PencabutanPeraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif); Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:a) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masing masingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapbkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanHalaman 49 dari 171 Putusan Nomor: 62/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA

Rekening 018.01.00000.10 atas nama penyetor BendaharaPenerimaan Dipenda Kabupaten Gianyar yakni Ida Bagus Nyoman Sukadana,SH tersebut sama sekali bukan Surat tanda Setoran Dinas PendapatanKabupaten Gianyar, sebab Ilda Bagus Nyoman Sukadana, SH bukanlahbendahara penerimaan pada Dinas Pendapatan Gianyar, selain itu penerimaandan penyetoran sewa kontrak tanah asset provinsi merupakan kewenanganBagian Pertanahan Kabupaten Gianyar ;Bahwa Nomor Rekening 018.01.00000.10 tersebut adalah rekening kas daerahuntuk

administrasi / data tanah laba purabesakih kewenangan untuk pengelolaan dan pemanfaatannya berada padadinas Pertanahan Kabupaten Gianyar yang sekarang bernama BagianPertanahan kabupaten Gianyar;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dasar hukum pelimpahan administrasiberkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah asset PemerintahProvinsi Bali sudah berada pada dinas Pertanahan Kabupaten Gianyar ;Bahwa dilihat dari substansi (isi) Berita Acara Penyerahan Administrasi / DataTanah Bukti Nomor : 028/565.A/Dipenda

PencabutanPeraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif); Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:a) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masing masingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapbkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatandari DAU (Dana Alokasi Umum)

PencabutanPeraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif);Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:a) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masingmasingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatandari DAU (Dana Alokasi Umum) maupun

tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif); Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:Halaman 49 dari 171 Putusan Nomor: 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Smga) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masing masingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapbkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatandari DAU (Dana Alokasi Umum)

PencabutanPeraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif);Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:a) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masingmasingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatandari DAU (Dana Alokasi Umum) maupun

1480009998777 periode 26Juli 2010 5 Januari 2011;Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 05Agustus 2010 dari nomor rekening 1480098069951 a.n Heri SusantoGun pada Bank kepada Hery Susanto pada Bank Permata cabangDiponegoro Samarinda nomor rekening 5610761188 sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 09Agustus 2010 dari nomor rekening : 1480098069951 a.n Heri SusantoGun pada Bank Mandiri kepada Kas Penampung/ DIPENDA

2008 ( saksi yang membuat/mengisi tanggal tersebut ataspermintaan Pak HARTONO).Bahwa saksi semula tidak tahu untuk digunaka apa surat keterangantersebut namun menurut pikiran saksi karena saudari IDA NURSANTI punyatanah mungkin tanah tersebut akan dijual.Bahwa saksi tahu tentang informasi akan dibangunnya kantor PengadilanAgama Blora karena pada pertengahan tahun 2008 saat itu diundang olehBagian Tata Pemerintahan Pemda Kabupaten Blora yang dihadiri oleh unsurDinas Pekerjaan Umum (PU), Bappeda, Dipenda

Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 05Agustus 2010 dari nomor rekening 1480098069951 a.n Heri SusantoGun pada Bank kepada Hery Susanto pada Bank Permata cabangDiponegoro Samarinda nomor rekening 5610761188 sebesar Rp3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah) Fotokopi 1 (Satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 09Agustus 2010 dari nomor rekening : 1480098069951 a.n HeriSusanto Gun pada Bank Mandiri kepada Kas Penampung/DIPENDA Hal . 39 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI

Fotokopi 1 (Satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal05 Agustus 2010 dari nomor rekening 1480098069951 a.n HeriSusanto Gun pada Bank kepada Hery Susanto pada BankPermata cabang Diponegoro Samarinda nomor rekening5610761188 sebesar Rp 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah) Fotokopi 1 (Satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal09 Agustus 2010 dari nomor rekening : 1480098069951 a.n HeriSusanto Gun pada Bank Mandiri kepada KasPenampung/DIPENDA TK II KOMAS pada Bank Kaltim cabangSamarinda

1480009998777 periode 26 Juli 2010 5 Januari 2011. 127.Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiritanggal O5 Agustus 2010 dari nomor rekening 1480098069951 a.n Heri Susanto Gun pada Bank kepada HerySusanto pada Bank Permata cabang Diponegoro Samarindanomor rekening 5610761188 sebesar Rp 3.000.000.000,(Tiga Milyar Rupiah) 128.Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiritanggal O9 Agustus 2010 dari nomor rekening : 1480098069951 a.n Heri Susanto Gun pada Bank Mandiri kepadaKas Penampung/DIPENDA

2008 ( saksi yang membuat/mengisi tanggal tersebutatas permintaan Pak HARTONO).Bahwa saksi semula tidak tahu untuk digunaka apa surat keterangantersebut namun menurut pikiran saksi karena saudari IDA NURSANTI punyatanah mungkin tanah tersebut akan dijual.Bahwa saksi tahu tentang informasi akan dibangunnya kantor PengadilanAgama Blora karena pada pertengahan tahun 2008 saat itu diundang olehBagian Tata Pemerintahan Pemda Kabupaten Blora yang dihadiri oleh unsurDinas Pekerjaan Umum (PU), Bappeda, Dipenda

1480009998777 periode 26 Juli 2010 5 Januari 2011;Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiritanggal O5 Agustus 2010 dari nomor rekening 1480098069951 a.n Heri Susanto Gun pada Bank kepada HerySusanto pada Bank Permata cabang Diponegoro Samarindanomor rekening 5610761188 sebesar Rp 3.000.000.000,(Tiga Milyar Rupiah);Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiritanggal O09 Agustus 2010 dari nomor rekening : 1480098069951 a.n Heri Susanto Gun pada Bank Mandiri kepadaKas Penampung/ DIPENDA

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 22 November 2007, SKPD.103.01 PU ;- Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 074/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV. Sartika ;2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;3.

dikambinghitamkan karena sayatidak pernah menerima uang dari sdr AGUS KUNCORO termasuk mblina juga jadi korban apaapa sdr DARKO akan menjelaskanya kepada sdr AGUS KUNCOROPUTRO.Bahwa benar pada bulan lupa tahun 2013 notaris Hj CARLINAdan sdr DARKO juga mengatakan kalau terjadiLIESTYANI pernah menanyakan kepada saksi terkait dengan pajak PBBtanah JI P Diponegoro Rt 12 rw 3 Gowongan jetis namun nama danalamat wajib pajak masih tertera Tanah Negara saat itu saksi dimintauntuk menanyakan kepada kantor Dipenda

T.III44;Fotokopi Surat Kuasa dari Xxxxxxxxxxx dkk, kepada Aang MuryaHidayat R, yang dibuat tanggal 1 Juli 1999, telah bermeterai cukup dansesuai aslinya, sebagai bukti T.III45;Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 02/CMI/T/02/2018,tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, yang dikeluarkan oleh KepalaKelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telahbermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.III46;Fotokopi Kunjungan Kerja Kolektor PBB Dinas Pendapatan Kota Cimahi,Nomor 835/152/Dipenda

1480009998777periode 26 Juli 2010 5 Januari 2011;Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 05Agustus 2010 dari nomor rekening 1480098069951 a.n HeriSusanto Gun pada Bank kepada Hery Susanto pada Bank Permatacabang Diponegoro Samarinda nomor rekening 5610761188sebesar Rp 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah);Fotokopi 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 09Agustus 2010 dari nomor rekening : 1480098069951 a.n HeriSusanto Gun pada Bank Mandiri kepada Kas Penampung/DIPENDA

Inhumembentuk beberapa team untuk melakukan pemeriksaan serentak bangunanfisik di Inhu khusus untuk team saksi melakukan pemeriksaan bangunan di DinasPendidikan, Dipenda, Dinas Kehutanan, Kantor Arsip dan Dokumentasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan; Bahwa dalam team tersebut terdiri dari 3 orang yaitu : saksi sendiri Drs. MASRIALsebagai Ketua team. ALDHY AKBAR, SE sebagai anggota team.

Inhu nomor : 287/ST/XIV2011 tanggal 16Desember 2011, untuk melakukan pemeriksaan serentak fisik pada Dinaspendidikan, Dipenda, Dinas Kehutanan, Kantor Arsip dan Doumentasi, Disdukcpil,kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan ;Dan saksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas saksi selaku anggotatim pemtak Inspektorat kab. Inhu tersebut kepada Inspektur Kab. Inhu;Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan serentak Inspektorat Kab.

Bahwa saksi tidak pernah mengurus sertifikat hak milik atasdilokasi ke BPN; Bahwa luas tanah milik orang tua saksi adalah 750 (tujuh ratusIma puluh meter); Bahwa dasar saksi membayar pajak karena ada tagihan setiaptahun dari kantor dipenda berupa SPT; Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangansaksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) lembarfotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan BangunanTahun 2018, Letak objek Pajak Kp.

tersebut Saksi catat dalam register, danselanjutnya Saksi melakukan penyetoran ke Kas Daerah denganmembuat STS (Surat Tanda Setoran) ke Bank Riau cabangTembilahan dengan No. rekening 1020201010 ;Bahwa setoran Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan tersebut sudah Saksiterima setelah Saksi selaku Bendahara penerima menandatanganiSSRD tersebut ;Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan adanya penerimaan RetribusiLalu Lintas Hasil Hutan tersebut karena Saksi menerimanya sejakSaksi menjadi Bendahara Penerimaan Dipenda

sonmahole; Bahwa setiap tahun David Ulan Eko membayar pajak atas lokasitersebut; Bahwa saksi pernar mendengar ada sosialiasi dari dinas Kehutanan Kab.TTU di Kantor Lurah Aplasi; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak batas antar tanahmasyarakat dengan tanah kawasan hutan; Bahwa saksi tidak pernah mengurus sertifikat hak milik atas dilokasi keBPN; Bahwa luas tanah milik orang tua saksi adalah 750 (tujuh ratus Imapuluh meter); Bahwa dasar saksi membayar pajak karena ada tagihan setiap tahundari kantor dipenda

tersebut diberi tanda P22b;Asli dan fotokopi Silsilan Keluarga dari Made Drendeng tertanggalSayan 14 Nopember 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P22c;Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 85/B/V/2017 tanggal 5 Mei2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P23;Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 48/B/IV/2017 tanggal 17 April2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P24a;FBG nnAsli dan Fotokopi Surat Nomor: 973/Dipenda