Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai barangbukti untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia karenapelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan di Makodim0112/Sabang oleh Staf Intel Kodim 0112/Sabang yangsecara hukum tidak memiliki kewenangan melakukanpengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan ProJustitia yang seharusnya pengujian Narkotika tersebutdilakukan oleh instansi yang berwenang melakukanpengujian Narkotika sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Inf Amri Nico Dewantoro danSerka Arief Masnoor (Saksil) yang menggunakanRapid test merek Drug Ambuse dengan hasil bahwaurine Terdakwa diketahui positif mengandung zatMethamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP)tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untukkepentingan penyidikan Pro Justitia karena KesatuanKodim 0112/Sabang tidak memiliki Kewenanganmelakukan pengujian Narkotika untuk kepentinganpenyidikan Pro Justitia sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikansebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikanPro Justitia dalam perkara tindak pidana Narkotikakhususnya untuk menentukan jenis dan GolonganNarkotika harus dilakukan oleh instansi yangberwenang sebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES/SKA/I/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur kesatu Setiap

Analisis Urine dari Dinaskesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor4.455/356/BLK/XI/ 2016 tanggal 15 November 2016 urine Terdakwadinyatakan negatif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine.Oleh karenanya, sesuai alat bukti surat tersebut yang berseuaian denganketerangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa in casu Terdakwa tidakdapat dibuktikan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan OditurMiliter;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Kesehatan); Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yangdigunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untukmanusia (pasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan); Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkandi wilayah Indonesia (vide pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1010/Menkes

/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1120/Menkes/Per/XII/2008);Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakimmemperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, telah membeli pilTrihexyphenidy!

berpendapat kriteriasediaan farmasi berupa obat telah terpenuhi, karena berdasarkan bukti surattersebut dinyatakan bila pilpil tersebut termasuk dalam kategori obat;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan, maka yangberwenang memberikan izin edar obat adalah Menteri yang bertanggung jawabdi bidang Kesehatan, kKewenangan mana selanjutnya dilimpahkan kepadaKepala Badan yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Obat danMakanan ((vide pasal 2 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/Menkes

/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008);Menimbang, bahwa oleh karena Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg ProduksiPT.

Bahwa setiap penjualan kosmetik harus memiliki izin Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor :1176/Menkes/PER/VIII/2010, bahwasetiap Kosmetik yang beredar harus mendapat izin edar dari Balai POMRI, izin edar yang dimaksud berupa Notifikasi. Hal ini merupakan peraturanpelaksana dari Undang undang No.36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal. 106 ayat (1) disebutkan bahwa,Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlinatkan dalampersidangan; Baha setiap penjualan Kosmetik harus memiliki izin Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor :1176/Menkes/PERAI/III/2010, bahwasetiap Kosmetik yang beredar harus mendapat izin edar dari Balai POM RI,izin edar yang dimaksud berupa Notifikasi.

Sesualdengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1176/Menkes/PER/VIII/2010, bahwa setiap kosmetika yang beredarharus mendapat izin edar dari Badan POM.RI., izin edar yang dimaksudberupa Nomor :Nitifikasi. Hal ini merupakan Peraturan Pelaksana dariUndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal. 106ayat (1) disebutkan bahwa, Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PERA/I11/2010, bahwasetiap kosmetika yang beredar harus mendapat izin edar dari BadanPOM.RI., izin edar yang dimaksud berupa Nomor :Nitifikasi. Hal inimerupakan Peraturan Pelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan Pasal. 106 ayat (1) disebutkan bahwa, SedianFarmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar.

keberadaannya berdasarkan SuratKeterangan Pencarian Orang dari Balai Besar POM Yogyakarta) denganharga sebagai berikut : Jamu Encok No.2 Serbuk Guna Sehat Cilacap, PJ Guna SehatCilacap dibeli seharga Rp.26.000, per dus selanjutnya olehterdakwa Dwi Yanti di jual seharga Rp.30.000, per dus; Kapsul Ekstrak Purwoceng Pasak Bumi & Ginseng, PerusahaanJamu Singaraja Bali dibeli seharga Rp.11.000, per dus selanjutnyaoleh terdakwa Dwi Yanti di jual seharga Rp.12.000, per dus;Bahwa berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes

Ahli Rikhati, S.Farm Apt:Bahwa saksi tidak mengenal atapun memiliki hubungan keluarga denganterdakwa Dwi Yanti;Bahwa berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 yangdimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan,memiliki atau Menguasai persediaan di tempat penjualan dalam industriobat tradisional atau tempat lain termasuk di kendaraan dengan tujuanuntuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut di duga untukdipergunakan sendiri;Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undangundang

berdasarkan Surat Keterangan Pencarian Orangdari Balai Besar POM Yogyakarta) dengan harga sebagai berikut : Jamu Encok No.2 Serbuk Guna Sehat Cilacap, PJ Guna SehatCilacap dibeli seharga Rp.26.000, per dus selanjutnya olehterdakwa Dwi Yanti di jual seharga Rp.30.000, per dus; Kapsul Ekstrak Purwoceng Pasak Bumi & Ginseng, PerusahaanJamu Singaraja Bali dibeli seharga Rp.11.000, per dus selanjutnyaoleh terdakwa Dwi Yanti di jual seharga Rp.12.000, per dus;Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes

Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015 ;
1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES

/ 130/ 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun 2015 ;
1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo

Wajo pernah melakukanpermohonan anggaran Dana APBNTP Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.15.000.000.000, ke Kementrian Kesehatan yang diperuntukkan untukpengadaan AlatAlat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulantersebut diproses oleh Kementrian Kesehatan dan berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/2015, tanggal 30 Maret 2015, Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten/ Kota

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun2015;12) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas KesehatanKabupaten Wajo Tahun Anggaran

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri KesehatanNomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 ;12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasKesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun2015 ;12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas KesehatanKabupaten Wajo Tahun Anggaran

2005 sampai sekarang ;Bahwa Ahli tidak memilki hubungan darah atau keluarga denganTerdakwa ahmad saidi als. bagong bin majeri ;Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisionalsesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) Undangundang No.36tahun 2009 tetang Kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

SIK TIK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekrjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 /MENKES / PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik danijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasiannya berupa toko obatharus memilki ijin dan penanggungjawabnya seorang tenagateknis kefarmasian yang mempunyai SIKTTK.Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2016/PN.

RtaBahwa tidak semua orang diperbolehkan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011, tentangRegistrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian;Bahwa memang ada untuk obat dan bahan obat digolongkan atas 5(lima) jenis golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obatkeras, narkotika dan psikotropika;Bahwa Obat Bebas adalah obat yang dapat dijual bebas padaumumnya berupa suplemen vitamin, obat gosok, beberapa

didistribusikan ke toko obat; Untuk Pelayanan Kefarmasian : Toko Obat berijin hanya bolehmenjual obat bebas, dan untuk obat bebas terbatas boleh dijualdalam jumlah tertentu/terbatas berdasarkan ataruan pakaindalam lamanya 1 siklus pengobatan; Apotek, Rumah Sakit boleh menjual obat bebas, dan untuk obatbebas terbatas boleh dijual dalam jumlahtertentu/terbatasberdasarkan ataruan pakain dalam lamanya 1 sikluspengobatan, untuk obat keras bisa dijual langsung kepasiensepanjang memenuhi ketentuan Permenkes No.924/Menkes

TRIANA NAWANGSARI, Apt, MM dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada jjinedar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM,sedangkan untuk distribusinya harus ada jjin distribusi obat sesuaidengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002,tentang tata cara Pedagang Eceran Obat, Kepmenkes No.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi danKepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 533/Menkes/SK/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, tentangPenetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik YayasanSingaperbangsa Karawang Provinsi Jawa Barat;10.3. Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Badan PengelolaanLingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 658.31/Kep.15/Wasdal, tertanggal 10 Januari 2011;10.4.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:533/Menkes/SK/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, Tentang PenetapanKelas Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik YayasanSingaperbangsa Karawang Provinsi Jawa Barat;4.4. Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Badan PengelolaanLingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 658.31/Kep.15/Wasdal, tertanggal 10 Januari 2011;4.5.

Menyatakan sah menurut hukum:4.1 Akta Pernyataan Nomor 41, tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat olehNotaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H;4.2 Surat izin penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas KesehatanKabupaten Karawang Nomor: 503/1219/Dinkes, tanggal 10 Maret 2009;4.3 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:533/Menkes/SK/V/2010, tanggal 3 Mei 2010, Tentang Penetapan KelasHalaman 16 dari 22 hal. Put.

Terlebih lagi, Pejabat Tata UsahaNegara yang menerbitkan produk hukum tersebut tidak menjadi pihakdidalam perkara a quo;Bahwa, dengan diterbitkannya izin pengelolaan Rumah Sakit IslamKarawang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak dengansendirinya (secara otomatis) menjadikan Termohon Kasasi menjadi pemilikdari tanah dimana bangunan Rumah Sakit Islam Karawangberikutturutannya berdiri;Bahwa, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 533/Menkes/SKV/2010, tertanggal 3

KP.04.01/MENKES/330/2014 tertanggal 09 Oktober 2014; Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat di persidangantelah mengajukan buktibukti sebagai berikut :I SURATSURAT1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxyang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSalatiga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,Bukti2 Fotocopy Kutipan Akta

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyatapecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tujuanperkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undangundang Nomor tahun 1974dan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21 yaitu membentuk keluarga sakinah,mawaddah, warohmah, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/330/2014 Tentang Izin Untuk Perceraian

terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggledahan benar dirumahterdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir TRIHEXPHENIDYL / THREX yangtergolong obat keras yang perolehannya hanya dapat dibeli di apotek denganresep dokter dan boleh diulang tanpa resep baru bila dokter menyatakan bolehdiulang dan yang berhak untuk menyimpan, mengedarkan obat obat jenissebagaimana yang dimiliki terdakwa adalah Apotik, pedagang besar farmasi,Dokter dan unit pelayanan Kesehatan sebagai mana diatur atau dimaksud dalamSurat SK Menkes

SUPRATIKNO, Apt., memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian.Bahwa jenis obat Threx yang dimiliki terdakwa sebagaimana ditunjukandipersidangan termasuk obat keras dan untuk mendapatkan obat jenis tersebut harusdengan resep dokter.Bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat jenis Threxadalah Apotek, pedagang besar Farmasi, dokter dan unit pelayanan kesehatansebagaimana diatur dalam surat Keputusan Menkes

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan izinyang dikeluarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.02/MENKES/744/2018tertanggal 31 Desember 2018.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1.

Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan, NomorKP.04.02/MENKES/744/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas namadrg. ISMAR, M.Kes, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup, serta diberi kode P1;2.

., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tujuh)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50tahun 2018

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntungHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Smnrokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalampuntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintan Kabupaten Tegal RSUD

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintahn Kabupaten Tegal RSUD

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintah Kabupaten Tegal RSUD

TeguhPrinmono M.H; lbnu Sutarto S.T; Eko Fery Prasteyo S.Si dan Nur Taufik S.T,menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1283/NNF/2021 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembar kertas dengan jumlah total 10(sepuluh) kotak kertas adalah mengandung 2CB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No.4Tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Teguh Prinmono M.H; lbnu Sutarto S.T; Eko Fery Prasteyo S.Sidan Nur Taufik S.T, menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor :1283/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembar kertasdengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah mengandung 2CB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peratu ran Menkes RI No.4 Tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PEIRANTO T.BAR HSaksi Ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes Ri No.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadi produksidalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijinsekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No5960/Menkes/Petr/VI/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkanrekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia PenilaiKhasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal

pemeriksaan laboratoriumkriminalistik no.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet Il tersebut mengandung trihensifenidil HCLdan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek.Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutpermenkes RI no.949/Menkes

izin dari pemerintahsesuai dengan perundang undangan yang berlaku.Menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun 2009tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar .Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyisetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat.Berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

COLEKEBIN PARYANTO sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaktidaknyamenyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikutdi bawah ini ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangkaperdagangan

Iqbal als.Memble selaku pemilik uang yang telah diterima oleh terdakwa sebelumnya yakni uangsebesar Rp. 20.000, , maka menurut hakim adalah merupakan perbuatanpemindahtangan seperti yang dimaksud dan diatus dalam permenkes RI no.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 1 ayat (13) ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan danpertimbanganpertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yakni :dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terbuktisecara

berupa : 94 (sembilan puluh empat) butir pil DoubleLL dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya :e Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkanterdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dan 196UndangUndang Kesehatan No.36 Tahun 2009;e Bahwa berdasarkan Staatblad No.419 Tahun 1949, Peraturan Menteri KesehatanNo.124/MENKES

/PER/II/1993 dan No.925/MENKES/PER/X/1993, TriheksifenidilHCL tidak termasuk dalam daftar yang diatur oleh ketentuan diatas, dengan kata lainpil double L tidak termasuk obat keras;Berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :1.

keterangan dari pengantar yang tidak diketahui denganjelas, siapa namanya, apa hubungannya dengan pasien dan dimanaalamatnya, bahkan setelah diketahui belakangan bernama Udju Sudrajatdan menarik keterangannya dengan membuat Surat Pernyataan tanggal24 Agustus 2015, pihak Tergugat tetap tidak bersedia merubah suratketerangan pada Claim Form/ARM 164P, padahal orang tua pasien yaituPenggugat hadir dan ikut mengantar ke rumah sakit;Bahwa oleh karena itu sekalipun dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 69/Menkes

Nomor 84 PK/Pdt/2019dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Permenkes Nomor269/Menkes/Pen/III/2008; Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar menurut hukumpertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,sehingga Majelis Peninjauan Kembali mengambil alin pertimbangan JudexFacti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan peninjauankembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan

Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/478/2019 bertanggal 15 Agustus 2019 tentang Izin untukMelakukan Perceraiaan Menteri Kesehatan Indonesia atas namaPenggugat, bukti tersebut diberi tanda P.2.:Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugatmenyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;Menimbang, bahwa selain. bukti tertulis, Pemohon telah pulamenghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawahsumpah yaitu:1.

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yangmempunyai nilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk aktaautentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugatmempunyai /ega/ standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa asiliSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP. 04.02/MENKES

Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(Instruktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar) dan telahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan, Nomor:KP.04.01/MENKES/89/2017, tanggal 17 Februari 2017.10.Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yangditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea

Bukti tertulis berupa fotokopi Surat Izin Pemberian izin untuk melakukanPerceraian dari Kementerian Kesehatan Rl NomorKP.04.1/MENKES/89/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelishakim, diberi Kode P 1;2.

irisan daundengan berat bersih irisan daun 1,03254 gram yang tersimpan didalambungkus rokok Gudang Garam Signature disita dari Alam Erlangga aliasElang bin Kristiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB 600/2020/NNFberupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118Halaman 3 dari 10 Putusan No. 303/PID.SUS/2020/PT SMG(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

NNF/ berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 1,03254 gram yang tersimpan didalambungkus rokok Gudang Garam Signature disita dari Alam Erlangga aliasElang bin Kristiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB600/2020/NNFberupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan Laboraturium pemeriksaan nerkotika, Laboraturium Balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis, soektrometeri dan uji Mikriskopis dengan hasil sebagai berikut :Penerima : Rajangan simpilisia kering terdiri atas potongan batang, daundan biji, warna coklat kehijauan, bau normal.Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan Laboraturium pemeriksaan nerkotika, Laboraturium Balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis, soektrometeri dan uji Mikriskopis dengan hasil sebagai berikut :Penerima : Rajangan simpilisia kering terdiri atas potongan batang,daun dan biji, warna coklat kehijauan, bau normal.Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboraturium pemeriksaannerkotika, Laboraturium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barangbukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spoektrometeri dan uji Mikriskopis denganhasil sebagai berikut :Penerima : Rajangan simpilisia kering terdiri atas potongan batang, daundan biji, warna coklat kehijauan, bau normal.Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan