Ditemukan 5610 data
205 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siswo Suyanto, DEA yang diikuti Judex Facti, apakah haldemikian bukan karena nafsu mengkriminalisasi belaka, ataukahsebaliknya bahwa pendapat tersebut keliru, abuse atau sesat?Berdasarkan uraian analisa yuridis dan akademis tersebut, telah jelasternyata unsur "dapat merugikan kKeuangan Negara/perekonomian Negaratidak terpenuhi, dan karena pasal yang di dakwakan tersebut tidak terbukti.e.
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
82 — 39
Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 16 bagian posita, dengan tegasTergugat II dan Tergugat III menolak dan menyangkal dalil tersebut karenatidak benar dan menyesatkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara aquo, yang didasarkan pada;20.1,20.2.20.3.Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil sesat dan kelirukarena bagaimana mungkin Penggugat ic.
355 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIDAK mempertimbangkan secara sungguhsungguh halhal yang telahdikemukakan dalam Nota Pembelaan (Pledoi), maupun Memori Bandingbaik yang disampaikan Penasihat Hukum maupun oleh Pemohon Kasasi.Sehingga oleh karenanya Putusan Judex Facti yang dimohonkan Kasasiadalah PUTUSAN YANG KELIRU, TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGANDAN/ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA,DAN NYATANYATA SESAT, SEHINGGA KARENANYA PUTUSAN DALAMPERKARA A QUO HARUS DIBATALKAN.lll.
Pembanding/Terdakwa : NY. PASTI SEREFINA SINAGA Diwakili Oleh : Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, SE, MBA, dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NY. PASTI SEREFINA SINAGA Diwakili Oleh : Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, SE, MBA, dkk
176 — 357
yang dilakukan oleh Penyelidik dan atauPenyidik KPK sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;Bahwa tentang perkataan Ketua Majelis Hakim, menurut hemat kamiPemohon Banding rupanya salah tafsir terhadap perkataan Ketua MajelisHakim tingkat pertama a quo oleh karena pemohon banding hanyamengutip sebagian saja perkataan Ketua Majelis Hakim tersebut; 283 Mengenai adanya bukti palsu yang terungkap dipersidangan, bahwa apayang diuraikan pemohon banding merupakan asumsi belaka yangmenurut kami sangat sesat
253 — 648
dan membuattidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).Unsurunsur pada doenpleger adalah :a alat yang dipakai adalah manusia;b alat yang dipakai berbuat;196197c alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;Sedangkan halhal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapatdipertanggungjawabkan adalah :a bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)b bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)c bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2))d bila ia sesat
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
219 — 154
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
202 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan sesatMardiyanta, S.Pd. biarlah menjadi sesat sendiri.
96 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi adalahpertimbangan yang keliru dan sesat karena hanya didasarkan padamemori banding Termohon Kasasi/Pemohon Banding dan tidakmelihat lagi isi dari perjanjian/kesepakatan, bahwa pembayarandilakukan untuk kepentingan Pemohon Kasasi yang merupakanpihak yang mengikat kesepakatan/perjanjian dengan TermohonKasasi, serta bukti Berita Acara Rapat Pemegang Saham danDireksi dari Hanampi Sejahtera Kahuripan Ltd.
211 — 121
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
294 — 159
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
265 — 263
Terdakwa merasakasus ini dikriminalisasi oleh penyidik dan direkayasa oleh JPU sertaperadilan sesat oleh hakim dengan memanipulasi fakta bukan merupakankebenaran materill melainkan kejahatan yang direkayasa dan kemudianmenjadi pertinbangan hakim yang dijadikan dasar dalam menarikkeputusan sehingga hakim lalai dalam mengambil suatu kesimpulan hinggaterjadi kekhilafan hakim karena admin tidak berhak / tidak berwenangmenyerahkan uang BBN tanpa melalui kasir dan berkas BBN sebagai manadirekayasa oleh
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
278 — 974
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
215 — 142
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
146 — 64
Adanya penguraian ganti rugi dalam surat gugatan menurut Majelis Hakim wajibdisikapi secara hatihati atau seksama, sebab salah mempertimbangkan salah satukonsep bukti dapat mengakibatkan kesalahan mengambil kesimpulan. dalam logikadikenal rumus:EX FALSO QUO LIBET Artinya: dari yang palsu (salah) seenaknya bisabenarbenar salah atau dari yang sesat kesimpulan seenaknya. Hakim wajibmempedomani EX VERO NONNISI VERUM?
1049 — 1112
Pembatalan Arbitrase No.513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel.5. hak untuk banding sesuai dengan Pasal 641 Reglemen Acara Perdata(RV) secara tegas dikesampingkan, dan mereka sepakat bahwa putusandari arbiter(arbiter) berkekuatan hukum tetap,Arbitrase dapat dimulai sebelum atau sesudah penyelesaian Pekerjaan.Kewajibankewajiban Para Pihak dan Perwakilan Pemberi Kerja tidak berubahdengan alasan terdapatnya arbitrase yang dilaksanakan pada saatpelaksanaan Pekerjaan.Dengan demikian, dalil Pemohon yang secara sesat
203 — 83
Karena itu menarik pihak ketiga untuk menanggung bebanresiko adalah cara berpikir yang sesat dan perlu diluruskan.
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
177 — 56
Joeseof Moestopo Ic Keluarga Para Penggugat" vide Bukti (P9) tentang Surat Pernyataantanggal 4 Februari 2002;Terhadap dalil gugatan butir 8 halaman 9 yang demikian tersebut harus secarategas harus dinyatakan ditolak karena dalilnya tersebut sangat SALAH danSESAT, salah karena Penggugat Intervensi dan II mengundurkan diri darianggota Yayasan sebagai Pribadi diri sendiri dan bukan sebagai yangmewakili keluarga Rahmat Moestopo/Ahliwaris, dan dikatakan Sesat karenatidak dapat dipisahkan oleh sebab suatu
517 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sangat aneh dan sesat, karena tuduhan pelanggaran atasperjanjianperjanjian/aktaakta dan tuntutan pembayaran bungatidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan melawanhukum. Tuntutan pembayaran bunga hanya dikenal dan dapatdimintakan/dikenakan atas gugatan berdasarkan wanprestasi, itupun harus dengan bukti hukum yang jelas.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
389 — 765
SESAT DAN NGAWUR Bahwa PARA TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II dalam hal ini tidakakan membahas secara lengkap terkait POKOK PERKARA Gugatana quo oleh sebab 2 (dua) hal sebagai berikut :Bahwa baik Putusan SELA Maupun PUTUSAN AKHIR perkaraa quo adalah terkait atau tentang EKSEPSI KOMPETENSI1)ABSOLUT & EKSEPSIKOMPETENSIkewenangan mengadili dan ERROR IN PERSONARELATIF terkaitterkaitHalaman 266 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG VIII.2)Kapasitas dan / atau Kapasitas atau Legal Standing ParaPembanding
154 — 88
dengan Putusan Mahkamah Agung RINo.791K/Sip/1972;Bahwa dengan demikian apabila terjadi halhal, baik yangmenguntungkan ataupun yang merugikan sehubungan denganHalaman 167 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKIpenerapan perjanjian tersebut diatas adalah merupakan tanggungjawabdan resiko bagi mereka yang membuat perjanjian, dalam hal iniPenggugatdan Tergugat dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain.Karena itu menarik pihak ketiga untuk menanggung beban resiko adalahcara berpikir yang sesat