Ditemukan 71 data
149 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional danobyek tertentu.Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yaitu keberatan hak ujimateriil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, dan Lampiran Nomor Hangka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, Mahkamahberpendapat bahwa penyesuaian tarif PNBP terkait STNK dan BPKBdilakukan karena tarif dasarnya berdasarkan kondisi tahun 2010 (pada saatdiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010) sudah tidakrelevan lagi jika
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
Termohon:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-PEKANBARU)
181 — 107
Tanggapan TERMOHON in casu PENGGUGAT/PEMOHONterhadap pendapat Keempat yang menyebutkan :Bahwa terkait Identitas, tandatangan dan Surat Keterangan gantiKerugian pada Berita Acara Pelepasan Hak merupakan informasiyang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan,asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf hangka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Sesuai pendapat majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Riautersebut di atas, Identitas
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Huruf hangka 2 dan 3 Perpres Nomor:54 Tahun 2010, seharusnya Terdakwa Ilmenyatakan tender gagal maka dilakukan tender ulang akan tetapi Panitiadalam melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa konstruksi tetapmeneruskan proses pelelangannya dan selanjutnya Terdakwa II melengkapisendiri administrasi yang kurang dari berkas PT Cahaya Gunung Mas danTerdakwa Il selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang JasaKonstruksi menandatangani dokumendokumen yang tertuang dalam laporanHasil Pelelangan,
PT. FATIMAH INDAH UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT Cq DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KERJA Cq SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO
162 — 39
a quo) dan bahwa semuakontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat padatanggal 11 September 2020 sudah membuat dan menandatangi perjanjian (kontrak)Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pasar Sentral Gorontalo Nomor:HK.02.01/Cb25.4.1/855/2020 yang mana khususnya dalam ketentuan pada syaratsyaratumum kontrak pada Bab B.6 Penghentian, Pemutusan dan berakhimya Kontrak huruf HAngka
76 — 18
* berikut tanaman yangditanam/tumbuh diatas, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara dengan : Kebun Sappewali bin Dawa yangdikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat)Sebelah Timur dengan : Kebun MusirahSebelah Selatan dengan :Tanah Pekarangan Sappewali bin Dawayang dikuasai Yahya bin Sappewali(Tergugat 1)Sebelah Barat dengan : Tanah Pekarangan Papa Hangka danRiaSelanjutnya disebut sebagai obyek sengketa BHal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2019/PA.Pwl5.3.
60 — 36
Olehkarenanya, dalil Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak berdasarhukum.Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat halaman 9 (sembilan) huruf Hangka 30 sampai dengan 33 yang menyatakan bahwa fasilitas kreditPenggugat pada tanggal 7 Oktober 2009 telah Lunas dengan adanyapembayaran oustanding kredit (baki debet) sebesar Rp. 1.089.505.704,87(satu milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh ratusempat dan 87/100 Rupiah) sesuai permohonan Penggugat kepadaTergugat melalui suratnya
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Tergugat:
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI)
280 — 177
Bahwa lebih lanjut ditegaskan sebagai dasar pengecualian atasInformasi yang Dikecualikan, yakni UU KIP dan UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnyadisebut UU Kearsipan), beserta penjelasannya, sebagai berikut:Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, huruf hangka 3, huruf i, huruf UU KIPSetiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiapPemohon Informasi Publik untuk mendapatkan InformasiPublik, kecuali:b.Informast Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada
122 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
jumlah total penghapusanpiutang yang tak tertagih sebagaimana yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);7) Bahwa dengan demikian, penghapusan piutang tak tertagihyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding), tidak memenuhi persyaratansebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf h UndangUndang PPh, karena selain belumdilakukan upaya penagihan yang terakhir karena belumhapus tagih, juga persyaratan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf hangka
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
Termohon:
ABASIA
119 — 105
Dan Pasal 17 Huruf hangka (3) yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dandiberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkaprahasia pribadi yaitu : Kondisi keuangan, Aset, Pendapatan danrekening bank seseorang (Apabila Hak Milik Tersebut dibebaniHak Tanggungan). Sedangkan permohonan TERMOHONKEBERATAN/PEMOHON INFORMASI (ABASIA) untukmemperoleh informasi berupa Warkah merupakan rahasiapribadi (pemegang Sertifikat a.n. Aco Mea) yang mana haltersebut merupakan hakhak pribadi seseorang.
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
AISYAH
392 — 266
Publik, dan olen karenanya mohon kepadaMajelis Hakim yang mulia untuk membatalkan obyek keberatan.Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi tidak mempertimbangkan dalilPemohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa informasi yangdimohonkan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikanBahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalahinformasi yang dikecualikan sebagaimana pertimbangan putusan dalam obyekkeberatan pada halaman 35 yaitu berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf hangka
404 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 121 K/TUN/2015rekening bank seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf hangka 3 hanya ditafsirkan sempit menjadi hanya milik orang perseorangan:1.Bahwa dalam pertimbangan Komisi Informasi Pusat pada paragraf (4.49)halaman 38 putusannya, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa:(4.49) Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohonsebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.47) Majelis berpendapat bahwainformasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalamparagraf
88 — 39
Tanah kebun seluas + 1120 M2, berikut tanaman yangditanam/tumbuh diatas, dengan batasbatas: Sebelah utara dengan : kebun Sappewali bin Daya yangdikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat 1), Sebelah timur dengan : Kebun Musira, Sebelah selatan dengan : tanah pekarangan Sappewali binDaya yang dikuasai Yahya bin Sappewali (Tergugat 1) Sebelah barat dengan : Tanah pekarangan Papa Hangka danRia,Hal. 22 dari 57 Hal. Put. No.329/Pdt.G/2020/PA Pwil.4.3.
1.I GUSTI NGURAH SUAMBA
2.MEKEL PURIAGA
3.I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN
Tergugat:
1.I Wayan Feri Kencana Alias Wayan Fery Kencana
2.Ida Ayu Adi Dwipayanti, SH.MKn. Notaris dan selaku PPAT
3.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Ashi
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
87 — 60
bukti surat tersebut diberi tanda TIHl32 a: Review Perpanjangan Hangka Waktu Kredit Debitur Atas nama :Wayan Fery Kencana ; T Ill 32 b : Surat Permohonan dari Wayan Fery Kencana dan Ketut DewiParwati, tanggal 23 Mei 2016 ; T Ill 32 c : Surat rekomendari yang ditujukan kepada PT BPR ASHI diSempidi, tanggal 23 Mei 2016 ; T Il 32 d: Surat Memorandum Credit Committee (MCC) PT.
129 — 159
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 dan Lampiran I huruf Hangka 1.b.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kopertis adalah melakukanjenis kegiatan administrasi kepegawaian yang dikuasakan kepadanya terhadapPegawai Negeri Sipil di lingkungan Kopertis untuk Golongan/Ruang III a. sampai III d.
66 — 11
in judicio);Menimbang, bahwa bantahan tergugat yang menyatakan gugatanPenggugat adalah kabur dengan alasan masalah batas, ukuran dan asal usulobyek sengketa tidak jelas termasuk yang disuruh majelis hakim untuk di rubahHalaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 0953/Pdt.G/2018/PA.Rap.posita nomor 5 tertulis harta bersama yang tersebut point 3 huruf A s/d huruf Hangka 1 s/d angka 49 diatas adalah sebagai harta bersama Penggugat denganTergugat selama perkawinan dan ternya Penggugat tidak merubahnya.
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Polri T.A 2017.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perluadanya penyesuaian tarif STNK dan BPKB, karena hasil dari kenaikantersebut akan menaikkan pendapat kas negara yang akan dikembalikankepada rakyat dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dalambentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitasfasilitas umum.Bahwa sebagaimana yang tertuang pada bagian konsideranmenimbang Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor Eangka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, Lampiran Nomor Hangka
99 — 54
Pengadaan Barang dan Jasa, serta akanmenganggu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi danmenggangu kelancaran proyekproyek yang sudah dijadwalkandalam Tahun Anggaran 2012 ; Dengan demikian permohonan penundaan harusnya ditolak, karena tidakada keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentinganPenggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang tergangguHalaman 41 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir b dan ketentuan Bab II huruf Hangka
dipenuhiHalaman 93 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.dalam hal Proses Pengadaan Barang dan Jasa, sertaakan menggangu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi danProyekProyek yang sudah dijadwalkan dalam Tahun Anggaran 2012 ;Dengan demikian permohonan penundaan harusnya ditolak karena tidakterbukti ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat dirugikan dan kepentingan umum terganggu,sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir b dan ketentuan Bab II huruf hangka
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
184 — 118
Pejabat Kepala Dinas Kominfo jadi secara Jabatan bukanorang dan kalau permohonan itu ditujukan bukan kepada PPID makaitulah pelayanan publik bukan sengketa informasi publik;Bahwa Dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik pada ayat 1 huruf e tentang perjanjianBadan Publik dengan pihak ketiga sedangkan jika dikaitkan denganPasal 17 huruh h angka 3 terdapat informasi yang dikecualikan sehinggabatasan yang wajib tersedia adalah yang berada diluar Pasal 17 huruh hangka
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat / Maderih tidak pernah memiliki girik sebagaimanadidalilkan dalam uraian gugatan angka 2, 3 huruf a sampai dengan huruf hangka 4, 5, 6, 7.1. huruf a sampai dengan huruf f, angka 7.2. huruf a sampaidengan huruf f, angka 7.3. huruf a, b, d, angka 7.4. huruf a, b, d, angka 7.5.huruf b, d angka 9, 11, 12 huruf a sampai dengan c yang terkait atas namaMaderih selaku Tergugat I;.
120 — 16
kemudian balik nama menjadi atas nama TergugatI; serta Akta Jual Beli No.79/2004, tertanggal 27 Oktober2004 adalah sah serta berkekuatan hukum, sehingga harusdinyatakan tetap berlaku;Dengan demikian permohonan peletakan sita jaminan(conservatoir beslag) atas objek gugatan sebagaimana dalilangka 15 halaman 10 gugatan dalam perkara ini menjadi tidakrelevan dan harus ditolak oleh pengadilan; 9) Bahwa Tergugat I menolak tuntutan dan perincian ganti rugiyang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 11 huruf Hangka