Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015Bahwa benar saksi Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTk)dalam bidang administrasi kegiatan pengadaan benih ikan, membantubendahara pengeluaran dalam menyiapkan administrasi pencairan uangkegiatan pengadaan benih ikan, membuat laporan realisasi kegiatanpengadaan benih ikanBahwa benar Anggaran untuk pengadaan benih ikan bersumber dari APBDTahun 2015 dengan pagu anggaran Rp. 961.774.500. sebagaimanatermuat dalam Dokumen Pelaksaan Anggatan

Fatmawati, Kepala BidangPerikanan Budidaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananHalaman 56 dari 109 utusan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Provinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15Januari 2015Bahwa benar Pengadaan benih ikan anggarannya berumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana termuat dalamDokumen Pelaksaan Anggatan DPA Nomor : 2.0501200452 tanggal12

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas pada pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Bantuan Peningkatan InfrastrukturDermaga Desa Beangonong Kabupaten Alor Tahun Anggatan 2011, dapatdisimpulkan bahwa : Terdapat realisasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasiawal kontrak, dan pengalihan pekerjaan utama yaitu dariPekerjaan Bronjong Batu berubah ke pekerjaan pasangan batuyang tidak didukung dengan amandemen kontrak (adendum) ; Terdapat kelebihan pembayaran dibandingkan dengan

batasan yang dimaksuddengan unsur memperkaya sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelisakan memberikan pertimbangan apakah dalam perkara ini, Terdakwa telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri, atau memperkaya orang lain ataumemperkaya suatu korporasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsursecara melawan hukum di atas, bahwa pada pelaksanaan pekerjaan KegiatanBantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten AlorTahun Anggatan

,tersebut terhadapkegiatankegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebutsering mendapat keluhan dari Bendahara/Penanggung jawab kegiatandilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah namun Terdakwatetap melakukan pemotongan anggatan tersebut dengan dalih merupakanperintah dari atasan, sehingga Bendahara/ penanggung jawab Penerima danauntuk kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan terpaksa menerima dana yangtelah dipotong tersebut karena harus melaksanakan program dan kegiatan

operasioanal non budgeter danselain itu. dana tersebut sebagai dana saving yang diperoleh melaluipemotongan dana sebesar 5 sampai dengan 10 % ;Menimbang, bahwa terhadap potongan dana Anggaran kegiatan yangadan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan olehTerdakwa terhadap kegiatankegiatan di Dinas Kesehatan tersebut seringmendapat keluhan dari Bendahara/Penanggung jawab kegiatan dilingkunganDinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah namun Terdakwa tetapmelakukan pemotongan dana Anggatan

: Usulan Mutasi dan Roling Jabatan di setiap SKPD PemeriKabupaten Ogan Komering Ulu Timur (fotocopy sesuai aslinya);.Surat dari FRAKSI PARTAI HANURA Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten CKomering Ulu Timur Nomor:010/FPHANURA/170/IX/2015 tertanggal 19 Oktober 2perihal : Usulan Mutasi dan Roling Jabatan di setiap SKPD Pemerintah Kabupaten CKomering Ulu Timur (fotocopy sesuai aslinya );.Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupataen CKomering Ulu Timur untuk tahun Anggatan

di Dinas Pemukiman,Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor 500/64/Hal. 1 15 dari 1 80hal, Ptsn.Pkr.Tipikor No.36/Pid,Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaiberikut :a Mengedalikan kegiatan;b Melaporkan perkembangan kegiatan;c Menyiapkan dolumen anggaran kas atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;d PPTK dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Penggunaanggaran/pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggatan

Melawi, diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/64/Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 yangmempunyai tugas, tanggung jawab serta kewenangan sebagai berikut:a Mengedalikan kegiatan;b Melaporkan perkembangan kegiatan;Hal. 149 dari 1 8O0hal, Ptsn.Pkr.Tipikor No.36/Pid,Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.c Menyiapkan dokumen anggaran kas atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;d PPTK dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Penggunaanggaran/pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggatan

cacatnya, ya dilihat dulu mengenai kecacatannyatersebut ;Bahwa pertemuan dihadiri kurang dari 2/3 dari anggota dinyatakanpertemuan tersebut tidak sah, kalau dihadiri 2/3 dari anggota pertemuantersebut dinyatakan sah ;Bahwa perjanjian dalam perusahaan sama dengan perjanjian yang lainnya;Halaman 41 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN JpaBahwa tata cara pendirian PT (Perseroan Terbatas adalah ada Aktapendirian PT, kemudian ada Pemegang saham, lalu mengadakan RUPSdan kemudian membahas Anggatan

Bukti P15 Laporan Hasil Kegiatan Review Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai(DSP) Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan TanahLongsor Tahun Anggatan 2016 Pada BPBP Kabupaten Minahasa Selatan. Nomor :LR95/PW18/2/2017, Tanggal 30 Maret 2017;Bukti P16. Laporan Hasil Kegiatan Review Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai(DSP) Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan TanahLongsor Tahun Anggaran 2016 Pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan.

di Dinas Pemukiman,Pengembangan Wilayah Dan Pertambangan Kabupaten Melawi Nomor 500/64/Hal. 1 15 dari 1 80hal, Ptsn.Pkr.Tipikor No.36/Pid,Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaiberikut :a Mengedalikan kegiatan;b Melaporkan perkembangan kegiatan;c Menyiapkan dolumen anggaran kas atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;d PPTK dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Penggunaanggaran/pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggatan

Melawi, diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/64/Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 yangmempunyai tugas, tanggung jawab serta kewenangan sebagai berikut:a Mengedalikan kegiatan;b Melaporkan perkembangan kegiatan;Hal. 149 dari 1 8O0hal, Ptsn.Pkr.Tipikor No.36/Pid,Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.c Menyiapkan dokumen anggaran kas atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;d PPTK dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Penggunaanggaran/pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggatan

KuitansiPembelian alatalat untuk kegiatan pada Jurusan Teknik Mesin tersebutkemudian diserahkan Saksi ZUL MARWAN kepada Terdakwa.Bahwa Dana Program BOS SMK Negeri 1 Mempura Tahun Anggatan 2014sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebutditerima oleh Saksi YOLEGAM SIPAYUNG. Kemudian dana tersebutdigunakan untuk kegiatan belanja bahan Praktik dan administrasi PadaJurusan Teknik Bangunan misalnya membeli kertas, pena, alatalatbangunan dan keperluan bahan Praktik.

Dimana Saksi ikut dalam pengawasan pembagian bantuanpertanian kepada kelompok tani tersebut.Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar Saksi ada menerima honor SebagaiKepala Dusun pada Tahun Anggatan 2018 sebesar Rp. 8.00.000,(delapan juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan pada Tahap dan Tahapll, dimana honor per bulannya Saksi terima adalah sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) Dan yang menyerahkannya adalahbendahara desa an.

pengeluaran dan/atau penerimaan uang, maka seorang Bendahara harus turutmenandatanganinya;Berdasarkan Pasal 8 Anggatan Dasar tersebut di atas yang menjadi basislegalitas bagi Yayasan AlMa'ruf, maka Para Tergugat dalam Rekonvensi/ParaPenggugat jelas tidak memiliki hal dan kewenangan untuk menyelenggarakanRapat Bersama tanggal 9 September 2007 karena Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat Tuan Haji Mohammad Fauzi, Bc.M, telahmengundurkan diri dari Yayasan AlMa'ruf pada tanggal 19 Mei 1997 danTergugat Ill

BURHANUDDIN BIN MAIMUN, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikutBahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluarga;36 Bahwa saksi sejak tahun 2001 dimutasikan ke SekretariatDPRD Kota Sabang langsung menjabat sebagai Sekwan DPRDKota Sabang sampai masa pensiun Tahun 2005 ; Bahwa Team BPK RI Banda Aceh ada melakukan pemeriksaandi Sekretariat DPRD Kota Sabang pada bulan Agustus 2005yaitu untuk anggatan tahun 2001 dan 2004 dan Anggarantahun 2005 berjalan ; Bahwa menurut

SUSANTO ;Bahwa yang bertanggungjawab memberikan adalah Terdakwa selaku kepalaDesa Angkatan Lor karena uang tersebut dikirim ke rekening desa anggatan Lordan bukan merupakan Hak Desa;Bahwa benar, pemberitahuan dari Pemda Kab. Pati kepada KecamatanTambakromo berawal melalui Kasi Tata Pemerintahan Kec. Tambakromo lewatHP bahwa isi perintah lesan tersebut tentang pemberian uang tali asih kepadapemerintah Ds.

bulan1,3,6,6,7,10,11,12 Tahun 2002 ;Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 bulan Januari 2002sampai dengan Desember 2002 ;Laporan kunjungan kerja komisi A, B, Cc, D dan E Tahun 2002 ;Daftar penyerahan 1 (satu) stel pakaian seragam anggota DPRD KotaBogor bulan Mei, Agustus dan November 2002 ;Keputusan Walikota Bogor Nomor : 903.05.4516 Tahun 2002 tanggal 2Januari 2002 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan AnggaranPendapatan da Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggatan

selama studytour, sehingga uang study tour yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,saksi tidak tahu penggunaannya ;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa buah Laporan PembukuanKoperasi, 1 buah Buku Koperasi, 1 buah Laporan Keuangan Study banding danTour Wisata Jawa Bali tanggal 15 s/d 21 Maret 2010 SMK Kesehatan Samarindadan buah Buku Bendahara Study Tour Jawa Bali SMK Kesehatan yang saksibuat sebagai bahan laporan saksi selaku pengelolanya ;e Bahwa saksi membenarkan LPJ Bosda tahun anggatan

/PN.JmbBahwa besar pagu anggaran pengadaan 48 unit laptop tersebut disahkandalam Dokumen Pelaksanaan Anggatan Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Dinas Pendidikan propinsi Jambi TA 2012 Nomor1.01.01.17.71.5.2 (belanja langsung) pada kegiatan 1.01.1.01.01.17.71pengadaan Laptop siswa dengan anggaran sebesar Rp.576.000.000.00,(lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);Bahwa dalam pengadaan 48 unit laptop untuk siswa berprestasi SMANTitian Teras Kao Muaro Jambi pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi

/PN.Jmbsewaktu menjalankan tugas/status/pekerjaannya itu, telah dilakukan secaramelawan hukum atau bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terbukti dari persidanganterungkap bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan PropinsiJambi, dalam kaitan pengadaan 48 unit laptop untuk siswa berprestasiSMA Titian Teras tahun Anggatan 2012, adalah dibebani tugas dankewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimanaditetapkan dalam pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo

pekerjaan perawatan salurandrainase tahun 2013 Kabupaten Seruyan sebesar Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah), tetapi realisasi pencairan yang dilakukanadalah sejumlah total Rp.147.000.000, (seratus empat puluh tujuh jutaseratus ribu rupiah), hal ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan karenasebenarnya sistem akan menolak apabila pengajuan pencairananggaran melebihi mata anggaran, namun kami dari DPKAD hanyamelihat per mata anggaran, karena perawatan saluran drainase terebutmasih didalam mata anggatan

pada CV yangterdakwa pimpin;Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya telah adaperjanjian dengan PLN Pamekasan;Bahwa yang hadir dalam proses lelang adalah adalahsaksisendiri, dari rekanan dan terdakwa dari CV.2627Cahaya Marta Perkasa;Bahwa pada saat dilakukan penjelasan pekerjaan tidakdilibatkan orang lain dan tidak melibatkankonsultan;Bahwa dalam penawawan tidak disebutkan kwalitaspekerjaan;Bahwa saksi tidak tahu tentang spesipikasi dan tidakpernah membaca tentang spesikasi;Bahwa didalan Rencana Anggatan

sebagaimana tertuangdalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 bahwa Pimpinan danAnggota DPRD berhak mendapatkan :a)b)c)d)e)f)g)h)i)J)k))Uang Representasi;Uang Paket;Tunjangan Jabatan;Tunjangan Panitia Musyawarah;Tunjangan Komisi;Tunjangan Panitia Anggaran;Tunjangan Badan Kehormatan;Tunjangan Keluarga ;Tunjangan Beras ;Tunjangan Perumahan ;Biaya Operasional Pimpinan ;Tunjangan Komunikasi Intensif.e Bahwa besaran hakhak keuangan diterima oleh Pimpinan dan anggotaDPRD Kabupaten Empat Lawang untuk tahun anggatan

ELLYA SYUKUR sedangkan Berstatus duda atau jandatidak ada, yang menikah tidak mempunyai tanggungan anak TerdakwaII MUAS AKHMAD Bin AKMAD TOYA lupa sedangkan yangmempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) orang anak TerdakwaII MUASAKHMAD Bin AKMAD TOYA juga lupa.e Bahwa besaran hakhak keuangan diterima oleh Pimpinan dan anggotaDPRD Kabupaten Empat Lawang untuk masa tahun anggatan 2012yang diberikan tiap bulannya bersifat statis /tidak berubah sebagaiberikut :a) Uang Representasi :(1) Ketua besarnya sama dengan

440449.2/ 3604.A/ALKESRSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;143. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/3493A/ALKESRSU/VV2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang PelaksanaanPekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan NonMedis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap llTahun Anggran 2004 ;144. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non MedisRumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggatan