Ditemukan 545 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kredit karbit kopdit kardin kernet kendit kerdil kermit kerdin keredit kerdik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
292 — 126
  • kalau untuk kegiatan menteri itu sudah ada diBiro Umum, jadi hotel dan segala macamnya sudah ada disana.Bahwa Saksi melakukan pengumpulan kwitansikwitansi tandapenerimaan DOM yang diterima langsung oleh menteri/terdakwa padasetiap bulannya yang akan saksi gunakan sebagai pelaporanpertanggungjawaban sebulan sekali ke Biro Keuangan.Bahwa Terkait degan itemitem pembayaran kartu kredit ANZ, untuksalon, pijat refleksi, didalam pertanggungjawaban tidak muncul, dan saksitidak paham apakah pembayaran kartu kerdit
    langsungmemerintahkan kepada saksi tetapi melalu Ibu Luh Ayu.Bahwa Terkait pertanggungjawaban yang mark up itu dibuatkarena tidak ada posnya itu semua dibuat untuk menunjangkegiatan terdakwa jadi terpaksa kita dalampertanggungjawabannya dimasukkan kegiatan yang di Mark up itu.Bahwa, Terkait dengan pertanggungjawaban yang fiktif itu dibuatuntuk menutupi halhal yang tidak bisa dipertanggungjawabkanuntuk kegiatan terdakwa sedangkan saksi hanya sebatas uangkompensasi saja.Bahwa, Terkait dengan pembayaran kartu kerdit
    .Yang dikatakan oleh PPK saat itu adalah bahwa tandatangan saksi baikdi Kuitansi LS / Bukti Pembayaran dan di Surat Pernyataan TanggungJawab Penggunaan Dana Operasional Menteri T.A 2010 dan T.A 2011tersebut adalah untuk keperluan DOM Menbudpar terdakwa JEROWACIK.Menurut saksi yang dimaksud dengan kepriuan dinas dalam Permenkeuniomor 3 tahun 2006 adalah keprluan Pak menteri/terdakwa didalammenjalankan tugas kedinasan sebagai menteri tentunya bukan untukkepentingan pribadi.Kalau untuk bayar kartu kerdit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
296 — 94
  • kalau untuk kegiatan menteri itu sudah ada diBiro Umum, jadi hotel dan segala macamnya sudah ada disana.Bahwa Saksi melakukan pengumpulan kwitansikwitansi tandapenerimaan DOM yang diterima langsung oleh menteri/terdakwa padasetiap bulannya yang akan saksi gunakan sebagai pelaporanpertanggungjawaban sebulan sekali ke Biro Keuangan.Bahwa Terkait degan itemitem pembayaran kartu kredit ANZ, untuksalon, pijat refleksi, didalam pertanggungjawaban tidak muncul, dan saksitidak paham apakah pembayaran kartu kerdit
    langsungmemerintahkan kepada saksi tetapi melalu Ibu Luh Ayu.Bahwa Terkait pertanggungjawaban yang mark up itu dibuatkarena tidak ada posnya itu semua dibuat untuk menunjangkegiatan terdakwa jadi terpaksa kita dalampertanggungjawabannya dimasukkan kegiatan yang di Mark up itu.Bahwa, Terkait dengan pertanggungjawaban yang fiktif itu dibuatuntuk menutupi halhal yang tidak bisa dipertanggungjawabkanuntuk kegiatan terdakwa sedangkan saksi hanya sebatas uangkompensasi saja.Bahwa, Terkait dengan pembayaran kartu kerdit
    .Yang dikatakan oleh PPK saat itu adalah bahwa tandatangan saksi baikdi Kuitansi LS / Bukti Pembayaran dan di Surat Pernyataan TanggungJawab Penggunaan Dana Operasional Menteri T.A 2010 dan T.A 2011tersebut adalah untuk keperluan DOM Menbudpar terdakwa JEROWACIK.Menurut saksi yang dimaksud dengan kepriuan dinas dalam Permenkeuniomor 3 tahun 2006 adalah keprluan Pak menteri/terdakwa didalammenjalankan tugas kedinasan sebagai menteri tentunya bukan untukkepentingan pribadi.Kalau untuk bayar kartu kerdit
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
551 — 480
  • saja,tempat saksi bertugas tidak menyatu dengan ruang sekretaris, saksi bertugas/ruangan saksi bersebelahan dengan ruang Bupati.Bahwa saksi pernah mendapat fasilitas kredit dari BPR Partha KencanaTohpati;Bahwa tahun 2011 saksi dipanggil dikantor Bupati oleh terdakwa dimintaitolong utuk pinjam nama untuk pinjam uang;Bahwa yang disampaikan saksi saat itu terdakwa ingin meminjam uang dansaksi dimintai nama saksi dan saksi bersedia karena terdakwa adalah atasansaksi;Bahwa saksi tanda tangan dokumen kerdit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
844 — 2399
  • Haji Kelik KomplekPerumahan Permata Regency Blok F Nomor 1, Jakarta Barat, dimanaberdasarkan sertifikat tanah dan bangunan, tanah seluas 206 m2 dan luas418bangunan 1385 m2, kemudian di jawab by email sehargaRp.2.250.000.000.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 ada surat permintaan resmi dari BankDKI kepada saya berdasarkan Surat Nomor : 17/ADM/TJD/VI/2015,berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), padaintinya Bank DKI telah memberikan fasilitas kerdit untuk pembelian rumah,dengan fasilitas
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
375 — 23
  • Krisna Alam Sejahtera berupa mobil Gran Max dengan symbol perusahaan untuk opersional kantor dan sepeda motor Handa Beat, kalau QC dapat fasilitas gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan saksi sudah 3 (tiga) kali mendapat gaji melalui kepala cabangnya TUMINEM DWI LESTARI;- Bahwa untuk fasilitas kendaraan kerdit sepeda motor Honda Beat atas nama QC. atau saksi, uang muka dan angsuran setiap bulannya ditanggung perusahaan Terdakwa, dan sepeda motor tersebut belum lunas, sudah saksi