didalamnya,terhitung mulai dari bulan januari tahun 2016, sampai pada didaftarkangugatan ini;Bahwa penjualan tanah kebun didalamnya 16 pohon pala, yang terletak ditempat bernama, Delahe Puikang, Lendongan , Kampung, MakoaKecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau TagulandangBiaro, tersebut antara penggugat dengan tergugat , dan tergugat II, telahdilaksanakan berdasarkan syaratsyarat yang tidak bertentangan denganundangundang serta norma hukum yang berlaku' seperti yangdimaksudkan dalam K.U.H

Suatu sebab yang tidak terlarang;Bahwa seluruh kesepakatan penjualan telah dilaksanakan berdasarkansyarat yang di atur oleh undangundang, pasal 1338 K.U.H Perdata,Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, maka oleh dansebab itu penggugat memiliki hak atas seluruh tanah kebun yang di belldari tangan tergugat dan tergugat II, dan serta tergugat dan tergugat IItidak lagi memiliki hak atas tanah kebun yang telah dijualnya kepadapenggugat

Akte Pejabat ini hanyalahsuatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Sedangkan hasil kemenangan dalam permainan judisabung ayam tersebut tergantung untunguntungan saja dan permainan judisabung ayam tersebut dilakukan para terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabatyang berwenang sehingga terdakwa diamankan oleh petugas beserta barangbuktinya . 22222 2n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn neemomma Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 303 Ayat (1) Ke2 K.U.H. Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) U.U.R.

Sedangkan hasil kemenangan dalam permainan judisabung ayam tersebut tergantung untunguntungan saja dan permainan judisabung ayam tersebut dilakukan para terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabatyang berwenang sehingga terdakwa diamankan oleh petugas beserta barangbuktinya . 22222 22 nono nnn n nn nnn nnna Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 303 Bis Ayat (1) Ke2 K.U.H.

ZAMRONI telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Bersamasama mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yangHalaman 2 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor : 387/Pid.B/2020/PN Bks4.diketahuinya merupakan Rupiah Palsu , sebagaimana yang diaturdalam pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011tentang Mata Uang jo pasal 55 (1) ke1 K.U.H.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 (1) ke1 K.U.H. Pidana ; SUBSIDAIR : Bahwa mereka terdakwa . SAMSUDIN ALIAS FERY secarabersamasama atau bertindak sendirisendiri dengan terdakwa Il.RONI SAPUTRA ALS.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 (1) ke1 K.U.H. Pidana ;LEBIH SUBSIDAIR : Bahwa mereka terdakwa I. SAMSUDIN ALIAS FERY secarabersamasama atau bertindak sendirisendiri dengan terdakwa Il.RONI SAPUTRA ALS.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar pasal 36 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentangMata Uang jo pasal 55 (1) ke1 K.U.H.

atas ukuran 10 cm x 1 cm dasar tulangtengkorak;Luka bacok di lengan kiri ukuran 5 cm x 1 cm dasar jaringan otot.KESIMPULAN :Lukaluka di korban didapatkan karena mengalami didugakekerasan akibat senjata tajam/ benda tajam;Korban disarankan dirujuk ke RSUD Pangkalpinang untukperawatan lukalukanya sesuai saran spesialis bedah di RSUDBangka Selatan.Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/20 15/PN.SgI Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (2) angka 2 K.U.H

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (2) K.U.H. Pidana;ATAUKETIGA Bahwa Terdakwa RINO Bin RUDI pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/20 15/PN.Sgltermasuk bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Damai Kelurahan TanjungKetapang Kec. Toboali Kab.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H. Pidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

Bahwa karena Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III telah melakukansuatu perbuatan melawan hukum Onrech Maatigdaad,maka ParaPengugat berdasarkan pasal 1365 K.U.H Perdata. Berhak dan karenaitu dengan ini menuntut supaya Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IIIsecara tanggung menanggung atau tanggung renteng membayar kepada para Penggugat ganti rugi menurut pasal 1246 K.U.H PerdataSebesar Rp.4.000.000.000 Empat Milyar Rupiah dengan perincianterdiri dari :a.

No. 2215 K/Pid/2010Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 170 ayat (2) ke3 K.U.H. Pidana;ATAU :KEDUA:Bahwa mereka Terdakwa . SUTISNA ALS. ENTIS dan Terdakwa ll.YONO TONI WIJAYA ALS.

;Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 (1) keI K.U.H. Pidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBogor tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut:1. Menyatakan mereka Terdakwa .

SunjayaHervana, dan Deva Adi Prastya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Akta Kelahiran No.1003/Th. 2000 menerangkan Riko Sunja Hervana yang lahir pada tanggal 07Maret 2000, dan bukti P6 berupa Akta Kelahiran Nomor 32011/2006menerangkan bahwa anak Deva Adi Prastya lahir pada tanggal 03 Desember2006, sehingga secara hukum sampai Permohonan ini diajukan yaitu tanggal 4Desember 2017, anakanak pemohon tersebut belum dewasa karena belumgenap berumur 21 (dua puluh satu) tahun (vide pasal 330 K.U.H

Perdata)Halaman 7 dari 9, Penetapan No.125/Padt.P/2017/PN KInsehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatuperbuatan / tindakan hukum termasuk untuk menjual tanah atasnamanyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 BW / K.U.H.

mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidanayang didakwakan kepadanya; 9 Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DakwaanTunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam menurut ketentuanPasal 362 K.U.H

Sesuai Pasal 222 KUHAP> 27 == Mengingat Pasal 362 K.U.H. Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan; 272222 ooo nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnnMENGADILI1. Menyatakan terdakwa, WILLIAM BASSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) bulan ; 777 272222 222 22 nnn nn nnn nnn nnn3.

Akte Pejabat ini hanyalah suatualat bukti;maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sah apabilatelah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

tetap yaitu :THAM ;~~~ Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan pertinbangan tersebut diatasserta dihubungkan dengan keterangan~semohon dan surat surat bukti yang dilampirken bersamasama ~~dengan surat permohonan pemohon untuk me guatkan permohonan =~tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaianoleh karena itu permohonan pemohon dapat diiabulkan;~ Memperhatikan pasal pasal 93 dan 94 dari Stadblaad Tahun 1917 No.130 jo Staadblaad Tahun 1919 No.81 jo.pasgal 16 dari K.U.H

Akte Pejabat ini hanyalahsuatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jua/l beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidanayang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DakwaanTungga, yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam menurut ketentuanPasal 362 K.U.H

Sesuai Pasal 222 KUHAP; Mengingat Pasal 362 K.U.H. Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan; = 33 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nn nnnMENGADILI:1 Menyatakan terdakwa Muh.

atapdalam menjalani bahtera rumah tangganya;Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi olehPenggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat telah mencobamemusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untukHalaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt/2021/PT MDNmencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan, namun usahatersebut tidak membuahkan hasil;20.Bahwa oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaktinggal bersama lagi, maka dalam Pasal 209 K.U.H

Perdata yaitu kalaugugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergimeninggalkan pihak yang lain, maka menurut Pasal 211 K.U.H Perdatagugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saatpihak lain meninggalkan tempat kediamannya tanpa sebab yang sah;21.Bahwa dengan alasan tersebut diatas yang berdasarkan dengan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39 ayat(2), Penjelasan Undangundang Perkawinan yang diulangi dalam Pasal

Akte Pejabat ini hanyalahHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN Tjs10.suatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jua/ beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Akte Pejabat ini hanyalahsuatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1976tanggal 4 April 1978, yang memuat kaidah hukum : untuk sahnya jual beli tanah, tidakmutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah.Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H.

No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syaratsyarat untuk jualbeli dalam K.U.H. Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabatAgraria dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April1974, yang memuat kaidah hukum : belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa dimuka Pejabat Pembuat Akte Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena haltersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja;5.

Akte Pejabat ini hanyalah suatualat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sah apabilatelah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau WHukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

, yangmemuat kaidah hukum : belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa dimuka Pejabat Pembuat Akte Tanah tidaklah menyebabkan batalnyaperjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratifsaja;Bahwa dengan demikian sebagaimana peraturan maupun yurisprudensitersebut diatas oleh karena jual beli tersebut didasari atas kesepakatankedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat, maka jual belltersebut telah dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni jualbeli dalam K.U.H

Akte Pejabat ini hanyalahsuatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jua/ beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Menyatakan terdakwa JOHAN bersalah melakukan Tindak PidanaPencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke5 K.U.H. Pidana.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN berupa pidana penjaraselama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan , dikurangi selamaterdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.3. Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna ungudengan No. Pol.

KOMAR Bin ABU HASAN (Alm.) karena kehilangan kendaraannya sertaadanya kerusakan / berubahnya bentuk kendaraannya, sehingga mengalamikerugian yang seluruhnya ditaksir kurang lebin sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat(1) ke5 K.U.H.

KOMAR Bin ABUHASAN (Alm.) karena kehilangan kendaraannya serta adanya kerusakan /berubahnya bentuk kendaraannya, sehingga mengalami kerugian yangseluruhnya ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 362 K.U.H.