Ditemukan 5818 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 8 April 2015 — AAN RUSAN, S.T
49 — 49
49 — 49
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53 /PID.SUS/TPK/2013 /PN.Bdg Tanggal 1 Oktober 2013 — EMUS MUSTARMAN Bin HARJA
86 — 12
86 — 12
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Putus : 29-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 29 April 2016 — UDDY SAIFUDDIEN
KEJAKSAAN BATU
58 — 27
58 — 27
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
53 — 18
53 — 18
Orang perseorangan berarti orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkankorporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
63 — 27
63 — 27
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;99 66Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendir?
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 20 Mei 2014 — CANDRA DARUSMAN Bin H. RUSMAN ARSEN
36 — 22
36 — 22
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : CHANDRA DARUSMAN jugadisebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehingga dalam perkara
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
146 — 82
146 — 82
., kesemuanya warganegaraIndonesia, Para Advokat pada Firma HukumMACALLOHARLIN ADVOCATES, beralamat di GedungHalaman 2 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJ KToffice 8, Lantai 18 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav 5253, Sudirman Central Business District Lot 28, Jakarta12190, untuk bertindak atas nama Penggugat ,Penggugat Il dan Penggugat Ill, selanjutnya disebutsebagai .........................:....4 PARA PENGGUGAT;MelawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukandi Jalan Jenderal
Register : 06-08-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 13 Desember 2011 — OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB
65 — 20
65 — 20
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasiyang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
70 — 45
70 — 45
Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra AdityaBhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan untukmelakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RHL) kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (Penghijauan), dibentuk
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK. Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
111 — 22
111 — 22
tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dankedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukumpublik saja (Pegawai Negeri Sipil), oleh karena Undang Undang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas, maka berdasarkan pendapat dari :1 Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formilKorupsi di Indonesia'' menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanyasebatas pada lembaga hukum publik namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT,CV, FIRMA
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
87 — 29
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
87 — 29
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Hal 116 dari 165 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN PbrPenerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 3 Maret 2014 — Pidana Korupsi
- dr. HAKIM MAULANA SIREGAR
89 — 25
89 — 25
Kwini No.1 Jakarta Pusat 10410 Telp.02113840232, Email : Firma Silalahi @ Yahoo .co.ID berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Nopember 2013 dari dr. Hakim Maulana Siregar .PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERITERSEBUT ;Setelah membaca :.
Register : 26-02-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 27 Mei 2016 — SYAHDANI NUR,ST.,MT bin MUHAMAD TAHER
76 — 48
76 — 48
Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil danformil Korupsidi Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwaistilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembagahukum public namun juga pada lembaga hukum privat sepertiPT.CV,FIRMA dan lain lain;2.
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
334 — 392
334 — 392
Bahwa tidak jelas apakah kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumdari kantor Respati dan Rekan Firma WHukum sebagaimanadinyatakan dalam Gugatan, halaman 1 dalam kapasitas sebagaiDewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Kota Batam, badan hukum perdata ... yang diwakili oleh O.K.Simatupang, Ketua Dewan Pengurus Kota Batam Masa Bhakti 20142019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus ProvinsiAsosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor:005/DPPAPINDO KEPRI/X/2014
Putus : 21-03-2011 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN CALANG Nomor 78/Pid.B/2010/PN.CAG Tanggal 21 Maret 2011 — ISMAIL BIN BUNSU
100 — 24
100 — 24
Oleh karena undangundangtidak memberikan penjelasan lebih tegas maka berdasarkan pendapat Adami Chazawi dalambukunya Hukum pidana materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50 menyebutkanbahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namunjuga mencakup pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA dan lainlain ;Menimbang, dari uraian beberapa pengertian tersebut diatas Majelis Hakim melihattentang adanya benang merah tentang apa
Putus : 09-02-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 9 Februari 2017 — - Drs. JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si
174 — 65
174 — 65
Adapun yang berbentuk badan hukumantara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yangbukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 944 K/PID.SUS/2013 Tanggal 3 Juni 2015 — Dra. Hj. RUSDIANI, M.M. binti H. RUSAM
(alm.)
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
/0 JT Bpn Hardi MenerimaAshari koordinasi D/2006 9/BKD/ 5/20 0763 Cgkkepegawaian Tanggal 2006 06di Jakarta 1062006 Tanggatanggal 11 s.d 10615 Juni 2006 20069 Basyaruddin, 425 07/08/06 6.675.000 Workshop 870/58/BK 870/84/ 26/06/2006 JT 760 BpnJkt 21/0 JT Bpn Wahda MenerimaSH nasional tahun D/2006 BKD/20 6/20 0369 Sub2006 di Tanggal 06 06Jakarta 2662006 Tanggatanggal 27 276Juni s.d 2 Juli 2006200610 Iwan 533 04/10/06 6.500.000 Mengantar 870/94/BK 870/12 07/06/2006 JT 761 BpnJkt 10/1 JT Bpn Fitra/ Firma
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
239 — 250
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
239 — 250
Advokat pada Firma Hukum Suhartono SukaharSutowijoyo dan Rekan yang beralamat di Perumahan Bale Pelangi Blok D4No.19 Jalan Raya Sandik Batu Layar, Lombok Barat, NTB berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2018 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Desember 2018dibawah nomor 45/SK.PID.TPK/2018/pn Mtr;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut:e Telah membaca suratsurat berkas perkara;e Telah membaca Berita Acara
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
109 — 39
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
109 — 39
Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum pidana materiil dan formilkorupsi di Indonesia, halaman 50 menyebutkan bahwa istilanh jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun juga padalembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oelhpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau peroranganswasta (vide R.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
927 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
927 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Penekanan Ditambahkan)Salinan dari Laporan Pertama Analysys dapat ditemukan dalamberkas perkara.Meskipun terdapat Pendapat dari 3 (tiga) firma ekonomi sudah dikenal,dalam putusan Termohon disimpulkan bahwa layanan FWA tidak termasukdalam pasar bersangkutan dengan beberapa alasan sebagai berikut:a.
KPM, Mobiel WebBundel Medium "Slovakia, TMobile, 100ViacPoland, Orange, Firma 100 *Netherlands, Vodafone, Vodafone 27.50 *Slovenia, Si.mobil Vodafone, Orto Smart *Slovenia, Mobitel, Uniform *Luxembourg, LuxGSM, LIGHT *Denmark, TOC Mobil, Mxit RegningSweden, Telamobile, Telia Mobil til winner *Hungary, TMobile, Relax 100 *Estonia, Eesti Mobitelefon, Profipluss *Slovakia, Orange, Paussl50+SMS *Estonia, Tele?
Untuk badan usaha yangbukan badan hukum, misalnya firma, pertanggungjawabannya terletakpada masingmasing sekutu (individu/pribadi = natuurliike persoon Pasal18 KUHD) dan karenanya badan usaha yang bukan badan hukum(misalnya firma), secara yuridis dikategorikan sebagai "subyek hukumyang berbentuk natuurlijke persoon).6.
Mobiel WebBundel Medium *Slovakia, TMobile, 100ViacPoland, Orange, Firma 100 *Netherlands, Vodafone, Vodafone 27.50 "Slovenia, Simobil Vodafone, Orto Smart *Slovenia, Mobitel, Uniform *Luxembourg. LuxGSM. LIGHT *Denmark, TDG Mobil Mixit RegningSweden, Telamobil, Telia Mobil tll wanner *Hungary, TMobile, Relax 100 *Estonia, Eesti Mobitelefon, Profipluss *Slovakia, Orange.