Ditemukan 5809 data
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
504 — 369
No.P. 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PermenlhkP.50/2016), (fotokopi dari tanda terima asili) ;Tanda Terima Surat Asosiasi Pertambangan BatubaraIndonesia Nomor 038/APBIICMA/V/2017 tanggal 9 Mei2017 tentang Permohonan Audiensi tentangPenyampaian usulan Terkait Rencana KebijakanHalaman 136 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKT48. Bukti P26a49. Bukti P26b50. Bukti P2751. Bukti P2852.
25 — 5
af1 ltrchfcsO f1insrsid9727057charrsid9984336 kum syarirquote at Islam; rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid1469556charrsid9984336par listtextpardplainltrpar s28 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f3lang1033langfe1033langnp1033langfenp 1033insrsid6648227charrsid9984336 lochaf3dbchafOhichf3 'b7tab rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid6648227charrsid9984336Bahwa selama rtlchfcs!
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI. Alm
145 — 42
Atas nama KUM,atas nama KUSJ, atas nama KUKB, atas nama KUP Ceria semuanya sesuaiBAP dan juga ada PK~ atas nama IOne Com Comunity tidak adapembayaran; Bahwa ada Perjanjian Kredit atas nama Koperasi Permata Delima kreditpertama sebesar Rp.1.3 milyar kemudian sebesar Rp.1.5 milyar yangmenyetujui Analis Pemasaran diputuskan oleh Desk PMP, saat itu Saksibelum selaku anggota Komite; Bahwa tidak diperbolehkan boleh kredit itu dikucurkan tanpa rapat komite; aaesHalaman 37 dari179 halaman Putusan Nomor 12
373 — 109
dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR, dan/atau PNT sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan pada Pasal 21 ayat (1)yang berbunyi Pemegang izin yang tidak melaksanakanpenatausahaan hasil hutan kayu, dikenakan sanksi administrasi sesuaiketentuan peraturan Perundangundangan, selanjutnya disebutsebagai bukti T3.XIV;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan A&a.lNo.P.60/MenthkSetjen/Kum
100 — 42
Ana Pratama)selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Malaku) Selaku PihakKedua;828 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama)selaku Pihak Pertama dan HILUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku PihakKedua;88829 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV.
SARI RAMADHANI LUBIS, SH
Terdakwa:
ERWINOTO
151 — 54
br />33 Julie's Love Letters Julies Manufacturing - Malaysia 15 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
34 Julie's Oat 25 Julies Manufacturing - Malaysia 3 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
35 Kellogg's Corn Flakes Kellog - Thailand 18 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
36 Lee KumKee Oyster Sauce Lee Kum Kee - Malaysia 1 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
37 Maggie Mie Instant Nestle - Malaysia 24 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
38 Milo 1,5 kg Nestle - Malaysia 9 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
39 Milo 2,2 kg Nestle - Malaysia 62 Pangan
98 — 23
Tamrin Kum, M.Pd;16.Drs. Riwan laraga;91 Bahwa dasar hukum pemberian honor pada pelaksanaan diklat prajabatan untukpeserta prajabatan TMT Januari 2011 adalah :1. Berdasarkan keputusan Bupati Bone Bolango No. 339.h / KEP / BUP.BB /118 / 2011 tentang penetapan honoranium panitia pelaksana TimPenyelenggara Widyaiswara, Inspektur, Pendamping widyaiswara /Pengamat / Piket dan Panitia dari Propinsi dalam kegiatan Diklat Strukturaldilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango;2.
234 — 97
Yang berbentuktertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Pajabat Tata Usaha Negara,berisi tindakan hukum, bersifat konkrit, individual, dan final sertamenimbulkan akibat h kum ;a. Bersifat Kongkrit, karena obyek sengketa tersebut nyatanyata dibuatoleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapatditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan surat PemberitahuanHal 73 dari 339 hal.
ARMEIN RAMDHANI, SH
Terdakwa:
H. DEDI SUNARDI, MBA
123 — 57
1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017
- 3 (tiga) lembar fotocopy 4 nota belanja dari toko sumber baru tanggal 3 Desember 2017
- 1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ke Cindra Kasih
- 1 (satu) lembar fotocopy 2 resi pengiriman uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Cindra Kasih
- 1 (satu) bundle fotocopy surat keputusan Bupati Kotabaru nomor : 188.45/023/KUM
49 — 16
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Sangkot Azhar Rambe
119 — 99
., M.A tanggal 20 Desember 2018 sebagai Lektor Kepala Angka Kredit 412,30 kum;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/006043 a.n. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 12 Maret 2019 sebagai Pembina Lektor Kepala Angka Kredit 412.0;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 682/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 a.n. Dr.
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Evy Novianti Siregar
46 — 33
., M.A tanggal 20 Desember 2018 sebagai Lektor Kepala Angka Kredit 412,30 kum;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/006043 a.n. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 12 Maret 2019 sebagai Pembina Lektor Kepala Angka Kredit 412.0;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 682/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 a.n. Dr.
SETYO WAHYU TRINARYANTO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RIZKA
101 — 54
- 3(tiga) Lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/168/KUM/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembakal Mekar Raya Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar (Asli).
- 6 (enam) lembar Proposal Rencana Usaha BUMDes Mekar Berseri Bidang Usaha Penyewaan Alat Tenda Desa Mekar Raya Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Tanggal 21 September 2020 (foto copy).
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Mekar Raya Kec. Kertak Hanyar Kab.
205 — 145
telah sesuai ketentuan,sedangkan untuk pemohon IMB badan (bangunan komersial)menggunakan harga standar satuan bangunan yang nilainya lebihtinggi dari yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.726.000,00/m* sampaidengan Rp 3.271.000,00/m* dengan mengacu pada Surat KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2010 dansebesar Rp 3.001.000,00/m* sampai dengan Rp 3.601.000,00/mmengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44 / 0562 / KUM / 2011, tanggal 31 Oktober 2011,
SK ) Camat Murung Pudak mengenai IMBmemiliki hasil perhitungan biaya retribusi ganda yaitu 1 (satu) SKpenetapan biaya retribusi menggunakan standar harga bangunan yangsesuai ketentuan dan tercatat dalam buku register IMB dan 1 (satu) SKHalaman 414 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMlainnya menggunakan standar harga bangunan sesuai Surat KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2010 danSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0562 /KUM
komersial) tersebut di atas ditemukan beberapa dokumen SuratKeputusan ( SK ) Camat Murung Pudak mengenai IMB memiliki hasilperhitungan biaya retribusi ganda yaitu 1 (satu) SK penetapan biaya retribusimenggunakan standar harga bangunan yang sesuai ketentuan dan tercatatdalam buku register IMB dan 1 (satu) SK lainnya menggunakan standarharga bangunan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tabalong Tahun 2010 dan Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.44 / 0562 / KUM
bangunan sebesar Rp 1.000.000,00/m2 telah sesuai ketentuan,sedangkan untuk pemohon IMB badan (bangunan komersial)menggunakan harga standar satuan bangunan yang nilainya lebih tinggidari yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.726.000,00/m2 sampai denganRp 3.271.000,00/m2 dengan mengacu pada Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2010 dan sebesarRp 3.001.000,00/m2 sampai dengan Rp 3.601.000,00/m2 mengacu padaSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0562 /KUM
komersial) tersebut di atas ditemukan beberapadokumen Surat Keputusan ( SK ) Camat Murung Pudak mengenai IMBmemiliki hasil perhitungan biaya retribusi ganda yaitu 1 (satu) SKpenetapan biaya retribusi menggunakan standar harga bangunan yangsesuai ketentuan dan tercatat dalam buku register IMB dan 1 (satu) SKlainnya menggunakan standar harga bangunan sesuai Surat KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2010 danSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0562 /KUM
24 — 4
af1 ltrchfcsO f1insrsid8607762charrsid676445 e rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid8607762 mperhatikan rtlchfcs1af1 ItrchfcsO f1insrsid8607762charrsid676445segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan h rtlchfcs1 af1 ltrchfcs0 f1insrsid8607762 u rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid8607762charrsid676445 kum rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid8607762 Islam rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1insrsid8607762charrsid676445 yang berkaitan dengan perkara ini rtlchfcs 1af1 ltrchfcsO flinsrsid8607762 ;rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO
223 — 52
Hal ini sesuai dengan Al Quran, Surat Al Maidah,49,yaitu "" Wa anih kum bainahum bimaa anzalallaahu wa laa tat tabi' anwaaahum wah dzarhum ay yaftinuuka 'am ba'dhi maa anzalal laahu ilaik. Fa intaw at lau fa lam an namaa yuriidul laahu ay yushiibahum biba'dhidzunuubihim. Wa in na katsiiram minan naasi lafaasiquun" (Dan hendaklahkamu mengadili perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkanAllah, dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka.
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
, karenamemang Panitia Anggaran tidak pernah membahas mengenai penganggaran hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan, sehingga tidak adarisalah. pendapat oleh Panitia Anggaran karena tidak: ada rapat pembahasan oleh Panitia Anggaran ;Menimbang, bahwa kenyataannya dasar hukum yang digunakan untuk menganggarkan Anggaran/Keuangan DPRD Kota MalangTahun 2004 adalah PP Nomor : 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD yang telah di Judicial Rivew berdasarkan KeputusanMahkamah Agung RI Nomor : 4.G/KUM
29 — 3
ribu rupiah)par pard qj11720ri0s1360slmult1widctlparaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinO1in720itapOpararsid619929 flinsrsid11621636charrsid11689046Ditambah bunga 6 % (enaflinsrsid14446598mf1linsrsid11621636charrsid1l1689046persen) per bulan dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga dibayarlunas, dan apabila lalai melaksanakan pemb flinsrsid14446598af1insrsid11621636charrsid11689046 yflinsrsid14446598af1insrsid11621636charrsid1l11689046 ran diflinsrsid14446598 hu f1linsrsid11621636charrsid11689046 kum
184 — 151
Bahwa Gugatan penggugat Kabur (Obscuur Libel)> Bahwa Gugatan Penggugat mengadung cacat (error in persona) dalam bentukExeptio Pluriun Litis Consoriun yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditariksebagai tergugat didalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat diterima,berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3189K/Pdt/1 983 " imana quqatan tidak dapat diterima atas alasan pihak ;Kum ditariksebagaiterqugat tidak lengkapmengaldbatkanqugatanpenqqugat error in persona".
45 — 29
ltrparqji17091i10ri0sa240s1360simult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0OlinOitap0pararsid3612572 rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid8607762charrsid676445 Mrtlchfcsl aflltrchfcsoflinsrsid8607762 engingat dan mrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1linsrsid8607762charrsid676445 ertlchfcs1l afl ltrchfcs0flinsrsid8607762 mperhatikanrtlchfcsl afl ltrchfcs0flinsrsid8607762charrsid676445segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hrtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid8607762 urtlchfcsl afl ltrchfcs0f1linsrsid8607762charrsid676445 kum