Ditemukan 5763546 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Melawan hukum Hukum
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Putus : 28-08-2008 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/149-K/PM.I-01/AD/VIII/2008
Tanggal 28 Agustus 2008 — PRADA SARKAWI
129 — 84
  • Rambah Kab.Rohul (Riau) atau setidak tidaknya yang termasuk wewenangPengadilan Militer I03 Padang berdasarkan surat penetapan Kadilmill 03 Padang Nomor : TAP / 27 / PMI03 / AD/ V/ 2008 tanggal 7 Mei2008 tentang pelimpahaan berkas' perkara untuk di sidangkan diDilmil I01 Banda Aceh hingga menjadi kewenangan Pengadilan Militerl 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana Barang siapadengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabatyang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang
    Bahwa Saksi 1 (Bripda AS Sembiring) berusaha mengambil kuncikontak sepeda motor Terdakwa dan akan membawa Terdakwa ke PolresRohul, akan tetapi Terdakwa menolak di bawa ke Polres denganmengatakan ke kantor Koramil saja, ngapain ke Polres sambilberusaha melawan Saksi 1 Saksi 1 (Bripda AS Sembiring) malahan4didorong oleh Terdakwa dan mengakibatkan Saksi 1 (Bripda ASSembiring)terjatuh ketanah beserta sepeda motor patroli Polisi,Saksi 1 (Bripda AS Sembiring) tetap mau mengambil kunci kontaksepeda motor
    Unsur ke Tiga : "Melawan seorang pejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yangmenurut kewajiban Undang undang atau ataspermintaan pejabat memberi pertolongankepadanya.AtauKedua :1. Unsur ke Satu : "Barang siapa.2. Unsur ke Dua: "Dengan sengaja.3.
    Unsur ketiga: "Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankantugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanUndang undang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya.
    Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SARKAWI, Prada NRP31050110960883, terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Melawan pejabat.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan, menetapkan lamamasa penahanan sementara yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan ~ seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.3.
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 10/PDT.G/2012/PN.Spg
Tanggal 22 Januari 2013 — PENGGUGAT ; MUZAHI YUSUF
TERGUGAT ; 1. Juwaini, SH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sampang;
2. H. Slamet Satuli, SH, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;
3. Nasrul Hidayat, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten sampang;
4. Syarifuddin, SH, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupataen Sampang;
5. Rizkika Putri Adinda, SH, Staf Bantuan hukum Setda Kabupaten Sampang;
6. Arman Saputra, SH, Advokat PERADI;
106 — 27
  • dipersidangan.Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selamapemeriksaan perkara ini berlangsungTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugatsesuai dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan Negeri Sampang pada tanggal 23 Juli 2012 dibawah No. 10/Pdt.G/2012/PN.Spgyang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun yang menjadi sebabsebab diajukan Gugatan PERBUATAN MELAWAN
    PETITUMMaka, berdasarkan halhal tersebut diatas PENGGUGAT Mohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, berkenan kiranya memeriksa dan akhirnyamemutuskan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang sebagaimana tersebut diatas melanggarpada UU 11 Thun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELektronik Pasal 16 ayat (1)merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;Menyatakan perbuatan TERGUGAT Il VIIl yang sebagaimana
    tersebut diatasmelanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Pasal 73 ayat (3) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT,PENGGUGAT telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 41.000.000, (empatPuluh Juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu MilyarRupiah) ;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi kepadaPENGGUGAT sebesar Rp. 1.041.000.000
    menurut pertimbangan Majelis Hakimbelum dapat dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan petitumpetitum lainnya dariPenggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan langsungmempertimbangkan petitum kedua (lainnya) dari Penggugat.Menimbang bahwa terhadap petitum yang kedua dari Penggugat yang menuntutagar Perbuatan Tergugat dinyatakan terbukti sebagai perbuatan melanggar ketentuan padaUU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELektronik Pasal 16 ayat (1) ataumerupakan Perbuatan Melawan
    hukum sehingga43mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 41.000.000,(empat Puluh Juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu MilyarRupiah) , menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah ditolak, karena sebagaimanapertimbangan ketika menjawab pokok sengketa yang pertama, kedua dan ketiga, telahterbukti dengan jelas bahwa Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum incasumelanggar pasal 16 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-10-2015 — Putus : 22-04-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Spg
Tanggal 22 April 2016 — Penggugat:1. MUTROFIN AINI
2. HABIBUR ROHMAN
3. MOH. AMIR SALMAN
4. SITI FATIMA
5. NABILA PUTRI
6. H. MUNIF DAFID SAIR
7. NABILA,
8. WUSILAH,
9. NOR HALIMAH
10. JUNI,
11. SAUDI,
12. SULAIHATUL HASANAH,
Tergugat: 1. MUTIYAH,
2. HOLILAH
3. INDAH CAHYANI
4.SEFTI MARETA
5.FITRA
74 — 8
  • semakinjelas bahwa proses sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah cacathukum, dimana dasar yang digunakan adalah pepel yang tidak sah danadanya obyek dari pepel (gugatan poin 3b) yang juga termasuk dalamsertifkat tersebut dan kemudian Absadju atas adanya temuan ini, mengirimsurat pada tanggal 17 Januari 2014 kepada Turut Tergugat (BPN) untukmeninjau ulang tentang sertifikat tersebut, namun tidak ada tanggapan,sehingga tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah suatu tindakanyang melawan
    Bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang mengadiliperkara ini karena sebelum tanggal 14 Januari 1991, Perkaraperbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) dan Pembatalan keputusan tata usaha negara(KTUN) masuk dalam ruang lingkup peradilan umum berdasarkanyurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 364 K/Sip/1973 tanggal 19111973 karena Peradilanadministrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenangmemeriksa perbuatan melawan hukum dari Pemerintah
    130 m2 atasnama ABSADJU asal pemberian waris dari pepel/petok D Nomor218 atas nama Pak SIRAT BADJOERI tanggal 15071971 yangterletak di Desa Karangpenang Onjur Kecamatan KarangpenangKabupaten Sampang dengan batasbatas :Utara : Jalan PAUDTimur : Tanah ABSADJU (asal dari SAYUNA LAMING).Selatan : Tanah bangunan Masjid.Barat : Tanah bangunan Haji IMAM.Bahwa kalau mencermati posita dan petitum Para Penggugat, makajelas gugatan kabur karena Penggugat dalam gugatannyamendalilkan telah terjadi perbuatan melawan
    hukum, akan tetapidalam Petitum gugatan Penggugat menyatakan hal kewarisansebagaimana Petitum jal 8 poin 2 dan poin 3, sehingga antaraperbuatan melawan hukum dan hal mengenai waris jelas merupakan15hal yang berbeda dan substansi yang berbeda sehingga tidak dapatdicampur adukkan dalam satu berkas gugatan.Bahwa gugatan yang dilakukan Para Penggugat adalah masalahwaris diantara Para pihak, sehingga merajuk kepada ketentuan pasal49 huruf b undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, maka Peradilan
    hukum namun memperhatikan PositaGugatan Penggugat yang menyebutkan akibat perbuatan Para Tergugat yangmenguasai dan menempati Tanah Obyek Sengketa kemudian Menjualnyayaitu terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Para Penggugat dari hasilPembelian ke Pak Sayuna Laming dan Pemberian Waris dari P.SiratBadjoeri yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Para Penggugat yangdinyatakan dalam Petitum Gugatan Perbuatan Para Tergugat tersebutmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapatPokok
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 3 Agustus 2015 — 1.Tuan H. SRIYANA, SH.DK. Vs BUPATI KLATEN
43 — 15
  • Bahwa setelah tanah sengketa dimilki Para Penggugat seluas 2070 m2,yang kemudian sebagian tanah dikuasai secara melawan hukum oleh pihakTergugat seluas 781 m2, sehingga penguasaan tanah oleh Para Penggugatberkurang menjadi 1289 m2..
    juta rupiah).14.Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara maksimal, telah mengirimsurat Permohonan kepada Tergugat, namun Tergugat telah mengabaikanpermohonan dari Para Penggugat, sekalipun surat permohonan dikirimbeberapa kali baik melalui para pihak yang dapat menyentuh kebijakan dariTergugat, namun Tergugat sampai saat ini tidak menanggapinya, sehinggapara Penggugat mengambil jalan hukum melalui Pengadilan Negeri Klaten.15.Bahwa guna meyakinkan keberadaan dan pengusaan tanah sengketasecara melawan
    sebagai perbuatan melawan hukum.Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dandipasang papan nama di tanah sengketa.Menetapkan sebagai hukum bahwa Para Penggugat berhak menguasaitanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat.Bahwa menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya materiil yangberupa kerugian penguasaan seluas 781 m2 untuk jalan Kabupaten yangsaat ini dihargai secara umum sebesar Rp. 1.500.000,00 /m2 (satu juta limaratus ribu rupiah per meter persegi), sehingga jumlah
    ;PENGGUGAT (Pembeli) memiliki dan menguasai tanah a quosecara melawan hukum.
    TERGUGAT menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia MajelisHakim tentang penilaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadiatur pada pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. PENGGUGATsamasekali tidak menyatakan bahwa PENGGUGAT menderitakerugian sebagai akibat perbuatan Para TERGUGAT.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 100/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 11 Februari 2015 — 1.SULASTRI, DKK LAWAN : TIYONO
42 — 6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-07-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 6 Juli 2011 — PAUL HANDOKO
86 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa PAUL HANDOKO bersalah melakukantindak pidana Secara melawan hukum dengan sengajamenghambat atau menghalangi kemerdekaan perssebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalamdakwaan Alternatif Kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAUL HANDOKOdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.3.
    hukumdan oleh karena itu) unsur secara melawan hukum tidakterpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut ;Bahwa disini nampak pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar keliru dan tidak tepat yangmenyatakan perbuatan Terdakwa adalah untuk melindungidiri atau. pembelaan diri, tetapi tidak jelas yangHal. 16 dari 19 hal.
    hukumdan oleh karena itu) unsur secara melawan hukum tidakterpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut ;Bahwa disini nampak pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar bertentangan antarapertimbangan yang satu) dengan lainnya dimana di satusisi mengakui fakta hukum yang terjadi (fakta no. 4) disisi lain menyatakan unsur melawan hukum dengan sengajatidak teroukti dengan menyatakan bahwa perbuatan yangdilakukan Terdakwa adalah melindungi diri atau pembelaandiri.
    Kecuali fakta menunjukkan bahwa Terdakwa tidak adamelakukan perbuatan seperti fakta hukum no. 4, makajelas unsur melawan hukum dan dengan sengaja tidakpernah ada, disini seharusnya Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar fokus terhadap Unsur Melawan HukumDengan Sengaja baik secara teori hukum maupunyurisprudensi yang ada, dengan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dalam persidangan baik berupaHal. 20 dari 19 hal.
    diri sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1)KUHP maka terhadap tTerdakwa tidak dapat dijatuhihukuman, bukan unsur melawan hukum dengan sengaja yangtidak terbukti.Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan NegeriDenpasar alam pertimbangan unsur Melawan Hukum DenganSengaja pada halaman 14 dan 15 adalah sudah benar dantepat, yang antara lain menyebutkanMenimbang, bahwa dari keadaan tersebut, apakah itumemukul atau mengayunkan tangan, yang jelas suatu faktabahwa telah terjadi gerakan tangan Terdakwa
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-02-2015 — Putus : 17-04-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Tbk
Tanggal 17 April 2015 — RUSLAN Als. ALAN Bin ISMAIL
133 — 49
  • ALAN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu
    PERMATA dan massa lainnya melawan dan dengan jumlah massa yangbanyak maka saksi BASIRAN dan petugas jaga lainnya tidak mampu mengatasinyaHalaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 33/Pid.B/2015/PN. Tbk.sehingga terdakwa bersamasama dengan H.
    Namun H.PERMATA dan massanya termasuk terdakwa tetap bersikeras dan melawan saksiYUDHI dengan tidak mendengarkan katakata saksi YUDHI dan terus masuk kepelabuhan tempat kapal H. PERMATA ditahan, sampai akhirnya petugas PolresKarimun datang dan menangkap H. PERMATA dan massanya termasuk terdakwaRUSLAN.Bahwa perbuatan terdakwa RUSLAN bin ALAN melanggar Pasal 335 ayat (1)ke1 jo.
    Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat YangSedang Menjalankan Tugas Yang Sah;3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.Ad. 1.
    Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan SeorangPejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) adalahsetiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. Kekerasansendiri menurut Pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidakberdaya lagi (lemah).
    ALAN Bin ISMAIL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DenganAncaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang SedangMelakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebihDengan Bersekutu;Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 33/Pid.B/2015/PN. Tbk.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganPidana Penjara selama 5 (lima) Bulan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1110 K/PID/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — H. ABDUL HALIM
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL HALIM pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya antara tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Desa GosariKecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Kabupaten Gresik Sengaja dan melawan Hukum Menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang selurun atau sebagian milik orang lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075K/PDT/2003
Tanggal 18 Desember 2007 — TUAN BUDI MARDIONO ; NY. SUMARDINAH MOELYARSO, dkk. ; ARI WITJAKSONO ; PT SUCOFINDO (PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA)
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/PDT.G/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Mei 2014 — DESY FITRIYANI LAWAN PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
36 — 6
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 109/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 7 Mei 2015 — BURUH HARYONO Vs 1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KLATEN SEJAHTERA, DK
91 — 17
  • (seratus ribu rupiah per hari) keterlambatan yang ditujukan kepadatergugat dengan dalil penolakan bahwa tuntutan ganti yang diajukan penggugattidak dijelaskan dengan sempurna serta tidak disertai dengan dalil alasan serta tidakmenyertakan bukti yang meyakinkan mengenai dasar penghitungan dari jumlahganti kerugian yang diderita oleh penggugat mengingat Yurisprudensi MahkamahAgung RI No 1954 K/Pdt/1987 menimbang bahwa kerugian yang diakibatkankarena perbuatan tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan
    (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran, namunjumlah uang yang dibayarkan tersebut tidak mengurangi jumlah hutangpenggugat.Bahwa mengingat gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan olehpenggugat timbul sebagai akibat dari wanprestasi terhadap perjanjian kriditdimaksud, seharusnya penggugat menjelaskan mengenai kapan dan dimanadilaksanakan perjanjian kridit tersebut (obscuur libel).Bahwa selain itu, permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatanadalah masalah
    halhal tersebut diatas, karena penggugat dalam gugatannyamendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugatsedangkan disi lain dalam posita gugatan penggugat juga memuat dalilwanprestasi sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut patutdinyatakan sebagai gugatan yang kabur / tidak jelas (obscuur libel).Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatanharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (vide YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal
    Klaten Sejahtera Telp.0272 325866 Klaten ;28Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa dan perlu dibuktikanadalah apakah tindakan Tergugat I memasang papan pengumuman dirumah Penggugat danTergugat IT yang tidak melindungi kenyamanan Konsumen Jasa Keuangan adalahmerupakan perbuatan melawan hukum?
    Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat didasarkan pada adanya wanprestasi maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya wanprestasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi dari Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SUSANTO dan saksiACHMAD AL FAUZI yang menerangkan Penggugat memiliki memiliki pinjaman di PT.BPR Klaten Sejahtera
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Lbp
Tanggal 1 Nopember 2018 — WAHIDIN, laki-laki, 53 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun IV Desa Besar II Terjun Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H., SOFYAN SYAHPUTRA,S.H., MHD MAHENDRA M SINAGA,S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KOTA GALUH PEDULI (LBH MASKOT PEDULI), beralamat di Jalan Kartini, Desa Galuh Dusun II No.113 Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, HP 081396484924 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. Ahli Waris Almh Rahimah, yang terdiri dari: 1.1 IDA, perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, wiraswasta, beralamat di Dusun IV Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; 1.2 FATMAWATI, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, wiraswasta, beralamat Dusun II, Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; 1.3 YANTI, perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, beralamat di Dusun IV Desa Kelambir, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; 1.4 MARIANA, perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, wiraswasta, beralamat di Dusun IV Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; 1.5 JALALUDIN Laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, petani, beralamat di Dusun II Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Tergugat 1.1 dan Tergugat 1.3 memberikan kuasa kepada AHMAD ARPANI, S.H, dan F.DONDY D PANGARIBUAN,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada PUSAT BANRTUAN HUKUM LMP.KGB-RI, beralamat di Jalan Pantai Labu Simpang Jalan Sadar Timur No.119 Dusun III Desa Emplasemen Kualanamu Kec.Beringin Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; 2. KEPALA DESA BESAR II TERJUN, beralamat di Jalan Ayahanda, Desa Besar II Terjun Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 3. CAMAT KECAMATAN PANTAI CERMIN, beralamat di Jalan Besar Kuala Lama, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
70 — 10
  • Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;6. Menghukum Tergugat untuk memulihkan objek sengketa seperti sedia kala dengan biaya sendiri atau menyerahkan objek tanah seluas 3.471 M2 kepada Penggugat tanpa meminta ganti rugi dan tanpa syarat apapun;7.
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1963KUHPerdata yang berbunyi:Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak,suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjukdengan suatu besit selama 20 (dua puluh) tahun, memperoleh hak milikatasnya dengan jalan lewat waktu.Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 (tigapuluh) tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untukmenunjukkan alas haknya.12.Bahwa pasca pertemuan tersebut, dengan cara Melawan
    Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai objeksengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;f. Menghukum Tergugat untuk memulihkan objek sengketa seperti sediakala dengan biaya sendiri atau menyerahkan objek tanah seluas 3.471M2 kepada Penggugat tanpa meminta ganti rugi dan tanpa syaratapapun;g.
    Namun denganperkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensipengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitumeliputi:a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;c. Bertentangan dengan kesusilaan; dand.
    Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian; (Rosa Agustina;Perbuatan Melawan Hukum; halaman 117);Menimbang, bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukum diatas, bahwa seorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannyasudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawanhukum, masih diperlukan syaratsyarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :
    Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai objeksengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;6. Menghukum Tergugat untuk memulihkan objek sengketa seperti sedia kaladengan biaya sendiri atau menyerahkan objek tanah seluas 3.471 M2kepada Penggugat tanpa meminta ganti rugi dan tanpa syarat apapun;7.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 106/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 17 Juni 2015 — 1. JC. SUDJAMI, SH.,DKK Vs 1.OENTOENG SOEDIANTO SASTRODIPOERO,DKK
115 — 17
  • Hukumyang menyebabkan Penggugat menderita kerugian dengan konsekuensi memberikewajiban hukum Para Tergugat untuk menggantikannya terlebih Penggugat sebagaiPenegak Hukum telah dipermainkan oleh Para Tergugat sehingga terhalangi dalammengupayakan secara hukum demi kepentingan klien;14 Bahwa sebagai akibat riil atas Perbuatan Melawan Hukum, Para Tergugat telahsungguhsungguh mendatangkan kerugian kepada Penggugat baik Materiil maupunImmateriil yaitu:MATERIIL:Biayabiaya jasa pengacara dan pengadilan,
    Oleh karenanya mohon agar KetuaPengadilan Negeri Klaten berkenan menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnyamemberikan keputusan sebagai berikut:PRIMAIR:1 Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHSipil;3 Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan harta milik ParaTergugat yang dimintakan Penggugat
    , GS No. 6106/1975 atas nama Hardjosuwarno aliasSukimin terletak di Dukuh, Sragogede, desa Mojayan, Kec, Klaten Tengah, Kab.Klaten dengan batasbatas:e Utara : Jalan Desa; Selatan : Pekarangan Pujo Sarman;e Barat : Jalan Desa;e Timur : Darmo Kedah.4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugianyang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh ParaTergugat baik Materiil maupun Immateriil yang keseluruhannya berjumlahRp.1.455.000.000, (satu milyar empat
    dan tidakjelas pula siapa yang melakukan perbuatan melawan hukumtersebut ?
    Hukumterhadap Penggugat;Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilgugatannya mengenai tindakan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum nomor 2 gugatanPenggugat patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok tentang Perbuatan Melawan Hukumdinyatakan ditolak dan tuntutan selebihnya tergantung pada dikabulkannya tuntutan pokok,maka tuntutan selebihnya dinyatakan ditolak pula;Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, sehingga petitumnomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-05-2006 — Upload : 17-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142K/PDT/2005
Tanggal 17 Mei 2006 — YUSUF ABDUL GANI ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; DEPARTEMEN KEHUTANAN, dkk.
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 66/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1.HERU YUANA alias HERU WIYONO,DK Vs 1.SAMIDI , DKK
35 — 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-03-2008 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2129K/PDT/2002
Tanggal 17 Maret 2008 — BUDIMAN ; DIREKSI PT BANK DANAMON INDONESIA PUSAT DI JAKARTA Cq. PEMIMPIN PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG BANDA ACEH ; HAMDANI, dkk.
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 3 September 2015 — SISWADI VS NY. HANTINI
63 — 17
  • Bahwa, gugatan Penggugatkabur, tidak jelas.Tidak ada penjelasan yang tepat alias asal bunyi saja, mana perbuatanTergugat yang disebut Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa, Legal Standy Penggugat sama sekali tidak ada. Apa haknyaPenggugat bertindak sebagai Penggugat?
    Ny.Abu Toyibi, dkk, bukti surat mana telah dicocokkantidak ada aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T.2;Fotocopy Turunan Resmi Putusan Nomor: 281/Pdt/2011/PT.Smg., buktisurat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukupuntuk selanjutnya diberi tanda T.3;Fotocopy Turunan Resmi Perkara Perdata Nomor: 1114/ PDT/2012 joNomor: 281/Pdt/2011/PT.Smg. jo Nomor: 106/Pdt.G/2010/PN.KLT. antaraNy.Hantini melawan Ny.Abu Toyibi, dkk, bukti surat mana telah dicocokkansesuai
    Fotocopy Turunan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor:77/Pdt.G/2007/PN.KLT. antara Resodiharjo alias Kawit melawan Ny. Titik,dkk, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T.5;6.
    Bahwa, gugatan Penggugatkabur, tidak jelas.Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN KInTidak ada penjelasan yang tepat alias asal bunyi saja, mana perbuatanTergugat yang disebut Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa, Legal Standy Penggugat sama sekali tidak ada. Apa haknyaPenggugat bertindak sebagai Penggugat?
    Inilah gambaran paling nyata itikad tidak baik Penggugat.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwagugatan Penggugat kabur, tidak jelas karena tidak disebutkan secara jelasPerbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, menurutMajelis Hakim sudah masuk pada pokok perkara sehingga perlu pembuktianoleh karena itu terhadap eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwaLegal Standy Penggugat sama sekali tidak
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 20 Agustus 2015 — SURATA, DKK Vs 1.P.T. Bank Mega Tbk, Kantor Pusat jakarta, Cq. P.T. Mega Tbk, Kantor Cabang Yogyakarta, Cq. P.T. Mega Tbk, Kantor Cabang Pembantu Klaten, DKK
63 — 5
  • oleh Tergugat tibatiba kredit Penggugat HI dinyatakan telahmacet/default, dan Tergugat hendak melakukan penjualan lelang atas barangjaminan hutang milik Para Penggugat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 April2015, dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta, sebagaimana surat pemberitahuan dari Tergugat I, tersebut surat No.SD.075Y YGJCOLL/2015, tertanggal 19 Maret 2015 ;Bahwa parate eksekusi lelang atas barang jaminan hutang milik Para Penggugat,adalah perbuatan melawan
    lelang yang bersangkutan ;1617181920Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ;selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya pelaksanaaneksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 195 HIR, dengan demikian jelaslahbahwa Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan
    atasSUROTO adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat melakukanparate eksekusi lelang obyek jaminan kredit PenggugatIll kepada Tergugat I, berupa sebidang tanahpekarangan, Sertipikat HM No. 56/Jambakan,Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, tercatat atasnama HENY RATNA WATY NYONYA (PenggugatII) adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan menurut hukum penjualan lelang terhadaptanahtanah obyek sengketa yang dilaksanakan padahari Rabu, tanggal 01 April 2015 adalah perbuatanmelawan
    adaPenyerahan atas objekobjek sengketa kepada Pembeli Lelang sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 200 ayat (10) dan (11) HIR maka dapat disimpulkanperkara a quo masih dalam Proses Lelang atau Lelang belum selesai, sehingga adalahtidak tepat apabila Para Penggugat mengajukan gugatan sebab gugatan hanya dapatdiajukan apabila telah dilaksanakan eksekusi atau barang yang dilelang telahberpindah kepada yang berhak;Menimbang, bahwa selain itu pada pokoknya gugatan Para Penggugatmendalilkan mengenai Perbuatan Melawan
    Hukum dan Pembatalan Lelang atasJaminan Kredit berupa dua bidang tanah in casu objek perkara,berdasarkan dalilgugatan Para Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa demi tertibnya hukumacara gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dijadikan satu denganpembatalan lelang jaminan atas kredit, apabila Para Penggugat Keberatan denganLelang atas Jaminan Kredit seharusnya diajukan dengan Perlawanan bukan dengangugatan apalagi dalam perkara ini telah dilakukan proses Pelelangan sehingga patutsecara
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PT DENPASAR Nomor 133/PDT/2011/PT.DPS
Tanggal 20 Februari 2012 — .; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN 1.FEBY FAUZAN GINANJAR,
71 — 38
  • .; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN1.FEBY FAUZAN GINANJAR,
    ., T.lll. telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;Menghukum T.1., T.ll., dan T.lll. membayar ganti rugi secaratanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.337.383.750, (tiga ratis tiga puluh tujuh juta tiga ratusdelapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) danUSD 23.350,00., ;Menghukum Tergugat I, II dan III membayar bunga secaratanggung renteng sebesar 6 % pertahun dari Rp.337.383.750, (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratusdelapan puluh tiga ribu tujuh ratus
    Satuan KerjaPerangkat Daerah) dalam hal ini Tergugat II / Pembanding IIsebagai Kadispenda Propinsi Bali dan bukan tugas dantanggung jawab Tergugat / Pembanding , dan terhadapEksepsi ini bellum dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama sehingga putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut belum sempurna ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada alenia ke 1 dan alenia ke 2 halaman 61 yangmenyatakan Tergugat / Pembanding I, telah melakukanperbuatan melawan
    hukum, dimana dalamgugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum,namun bila diperhatikan dalil dalil gugatan Penggugatpada halaman 5 angka 8 Penggugat / Terbanding justrutelah mengakui dan mensomasi Tergugat II / Pembanding IIyang berarti hal tersebut merupakan wanprestasi yangdilakukan oleh Tergugat Il / Pembanding Il terhadapPenggugat / Terbanding;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa berkaitan dengan surat bukti berupa P.5. dan P.6.seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasarmenolaknya karena
    hukum, sehingga seharusnya antaragugatan wanprestasi dengan gugatan melawan hukumtidak dapat diajukan secara bersamaan, akan tetapi harusdiajukan secara sendiri sendiri ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, olehkarena masih ada subyek hukum lain selain Tergugat III /Pembanding Ill yang juga harus digugat oleh Penggugat,yaitu Kepala UPL (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugasmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatanpengadaan barang / jasSa, mengingat sesuai Pasal 7aPeraturan
    Gubernur Bali No. 53 Tahun 2009 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab dalam kegiatandan pengadaan barang / jasa ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat III / Pembanding III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernahmelakukan pelaksanaan pelelangan ulang terhadap prosespengadaan blangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol denganpagu anggaran Rp. 7.180.000.000, karena Tergugat Ill /Pembanding III telah mengusulkan calon
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-08-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Tsm
Tanggal 9 Agustus 2011 — SUNORO; NY. DIAN MUTIARA, S.IP; NY. HJ. DANISYAH; EFFI BUDIASIH; OMAY RUSMANA; TUTI KARWATI; HERA HERAWATI; OI; NINUK SAVITRI; YULIS ASTUTI VS PD. BPR BKPD INDIHIANG; DHEVI ROHMAH
78 — 32
  • Oleh karena itu, suatu perbuatantindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum(werderrechtelijk) dalam hukum pidana, tetapi pada keadaantertentu. dapat bersifat melawan hukum (onrechtmatig) dalampengertian hukum perdata ;Menimbang, bahwa apabila seseorang karena perbuatannyatelah menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan caramelanggar suatu ketentuan, undangundang, baik dalam arti formilmaupun dalam arti materiel, berarti ia telah melakukan perbuatanyang bertentangan dengan kewajiban hukumnya
    sehingga ia telahdapat dipersalahkan medakukan perbuatan melawan hukum.
    Dengandemikian, kriteria ini memandang masalah perbuatan melawan hukumdari segi si pelaku ;Ad. 2.
    Hakhak khusus seperti hak penghunian yangdimiliki sSeseorang penyewa ;Kriteria yang kedua ini berbeda dengan kriteria pertama yangmemandang perbuatan melawan hukum tersebut dari segi' pelaku,39sedangkan pada kriteria kedua ini memandang perbuatan melawanhukum tersebut dari segi si korban;Ad. 3. Melanggar kaidah tata susila ;Menimbang, bahwa mengenai hal ini, J.
    Artinya, untukmenyatakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan adalahsuatu perbuat an melawan hukum belum cukup hanya denganmengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar, tetapi jugaharus dibukti kan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterimasebagai norma hukum;Ad. 4.