ill untuk menguatkan dalilsangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :1.Fotocopy SIMAK
89 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalau kita simak ternyatadalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi a quo halaman16 alinea ke3 yang menyatakan bahwa tanah sengketatersebut merupakan tanah turuntemurun milik Sultan SepuhKeraton Kasepuhan, adalah hanya didasarkan pada bukti T.3,T.5, T.6, T.7 dan T.9 dihubungkan dengan keterangan saksisaksi serta keterangan dari para Termohon Kasasi/paraTergugat.
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1731/B/PK/PJK/201 7penyerahan Jasa Kena Pajak (Jasa Riset dan Development) atau pemanfaatanJasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, artinya, pendapatan berupa JasaRiset dan Development yang dilaporkan sebagai Pendapatan Objek PajakPenghasilan, bukan merupakan Objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,persyaratan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean tidakterpenuhi;Bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatanJasa Kena Pajak, kita simak ketentuan Pasal
19 — 15
DalamRekonvensi termohon tidak menyebutkan bahwa Pemohon berstatussebagai PEGAWAI NEGERI jadi mohon di simak ulangperihalpekerjaan Pemohonoe Meskipun Pemohon sekarang mengaku sebagai pekerjaserabutan namun Pemohon masih mempunyai usaha yang bertempatdi rumah dan di jalan Bawal Tegalsari.4.
71 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan tanpa terlebihdahulu menguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentangkerugian Penggugat tersebut, adalah merupakan gugatan yang nyatanyata melanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif olehhukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia padapokoknya menegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat(simak
61 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yogyakarta sebagai pihak pengelolaBarang Milik Negara atas tanah dan bangunan milik Kanwil DJP JawaTengah I, serta Kanwil DJP Jawa Tengah sebagai kuasa pengguna atastanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajahmungkur Selatan No. 4RT. 007 RW. 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan GajahmungkurKota Semarang dan telah dicatat di aplikasi SIMAK BMN Kanwil DJPJawa Tengah ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan tidakdiikutsertakannya/tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Semarang,Kanwil DJKN
Terbanding/Tergugat : M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat
39 — 26
Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat ;2. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara, makasesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidakbergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.3.
NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
THAWAF ALY BIN ALI Alm
203 — 526
danwaktu sangatlah penting dan hal ini menjadi sangat penting apabila untukpenentuan hak, dalam hal perkara ini terdakwa dan kawankawanya menurutahli masih berhak membangun pondok tersebut disana karena saatpembangunan dilakukan pada bulan Mei 2018 dimana kepemilikan lahan ituberdasarkan sporadik atas nama Mandak sedangkan HGU terbit ataumuncul di bulan Juli 2018, sehingga lahan itu belum merupakan perkebunanyang masuk dalam HGU sehingga belum bisa diberlakukan undangundangperkebunan; Bahwa kalau kita simak
Perkrangan yang tertutup, jadi untuk peristiwa inikonteknya memang beda tidak mungkin diterapbkan karena rumah atauruangan atau perkarangan yang tertutup, jadi tidak mungkin perkebunan itumerupakan ruangan yang tertutup atau tidak mungkin seluruh perkebunan itudipagari; Bahwa kalau Ahli simak dari dakwaan dan fakta yang ada makakesimpulan yang dapat ahli sampaikan bahwa unsurunsur dalam dakwaantersebut tidak terpenuhi karena terdakwa membangun gubuk itu bersamasama pemilik tanah; Bahwa kalau masalah
271 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat simak dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan:Bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan Kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum;(vide Putusan Hakim Kasasi halaman 29 alinea ke 2);Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut keliru/tidak benar oleh karena:a.
Andarias Tulak
Tergugat:
Ismail Abubakar
124 — 43
satu pun orang yang meneggur atau melarang sayatinggal disitu, selama 20 tahun kemana penggugat saat itu, tibatiba tahun2019 akhir tibatiba menggugat itu nama membangunkan singa lagi tidur.Kalau kita melihat dari aturan BPN atau pemerintah tanah milik Negaraapabila tidak di garap selama 3 sampai dengan 5 tahun itu kembali kepadaNegara, setelahn ada yang mengarap tanah tersebut itu menjadi pemilik yangmengarap apa lagi Sampai membangun rumah yang permanen seperti fhotorumah terlampir.Kalau kita simak
35 — 8
diterimanya dari Tergugat,Halaman 17 dari 41 Putusan No. 370/Pdt.G/2014/PN.Bdgsehingga mengakibatkan Penggugat terhambat dalampembayaran hutang pokok dan bunga serta dadlamgugatan a quo, Penggugat mendalilkan pulapermintaan angsuran kredit menjadi Rp. 1.000.000,(satu jutarupiah) menunjukan bahwa Penggugat telahmempermainkan Perjanjian Kredit Nomor yang telahdisepakati dan ditandatanganinya serta dalil tersebutsemakin memperjelas bahwa Penggugat tidak memilikiitikad baik sama sekali;Bahwa perlu Penggugat simak
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
4 Bahwa saksi mengetahui kalau Dora menempati rumah di JalanLombok Nomor 21 karena saya yang tinggal di Lawang buka took,sementara tante Dora seraing belanja ke took saksi namun sekarangtante Dora tidak pernah kelihatan dan dijawab pindah ke Pasuruan;Bahwa atas dasar keterangan saksi dalam obyek perkara yang sama,memberikan keterangan yang saling bertentangan, maka dengan katakata bohong dalam persidangan karena keterangan saksi dicatat dalamberita acara sehingga itupun dikatakan akta autentik, simak
Pembanding/Penggugat II : VERDI HARTYAN EDDON LYDDA Diwakili Oleh : Vebry Tri Haryadi, SH
Terbanding/Tergugat : KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER MANADO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
78 — 34
Register 31309057 serta dalam Simak BMN Kemenkeu RI denganKode Barang 2.01.01.04.001.129.6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan PemerintahNo. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,Tergugat Ill selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negarayang berada dibawah penguasaanya.7.
77 — 33
Padahal jika Penggugat simak dan paham, sejak tidakberlakunya Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 karena dianulir oleh Mahkamah Konstitusi telahterjadi kevakuman hukum untuk pasal tersebut !
75 — 61
masuk dalam aset USU ; Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini yang menghuni rumah dosen adalahdosen yang masih aktif yang masih mengajar di USU dan ada juga dosen yangsudah pensiun ; Bahwa saksi mengatakan pernah dilakukan peringatan, pemberitahuan kepadapara dosen yang telah pensiun tetapi hasilnya agak sulit ;Bahwa saksi mengatakan belum ada tindakan yang dilakukan penggantiPenggugat pada saat ini ; Bahwa saksi mengatakan ada + 8 unit rumah dosen Unimed masuk aset USUhal ini saksi ketahui dari Simak
USU bukan saja pegawaikarena disitu ada juga diadikan rumah indekos dan juga ada tambahanbangunan rumah induk yang diindekoskan ; Bahwa saksi mengatakan ada tindakan dan tegoran Penggugat kepada pemiliklangsung ; Bahwa saksi mengatakan ada surat dari PR 5 yang mempertegas bahwa rumahdinas dosen tidak boleh diindekoskan ;Bahwa saksi mengatakan tidak tahu lahan yang + 300 hektar di Kwala Bekalaitu ditanami sawit semua dan saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan untukditanami dan saksi tahu dari Simak
Pembanding/Tergugat II : ASMIN alias JASMIN Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat III : DAERAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat IV : IQBAL Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat V : NASRAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VI : ROHANI Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VII : NURMADINA Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VIII : MURNI Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat IX : RAHMAT Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat X : SUDDING Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XII : SYARIFUDDIN Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XIII : SAHARIAH alias SALMIAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XIV : JA'I Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XV : PASAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XVI : LAWIA Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XVII : BACO alias PUA WEDIA Diwakili Oleh : REZKI, SH
47 — 33
tidak dapat menuntut untuk membeli.Bahwa hal ini terjadi karena pertimbangan hakim hanya sampai padapenilaian dan pertimbangan bukti Penggugat yang dalam pertimbangannyamenyatakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilgugatannya yang mana beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.Bahwa akan tetapi jika kita simak keterangan saksisaksi yang diajukanoleh para Tergugat dalam putusan dimaksud sangat jelas bahwa obyeksengketa dalam perkara diaksud adalah tanah wakaf, dan oleh karenatanah obyek
37 — 25
Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli ).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010.SKPD tugas = pembantuan WISMP = 050/212/WISMP/2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan Matriks
Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.halaman 106dari 112 hal, putusanNomor : 54/PID.SUS.K/2013/PTMDN.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.12:73.74.75.76.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar
Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan
70 — 33
Perlawanan yang tidak jelas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkaneksepsi tersebut diatas, terlebin dahulu di simak Buku Bunga RampaiMakalah Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung Republik IndonesiaTahun 2004 halaman 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut Untuk37menilai apakah gugatan itu kabur atau tidak, beberapa putusan MahkamahAgung dibawah ini dapat dijadikan standar atau pedoman untukmelaksanakan penilaian :1.Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond