Ditemukan 1302 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PDT/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I, DK VS MUHAMMAD HAFIZHAM, DK
147319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 1989 tentang pernyataanpelepasan hak dan ganti rugi atas tanah Grant Sultan Nomor 1709 Tahun1917;b. Fotokopi Grant Sultan Nomor 1709 Tahun 1917 atas nama TengkuNoerellah;c. Surat Keterangan Hilang Grant Sultan Nomor 1709 Tahun 1917 yangdikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Sektor Kota Medan Baru Nomor Pol.SK/08/11/1990 tanggal 12 Februari 1990;d.
    Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai PT AKR (bagiandari tanah Grant Sultan Nomor 1709);3. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Pelabuhan (bagian dantanah Grant Sultan Nomor 1709);4.
    tertanggal 7Agustus 1967 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh AsistenWedana Ketjamatan Labuhan Deli berdasarkan Grant Sultan 1709 a.n.T. Harun Al Rasjid, yang menjadi dasar hak kepemilikan olehPenggugat Intervensi;c. Grant Sultan 1709 Tahun 1917 a.n. T. Noon seluas + 48 ha;d. Grant Sultan 1709 Tahun 1917 a.n. Bendahara Pangeran Jafar;e. Grant Sultan 1709 Tahun 1917 a.n. T.
    Bukti P2 yaitu Surat Departemen Perhubungan Nomor RH. 47/HK.302/SKJ tanggal 3 Februari 1989 yang menyatakan Grant Sultandimaksud adalah Grant Sultan Nomor 1709 Tahun 1971 di Medantanpa menyebutkan siapa pemilik Grant Sultan tersebut;b. Bukti P8 yang menyebutkan Grant Sultan Nomor 1709 Tahun 1917tanpa menyebutkan siapa pemilik Grant Sultan tersebut;c.
    P21 menyebutkan Grant Sultan Nomor 1709 Kelurahan Belawanbukan menyebutkan Grant Sultan Nomor 1709 Tahun 1917 atas namaTengku Haroen Al Rasyid;g. Petitum gugatan Penggugat pada halaman 18 huruf b, dan;h.
Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1318 K/Pid/2019
Tanggal 5 Desember 2019 — AFRIZON, S.H., M.H.
22899 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TimSatgas Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll MedanBinjai, Perihal: Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Grant Sultan No. 254dan 257 (di Tanjung Mulia Hilir Kec.
    TimSatgas Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll MedanBinjai, perihal: Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Grant Sultan No. 254dan 257 (di Tanjung Mulia Hilir Kec.
    TengkuAzan Khan, M.Sc., mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Medan, hal: Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasiatas Grant Sultan Nomor 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sebagaimanapernah dilakukan oleh Drs. Tengku Azan Khan, M.Sc.;b.
    ., perihal:Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan Nomor254, 255, 256, 257, 258 dan 259 yang isinya: Sehubungan dengan suratsaudara tanggal April 2016, perihal tersebut di atas, bersama inidisampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjutikarena saudara tidak melampirkan fotocopy Grant Sultan tersebut di atas,untuk dapat dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor PertanahanKota Medan, namun kemudian Terdakwa telah memanfaatkan nomor dantanggal surat meliputi
    Tengku Azlan Khan,M.Sc., mengajukan gugatan perdata ganti rugi pembangunan Jalan TollMedan Binjai yang tentunya akan menimbulkan kerugian kepadaNegara Republik Indonesia, karena Negara akan membayarkan ganti rugiatas tanah tersebut kepada pengguna Grant Sultan Nomor 254, 255, 256,257, 258 dan 259, padahal tanah Grant Sultan tersebut belum dapatdipastikan keabsahannya; Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
Putus : 14-07-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.TBT
Tanggal 14 Juli 2014 — Normal Zainal Abidin Albantani; lawan Ahmad Kasim Nasution
9140
  • Grant Sultan No. 589 an. Alang Parampuan;b. Surat Perjanjian Ganti Rugi No. 45 / Tahun 1979 tertanggal 11 Juli 1976, yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebing Tinggi (an. Drs. Manasa Hutabarat);c. Surat Perjanjian Ganti Rugi No. 46 / Tahun 1979, tertanggal 11 Juli 1976, yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebing Tinggi (an. Drs. Manasa Hutabarat); d.
    Lobe Jambul;Sebelah Selatan berbatas dengan : Sei Sibaru;Sebeiah Barat berbatas dengan : Alang;10.Bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Kuasa tertanggal 01 April1982 adalah tanah yang alas haknya yaitu Grant Sultan No. 590 sepertiyang tersebut diatas. Sedangkan Penggugat ketahui bahwa tanahdengan alas hak Grant Sultan No. 590 an.
    baik di Persidangan maupundiluar persidangan, akan tetapi Tergugat hanya memiliki Surat Kuasatertanggal 1 April 1982 yang gunanya untuk pengurusan perkara atastanah dengan Nomor Grant Sultan No. 590 dan Putusan Pengadilandalam perkara perdata yang lalu terkait atas Tanah Grant Sultan No. 590an.
    sepengetahuan saksi Penggugat ada membeli tanah objeksengketa dari Silvanuslu dan Mandarsono yang sebelumnya dijual olehKocik ahli waris dari Alang Parampuan;Bahwa disebelah tanah terpekara telah terbit sertifikat yang dahulunyaadalah Grant Sultan 832 an Ngadinem dan Grant Sultan No 198 anToelim;Bahwa tanah Grant Sultan No 590 an Lebai Jambul telah dijual kepadaseorang yang bernama Tobing PU;Bahwa ahli waris Alang Parampuan adalah Kocik sedangkan ahli warisdari Lebai Jambul adalah Bahrum Saragih;
    tersebut, Penggugat dibebanikewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;Menimbang, bahwa selama proses persidangan terjadi perbedaanpendapat mengenai Grant Sultan yang mana yang merupakan dasar dari tanahyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini apakah Grant Sultan Nomor589 atas nama Alang Parampuan atau Grant Sultan Nomor 590 atas namaLebai Jambul;Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis hakim pertimbangkanmengenai Grant Sultan yang mana yang menjadi dasar atas tanah yangmenjadi
    bukti P XIldiperoleh fakta bahwa Grant Sultan Nomor 589 atas nama Alang Parampuandengan batasbatas :e sebelah barat berbatas dengan Sungai Sibaraw;e sebelah timur berbatas dengan Pasar & Bandar Panjang;e sebelah selatan berbatas dengan Grant Sultan No 590 atas nama LebaiJambul;e sebelah utara berbatas dengan Grant Sultan Nomor 832 atas namaLebai Aminan yang dalam perkembangannya telah dialinkan kepadaNgadinem dan telah dikonversi menjadi Hak Milik No 174 / brohol dantelah terjadi perubahan adta
Upload : 18-09-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 184/PDT/2014/PT-MDN
DRS. BUDI F. BUNA X WAN RIFAI
2513
  • Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kantor Pertanahan BPNKota Medan, Grant Sultan 106/Tanjung Mulia tidak terdaftar di GrantSultan yang registrasinya disimpan oleh Kantor Pertanahan KotaMedan.Hal. 4 dari 18 Hal. Put.
    No.184/PDT/2014/PTMDN.Bukti(P2) = :SKPT Grant Sultan No.106/Tanjung Mulia yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan.Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentangUUPA khususnya yang mengatur tentang ketentuan Konversi makatanah tanahyang pernah diperoleh dengan Grant Sultan Deli registernya wajibdiserahkan atau disimpan di Kantor Pertanahan setempat.Bahwa dalam Register Grant Sultan yang disimpan oleh KantorPertanahan BPN Kota Medan dengan tegas disebutkan bahwa GrantSultan
    Bahwa Grant Sultan No.106/1898 tanggal 31 Oktober 1898 yangdijadikan alas hak oleh Terlawan terindikasi surat tersebut palsu atasindikasiindikasi sebagai berikut :1.
    Terdapat tulisan yang berbeda dibeberapa tempat seolaholahGrant Sultan No.106/1898 tersebut berbentuk formulir isianbukan pernyataan dan/atau ketetapan Sultan, hal ini dapatdillhat pada batasbatas tanah, nama desa, nama yangdiberikan hak dan tanggal pembuatan Grant Sultan terlihatsecara kasat mata ditulis kemudian dan berbeda dengantulisan lainnya.2. Terdapat inkonsistensi tulisan dalam Grant Sultan tersebut adaangka Arab asli : ....
    Bahwa pada Grant Sultan No.106/1898 terdapat kalimat ...disisakan ...enam depa dari jalan ..., jadi pada masa tersebutukuran panjang yang digunakan oleh Kesultanan Deli adalahdepa, tetapi dalam Grant Sultan No.106/1898 batasbatastanah menggunakan ukuran meter padahal ukuran meter barudigunakan di Indonesia sesudah kemerdekaan.Bahwa berdasarkan pada faktorfaktor tersebut di atas beralasanapabila Grant Sultan No.106/1898 tanggal 31 Oktober 1898dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapatdijadikan
Register : 29-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 522/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Hj. SITI RAMLAH Binti Abu Tahir Diwakili Oleh : HJ. SUHARTI, SH
Pembanding/Tergugat II : ADLAN Diwakili Oleh : HJ. SUHARTI, SH
Terbanding/Penggugat I : JATIHAD
Terbanding/Penggugat II : NUR AINUN
Terbanding/Penggugat III : M. SALIM
Terbanding/Turut Tergugat I : LURAH KELURAHAN LUBUK PAKAM I.II, KECAMATAN LUBUK PAKAM, KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat III : EDY SAKTI SEMBIRING, SH
10570
  • Terdapat 3 (tiga)jenis Grant yang berlaku di Sumatera bagian timur, yaitu :1. Grant Controleur (Grant C), yaitu grant yang diberikan Sultankepada bangsa asing, yang mana hak ini dapat dikonversi menjadihak Pakai;2. Grant Deli Maatschappij (Grant D), yaitu grant yang diberikanSultan kepada bangsa asing, yang mana terhadap konversi grant ini tidakterdapat ketentuan yang mengaturnya, namun menurut Prof.
    BoediHarsono dapat dikonversi menjadi Hak Pakai karena difatnya samadengan Grant Controleur (Grant C);3. Grant Sultan, yaitu grant yang diberikan Sultan kepada kaulanya,yang mana merupakan perwujudan tentang penetuan hakhak pribumiatas tanah. Hak ini dapat dikonversikan menjadi Hak Milik, Hak GunaUsaha ataupun Hak Guna Bangunan, sesuai dengan subjek hak danperuntukannya.e Bahwa dilihat dari penjelasan Prof.
    Bahwa, menurut Badan Pertanahan Nasional Sertifikat Grant Sultanbukan Alas Hak Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan Kantor BPN Wilayah Sumut menegaskan bahwaSeritifikat Tanah Grant Sultan bukan Alas Hak (medanbisnisdaily.com).Namun, untuk mengkonversi tanah Grant Sultan tersebut perludilakukan pertimbangan dan penilaian.
    Bahwa, Para Penggugat mengakui dan menerangkan GrantControleur (Grant C) berlaku di Sumatera bagian Timur, mengutip pendapatdari Prof. Boedi Harsono (Surat Gugatan halaman 4 point 1 dari bawah),oleh sebab itu Grant Controleur Van Serdang No. Persil 153/R.176 (TandaBukti Hak), an OK. Abu Tahir Bin O.K. Ngah Hasan adalah diakulkebenarannya.Walaupun Grant Controleur Van Serdang No. Persil 153/R.176 (TandaBukti Hak), an OK Abu Tahir Bin O.K.
    Ngah Hasan dapat dikonversi menjadiHak Pakai namun sampai saat ini Grant Van Serdang tersebut belumdikonversi.Oleh karena Para Penggugat mengakui Grant Controleur (Grant C)berlaku di Sumatera bagian Timur, berarti secara hukum Grant ControleurVan Serdang No. Persil 153/R.176 (Tanda Bukti Hak), an OK. Abu Tahir BinO.K. Ngah Hasan masih berlaku dan sah sebagai bukti hak atas tanah,walaupun belum dikonversi menjadi Hak Pakai.13. Bahwa, adapun alasan Grant Controleur Van Serdang No.
Register : 22-05-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 298/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR JEHAN
2.TENGKU MUHAMMAD YUDHA
3.TENGKU NURLIANI
4.TENGKU NURLIANA
5.TENGKU IRWANI
6.TENGKU NURAINI
7.TENGKU NURHAYATI
Tergugat:
1.SUWANDI, HARDIE dan RACHMAT LOEMANTO
2.STEVEN dan DARMAWATY
3.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai
4.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai
103223
  • Dan fakta hukumnya tanah yangdimaksud dengan Grant Sultan No.10 sebagai tanda bukti hak/pemilikan Muhammad Badjuri tanahnya bersebelahan/ berdekatan dannomor Grantnya berurutan satu sama lain, seperti Grant Sultan No.9sekarang menjadi milik PT.Gudang Garam, Grant Sultan No.8 atasnama Tengku Zubir yang sekarang ditingkatkan status haknya menjadiSHM No.78/ Tanjung Mulia terdaftar atas nama Tergugat , Grant SultanNo.7 atas nama Muhammad Turki, dan Grant Sultan No.6 sekarangatas nama Kantor Pajak Bumi
    Grant Sultan No. 8 tanggal 8 Desember 1898. Suratsurat yang berhubungan dengan perolehan Tergugat atas sebahagian maupun seluruh tanah yang dimaksuddalam Grant Sultan No.258. Grant Sultan No.415 tanggal 25 Februari 1939 a/n TengkuMaimunah sebagai pecahan dari Grant Sultan No.258tanggal 16 Mei 1917.
    Grant Deli Maatschappy, diberikan oleh SultanAzmi Perkasa kepada perusahaan tembakau besar dengan memberikanpartai yang luas, namanya dikatakan disitu tanah yang diberikan kepadaperusahaan tembakau itu namanya Grant D, Grant D itu setelah kembalidikuasai Deli Maatschappy itu dibagibagi dipetakpetak namanyamenjadi Sub Grant dan itu namanya Grant D dan itu didaftar di kantorResiden ;Bahwa Grant Sultan yang tidak didaftarkan sampai hari ini, jika Grant ituada pada seseorang dan tidak menguasai tanahnya
    Namun faktanya Grant Sultan No. 258 tidak ada bersebelahandengan tanah objek perkara dan Grant Sultan nomor 258 tidak adabersebelahan dengan Grant Sultan nomor 10 sebagai tanda bukti hakMuhammad Badjuri, berurutan satu sama lain seperti Grant Sultan nomor7 atas nama Muhammad Turki, Grant Sultan nomor 8 atas nama TengkuZubir yang sekarang ditingkatkan status haknya jadi SHM No. 78/ TanjungMulia atas nama Tergugat I, Grant Sultan nomor 6 sekarang Kantor PajakBumi dan Bangunan dan Grant Sultan nomor
Register : 14-08-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 507/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
HASAN MULYADI SYAHPUTRA, B.Sc
Tergugat:
Wali Kota Medan
5122
  • DALIKberdasarkan Grant Sulthan Nomor : 347 tanggal 11 Agustus 1921.3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 1923 T. MHD. DALIKmengalihkan kepada DATUK HASAN atau disebut juga DT. HASANsebagaimana termaktub dalam Grant Sulthan Nomor: 347 yangditerjemahkan dan dijelaskan oleh H. TAHIR yaitu berupa SURATKETERANGAN HAK KEBUN SRI PADUKA TUANKU SULTAN DELI.4.
    Bahwa dengan beralihnya tanah Grant Sulthan No. 347 tersebut dari DT.HASAR kepada Penggugat (HASAN MULYADI SYAHPUTRA B.Sc.)berdasarkan SURAT PENGALIHAN HAK tertanggal 17 Juli 1986tersebut, maka tanah Grant Sulthan No. 347 yang terletak di PropinsiSumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan Area Kelurahan SeiRengan II (dahulu Kampung Sei Rengas) atau sekarang dikenal denganJalan Timah dan/atau Pasar Timah.
    Bahwa Grant Sultan merupakan perijinan hak yang diberikan kepadahamba sahaya rajaraja pribumi terkait dengan hakhak pribumi ataspertanahan, sedangkan Grant memberikan arti peruntukan terhadapperijinan hak tanah bagi pembangunan rumah, daras utama hak atastanah tersebut adalah tanah itu milik selurunh suku hal mana padapelaksanaannya sebuah desa, dengan demikian Grant Sultan adalah hakmilik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh Sultan kepada parakaula swapraja.
    Bahwa sesuai dengan Undangundang No. 5 Tahun 1960 di atas, secarategas menyatakan bahwa tanah hak yang diuraikan dalam Grant Sultanadalah tanah hak milik , maka dengan demikian tanah nyang dimaksuddalam Grant Sulthan No. 347 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus1921 tersebut adalah tanah hak milik dan dapat dijadikan objek jualbeli/Pengalihan Hak antara DT.
    Menyatakan Grant Sulthan No. 347 tanggal 11 Agustus 1921, yangdikeluarkan oleh SRI PADUKA TUANKU SULTHAN MAKMUN ALRASYID PERKASA ALAMSYAH, sah dan berkekuatan hukum;3. Menyatakan SURAT PENGALIHAN HAK Grant No. 347 dari DT. HASANkepada HASAN MULYADI SYAHPUTRA B.Sc. (Penggugat) yangdisahkan oleh SULTHAN DELI AZMI PERKASA ALAM ALHAJ tanggal 17Juli 1986 sah dan berkekuatan hukum;4.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — S U G I O N O VS PT. TAMAN MALIBU INDAH, DKK
82915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan maksud lain dikatakan, siapakah pemilikatau yang lebih berhak atas Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935, tentunyaPermohon Kasasi/Perbanding/Pergugat yang tidak terbantahkan kebenaran dankeaslian Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 ketika pemeriksaan di PersidanganHalaman 28 dari 64 hal.Put.
    Fotocopy Akta Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935, (P3);4. Fotocopy terjemahan Akta Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 oleh ZenMuhammad AlHaj, (P3a);Fotocopy Peta Akta Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 sesuai koodinatdan Topografi, (P3b);Halaman 35 dari 64 hal.Put. Nomor 438 K/Pdt/2016(Bukti ini menjelaskan letas dan batasbatas Grant Sultan No. 1 Tahun1935);6. Focotopy Penetapan (Fatwa) Waris Nomor 013 Tahun 1990, (P4):7. Fotocopy Surat Keterangan dari Sultan Deli tertangal 18 Desember 1989,(P5);8.
    dipunya orang atas tanah denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, Grant Sultan terjemahan bahasaInggris yaitu keterangan dan selanjutnya Grant Sultan merupakan hak milikprivat yang dapat disamakan dengan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 20UUPA:Bahwa jika pun Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 tidak bernomor dantanggal penerbitan sekalian dengan batasbatasnya, bukan berarti Grant SultanNomor 1 Tahun 1935 adalah tidak sah ataupun dapat disebut Palsu, sebab tidaksahnya suatu akta bukan berarti
    Nomor 438 K/Pdt/2016Ahli Syamsul Anwar dapat menyingkirkan pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan bahwa Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 adalah palsu ;Bahwa pertimbangan Judex Facti juga terasa dangkal, ketika SyamsulAnwar menyatakan bahwa grant sultan yang tidak bernomor maupun tidakmempunyai batasbatasnya adalah tidak sah, bukan berarti Grant Sultan yangdimaksud adalah Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 dan Saksi Ahli SyamsulAnwar juga tidak mempunyai kapasitas atau wewenang tertentu untukmenyatakan
    Cheer sesuai dengansejarah pertanahan bandaha Polonia Estate dan di atas Grant Poloniatidak mungkin terbit Grant Sultan dan Grant Sultan umunmnya diberikanHalaman 46 dari 64 hal.Put.
Register : 18-06-2012 — Putus : 05-11-2012 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 277/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 5 Nopember 2012 — Drs. BUDI FIANTO BUNA, diwakili oleh kuasanya : Drs. MUCHTAR LUTHFI, SH, MH dan SETIA DHARMA, SH, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Penggugat ; L A W A N : 1. KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA MEDAN, , selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat I ; 2. HADI PANGARIA / HADI PANGARIA TJOA, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat II ; 3. PEIN ROZALIE LIE, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat III ; 4. FADAUS HUSIN alias Drs. ELWIN OSMAN, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat IV ; 5. M. RIVAI MS, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat V ; 6. KHAIFIUDDIN ASWAR, Ir, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Tergugat VI ;
6319
  • Mdn dengan menggunakan surat atau alas hak Grant Sultan Nomor : 106tanggal 31 Oktober 1898 ;Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat V dan Tergugat VI dengan beralas hakpada Grant Sultan Nomor : 106 tanggal 31 Oktober tahun 1898 telah menimbulkangangguan bagi Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor : 294 / Tanjung Mulia tanggal 25 Februari 1977 yang dimiliki oleh Penggugat ;Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 5 dari 52 Halaman12 Bahwa Grant Sultan Nomor : 106
    mengenal alat ukursatuan meter (m) ;Bahwa pada tahun 1898 satuan ukuran yang digunakan adalah Depa, sesuaisedengan salah satu bunyi pada Grant Sultan : ....
    (lttp://www.sagangonline.com) ;Bahwa dalam Grant Sultan tercantum Kota Maimum.
    Sultan sebagai alas hak sama sekali tidakberdasar ;Bahwa bukti Grant Sultan menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian ketika adapembuktian lain yang lebih otentik dan dilakukan berdasarkan undang undang yangberlaku di Indonesia.
    Selain itu Grant Sultan adalah bukti pemberian hak untukmengelola kebun dari Sultan sepanjang kebun tersebut tidak ditinggalkan selama 6(enam) bulan atau 1 (satu) tahun dan tetap dikelola dengan menyetorkan presentasihasil kebun ke Sultan ;Bahwa oleh karena itu beralasan apabila Grant Sultan tersebut dinyatakan tidakmempunyai kekuatan sebagai surat yang menimbulkan hak dan tidak dapat didaftarkandan diterbitkan bukti hak oleh Tergugat I ;Bahwa dengan menggunakan Grant Sultan yang diduga palsu untuk
Putus : 19-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — Drs. BUDI FIANTO BUNA vs KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA MEDAN, dkk
4522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tercantum dalam Grant Sultanadalah luas tanah 10.516 m2 sama persis dengan yang tercantum dalamSertifikat Hak Milik Nomor: 294/Tanjung Mulia, hal ini tidak mungkin dansulit diterima akal sehat mengingat pada tahun 1898 di Indonesia belummengenal alat ukur satuan meter (m);13.8.Bahwa pada tahun 1898 satuan ukuran yang digunakan adalah Depa,sesuai dengan salah satu bunyi pada Grant Sultan: ....
    (http:/Awww.sagangonline.com);13.9.Bahwa dalam Grant Sultan tercantum Kota Maimum.
    alas hak sama sekali tidak berdasar;15.Bahwa bukti Grant Sultan menjadi tidak memiliki kKekuatan pembuktianketika ada pembuktian lain yang lebih otentik dan dilakukan berdasarkanundang undang yang berlaku di Indonesia.
    Selain itu Grant Sultanadalah bukti pemberian hak untuk mengelola kebun dari Sultansepanjang kebun tersebut tidak ditinggalkan selama 6 (enam) bulan atau1 (satu) tahun dan tetap dikelola dengan menyetorkan presentasi hasilkebun ke Sultan;16.Bahwa oleh karena itu beralasan apabila Grant Sultan tersebutdinyatakan tidak mempunyai kekuatan sebagai surat yang menimbulkanhak dan tidak dapat didaftarkan dan diterbitkan bukti hak oleh Tergugat ;17.Bahwa dengan menggunakan Grant Sultan yang diduga palsu untukmengajukan
    Bahwa dalam Petitum Gugatan angka V dimohonkan agar Grant SultanNomor 106 tanggal 31 Oktober 1898 dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum sebagai alas hak atas tanah;Bahwa tuntutan dalam angka V Petitum tersebut sangat beralasan apabiladikabulkan dan untuk memperkuat tuntutan Pemohon Kasasi tersebutbersama ini dilampirkan SKPT Grant Sultan tanggal 13 Juli 2012 yangditerbirkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Medan yang menerangkanbahwa Grant Sultan Nomor 106/Tanjung Mulia tidak terdaftar pada RegisterGrant
Register : 09-11-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2016
Tanggal 5 Januari 2017 — JIMMY, DK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. KASIM;
10538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (seratus delapan puluh enam meter persegi), yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, yangberdasarkan sejarah maupun asal usulnya semula berasal dari Hak PakaiNomor 603/Kesawan, sedang Hak Pakai Nomor 603/Kesawan semulaberasal dari Hak Pakai Nomor 258/Kesawan, dan Hak Pakai Nomor258/Kesawan semula berasal dari Grant D (Grant Deli Matschappi/)Nomor 24.
    Dengan demikian di atas tanah objek gugatan tidak dikenaladanya Grant C ataupun Grant C tidak diterbitkan di sekitar tanah objekgugatan; Bahwa sedang Para Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkanberhak terhadap tanah Grant C Nomor 372 bertanggal 16 Maret 1940a.n.
    Putusan Nomor 534 K/TUN/2016Nomor 258/Kesawan semula berasal dari Grant D (Grant DeliMatschappi/) Nomor 24;Bahwa dengan demikian baik letak, ukuran maupun luas tanah Grant CNomor 372 tidak sama maupun tanahya tidak berhimpitan dengan tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1961/Kesawan bertanggal 31 Maret 1997a.n. KASIM.
    Nomor8/1955 tanggal 14 Juli 1955, berarti Tanah Grant C Nomor 372 tersebutHalaman 20 dari 29 halaman.
    tanah Grant C Nomor 372 atas nama Wan Roekiah IbuKandung Tengku Ilham Harif dimana Para Pemohon Kasasi telahmembeli dengan ganti rugi dari Tengku Ilham Harif tanah Grant CNomor 372 tersebut yang dikenal dengan Jalan Jend.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/PID/2016
Tanggal 27 April 2016 — SUGIONO
158127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena kedudukan seorang Wazir jelas diakui keberadaannya dalam Hukum Islam, maka dari itu terbitnya Grant Sultan Deli No. 1sangat jelas landasannya dalam kedudukan sistem hukum nasional;. Bahwa kedudukan Grant Sultan dalam sistematika hukum nasionaladalah diakui keberadaannya.
    Hingga di tahun 1935, SultanTengku Otteman menerbitkan Grant Sultan Nomor 1. Menurut Prof. Dr.Boedi Harsono, guru besar hukum Universitas Indonesia, Kesultanan Delimemiliki sejumlah hak yang bisa diberikan, hak konsesi, Grant Controle,dan Grant Sultan. Hak konsesi ini kali pertama diberikan kepada DeliMaatschappij di tahun 1863. Kala itulah pengusaha Belanda, JacobusNienhuijs, P.W.
    Besarnya 4 Dinar setahun per kepala.Nah, Grant Controle diberikan dengan akte dan didaftarkan di kantorPengadilan. Sementara Grant Sultan diberikan kepada Kawula Swapraja.Di era itu, hukum yang hidup ada dua jenis, hukum barat dan hukumIslam. Wilayah Kesultanan, termasuk Deli, berlaku hukum Islam.Lalu Grant Sultan Nomor 1 tahun 1935 yang diterbitkan Sultan TengkuOtteman itu terletak di wilayah Kampung Baru. Kini dikenal denganKelurahan Sukadamai, Polonia, Medan.
    Jadi, kesahihan tanah Grant Sultanitu masih kuat sekali. Karena status Grant Sultan bersifat dimiliki secarapribadi. Bukan konsesi. Dalam UU Agraria, keberadaan masyarakathukum adat masih diakui penuh. Prof. Mariam Darus mengutarakan lagi,setelah berlaku UU Pokok Agraria, Grant Sultan dikonversi menjadi hakmilik pribadi. Bukan hak milik adat.Nah, kini tanah yang dimaksud Grant Sultan no 1 tahun 1935 itu dikuasaioleh masyarakat yang berdiam di komplek perumahan Taman MalibuIndah.
    Dilihat dari perbatasan antara tanah yang dikembalikan oleh KebonMariendal dan tanah Grant Sultan No. 1, maka dapat diambilkesimpulan bahwa tanah yang dikembalikan oleh Kebon Mariendaltumpang tindih 100% dengan tanah Grant Sultan No. 1 (tanahtersebut berada dalam areal tanah Grant Sultan No. 1);d.
Putus : 28-08-2008 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439K/PID/2008
Tanggal 28 Agustus 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk ; IDRIS K. GINTULANGI, S.Pd.
4316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .1.200.000, yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2semester yang berarti jumlah pemotongan yang dilakukan oleh terdakwasejumlah Rp.2.400.000,;Bahwa SMP Negeri 02 Desa Lobu juga telah mendapatkan dana SchoolGrant tahun 2005/2006 sebesar Rp.30.000.000, akan tetapi terdakwasebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Desa Lobu Kec Pagimana KabBanggai telah membuat laporan pertanggungjawaban dana School Grantsecara fiktif dengan memalsukan tanda tangan dan buktibukti pengeluarandan mengelola sendiri dana School Grant
    tanpa melibatkan bendaharawanSchool Grant sehingga dana School Grant yang riell dipergunakan adalahRp.8.100.000, sedangkan dana selebihnya dipergunakan oleh terdakwasebesar Rp.21.900.000, dan juga SMP Negeri 02 Desa Lobu mendapatkandana School Grant tahun 2006/2007 Rp.50.000.000, dari dana tersebuttelah diambil oleh terdakwa di Bank Mandiri Palu sebesar Rp.30.000.000,tanpa sepengetahuan bendahara dan komite sekolah dana tersebut telahdipergunakan oleh terdakwa sendiri yang mana hal tersebut tidak
    TA 2005/2006 yangdibuat sendiri oleh terdakwa tanpa diketahui oleh bendahara dan parapelaksanaan kegiatan/program meskipun ada tanda tangan merekatetapi mereka hanya sekedar membubuhkan tanda tangannya untukmematuhi sebagai bawahan, terhadap hal ini majelis hakim menilaibahwa kegiatan tersebut sebagaimana yang terteradipertanggungjawabkan penggunaan dana School Grant TA 2005/2006dan telah dilakukan pemeriksaan oleh bawasda Kab Banggai telahHal. 8 dari 8 hal.
    Gintulangi, S.Pd mungkin lupa bahwa di dalam hukumAcara Pidana adalah mencari kebenaran Materiil, dengan demikianMajelis Hakim telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum danapabila Majelis Hakim tidak salah di dalam menafsirkan dan menerapkanhukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah danmeyakinkan;Terhadap dana School Grant TA 2006/2007 sebesar Rp.50.000.000,yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak Rp.30.000.000.
Register : 09-10-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11872
  • Bahwa selanjutnya bahagian yang disebut dalam Grant Sultan Nomor 09tahun 1920 yang tercatat dan terdaftar atas nama Datuk Putih Bin Megat)telah beralih haknya kepada Penggugat (vide Akte Pelepasan Hak atasTanah dengan Ganti Rugi Nomor : 02 tertanggal 03 Pebruari 2015),Halaman 8 dari 103 hal.Put. No.126/G/2017/PTUNMDNDengan demikian secara hukum PENGGUGAT merupakan pemilik yangsyah;6. Bahwa berdasarkan Grant Sultan Nomor 09 tahun 1920 atas nama DatukPutih Bin Megat Jo.
    Bahwa selanjutnya bahagian yang disebut dalam Grant Sultan Nomor 09tahun 1920 yang tercatat dan terdaftar atas nama Datuk Putih Bin Megat)telah beralih haknya kepada Penggugat (vide Akte Pelepasan Hak atasTanah dengan Ganti Rugi Nomor : 02 tertanggal 03 Pebruari 2015),Dengan demikian secara hukum PENGGUGAT merupakan pemilik yangsyah;3. Bahwa berdasarkan Grant Sultan Nomor 09 tahun 1920 atas nama DatukPutih Bin Megat Jo.
    Sedangkan daerah Singaraja adalah meliputidaerah Sumatera Timur yang terdiri dari Kerajaankerajaan melayu;Bahwa Grant Sultan merupakan perijinan hak yang diberikan kepadahamba sahaya rajaraja pribumi terkait dengan hakhak pribumi ataspertanahan, sedangkan Grant memberikan arti peruntukan terhadapperijinan hak tanah bagi pembangunan rumah, dasar utama hak atastanah tersebut adalah tanah itu milik seluruh suku hal mana padapelaksanaannya penduduk sebuah desa, dengan demikian Grant Sultanadalah hak
    FotocopySurat Grant Sultan No. 09 (Grant yaitu Menentukan Hak Kebun)Tahun 1920, yang tercatat atas nama Datuk Putih Bin Megat,(Bukti P1);Terjemahan dari Grant Sultan No. 09 (Grant menentukan HakKebun) Tahun 1920 yang telah dialin aksarakan olej Majelis UlamaIndonesia (MUI) Kota Medan Bidang Fatwa pada tanggal 27November 2014, (Bukti P2);Surat Keterangan Nomor : 145/557/2014 tertanggal 24 Juni 2014yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, (Bukti P3);Surat Akta Penglepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti RugiNomor
    pernah dilakukan konversi ataupencatatan konversi hak atas tanah terhadap grant Sultan No. 09 Tahun 1920yang menjadi dasar atau alas hak klaim kepemilikan Penggugat atas tanahtanah objek sengketa, berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, jugadiketahui bahwa Panggugat tidak dapat menunjukkan secara terang dan jelasHalaman 98 dari 103 hal.Put.No.126/G/201 7/PTUNMDNletak ataupun batasbatas bidang tanah dari Grant Sultan No. 09 Tahun 1920,terlebih lagi dalam surat Grant Sultan tersebut mencantumkan
Putus : 15-01-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/Pdt/2012
Tanggal 15 Januari 2013 — AJA MAHFUZAH,dkk vs YOHANES SUPRATMAN
4933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan peritakan yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat III yang melatarbelakangi penyerahan surat Asli Grant Sultan No.50 tertanggal 16 Maret 1905 yangmenyangkut tanah terperkara, adalah tidak sah dan batal demi hukum;8.
    Dengan demikian peralihan hak atas sebagiantanah Grant Sultan No. 50 tertanggal 16 Maret 1905 atas nama Datuk Apok Bin DatukAlang Sunggal yang dilakukan Ir.
    Datuk Syariful Azas Haberham kepada Suheri dan Kriston, adalah tidak sahmenurut hukum ;Bahwa oleh karena peralihan hak atas sebagian dari tanah Grant Sultan No. 50 tertanggal16 Maret 1905 yang dilakukan Ir.
    Dengan demikian peralihan hak atas sebagiantanah Grant Sultan No. 50 tertanggal 16 Maret 1905 atas nama Datuk Apok Bin DatukAlong Sunggal yang dilakukan Ir.
    Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 adalah hak milik yang sama denganhak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndangPokok Agraria No. 5 Tahun 1960, maka apabila tanah yang termaktub dalam Grant SultanNo. 50 tertanggal 16 Maret 1905 atas nama Datuk Apok Bin Datuk Alang Sunggaltersebut didaftarkan atau disertifikatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat yang diterbitkan atas tanah Grant SultanNo. 50 tertanggal 16 Maret
Putus : 14-06-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Juni 2011 — ALFRITS DANIEL ANGKOUW, S.Pd.; DENNY MUDENG, S.Pd., MT. ;
3523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • School Grant Rp. 7.890.000, 2. Sekolah Standar Nasional Rp. 37.369. 883, 3; Revitalisasi Peralatan Rp. 116.989.9838,TOTAL Rp. 162.249.866, Sehingga total kerugian negara secara keseluruhan sebesar Rp. 162.249.866.
    *Hasil pengadaan program School Grant tahun 2006 :Hal. 26 dari 43 hal. Put.
    No. 622 K/Pid.Sus/201 1SMK penerima dana program School Grant.
    Buku laporan pelaksanaan school Grant di SMK NegeriHal. 32 dari 43 hal. Put. No. 622 K/Pid.Sus/201 12 Bitung tahun 2006.e Buku laporan pelaksanaan program revitalisasiperalatan SMK Negeri 2 Bitung tahun 2007.e Buku Proposal SMK Negeri 2 Bitung sebagai SekolahStandar Nasional tahun 2006. Buku Proposal permohonan Bantuan revitalisasiperalatan SMK Negeri 2 Bitung tahun 2006.3. Buku Proposal School Grant tahun 2006 SMK Negeri 2Bitung yang telah dilegalisir.
    Buku laporan pertanggungjawaban program sekolah standarnasional SMK Negeri 2 Bitung tahun 2006 yang telahdilegalisir Surat Keputusan Kadis Diknas Propinsi Sulawesi UtaraNo.050/KEP/Diknas04/1131/2006 tanggai 4 Agustus 2006tentang SMK penerima dana program school grant. Surat Keputusan Kadis Diknas Propinsi Sulawesi Utara No.050/KEP/Diknas04/1653/2006 tanggai 9 Oktober 2006tantang SMK penerima dana program sekolah standarnasional.Hasil pengadaan program school Grant tahun 2006 :a. 3.
Putus : 18-08-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PT PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 18 Agustus 2015 — MUH. ARASY vs JAKSA
5634
  • (Juklak ) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yangditerbitkan oleh Ditjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah :Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen KelembagaanAgama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan AgamaIslam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah PenerimaBantuan Langsung/ Block Grant;Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masingmasing Kepala Madrasah penerima dana tersebut denganpengetahuan Komite Sekolah;Untuk Pengadaan Bukubuku Pelajaran dan Perpustakaan
    Thayeb, M.Pd.i meminjam rekening Pusat Pengembangan Madrasah (PPM ) yangada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Palu Nomor : 151. 0004472731kepada saksi RUSDIN, Bendahara PPM, untuk menerima transfer danaBlock Grant berupa Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan darisaksi Hilmy Muhammadiyah, Kasubdit Bantuan dan Bea Siswa padaDirektorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemenagama R.. sebesar Rp.2.700.000.000, ( dua milyar tujuh ratus jutarupiah ).
    Pd.i. yang mengetahui cara pengadaan Bantuan langsung /Block Grant secara swakelola oleh Kepala Madrasah penerimabantuan, tidak menyerahkan dana Pengadaan Buku Ajar dan BukuPerpustakaan sebesar Rp.2.700.000.000, ( dua milyar tujuh ratus jutarupiah ) kepada para Kepala Sekolah / Madrasah penerima danaBantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, akan tetapi Drs. SirjuddinM. Thayeb M.
    Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan denganUndang Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan,Lampiran Bab Bagian A point 4 huruf a Ke3 Keppres Nomor : 80Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah danPetunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung ( Block Grant ) APBN P Tahun Anggaran 2006.
    berdasarkanPetunjuk Pelaksanaan (Juklak ) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yangditerbitkan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah : Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen KelembagaanAgama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan AgamaIslam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah PenerimaBantuan Langsung/ Block Grant; Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masingmasing Kepala Madrasah penerima dana tersebut denganpengetahuan Komite Sekolah; Untuk Pengadaan
Putus : 23-03-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — MAHDI ASSAGAF, SE
5535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sahid Hamid, MH. telah memberikan : suatu perintah atau arahan, atau setidaktidaknya suatu kalimat atau setidaktidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat agar saksiFAHRIA alias ALYA dapat melakukan pendekatan atau setidaktidaknya melakukan perbuatan lain kepada para kepala sekolah saatpencairan dana block grant TA.2007, dengan maksud: agar parakepala sekolah penerima dana block grant dapat memberikansejumlah uang sebesar 10% dari dana block grant (sebagai danapartisipasi) kepada terdakwa.
    MA alias Bud, pada bulan agustus 2007setelah saksi menerima dana Block Grant TA 2007;Saksi Sabrin Krois selaku Kepala Sekolah SD INP SoaSioGalela, setelah menerima dana block grant TA 2007 telahmenghadap kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. untukmelaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima olehSaks' Sabrin Krois dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIAalias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwalaporan saksi Sabrin Krois kemudian ditanggapi oleh saksi Drs.H.M.
    Sahid Hamid, MH. telah memberikan : suatu perintah atau arahan, atau setidaktidaknya suatu kalimat, atau setidaktidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat agar saksi FAHRIAalias ALYA dapat melakukan pendekatan atau setidaktidaknyamelakukan perbuatan lain kepada para kepala sekolah saat pencairandana block grant TA.2007, dengan maksud : agar para kepalasekolah penerima dana block grant dapat memberikan sejumlah uangsebesar 10% dari dana block grant (sebagai dana partisipasi) kepadaterdakwa.
    Sahid Hamid, MH. telah memberikan : suatuperintah atau arahan, atau setidaktidaknya suatu kalimat, atausetidaktidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat agarsaksi FAHRIA alias ALYA dapat melakukan pendekatan atausetidaktidaknya melakukan perbuatan lain kepada para kepalasekolah saat pencairan dana block grant TA. 2007, denganmaksud: agar para kepala sekolah penerima dana block grant dapatmemberikan sejumlah uang sebesar 10% dari dana block grant(sebagai dana partisipasi) kepada terdakwa.
    dana block grant TA 2007 telahmenghadap kepada saksi Drs.
Putus : 24-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2685 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — SUKARNI GAMIN, S. Hut Bin G.A. MALIK IBRAHIM ;
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2685 K/Pid.Sus/2010puluh satu ribu rupiah) dan yang terealisir sebesar Rp. 1.616.999.000, (satumiliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilanribu rupiah) termasuk didalamnya untuk pelaksanaan proyek block Grant diKecamatan Kenohan Desa Kahala dengan alokasi dana sebesarRp.477.981.500, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu lima ratus rupiah).Bahwa Block Grant adalah cara pelaksanaan rehabilitasi pada lahanlahanmilik masyarakat dimana
    Kenohan Guna Pembayaran Termin VLunas Kegiatan HutanRakyat Block Grant GNRHL Tahun 2007 Kelompok Tani Kenohan IllHal. 7 dari 22 hal.
    Bukti Pembayaran Untuk LS Bukti Kas No. 232 LJntukPembayaran Melaksanakan Hutan Rakyat Block Grant KegiatanGNRHL 2007 di Desa Kahala, Kecamatan Kenohan sebesarRp.38.295.000,;51.Kuitansi Bukti Pembayaran Untuk LS Bukti Kas No. 234 UntukPembayaran Melaksanakan Hutan Rakyat Block Grant KegiatanGNRHL 2007 di Desa Kahala, Kecamatan Kenohan sebesarRp.36.925.000,;52.Kuitansi Bukti Pembayaran Untuk LS Bukti Kas No. 236 UntukPembayaran Melaksanakan Hutan Rakyat Block Grant KegiatanGNRHL 2007 di Desa Kahala
    Rakyat Block Grant Kegiatan GNRHL2007 di Desa Kahala, Kecamatan Kenohan sebesar Rp.58.420.000.56.Kuitansi Bukti Pembayaran Untuk LS Bukti Kas No. 246 UntukPembayaran Melaksanakanan Hutan Rakyat Block Grant Kegiatan GNRHL 2007 di Desa Kahala Kecamatan Kenohan sebesar Rp.70.166.500,Hal. 9 dari 22 hal.
    No. 2685 K/Pid.Sus/201057.Kuitansi Bukti Pembayaran Untuk LS Bukti Kas No. 274 UntukPembayaran Melaksanakan Hutan Rakyat Block Grant Kegiatan GNRHL2007 di Desa Kahala, Kecamatan Kenoha sebesar Rp.36.925.000,;58.Kuitansi Bukti Pembayaran Untuk LS Bukti Kas No. 276 UntukPembayaran Melaksanakan Hutan Rakyat Block Grant Kegiatan GNRHL2007 di Desa Kahala Kecamatan Kenohan sebesar Rp.44.090.000,59.Kuitansi Bukti Pembayaran Untuk LS Bukti Kas No. 278 UntukPembayaran Hutan Rakyat Block Grant Kegiatan GNRHL
Register : 02-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 769/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 17 Mei 2021 — -H. Habib Nasution
15743
  • TA Sing Heng sesuai AlasHak atas tanah surat Grant C No.142 yang dibenarkan oleh Kantor BadanPertanahan yang menyatakan bahwa Warkah Grant pada tanggal 01 Juli 1890Sri Paduka Tengku Sultan di Negeri Deli beserta orang besar besarannyamenyerahkan hak kepada Tjioe Hok Hoah seluas 71,1 M2 (tujuh puluh satukoma satu) meter persegi untuk dibuatkan rumah kedai dan sudah beberapakali beralin kKepemilikan dan terakhir pada tanggal 22 September 1949 kepadaTa Sin Heng dan Nyonya Sapinah sehingga keterangan
    Kesawan Kecamatan Medan Barat sehingga dalamSurat Harian Waspada tersebut bukan Grant C yang dinyatakan hilang atautercecer.
    Kesawan KecamatanMedan Barat sehingga dalam Surat Harian Waspada tersebut bukan Grant Cyang dinyatakan hilang atau tercecer.
    Saksi Ratih Kumalasari Simanjuntak, S.ST, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangansaksi di berita acara penyidik tersebut benar;HALAMAN 20 DARI 28 PUTUSAN NOMOR 769/PID.B/2021/PN MDNBahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan sejakJanuari 2020 sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah;Bahwa berdasarkan warkah grant C bahwa grant C nomor 142terdaftar atas nama Ta Sin Heng dan Nyonya Sapinah;Bahwa berdasarkan warkah grant C tanggal