Ditemukan 1328 data
31 — 10
Putusan Nomor 0044/Pat.G/2018/PA.Mbl123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapbkan setelah putusan izin cerai iniberkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masingmasing pihak;4.18 Biaya perkaraMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
31 — 4
Islam, maka oleh karena itu petitum permohonan Pemohon poin 2patut untuk dikabulkan;4.17 Tentang jenis perceraianMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu)dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilanmemberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertamaantara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 KompilasiHukum Islam talak yang dijatunkan terhadap Termohon adalah talak raj;4.18
85 — 16
Yang benar adalah hakhak akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah diaturdalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 telah tergugatjabarkan di point 4.18 tersebut diatas.2.22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan point (22), (23).Dalil tersebut tidak benar dan bertentangan dengan UUKetenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dalam UU tersebut tidakmengatur mengenai hak hak pesangon yang diterima olehTergugat di kompensasikan dengan kewajiban membayarpinjaman atau kredit nya.2.23.
Oleh karena ituPenggugat diwajibkan membayar segala hak Tergugatsebagaimana Tergugat sampaikan pada point 4.18 diatasbeserta upah selama di skorsing sampai dengan putusanberkekuatan hukum tetap.Dalam Rekonvensi:Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Tergugat Konvensi menjadiPenggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi TergugatRekonvensi.Dengan ini Penggugat memohon segala yang terurai dalam jawabanKonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatanRekonvensi ini.1.
13 — 4
Kabupaten Muaro Jambi danKecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, untuk dilakukan pencatatan padasebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangbesar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;4.18
11 — 1
kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohondan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuail ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;4.18
14 — 5
PenggugatMenimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, makabagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci(sekurangkurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebutbada dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajibmenjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi HukumIslam;4.18
12 — 5
Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempattinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah bukudaftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;4.18 Biaya perkaraMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1)
10 — 4
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Sarolangun,untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untukkepentingan tersebut;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /ex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangbesar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;4.18
10 — 3
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawalPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18
11 — 5
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawalPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, KabupatenBatang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18
15 — 6
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;4.18
13 — 5
hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan KecamatanXXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18
10 — 7
PenggugatMenimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagiPenggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurangkurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut bada dukhulsebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, makapada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangandan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan padaPasal 151 Kompilasi Hukum Islam;4.18
11 — 4
No.0033/Pdt.G/2017/PA.MblPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18 Pertimbangan
37 — 6
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawalPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18
23 — 7
Kompilasi Hukum Islam;4.17 Tentang jenis perceraianMenimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukanoleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugatdengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugatdengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dimanaperceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksudpasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;4.18
12 — 6
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX KabupatenBatang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;4.18
36 — 9
Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat PerpanjanganPenahanan Nomor : PRIN176/Q.4.18/Euh.1/03/2017 pada tanggal 14Maret 2017 sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei2017;Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Bon3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print342/Q.4.18/Euh.2/05/2017 pada tanggal 9 Mei 2017 sejak tanggal 9 Mei2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;4.
11 — 2
Putusan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Rkshal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi HukumIslam;4.17 Biaya perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yangtimbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;4.18 Pertimbangan penutupMengingat segala peraturan perundanganundangan
12 — 2
Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.RksMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yangtimbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;4.18 Pertimbangan penutupMengingat segala peraturan perundanganundangan yang berlaku danhukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;5 Amar putusanMENGADILI1