Ditemukan 691 data
M Pauji bin Mustajab
Termohon:
Mariam binti Samroni
15 — 8
Sesungguhnya Allah Maha Tinggilagi Maha besar.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi HukumIslam dijelaskan bahwa nafkah iddah dapat diberikan apabila istri tidak nusyuzdan berdasarkan faktafakta di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvesitidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yangHim 24 dari 27 hlm.Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mblmengakibatkan hubungan rumah tangga mengalami /ong distance marriagedan merupakan ketidak patuhan dan ketidak taatan Termohon
8 — 0
katakata Tergugat rekonpensi;Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan 2 orang saksi yang diajukanoleh Penggugat rekonpensi membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2016Tergugat rekonpensi pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Majelisberpendapat bahwa meskipun Tergugat rekonpensi telah membuktikan bahwaPenggugat rekonpensi tidak taat kepada Tergugat rekonpensi tetapi sebaliknyaTergugat rekonpensi juga telah pergi meninggalkan Penggugat rekonpensi dirumah kediaman bersama dengan demikian ketidak taatan
48 — 26
Terdakwa tersebut di atas yaitu Mundi Utomo Pangkat : Peltu Nrp.595653 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana :" Ketidak taatan yang disengaja "2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 15(lima belas) hari. Menetapkan masaPenahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya = dariPidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.3.
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Ismail
61 — 27
Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwatersebut merupakan bentuk ketidak disiplinanmaupun ketidak taatan akan peraturan yangberlaku dan melekat pada diri seorang PrajuritTNI AD dan juga menunjukkan pada diriHal 26 dari 30 hal Put Nomor 18K/PM.1I01/AD/III/2020.MenimbangMenimbangTerdakwa tercermin sikap yang mengabaikanaturan hukum yang berlaku.3.
13 — 5
tidak dirugikan oleh Tergugat MRekonpensidansTergugat Rekonpensi tidak pula merugikanPenggugat Rekonpensi;Bahwa berdasarkan hukum, seseorang' hanya patutdihukum bila akibat perbuatannya merugikan oranglain baik atas dasar kesengajaan atau kelalaiannya(culpa); Dengan kata lain seorang hanya dapatdihukum bilamana melanggar hak subyektif seseorang,dilihat dari sudut pandang ini Tergugat MRekonpensitidak dapat dipandang telah melanggar hak subyektifPenggugat Rekonpensi;Bahwa ketidak patuhan dan ketidak taatan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FARIDS DHESTARASTRA, SH
143 — 58
Turut Serta MelakukanPerbuatan, Baik Secara Sendiri sendiri, Maupun Secara Bersama samaDengan Simpatisan/ anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaituSaksi ALEXANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA dan SaksiBENJAMIN NAENE Alias BENI (yang berkasnya masing masing di ajukansecara terpisah), Secara Lisan Atau Dengan Tulisan Di Depan UmumMenghasut Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan Yang Dapat Di Hukum,Untuk Bertindak Dengan Kekerasan Terhadap Kekuasaan Umum AtauUntuk Melakukan Sesuatu Ketidak taatan
8 — 5
Karena untukmenentukan seorang istri yang nusyuz harus diketahui secara jelasdan tepat apa yang mendasari sikap ketidak taatan istri terhadapSuaminya.
16 — 3
terus menerus dan tidak ada harapan untukdapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisahdan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaransudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumahtangganya, karena itu Majelis Hakim menilai ketidak taatan
12 — 0
Bahwa Termohon menolak secara tegas pada posita point 5 yangmengatakan bahwa Termohon sering keluar atau pergi dari rumah yangdisimpulkan itu sebagai tanda ketidak taatan kepada suami padahal yangbenar Termohon karena tidak diberi nafkah lahir maupun batin, padahalsematamata untuk memenuhi kebutuhan seharihari keluarga. Termohonjuga menolak jika telah terjadi cek cok dengan Pemohon sebab Pemohonkurang lebih 2 tahun terakhir berada di luar negeri:8.
8 — 0
dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal inidisebabkan karena masalah ekonomi;Menimbang, bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dankomunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengandemikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudahsedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya,karena itu Majelis Hakim menilai ketidak taatan
33 — 25
Tuntu aNd (Requisitoir) Oditur Militeryang diaj kepada Pengadilan yang padaoroulan ur Militer menyatakan bahwa TerdakwaterobukiSecara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakuktindak pidana:Cepia taatan yang disengajaebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 103 ayat (1) KUHPMDANKedua :Desersi yang dilakukan dalam masa damaisebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidana sebagai
117 — 51
pada waktuwaktu dan di tempattempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu delapan atausetidaktidaknya dalam tahun 2008 di BRI Cabang Halim PerdanakusumahJakarta Timur, setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk wewenanghukum Pengadilan Militer I08 Jakarta pada pokoknya Terdakwa telahmelakukan tindak pidana :Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintahdinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancamkarena tidak taatan
72 — 20
sampaidengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/H/2014tanggal 25 Pebruari 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 116/GS selaku Ankumsejak tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/II/2014 tanggal27 Maret 2014 dan pada saat rencana sidang ke tiga tanggal 22 September 2014Terdakwa tidak hadir dan berdasarkan surat dari Danyonif 116/GS Nomor B/516/IX/2014 tanggal 13 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadirmenunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan
Pembanding/Tergugat II : Umar Basyarahil Diwakili Oleh : DR.Faisol Bin Madi, MA
Pembanding/Tergugat III : Drs.Ahmad Bahanan Diwakili Oleh : DR.Faisol Bin Madi, MA
Pembanding/Tergugat IV : Ali Umar Basalamah, ST Diwakili Oleh : DR.Faisol Bin Madi, MA
Terbanding/Penggugat I : YUNUS AHMAD BARABA
Terbanding/Penggugat II : HARYONO
89 — 52
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalamputusan perkara Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel terhadap EksepsiPara Tergugat IIV, sebagaimana terurai pada halaman 22 s/d 24menunjukan ketidak taatan Pengadilan terhadap hukum yang berlaku;DALAM POKOK PERKARA.
15 — 4
terus menerus dan tidak ada harapan untukdapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisahdan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaransudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumahtangganya, karena itu Majelis Hakim menilai ketidak taatan
26 — 8
dalam keluarga, seperti hidangan makanpagi, siang dan malam baik bagi Pemohon sendiri dan juga bagianakanak nyata tidak terwujudkan dengan baik, begitupunpekerjaan mengasuh dan mendidik anakanak yang merupakantugasnya pula sama terabaikan (sangat sering Pemohon sendirimemandikan anak, cebok dan lainnya, juga menyediakanmakan dan minum serta membujuk anak supaya makan dengancara menyuapinya, sementara Termohon sering kecapaian danketiduran yang berlangsung secara terus menerus); juga sebabketidak taatan
93 — 36
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format,formal dan formalisasi anggaran sebagai bagian dari sistempengelolaan keuangan daerah sehingga ketidak taatan atas perintahtersebut berarti mengabaikan prinsip pertanggung jawaban hukumdan pertanggung jawabanprosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuklarangan terhadap prinsip sewenangwenang karena adanyakesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangandaerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikanprinsip pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban prosedurdalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsipsewenangwenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yangmemegang kepada penyelenggara
MUSLIM H
Tergugat:
KEPALA BADAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
174 — 70
kewajiban Penyelenggara Negara;Bahwa atas objek sengketa, Pemerintah Kota Bukittinggi telahmengambil suatu keputusan yang tidak seimbang antara Hak danKewajiban sebagai Penyelenggara Negara dalam hal mana terlihatdengan jelas objek sengketa yang diberlakukan surat jelasmenimbulkan hak bagi pemerintah sementara dari sisi kewajiban,dalam hal ini kewajiban untuk tunduk dan taat pada hukum tidakdilaksanakan, maka pemberlakuan surut atas Peraturan WalikotaNomor 18 Tahun 2018 merupakan bentuk ketidak taatan
7 — 0
Putusan No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Pwdmemisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasidan lain sebagainya;2. yang dilakukan istri, seperti kKedurhakaan atau ketidak taatan terhadapsuami, berkata kasar, tidak segera menyahuti bila dipanggil , perkataan,seperti berbicara kasar, tidak segera menyahut bila dipanggil,melemparkan bermacam penghinaan, tuduhan, perbuatan, misalnyatidak mau memenuhi kebutuhan seksual, bermuka masam, menolakdicumbui tanpa alasan yang jelas, keluar rumah tanpa izin
20 — 3
rumah tangganya kembali ;Hal.20 dari 31 Halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PA.SmnMenimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konpensi danTermohon konpensi telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dankomunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikianakibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa danberpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilaiketidak taatan