Asli surat permohonan sanggahan kepa Bupati Bulukumba tertanggal5 Agustus 2016, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode 1.10;11.Asli surat gugatan mahar dan harta bersama ke Pengadilan AgamaBulukumba tanggal 9 Mei 2016, bermeterai cukup dan oleh KetuaMajelis Hakim diberi kode 1.11;12.Fotokopi akta perdamaian atas perkara Nomor 279/Pdt.G/2016/PA Blkatas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 Juli 2016,bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode 1.12;.

Bahwa terkait pembagian gaji adalah merupakan aturan yang tertuangdalam SK Bupati Bulukumba, dan tentang kredit di BRI sudahdiselesaikan pada gugatan mahar dan harta bersama dengan aktaperdamaian.Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimanatermuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang,

Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIkPenggugat dan Tergugat namun hal ini menurut Tergugat telah selesaidengan adanya penyelesaian dalam perkara gugatan mahar dan hartabersama dengan akta perdamaian antara Penggugatdan Tergugat.Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengantegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:Bahwa Tergugat tidak benar Tergugat tidak memberikan pendidikanagama kepada anakanak Penggugatdan Tergugat karena Tergugat telahmengajari anakanak belajar mengaji dan mengantar

Gi347aUaa Rj quaArtinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah olehseorang pria, maka pengakuannya dapat diterima baik yangberhubungan dengan gugatan mahar, nafkah, warisan, atauyang tidak berhubungan dengan itu;maka pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dinyatakan sahdan oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjaminketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka

., tanggalwanna nnn n= 2011, ternyata penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugatsebagaimana terurai dalam posita angka 2.a, 2.b, 2.c , 2.d dan pada posita angka 4 dan 5dari gugatan penggugat, disertai dengan gugatan mahar sebagai terurai pada posita angka2.e, dan ternyata Pengadilan Agama dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanyakumulasi gugatan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untukmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang bahwa penggabungan beberapa

mencegahkemungkinan adanya putusanputusan yang saling berbeda/bertentangan, denganpertimbangan bahwa azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biayaringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 jo.Pasal 57 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai kumulasi obyektif berupakumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan

mahar dalam perkara a quo, dapatdibenarkan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadaptergugat sebagaimana terurai dalam posita angka 2 (2.a s.d. 2.d), posita angka 4 dan 5maupun gugatan mahar sebagaimana terurai dalam posita angka 2.e dari gugatanpenggugat maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat dan juga obyek hukumnya yaitu status hukum dari harta yangdisengketakan

aaa Rj quaArtinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, makapengakuannya dapat diterima baik yang berhubungan dengan gugatan mahar,nafkah, warisan, atau yang tidak berhubungan dengan itu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, permohonanPemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974, tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan

Mengenai Gugatan Mahar dan BiayaPemeliharaan AnakMenimbang, bahwa Pemohon; mengajukan gugatan mahar denganmenuntut Termohon untuk menyerahkan mahar Pemohon; kepada Termohonkarena setelah menikah Termohon tidak pernah menyerahkan mahar kepadaPemohon; dan hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Termohon;Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon; memohonkepada Majelis Hakim untuk mencabut tuntutan mahar serta biayapemeliharaan anak, hal mana Termohon menyetujui pencabutan tersebut;Menimbang

SiruaBahwa tanah mahar tersebut saat ini di kuasai oleh TergugatBahwa berdasarkan point 3 maka tanah mahar tersebut yang saat ini ditempati olen Tergugat dan orang tuanya adalah milik Penggugat;Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan mahar tersebut,Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan atauupaya damai kepada Tergugat, untuk menyelesaikan prihal tersebutnamun Tergugat kelihatannya tidak menanggapi/ tidak ada niat untukberdamai:;Bahwa Penggugat pernah membangun diatas lahan

GI aaa Rj quaArtinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorangpria, maka pengakuannya dapat diterima baik yang berhubungandengan gugatan mahar, nafkah, warisan, atau yang tidakberhubungan dengan itu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjaminketertiban

PUTUSANNomor 669/Pdt.G/2018/PA.BIkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan mahar komulasi nafkah lampau pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:NADIA ASTUTI binti RAMLI, umur 29 tahun, Agama Islam, PendidikanTerakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,bertempat tinggal di Dusun Kasuso, DesaDarubiah, Kecamatan Bonto Bahari

tetap berusahamendamaikan kedua pihak berperkara dalam persidangan, agar keduanyadapat menyelesaikan sengketanya tersebut secara kekeluargaan, namunPenggugat tetap pada gugatannya;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanjawaban secara tertulis tertanggal 8 Januari 2019 yang diajukannya dalampersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:fi, Bahwa tergugat sebagai seorangyang kurang mengerti hukum sepertinya gugatan yang dikumulasi olehkuasa hukum penggugat mengenai gugatan

mahar dan nafkah lampautidak mempunyai efek hukum yang ditimbulkan antara gugatan mahardan gugatan nafkah lampau sehingga kami sebagai tergugat menyatakanbahwa tidak semua gugatan serta merta dapat dikumulasi satu sama lainsehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat ditolak;2.

Sedangkan mengenai maharmerupakan kewajiban dari calon mempelai pria untuk memberikannyakepada calon isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kompilasi HukumIslam:Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk mengetahulsejauhmana gugatan mahar merupakan kewenangan pengadilan agamauntuk memeriksa dan mengadilinya dapat dilinat dari beberapa aspek antaralain:1.

mahar dan gugatan nafkah lampau sehinggatergugat menyatakan bahwa tidak semua gugatan serta merta dapatdikumulasi satu sama lain sehingga dengan demikian gugatan penggugatdapat ditolak; Sebenarnya obyek ini telah diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumbadengan mendudukkan/menjadikan ibu kandung tergugat sebagai tergugatakan tetapi penggugat mencabut surat gugatannya yang sampai saat initidak diketahui sebabnya; Tidak benar mahar dalam perkawinan penggugat dan tergugat belumdilunasi karena dalam buku

PUTUSANNomor 277/Pdt.G/2016/PA Botgan7"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Mahar antara:Marina Sera binti Jumaing, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanHariadi bin H.Holan,Swasta, tempat tinggal di Jalan Parangtritis, RT.11,Kelurahnan Berbas pantai, Kecamatan BontangSelatan, Kota Bontang.

Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohonagar gugatan cerainya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat jugamengajukan gugatan Mahar yang dalam petitumnya meminta agar MajelisHakim menyatakan atau memutuskan bahwa mahar atau mas kawin tidakdapat diambil kembali karena sudah menjadi hak pribadi Penggugat, halHalaman 9 dari 16 halaman Put.277/Pdt.G/2016/PA Botgtersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut setelah terlebih dahulumempertimbangkan halhal

No. 1131/Pdt.G/2017/PA Bm.DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2017yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bimadengan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 21 Agustus 2017 telahmengajukan gugatan mahar dengan dalildalil sebagai berikut:1.

Kepala Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, karena tidakmemenuhi syarat formil maka tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa fotokopi Salinan PutusanPengadilan Agama Bima Nomor 998/Pdt.G/2016/PA Bm tertanggal 21Desember 2016, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merupakanakta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugatdalam kondisi bakda dukhul tanpa ada gugatan

mahar dan perkaranya telahdiputus secara verstek tanggal 21 Desember 2016;Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa fotokopi Akta cerai nomor :0200/AC/2017/PA.Bm.

No. 256/Pdt.G/2020/PA Sgm.Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi menyampaikan dalam persidangan bahwa mencabut gugatan mahar dan akan menyelesaikan secara damai dengan Tergugat rekonvensi diluar persidangan.Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan buktibukti, sebagaiberikut:Bukti tertulis berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/19/XII/90yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatanParangloe, Kabupaten Gowa, tanggal 21 Desember 1999;bermeterai cukup, distempel

No. 256/Pdt.G/2020/PA Sgm.mbayar nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).Bahwa setelah Ketua Majelis mengkonfirmasi pernyataan Tergugat rekonvensi dalam duplik rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menyetujui dan menyepakati pernyataan Tergugat rekonvensi tersebut dalam duplik rekonvensi danBahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi menyampaikan dalam persidangan bahwa mencabut gugatan mahar dan akan menyelesaikan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitumgugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;II Pertimbangan Tentang Gugatan Mahar (Maskawin)Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon kepada MajelisHakim agar menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mas kawin berupaemas seberat % suku kepada Penggugat Konvensi sebagaimana yang tersebutdalam petitum amar Penggugat Konvensi angka 3, selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa

Pasal 32 KHI juga menyebutkan: Mahar diberikanlangsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugatdalam gugatan mahar ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokoksengketa/masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar Tergugat telahberhutang kepada Penggugat maskawin berupa emas 2 suku yang dipergunakanuntuk biaya keperluan persalinan anak?

anak, justru Penggugat Konvensi dan ibuPenggugat Konvensi lah yang menjual mahar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah tentang maskawinberupa emas 2 suku terhutang tersebut, maka terhadap bantahan tersebut MajelisHakim menganggap bahwa Tergugat Konvensi tidak patut dibebani pembuktian,karena bantahan tersebut berupa hal negatif, karena tidak mungkin TergugatKonvensi dapat membuktikan hal yang tidak diketahuinya atau diperbuatnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam gugatan

mahar(maskawin) berupa emas 2 suku, Majelis Hakim membebankan pembuktianterhadap Penggugat Konvensi (burden of proof) untuk menguatkan dalilgugatannya bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat untuk biayakeperluan persalinan anak;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi hanya mengajukan bukti seorangsaksi, sebagaimana telah dikemukakan dalam duduknya perkara;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat Konvensi, hanya keterangan saksi I Penggugat Konvensi (IbuPenggugat

PUTUSANNomor 51/Pdt.G/2013/PA TkIl.asm oll Gas Sil tit aunDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut atas perkara permohonan cerai talak serta rekonvensi gugatan mahar,hadiah perkawinan, dan nafkah anak, antara:Awal Rahmat bin Syarifuddin Dg. Muntu, umur 25 tahun, agama Islam,pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di jl.

Sese, KepalaDesa Bonto Kanang, yang mewilayahi objek sengketa dalam gugatan mahar,untuk didengar keterangannya di persidangan, namun kepala desa tersebuttidak hadir di persidangan tanpa suatu pemberitahuan mengenai adanyasuatu halangan yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patutoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar berdasarkan RelaasPanggilan Nomor 51/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 14 Nopember 2013.Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 17Oktober 2013 untuk

Bahwa khusus mengenai gugatan mahar, penggugat menegaskanbahwa kalau memang mahar tanah tersebut tidak ada, diganti sajadengan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)sebagaimana tuntutan penggugat.Bahwa adapun tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:1. Mengenai motor, sama sekali bukan milik tergugat rekonvensisehingga tidak bisa dijadikan objek sengketa.2. Mengenai mahar, itu hanya formalitas saja.3.

(Yahya Harahap, 2006, hal. 634, Sudikno Mertokusumo, 1998, hal. 173,Retnowulan Sutanto, 2002, hal. 72.)Majelis hakim menilai bahwa alasanalasan yang mendasari laranganabsolut undangundang terhadap keluarga sedarah dalam garis lurusuntuk bertindak sebagai saksi, dalam konteks yang sangat spesifiksebagaimana ayah kandung tergugat dalam perkara gugatan mahar ini,dapat disimpangi, sebab untuk alasan pertama, majelis hakim menilaibahwa bagaimanapun juga kekuatan pembuktian keterangan saksibersifat bebas

(gugatan nafkah anakuntuk bulan Maret 2013 s.d. bulan Mei 2013), mengabulkan untuksebahagian dan menolak untuk selebihnya gugatan penggugat untuk poin 1(gugatan mahar) dan gugatan poin 3.3. (gugatan nafkah anak sejak prosesperceraian sampai anak tersebut berusia 23 tahun), tidak menerima gugatanpenggugat pada poin 2 (gugatan hadiah perkawinan), dan menolak gugatanpenggugat untuk selainnya yaitu gugatan poin 3.1. (gugatan nafkah anakmadhiyah sejak bulan Juni 2010 s.d. bulan Oktober 2012).lll.

Mmjpada ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukansetelah lawan mengajukan jawaban maka hal itu diperkenankan bila disetujuioleh lawannya.Menimbang, bahwa pencabutan gugatan mahar oleh PenggugatRekonvensi dilakukan saat persidangan memasuki tahap kesimpulan, dalamhal ini Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatandan atau menyetujui pencabutan gugatan mahar tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk norma hukum di atasmaka Hakim berpendapat bahwa pencabutan

sehingga dengan alasan obyek sengketa belumdibagi waris, hal ini merupakan pertimbangan yang sangat keliru karenatidak didasari oleh suatu bukti yang sah;Bahwa Mahkamah Agung telah keliru mengambil, mengutip danmenjadikan pertimbangan hukum dalam Figih Sunah (Bab Khulu') karenaperceraian in cassu sesuai putusan Praya Nomor 39/Pdt.G/2006/PA.PRA. tanggal 15 Maret 2006 bukanlah jatuh karena Khulu, olehkarena pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjadi tidak relevandan keliru untuk diterapbkan dalam gugatan

mahar ini;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:mengenai alasan ke 1 s/d 3:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukanUndangundang: Tidak terdapat kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan; Tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) dan Tidak terdapat kekhilafan Hakim atau

., yangditerbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 2 April2018, maka terbukti Penggugat/Terbanding mempunyai /egal standing danberhak menurut hukum untuk mengajukan perkara a quo terhadap Tergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa dalam pengajuan harta bersama ini kumulasidengan gugatan harta bawaan dan gugatan mahar. Mengenai harta bawaandan mahar diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

meskipunmenggabungkan gugatangugatan itu tidak diatur dalam RBg (juga dalam HIR),akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses danmenghindarkan kemungkinan putusanputusan yang saling bertentangan, makakumulasi dari beberapa gugatan itu tidak bertentangan dengan Hukum AcaraPerdata yang berlaku sesuai asas processuel doematig (vide Yurisprudensi MARI Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975 dan Nomor 1652 K/Sip/1975).Dengan demikian, maka gugatan harta bersama dengan kumulasi gugatanharta bawaan dan gugatan

mahar tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pertama tanggal19 Juni 2019 hingga hari sidang ketujuh tanggal 21 Agustus 2019, dihadiri olehPenggugat dengan didampingi/diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir atau) mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya untukmenghadap di depan sidang.

Pasal 1927 KUH Perdata, berkaitan dengan harta bersama, hartabawaan dan gugatan mahar, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalamuraian berikut ini;Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (descente) tidaktermasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg jo.

pihak telah diupayakan perdamaian,baik dalam mediasi maupun dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil,maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris yangdikumulasi dengan gugatan

mahar dan gugatan harta bersama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) dan (b)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam, di bidang perkawinan dan waris;Menimbang, bahwa gugatan mahar dan gugatan harta bersama dalamperkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana tersebut di atassedangkan gugatan waris masuk dalam bidang waris;Menimbang, bahwa tempat kediaman

para pihak berperkara beradadalam wilayah hukum Pengadilan Agama Majene demikian pula obyekobyeksengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka46sesuai ketentuan Pasal 142 Ayat (1) dan (5) R.Bg., Pengadilan AgamaMajene berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa kumulasi gugatan waris, gugatan mahar dangugatan harta bersama dalam perkara ini pada prinsipnya dapat diterima,dengan alasan obyekobyek ketiga gugatan itu bercampurbaur dalam hartapeninggalan Almarhum dan ketiga macam

bentuk gugatan itu juga samasama berlatar belakang hubungan pernikahan atau hubungan darah denganAlmarhum, dan selain itu obyekobyek ketiga gugatan itu juga hanya dikuasaioleh satu orang Tergugat berstatus janda Almarhum;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini bertindak untuk dirisendiri sehubungan dengan gugatan mahar dan gugatan harta bersama danbertindak mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur sehubungandengan gugatan waris, sedangkan Penggugat II hanya bertindak untuk dirisendiri

sehubungan dengan gugatan waris;Menimbang, bahwa gugatan mahar dan gugatan harta bersama dariPenggugat didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah secarasah dengan Almarhum lalu bercerai, namun Almarhum belum menyerahkanmahar Penggugat dari pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa gugatan waris dari anak kandung Penggugat ,yang dalam hal ini diwakili secara hukum oleh Penggugat karena anaktersebut masih di bawah umur, didasarkan pada dalil bahwa anak tersebutadalah anak kandung Almarhum dari

mahar dimaksud berupa sebuahbangunan rumah, yang didalam gugat rekonvensi tidak disebutkan secarategas dan jelas, bentuknya, letaknya dan ukuran/batasbatasnya atauseberapa nilai harganya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebutdinilai kabur ( obscuur libel), dan karenanya sesuai Yurisprodensi MahkamahAgung Nomor 378 K/Pdt.G/1985 tanggal 11 Maret 1985, maka gugatanPenggugat Rekonvensi patut dinyatakan Niet Onvankelijke verklaard ( NO ),atau tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan

mahar dimaksud,Majlis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan MajlisHakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakanbahwa oleh karena mahar berupa sebuah rumah tersebut tidak dijelaskanbentuknya, ukuran dan batasbatasnya ketika pernikahan berlangsung,maka disimpulkan mahar tersebut belum ditentukan, padahal secara nyatadan tegas bahwa didalam akta nikahnya (bukti P1) telah dicantumkanbahwa mahar yang dijadikan dalam pernikahan adalah sebuah bangunanrumah tunai

Undangundang Nomor 50tahun 2009, yang membolehkan penggabungan gugatan tersebut, kecuali gugatan mahar tidaktermasuk dalam ketentuan tersebut, tetapi karena ada hubungan koneksitas satu sama lainnya,karena perceraian diawali dengan pernikahan, dan dalam pernikahan tersebut ada yangmenyangkut masalah mahar, maka perkara ini dapat dilanjutkan;1.

SUB. tangggal, 27 Pebruari 2015, terhadap obyek gugatan point 08 yaitusebuah rumah ukuran 7,20 m2 x 13 m2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 12,60 x 18m2 yang terletak dan batasbatasnya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah dapatmembuktikan gugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makagugatan untuk perkara ini yaitu masalah gugatan Mahar, maka dapatdikabulkan; 223.

kedua anak tersebut minimal Rp 1.000.000, ( satu juta rupiah) perbulan dandisesuaikan dengan ekonomi, sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan fakta;fakta dipersidanganmaka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa Hakim Anggota I memberikan pertimbangan lain (dissentingopinion) tentang gugatan

mahar perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimanatersebut di bawah ini; 2 ono nnn nnn nnn nnn eneMenimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang mahar perkawainan, tergugatmemberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui mahar yangdisebutkan oleh tergugat pada waktu akad nikah adalah sebuah rumah sebagaimana termaktubdalam Akta Nikah, namun rumah tersebut belum terwujud atau belum ada, karena rumahsebagai mahar yang tersebut dalam gugatan penggugat merupakan milik orang

mahar bangunan rumah dan tanah dimaksud ;Menimbang, bahwa besarnya uang sebagai pengganti mahar yang telahdiucapkan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapatdengan pertimbangan hukum Hakim anggota 1 yang telah melakukanpemeriksaan setempat menyatakan mahar perkawinan Penggugat/Terbandingdengan Tergugat/Pembanding adalah berupa uang yang senilai/seharga luastanah dan bangunan rumah diatasnya.yaitu sejumlah Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa tentang gugatan

mahar ini, Hakim Anggota Ill(Drs.