Ditemukan 252 data
44 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2566 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Januari 2011 Nomor0001 7/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00041/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak
Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114181.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00041/KEB/WPJ.27/2017 tanggal
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00041/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00017/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Oktober 2011, atas namaParisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensi:Perkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat),
PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00041/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00017/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP. 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114176.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 MasaMei 2011 Nomor 00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 danKeputusan Keberatan Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 7 April2017 dan menetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian Menurut WajibPajak1 Penghasilan kena Pajak 0,002 PPh Pasal 21 yang terutang 0,003 Kredit Pajaka.
Putusan Nomor 2536/B/PK/Pjk/2019Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00036/KEB/WP.J.27/2017 tanggal 7 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Mei 2011, atasnama Parisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensi: PerkantoranSentra Kramat Blok
Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00012/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Mei 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran
Putusan Nomor 2536/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Mei 2011 Nomor00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2321/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Pengadilan Pajakyang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa banding ini berkenanuntuk menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/ (lebin
Jumlah Pph yang masih harus bayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00624/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.
105 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
kuasa Tan Gunawan,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor930/17CTX, tanggal 6 Desember 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86255/PP/M.IIIB/27
/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman.
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp6.174.194.175,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 74.141.850,003 Kredit Pajak Rp 74.141.850,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86255/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86255/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86255/PP/M.IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
341 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Juni2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 danmenetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian PamerionBanding1 Penghasilan kena
Jumlan sanksi administrasi (a+b+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tidak mencantumkan tanggal:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114177.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.27/2017
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Juni2011, atas nama: Parisal NPWP 14.031.714.0202.000,beralamat di VI Koto Selatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat,(Alamat Korespondensi: Perkantoran Sentra Kramat Blok A 11Nomor 79, Jl.
Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3833/B/PK/Pjk/2019Banding serta menolak Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15 tanggal 18Nopember 2015 atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112312.16/
2012/PP/M.XXA Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/ WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15tanggal 18 November 2015 atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP01.101.776.1201.000
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor00066/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015, atas nama PTBarettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.
untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00015/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 14 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.101.776.1201.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp45.225.840,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 747/18.CTX tanggal30 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86259/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telah
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp5.146.976.273,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 61.827.982,003 Kredit Pajak Rp 61.827.982,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86259/PP/M.IIIB/27/ 2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86259/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86259/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanHalaman 3 dari 7 halaman.
267 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahHalaman 1 dari 8 halaman.
Keterangan ee1 Dasar Pengenaan Pajak Rp5.038.832.759,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 60.534.193,003 Kredit Pajak Rp 60.534.193,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86261/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86261/PP/M.IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1619/B/PK/Pjk/20183.2.
257 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding KEP00085/KEB/WPJ.27
/2017 tanggal 24 Mei 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan membatalkan SKPKB PPN MasaHalaman 1 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 3025 B/PK/Pjk/2020Pajak Maret 2013 Nomor 00010/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016 atasnama CV Delkhlas:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding KEP00085/KEB/WPJ.27/2017
Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00085/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00010/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016, atas namaCV De'lkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat di JalanSudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.
Putusan Nomor 3025 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00085/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal
Pembanding/Penggugat II : Ny. Rita Joewono
Terbanding/Tergugat I : 1. Ceradeas Yulianto
Terbanding/Tergugat II : 2. Nanang Karma
Terbanding/Tergugat III : 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : 8. Ichsan Chozie
Terbanding/Turut Tergugat IV : 7. PT. Bank Perkreditan Rakyat INTI DANA SUKSES MAKMUR
Terbanding/Turut Tergugat V : 6. Fenty Abidin
Terbanding/Turut Tergugat VI : 5. Melyani Noor Shandra
Terbanding/Turut Tergugat VII : 4. PT.Bank ICBC Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat VIII : 9. Makmur Tridharma
52 — 9
MENGADILI - SENDIRI :
Dalam Konvensi:
Dalam Provisi:
- Menolak Provisi para Penggugat;
Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Jual Beli (AJB) No. 27
/2017 Tanggal 05 Mei 2017 antara Ny.
tidak mengikat Akta Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 Peringkat Pertama APHT PPAT MELYANI NOOR SHANDRA,SH No. 62/2017 Tgl. 17 Mei 2017 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2113 Tanggal 24 Pebruari 1995 tersebut;
- Menyatakan Tergugat I CERADEAS YULIANTO/Tergugat I selaku Pembeli secara bersama-sama dengan NANANG KARMA,SH,M.Hum Notaris/PPAT di Jakarta Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daads), karena telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 27
/2017 Tanggal 05 Mei 2017 di hadapan NANANG KARMA,SH,M.Hum Notaris/PPAT di Jakarta seolah-olah obyek Tanah tersebut telah dibayar lunas, tanpa melibatkan Penggugat I selaku Penjual;
- Menyatakan Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daads), karena telah melakukan pendaftaran Balik Nama (BN) SHM No. 2113 Tanggal 24 Pebruari 1995 dari atas nama Ny.
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.BrMengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00093/KEB/WPJ.27
/2017, tanggal 24 Mei 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2013Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016;Halaman 1 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00093/KEB/WPUJ.27/2017, tanggal 24Mei 2017, tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang
Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00093/KEB/WPJ.27/2017, tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016,atas nama CV De'lkhlas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)02.693.917.3332.000, beralamat di Jalan Sudirman Km. 0 RT 008RW 002 Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan
/2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak November 2013 Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016,atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP)02.693.917.3332.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
269 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1623/B/PK/Pjk/2018Put86265/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Kesimpulan(1) bahwa pengajuan banding telah memenuhi ketentuan formalsebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp6.921.452.545,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 86.211.515,003 Kredit Pajak Rp 86.211.515,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86265/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86265/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86265/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3. 1.
Nurudin Isnawan
Tergugat:
Direktur PT. BPR ADIPURA SENTOSA
166 — 51
Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mungkid salah alamat atau tidak berpedoman padaketentuan kompetensi relatif, hal ini tampak jelas didalam AktaPemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris DOLLY YOTIKAKUSUMAWARDHANI, S.H. di Kabupaten Sleman, mengatur tentangpemilinan domisili hukum yang telah disepakati dalam Akta PemberianHak Tanggungan tersebut.
Turi, Kabupaten Sleman;11.Bahwa kemudian oleh TERGUGAT terhadap obyek jaminan kredittersebut telah dipasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tertanggal 21 Juli 2017Nomor : 235 yang dibuat dihadapan YUNITA LUKMANTO, selaku Notarisdi Kabupaten Magelang yang dilanjutkan dengan membuat AktaPemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15 AgustusHal 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Mkd12.1314.15.2017, yang dibuat dihadapan
Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mungkid salah alamat atau tidak berpedomanpada ketentuan kompetensi relatif, hal ini tampak jelas didalam AktaPemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris DOLLY YOTIKAKUSUMAWARDHANI, S.H. di Kabupaten Sleman, mengatur tentangpemilinan domisili hukum yang telah disepakati dalam AktaPemberian Hak Tanggungan tersebut.
Turi, Kabupaten Sleman, yang kemudian oleh TERGUGATterhadap obyek jaminan kredit tersebut telan dipasang Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungantertanggal 21 Juli 2017 Nomor : 235 yang dibuat dihadapan YUNITALUKMANTO, selaku Notaris di Kabupaten Magelang yang dilanjutkan denganmembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris DOLLY YOTIKAKUSUMAWARDHANI, S.H. di Kabupaten Sleman hingga terbit Sertifikat
/2017 tertanggal 15 Agustus 2017;Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan tentang Pengadilan manayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat disandarkan padaketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yaitu Pengadilan Negeri Sleman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, makadengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid tidak
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Sudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru,Jakarta 12190;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84816/PP/M.XVIA/27/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan
Bunga Pasal 13(2) KUP Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84816/PP/M.XVIA/27/2017, tanggal 18 Juli 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00526/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84816/PP/M.XVI.A/27/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3. 1. Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;3.2.
277 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS, beralamat diSinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86164/PP/M.IIIA/27
/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa banding iniberkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh banding PemohonHalaman 1 dari 8 halaman.
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.404.303.372.002 PPh Pasal 15 yang terutang Rp 100.941.683.003 Kredit Pajak Rp 100.941.683.004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86164/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86164/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88049/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober
Putusan Nomor 1670/B/PK/Pjk/2018Menurut Terbanding MenurutPemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp31.127.687.437,00 Rp.0O,00;e PPh Ps 15 terutang Rp 115.172.444,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 55.282.772,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar >Rp = 170.455.216,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88049/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap
XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinda Gultom,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 006/KontraPK/PoA/XII/2017, tanggal 11 Desember2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81520/PP/M.IIIB/27
/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahHalaman 1 dari 8 halaman.
Bunga Pasal 13(2) KUP 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0,00Penghasilan Kena Pajak 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81520/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP208/WPJ.07/2015tanggal
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81520/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal28 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81520/PP/M.IIIB/2/7/2017 tanggal 28 Februari 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
BHLN OCI Corporation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88047/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding
15 Masa Pajak Januari 2011 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp 20.585.638.224,00 Rp. 0,00e PPhPs 15 terutang : Rp 76.166.861 ,00 Rp. 0,00e Bunga Ps 13 (2) KUP : Rp 36.560.094,00 Rp. 0,00e PPh yang harus dibayar : Rp 112.726.955,00 Rp. 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88047/PP/M.XVIB/27
/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00792/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 9Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari 2011Nomor 00007/241/11/053/15 tanggal 7 Agustus 2015, atas nama OCICorporation d.h.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88047/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
MenaraJamsostek Lt. 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88037/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
Putusan Nomor 2426/B/PK/Pjk/2018Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp22.766.058.959,00 Rp.0,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 84.234.418,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 40.432.521,00 Rp.0,00:e PPh yang harus dibayar >Rp 124.666.939,00 Rp.0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88037/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88037/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
28 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalan M.H.Thamrin, Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakilioleh Agustian R Partawidjaja, dan kawan, jabatan DirekturPT Pindo Deli Pulp and Paper Mills;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86163/PP/M.IIIA/27
/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahHalaman 1 dari 7 halaman.
Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.535.649.112.002 PPh Pasal 15 yang terutang Rp 99.116.982.003 Kredit Pajak Rp 99.116.982.004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86163/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86163/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal24 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86163/PP/M. IIIA/2712017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.