Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat:
NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI.
Tergugat:
1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI.
2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
318 — 449
Djayanti Group padahal pelepasan hak pada Tahun 1994diberikan kepada PT. Djayanti Group ;b. Gugatan penggugat haruslah bukan gugatan melawan hukummelainkan gugatan sengketa hak milik karena obyek sengketaadalah milik tergugat ;c. Gugatan pengugat tentang melawan hukum adalah salah alamatkarena obyek sengketa dimaksud adalah fasilitas umum, makaharusnya dasar hukum yang dipakai adalah hukum publik atauhukum pidana ;3.
Djayanti Grouppadahal pelepasan hak pada Tahun 1994 diberikan kepada PT.
Djayanti Group, penggugat merasa tidak adanyaperselisihan hukum dengan perseroan a quo, sehingga tidakmendudukannya sebagai pihak dalam perkara ini.
Mina Seram Lestari (Djayanti Group) untuk keperluan ProyekBudidaya Tambak Udang Pola TIR (Tambak Inti Rakyat), pelepasan manadilakukan di Balai Desa Sawai.
MinaSeram Lestari (Djayanti Group) telah dilakukan pembebasan lahanoleh dua negeri yaitu Negeri Wahai (penggugat) seluas + 5.000 Ha(lima ribu hektar) sedangkan Negeri Sawai (tergugat) seluas 2.000 Ha(dua ribu hektar). Kesepakatan pelepasan mana dilakukan olehperangkat kedua negeri masingmasing baik dari unsurpemerintahan maupun dari unsur saniiri negeri atau LembagaMasayarakat Desa baik penggugat (Wahai) maupun tergugat (Sawai) ;2.