Ditemukan 5555 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemohon permohan pemohoan pemohonan permohon pemoh0n pemohin pemogan pemihan pemohpn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-10-2010 — Upload : 14-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 29 Oktober 2010 — PT. INTERKON KEBON JERUK; TOMMY BUNGARAN, DKK
268 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Intervensi Il (sekarang Para PemohonKasasi), dan Pemohon Intervensi III;Bahwa dalam mengadili Judex Facti pada "TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA" sampai dengan amar putusantidak terdapat pertimbangan hukum mengenai eksepsi TermohonPailit, Pemohon Intervensi , Pemohon Intervensi II (sekarang ParaPemohon Kasasi), dan Pemohon Intervensi Ill oleh karenanyaputusan yang demikian haruslah dibatalkan;Bahwa Termohon Pailit, Pemohon Intervensi , Pemohon IntervensiIl (sekarang Para Pemohon Kasasi), dan Pemohan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — Drs. EFFENDY, M.M
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • baik dan 100 %sudah selesai;Dari kesimpulankesimpulan terhadap faktafakta persidangansebagaimana di atas yang oleh Judex Facti telah kilaf dan keliru dalam halmengenyampingkan faktafakta tersebut, maka terbukti pelaksanaanruislagh atas tanah dan bangunan Pemkot Pangkalpinang bangunan Eks.Restaurant Serata dan kantor BKKBN SHP No. 1 tahun 2006, Wisma 22dijalan Syafri Rahman Pangkalpinang tahun 20052006 berjalan denganbaik sesuai dengan aturan yang berlaku, dan membuktikan: Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 08-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2013 — 1. DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng 2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
132 — 170
  • Pemohan dapatmelaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas Pemilu sebagailembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tiap tahapanpenyelenggaraan pemilukada, Jika pemohon tetap merasa keberatan denganpenetapan pihak terkait sebagai peserta pemilu Kepala Daerah KabupatenSEFUYAN, PCMONON .ssssseseeee ousHALAMAN 43 dari 125 hal Pkr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 57/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Mei 2016 — EKA TAUFIK SYAH PUTERA ; Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Tim Penasihat Hukum / kuasa hukumnya Rizal TH., SH.,MH, IRSYAD NOER, SH, DEDDY SOELISTIJONO, SH, ARIESANTO EN., SH., WAHYU ADI TRIPRAYOGO, SH. dan UGI HIKMAT SUGIA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advocat/ Pengacara RIZT LAW FIRM, di Sudirman Park, Tower A Lantai 29 Nomor 29 AD dan Tower B lantai 3 Nomor 3BB Jln. KH Mas Mansyur Kav 35 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai : -------------------------------------------------- PEMOHON ;
300 — 144
  • Penahanan ;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim PraPeradilan akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon dan jawaban Termohon yangdiajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa terdapat pokok permasalahanPenetapan Tersangka Eka Taufik Saputra adalah tidak sah ;Hal 94 dari 102 Hal Putusan No. 57/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.SelPenyitaan, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohonterhadap Pemohon Eka Taufik Saputra adalah tidak sah ;Hubungan hukum antara Pemohan
Pengadilan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Agama
Register : 16-12-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.TBK
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 55
  • Termohon tetapi terkadang hanya sebentar saja kemudianpergi lagi, dan saksi tidak tahu Pemohon pergi kemana, jarang sekalimenginap bersama Termohon;Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benarbenarkelinatan sudah tidak harmonis sejak pertengahan bulan November 2016sebab pada waktu itu Pemohon langsung yang mengatakan kepadasaksi mau menceraikan Termohon, saksi tidak terkejut sebab saksisudah melihat video dan photophoto mesra Pemohan denganperempuan lain di WhatsApp atau media sosial
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 58/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hasanah
Terbanding/Tergugat I : Drs.Maksum Tedjana bin Asmita Hatim
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bandung Cq Kepala Dinas pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Bandung
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan batu Nunggal
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Sekolah Dasar Negeri Binong
Terbanding/Tergugat V : Lurah Kelurahaan Binong
Terbanding/Tergugat VI : Ketua atau pengurus Rw Rt. Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Yayasan Murni
Terbanding/Tergugat VIII : Ale Lesmana
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : Emi Siti Sumiati.
Turut Terbanding/Penggugat III : Nyi Entin Kartini
Turut Terbanding/Penggugat IV : Endang Burhansyah
Turut Terbanding/Penggugat V : H. Yayat Ruchimat
111 — 241
  • ., Wayan Sutha wirawan,S.H. selaku kuasa hukumNY.HASANAH Cs (para ahli pemohan/ahli waris), menetapkan :Mengabulkan permohonan tersebutMemerintahkan kepada panitera padapengadilan negeri bandung kelas IAKhusus, atau jika ia berhalangankarena tugas lain diganti oleh wakilnyayang sah disertai 2 (dua) orang saksiyang memenuhi syarat, bersamasama dengan para petugas dariinstansi terkait, dalam hal ini petugaspertahanan kota bandung, kecamatandan kelurahan setempat serta instansitderkait lainnya, dan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 30-04-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 24 Oktober 2013 — ASNAWI BIN REJULIN DKK, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM DAN PT. BUMI SAWINDO PERMAI
154 — 369
  • Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf f, disampaikan olehMenteri kepada pemohan melalui Kepala Wilayah setempat dengan tembusankepada instansi terkait.Bahwa kemudian agar keputusan pemberian Hak Guna Usaha olehMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebutmemperoleh bukti haknya sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 196038maka didaftarkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat menerbitkanSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanggal 14 Mei tahun 1994, danGambar Situasi Nomor 1398
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
1684 — 1621 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • huruf a dan ayat (3) yangMengatur Pembebasan Bersayarat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan, Bertetangan Dengan UndangundangRl Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnyakonsiderans, Pasal 14 ayat 1 huruf i, k, dan ayat (2) dan UndangUndangLainnya.1) Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang secarasubstansial yang merugikan Pemohan
Pengadilan PA TERNATE Perdata Perceraian
Register : 24-01-2012 — Putus : 25-04-2012 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA TERNATE Nomor 39/Pdt.G/2012/PA.TTE
Tanggal 25 April 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
68 — 38
  • Pada saat Pemohon dihadapan Termohon, memohan kiranya kepda Pemohondapat diberikan izinn menikah/kawin yang kedua kali dengan seorang perempuan, agarPemohon dapat mempunyai anak / keturunan dari perkawinan Pemohon yang keduatersebut, ikarena sudah kurang lebih perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapijawaban didapat Pemohon dari Termohon adalah lebih baik Pemohon cerai / saja kepadaTermohon dari Termohon memberikan izin kawin lagi kepada Pemohon, hal tersebutmembuat hubungan rumah Pemohan danTermohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Drs. DIDING SUDIRMAN
260 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti yang tidak tundukpada pemeriksanaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampuibatas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimumancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganatau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yangcukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telahmemberikan pertimbangan yang cukup' tentang keadaan yangmemberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan – Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
137 — 72
  • 03 Nopember 2015. disebutkan juga bahwa Pemohondiduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamamenerima hadiah atau janji, yang mana perbuatan menerimahadiah atau janji dalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah diubah menjadi UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikaitkan dengantimbulnya kerugian Negara, karena perbuatan itu berhubungandengan penyalahgunaan dan atau kewenangan. sehingga dengandemikian maka apa yang diduga dilakukan oleh Pemohan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), , dkk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
288 — 1125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasanalasaninilahseharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagaibukti bahwa dalildalil Pemohan Keberatan dapatmenyangkal atau melemahkan pertimbangan PutusanKPPU.Bahwa tidak ada indikasiyang menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang dapat mengarah kepada perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.Kalaupun dianggap terdapat indikasi yang mengarahkepada kartel, quad non, indikasi tersebut tidak dapatserta merta dinilai sebagai (alat) bukti adanya kartel.Termohon Kasasi seharusnya mempertimbangkan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
531 — 149
  • Labuhan Deli yang dijadikan objek eksekusi ataspermohonan Pemohan Eksekusi/Para Terlawan I adalah tidak sah dan batal menuruthukum (nietig) karena telah nyatanyata TergugatTergugat melanggar Pasal 1335 danPasal 1337 KUHPerdata (BW) dan tidak sah sehingga dapat dibatalkan (Vemietig baar)dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang juga telahmelanggar Pasal 1335 KUHPerdata (.BW) karena tanah tersebut masih dalam statussengketa/persoalan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR),
164 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagaiberikut: Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukan penyelesaianinternal partai politik sebagaimana yang diatur dalam AD dan ARTPartai Golongan Karya maupun sebagaimana ditentukan dalamPasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap sebagaigugatan yang prematur;Bahwa selain itu, putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi a quooleh Pemohan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-09-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1895 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 15 September 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; BOLLY ADJI PRABANTO
719 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohan Kasasi tidak pernah memerintahkan dan/ataumenyuruh pencairan/penarikan dana nasabah dari rekeningHal. 345 dari 351 hal. Put. No. 1895 K/Pid.Sus/2009terpisah kedalam rekening Ari Suroso, Nur Bambang SetyoWibowo, dan Muhammad Subari ;2. Dana yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 41.246.051.145.