Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1185/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
269 — 104
  • Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan PerseroanTerbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;Halaman 68 Putusan Sela No.1185/Pdt.G/2018/PN. Sby.b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 20-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 27/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 April 2020 —
463 — 247
  • ditapsirkan salah oleh pemerhati dalampraktek Yayasan, telah saksi katakan bahwa ini badan hukum yangterdiri harta kekayaan yang dipisahkan yang untuk mencapai maksud dantujuan dalam bidang sosial termonologinya kalau mengatakan rugi dalamkonteks Yayasan itu tidak benar menurut hukum yayasan ;Bahwa dalam rapat pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) poin yang disetujuikemudian salah satu saja yang didaftarkan di Notariskan itu sah yangpenting itu keputusan dari para pendiri kalau dalam PT contohnyakeputusan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-02-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Desember 2015 — 1. HARIS SETIAOETAMA, tempat/tgl lahir Bandung, 01-05-1951, alamat Jln. Sukajadi No. 195 RT. 006/002, Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 2. CHRISTINE CHANDRA, tempat/tgl lahir Bandung, 10-12-1957, alamat Jln. Sukajadi No. 195 RT. 006/002, Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan; 3. DIANA UTAMA, tempat/tgl lahir Bndung, 17-10-1983, alamat De Bale Pakuan No. 197 Blok C15 RT. 007/004, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan; 4. JO SEK AY, tempat/tgl lahir Bandung, 05-03-1955, alamat Jln. Elang No. 15 RT. 008/001, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan ; 5. WILLY CENDRAJAYA, tempat/tgl lahir, Bandung, 09-09-1951, alamat Jln. Homan No. 8 RT. 001/008, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 6. JO SIOK TJIONG, tempat/tgl lahir, Bandung, 05-09-1962, alamat Jln. . Bojong Raya No. 29 RT. 001/008, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Pekerjaan Perdagangan, jenis kelamin laki-laki; 7. YOHANNES SUYANTO, tempat/tgl lahir, DKI Jakarta 01-10-1950, alamat Jln. Budisari Raya No. 14 RT. 003/005, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 8. JO SIOK KONG, tempat/tgl lahir, Bandung, 24-03-1957, alamat Jln. Holis Selatan RT. 001/003, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 9. SANTI SANJAYA, tempat/tgl lahir, Bandung, 22-12-1960, alamat Jln. Pasirkaliki No. 113 RT. 014/005, Kel. Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan ; 10. NOVI KURNIADI, tempat/tgl lahir, Bandung, 18-11-1982, alamat Jln. Dadali No. 20 RT. 005/008, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Pekerjaan Karyawan swasta, jenis kelamin perempuan ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Yoky M Sulaiman, M.Hum., Budi Ramadanus, S.H., dan Junaidi, S.H. ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum YOKY M SULAIMAN & ASSOCIATES (ANGGOTA PERADI DPC KOTA BANDUNG) beralamat di Jin. Sarimanis blok 16 No. 120 Sarijadi Kota Bandung, sesuai dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai …………..... PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL, Pengelola Program Khusus 39 unit Condotel Swiss Belhotel Kuta-Bali, berkedudukan hukum di Bakrie Tower 5th Floor, Unit G-H, Komplek Rasuna Epicentrum, Jln H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai …………………………………………………………………… TERGUGAT I ; 2. PT. ANAAMAYA SELARAS, berkedudukan hukum di Jalan Kamal Raya Outering Road Mall Taman Palem Lantai III Blok C No. 11, Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ………... TERGUGAT II ; Pengadilan Negeri tersebut ;
146 — 81
  • Sel11.12.13.ll nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUH.PERDATA, dimana unsurunsurnya telah terpenuhi,yakni adanya suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut jelas melawanhukum, adanya kesalahanyang dilakukan oleh para TERGUGAT, kemudianadanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dan adanya hubungankausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Bahwa unsur KESALAHAN (schuld, wongful act) dimana di dalam organperseroan adanya Direksi, Komisaris dan RUPS
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 05-10-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G.TUN/2012/P.TUN.MKS
Tanggal 15 April 2013 — PT. SINDO MANDIRI Melawan BUPATI BONE
111 — 183
  • status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukupdibenitahukan kepada Menteri ;Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) :(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepadaMenteri...23Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — GUBERNUR BANK INDONESIA ; vs. PT. BANK DAGANG BALI
514 — 932 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Dagang Bali;Dalam hal pemegang saham tidak berhasil menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atau RUPS Luar Biasa berhasil dilaksanakan namun tidakberhasil memutuskan pembubaran badan hukum, maka akan masukke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembubaran badan hukum danpembentukan tim likuidasi oleh peradilan umum, dantahappelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi;Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, selamaPT. Bank Dagang Bali i.c.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Abdullah,S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABDUL HARIS, IR Diwakili Oleh : Nasrul Jamaludin S.H.
467 — 180
  • Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS
    Auditor Independen;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
  • 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS
    PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/ POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertiffikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
  • 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT.
    lampiran;
  • 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
  • 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
  • 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
  • 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
  • 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS
    Tahunan Tahun buku 2020;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
  • 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
  • 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
  • 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;

    • Bahwa barang bukti nomor urut 1-60 disita dari Sdr.Alfarisi

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 26-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Mei 2016 — HADI RAHARJA, Pekerjaan Komisaris PT. Wirajaya Packindo, bertempat tinggal di K.H.M. Mansyur No.145 D. RT.002.RW.003. Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut Pemohon ;
411 — 1554
  • Organ Perseroandimaksud adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisiaris.. Bahwa yang dimaksud Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut sebagai UU PT) adalah Organ Perseroanyang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ataukhusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihatkepada Direksi;.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 17-06-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor ;278/Pdt/G/2013/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2014 —
56 — 38
  • tidak mempengaruhi kedudukan hukum maupunkewajibankewajiban PENGGUGAT selaku penjual dan TERGUGAT I selakuPembeli, hal mana yang dibuat dalam keadaan Paksaan dengan tanpa adanyapersetuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan tidak dalam kapasitas hukumTERGUGAT II mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I danTERGUGAT II, quodnon, atas pelimpahan hutang TERGUGAT I ataupunTERGUGAT II pun selaku badan hukum Perseroan Terbatas seyogyanya harusdilakukan dengan akta otentik yang disetujui dalam RUPS
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
120 — 41
  • Bjmsetiap tahun anggaran maka Direksi mengusulkan RKAP padaMENEG BUMN' Selaku RUPS dan terhadap mekanismepenggunaan uang perusahaan diatur secara internal olehPerusahaan (KEP Nomor : KEP295/KU.10/1996 tanggal 27 Mei1996. Bahwa Bersumber dari Anggaran Internal Perusahaan yang telahditetapbkan dalam RUPS, Anggaran pembebasan lahanpengembangan Bandara Syamsudin Noor telah diprogramkandalam RKAP tahun 2011 No.
    B.A.21/KU.01/2011DU tanggal 11Januari 2011, yang telah disetujui olen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebesar Rp. 250.000.000.000,(sudah termasukdalamnya seluruh biaya proses kegiatan pengadaan tanah) danterdapat penambahan pada tahun 2012 sebagaimana telahdisahkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSdengan SK Nomor : SK346/MBU/2012 tanggal 19 September2012.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 27 Nopember 2014 — R. BASUKI WISMANTORO
190 — 126
  • .=> Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT.
    Malindo Jaya Diraja.= Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGB (eks SHM)Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima :Hal. 53 dari 285 Perkara No.70/PID/TPK/2014/PT.DKI= SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp.291.936.000.000, (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu MilyarSembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).= Risalah RUPS PT.
    Hasta Mulya Tata Konsultan(Aprraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor :595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.9 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April2007, No: 18.10 ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.11 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan KeuanganPeriode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari KantorAkuntan Drs.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-03-2024 — Putus : 19-07-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 19 Juli 2024 — Penuntut Umum:
YUSRIANA AKIB, S.H.
Terdakwa:
Drs. JAMALUDDIN LILY, MBA
138 — 99
  • Hasil Keputusan RUPS Nomor : BA-01/D-2-MBU2/2004 yang diselenggaran pada tanggal 23 Juni 2004 dalam keputusan RUPS tersebut tidak ada keputusan yang menerangakan mengenai adanya pembagian/pembayaran bonus kepada karyawan;
  • Pada tanggal 8 November 2004;Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia Antara Muh Saleh sebagai pemilik tanah kebun d/a Jl.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT) - PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I) - PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II) - PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
170 — 76
  • Sebagai catatan, berdasarkan Pasal 100 ayat(2) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukanbahwa Komisaris tidak dapat melakukan pengurusan perseroan terkecualijika ada keadaan tertentu yang mana hal tersebut harus berdasarkanAnggaran Dasar atau keputusan RUPS dan hanya berlaku untuk jangkawakiu tertentu.
    Kutipan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapatmelakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untukJangka waktu tertentu;Bahwa terkait tolak ukur yang kedua, yaitu adanya kebersamaankepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan, makaberdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adakebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan Tergugat dan Tergugat Il oleh karena pihakpihak baik
    Kedudukannya sebagai AnggotaDewan Komisaris hanya berfungsi sebagai pengawasperusahaan (vide Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas), sedangkan dalam kepemilikan sahamSofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi hanya sebagai pemegangsaham Tergugat Il sebesar 16% (bukan sebagai pemegangsaham mayoritas), yang notabene sangat sulit untukmenentukan pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-02-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
191 — 59
  • Bahwa Perlu Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tegaskan dalamPerkara ini, meski Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tertulis sebagaipemegang saham, pada kenyataannya Tergugat V, Tergugat VI, danTergugat VII tidak Pernah menjalankan kewajibannya sebagai pemegangsaham sesuai dengan yang tercantum dalam UndangUndang PerseroanTerbatas No. 40 tahun 2007 Pasal Pasal 52 ayat (1).Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b) menerima pembayaran
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 04-05-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor /Pdt.G/2014/PN.Kdr
Tanggal 4 Mei 2015 — LINDA CHRISTIANI
lawan SONY SANDRA Dkk
32 — 3
  • T.T.I10;Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli No.12, tertanggal 04 Maret 2011, sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.T.I11 ;Fotocopy Akta Kuasa Menjual No.13, tertanggal 04 Maret 2011, sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup, diberi tandaT.T.I12 ;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut di persidangan telah diperlihatkankepada Kuasa Penggugat ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI, di persidangan menyerahkan buktibuktisurat berupa :1Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 17-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2602/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.DARMAWATI LAHANG, SH
2.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
Terdakwa:
JANAH Alias DJANAH
140 — 227
  • GSM danhanya ditunjuk oleh RUPS untuk menjabat dengan gaji profesional;Bahwa saksi selaku Direktur untuk dan atas nama PT. GalaSemesta Makmur telah membeli 4 bidang tanah (3 milik JANAH dan1 milik TULUS DJOYO SUYONO, Dkk.).Bahwa letak bidang tanah yang dibelinya tersebut terletak di Jl.Bhaskara Sawah Kelurahan kalisari Kecamatan Mulyorejo.Seluruhnya terletak di persil 35;Bahwa membeli tanahnya dari JANAH alias DJANAH binti KADERIselaku ahliwaris dari Alm.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
NELSON YOHOSUA ONDI
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
Intervensi:
IZAK RANDI HIKOYABI, S.E.
155 — 65
  • dan Anggota Direksi Badan UsahaMilik Daerah mengatur :e Pasal 1 angka 4 : Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah DalamKepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan UmumDaerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umumDaerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umumDaerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepadaDireksi atau Dewan Pengawase Pasal 32 : Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi padaPerseroda diangkat oleh RUPS
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 10-03-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2015_PN Niaga Smg
Tanggal 11 Juni 2015 — INTER SPORT MARKETING ; PT METRO HOTEL SEMARANG
681 — 300
  • SPORTMARKETING (PTASM), dengan Nomor akta 02 tertanggal 05 Oktober 2010,yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH Notaris di Jakarta,yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, nomor :AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahanberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus PHI
Register : 04-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mnd
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.JETTY ROEROE
2.LIDYA RIANNITA TURANGAN
3.MIEKE HENNY WOWOR
4.MAIKEL OKTAVIAN TICO TUMBOL
Tergugat:
PT CIPTA DAYA NUSANTARA
426 — 111
  • Organ perseroan terbatas yang dimaksudkan yakni terdiridari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris,sehingga tidak tepat apabila Tergugat beranggapan Pengurus Persero yangsebelumnya harus ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat secarateori dan praktik hukum korporasi, Perseroan sebagai badan hukum yang berartiperseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebanihak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya, dan sebagai badanhukum
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 19-07-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Desember 2012 —
128 — 66
  • :Bahwa Pengangkatan seseorang sebagai Direksi Suatu PT harus melaluiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali ditentukan lain dalamAnggaran Dasar suatu PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
208 — 74
  • Kekayaan LPSmerupakan asset Negara yang dipisahkan, yang mengandung pengertianbahwa asset Negara yang berada pada LPS itu adalah keuangan negara.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 43 huruf a, UndangUndang Nomor24 tahun 2004 tentang LPS, menyatakan LPS mengambil alin danmenjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hakdan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi.
    Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 43 huruf a, UndangUndang Nomor24 tahun 2004 tentang LPS, menyatakan LPS mengambil alin danmenjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hakdan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun tanggungjawab pemegang saham dalam rangka pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralin kepada LPS.Karena nyatanyata pemilik saham pada Bank Century Tok sekarang BankMutiara adalah LPS, maka LPS haruslah digugat.
    Sehingga, dengan diambil alihsegala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/ataukepentingan lain pada bank dimaksud oleh LPS, maka atas perintah UndangUndang tersebut LPS menjadi Pemilik Saham PT. Bank Century Tbk, dengankepemilikan modalnya terbagi dalam saham 99,996 % (Sembilan puluhsembilan, sembilan ratus Sembilan puluh enam persen) Saham dimiliki olehLembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan 0,004 % (no! koma nol nol empatpersen) Pemegang Saham Lama.