SELVY ALBERT TEMBO Melawan - PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ASDMINISTRASI KENDARI

Bahwa Penggugat adalah karyawan pada Perusahaan AJB BUMIPUTERA1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI/Tergugat yang mulaibekerja sejak bulan April 2009 dengan jabatan Staf Administrasi dengan gajiRp. 400.000, setiap bulannya.. Bahwa setelah bekerja kurang lebih 2 tahun nanti pada tahun 2011Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKENDARI membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. denganmengatasnamakan Koperasi Bumi Teratai Makassar(KOMITERA/TERGUGAT Il).

Sehinggaberdasarkan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003 Perjanjiankerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangandengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansebagai pernanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, dengan pasal57 ayat 2 secara mutatis mutandis Penggugat merupakan Pekerja Waktutidak Tertentu. atau Pekerja Tetap pada Perusahaan AJBBUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKENDARI/T ergugatb.

Sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatanya, bahwaPenggugat merupakan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Tergugat Il / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) yangditempatkan pada Kantor Unit Layanan Administrasi Kendari atau KantorUnit Tergugat ;7.2.

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwaPenggugat merupakan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Tergugat Il / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA)yang ditempatkan pada Kantor Unit Layanan Administrasi Kendari atauKantor Unit Tergugat I, maka jelas dalil Penggugat yang menyatakanPenggugat merupakan Pekerja Tergugat tidaklah benar;10.2.

Administrasi Kendari yang mulai bekerja sejak bulan April2009 dengan jabatan Staf administrasi;Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 4 menyebutkan setelahbekerja kurang lebih 2 tahun, pada tahun 2011 perusahaan AJB BUMI PUTERA1912 Unit Layanan Administrasi Kendari membuat perjanjian kerja waktu tertentudengan mengatasnamakan Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA);Menimbang, bahwa atas dalil posita Penggugat tersebut Tergugat membantahnya yang pada intinya bahwa Penggugat telah terbukti

JANGKAR JATI lawan KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI XV UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH ACEH

Jangkar Jati,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di jalan GunungSahari V, Nomor 1 A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKIJakarta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANKELOMPOK KERJA KONSTRUKSI XV UNIT LAYANAN PENGADAANPEMERINTAH ACEH, Berkedudukan di Jalan T.

Perkara Nomor :21/G/2016/PTUN.BNA ; 0 2202222 nn nn nn nnn nen> Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor21/Pen.HS/2016/ PTUN.BNA, tertanggal 29 Juni 2016 tentangPersidangan Terobuka Untuk Umum ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yangterdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh dengan Nomor : 21/G/2016/PTUN.BNA pada tanggal 17 Juni2016, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sahKeputusan Kelompok Kerja Konstruksi XV Unit Layanan

DIFA Putri JambivsKetua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

M.ThaherNomor : 04 RTI. 15, Kelurahan Talang Banjar,Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, PropinsiJambi;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELA WANKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP ) ODINASPENDIDIKAN PROVINSI JAMBI, Tempat kedudukan di Jl.Jenderal AnmadYani Nomor : 06 Telanaipura, Kota Jambi,Propinsi Jambi;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK.15/ULP/DISDIK/VI/2012 tanggal 08 Juni2012, memberikan kuaSa :T.

Bambang Prijatno ; Manajer Layanan Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Direktorat Pengembangan PT (Perserro) Pertamina

HERTINA lawan PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT UNIT LAYANAN PELANGGAN KURANJI

PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Cabang PEMATANG SIANTAR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM)

JANGGA PERSADA VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN 2017 , CS

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAANBAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAANLEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS Il ARANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN = 2017berkedudukan di Jalan Juang 45 No.209 Rantauprapat,Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;2. CV PANGAN INDO, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M No.7Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh : HOMBAR H.

YEN HENDRI; MELAWAN KETUA POKJA VI LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAAN 2012;

ENDEMAG FOIL; Alamat : Anggrek Permai, RT/RW. 006/006, Kelurahan Pangkalan Petai,Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam; Selanjutnya disebut s@bagdl 9 esses ee ere cerePENGGUGATKETUA POKJA VI LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAMTAHUN ANGGARAAN 2012, berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemerintahan KotaBatam, Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK23/HK/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012,memberi kuasa kepada ; Hal dari 7 hal Putusan No : 13/G/2012/PTUNTPI1.NamaKewarganegaraanJabatanAlamat2

tanggal 31 Agustus 2012 ternyataPenggugat tidak hadir dan belum memperbaiki gugatannya; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita AcaraPemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalahSURAT KEPUTUSAN KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN

PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Selatan

BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAROS

BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAselanjutnya disebut TERMOHON.>Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah Me@mbaca: 222 nnn nnn nn nn nnn nnn n nnn en nn nen nnn nee1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 01/G/KI/PEN.MH/2018/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim 2.

Bahwa apabila obyek sengketa tidak ditunda maka penggungattidak akan mendapatkan apa yang dimohonkan oleh penggugatterhadap Pemerintah Kabupaten Maros pada Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Maros, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pengawasannya sebagaimana dalam Angaran Dasar LSM PEKAN 21, Pasal 4 danV. Dasar Gugatan (Posita);Adapun hal yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:1.

Bahwa, Tergugat dalam Putusannya Nomor: 001/I/KIPSS/2018,tanggal 10 Desember 2018 yang diucapakan dalam sidangHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.terbuka untuk Umum pada hari Jumat, tanggal 14 Desember2018, tidak berdasar kepada UndangUndang No. 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Informasi yang diajukan Penggugat kepada Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Maros adalah Informasi Publikyang tidak dikecualikan sebagaimana pada

Bahwa, dalam persidangan kedua pada tanggal, 22 Februari2018 Kuasa Hukum Termohon Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Maros yang ditujukan KepadaMajelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi SeLatan,dalam tanggapannya Kuasa Hukum Termohon menanggapiPerkara Registrasi No. 068/AJPSI/KISS/I/2018 sehingga KuasaHukum Termohon keliru menanggapi perkara yang dimohonkanoleh Penggugat karena Nomor Perkara yang disidangkan olehTergugat atau Mejelis Komisioner Provinsi Sulawesi

Bagian Pembangunandan Layanan Setda Pemkab Maros; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah TerimaBerkas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:001/BAPSI/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, dari H.

PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Selatan

TIARA JAYA MELAWAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KELOMPOK KERJA (POKJA) II KABUPATEN BENGKALIS

., MH dan SUCIPTO SIHITE, SH,Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaanhalaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUNPBRAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law FirmWSA di Jalan Jenderal Sudirman No. 180 E, KotaPekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 042/SK/WSA/2017 tanggal 9 Oktober2017, untuk selanjutnya disebutSOD AQ Al ccsscsccsccwns case vas cans conan snr tenemos PENGGUGATwanna nnn nnnn nnn nn nn nn na enn nnn nnn MELAWAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP

Penggugat tertanggal 10 Oktober 2017yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2017, di bawah Register Perkara Nomor47/G/2017/P TUNPBR, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal1 November 2017, Penggugat telah mengemukakan halhal sebagai berikut :OBJEK SENGKETA ; ===Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor :167/BAHP/ULPPOKJA II/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yangdikeluarkan oleh UNIT LAYANAN

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT. 02n222e see see2nn==Bahwa Tergugat membuat Pengumuman melaluiwww.lpsebengkaliskab.go.id mengenai adanya Lelang PekerjaanRehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah tahun 2017UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) IlKabupaten Bengkalis dengan HPS Rp. 1.837.685.000,00 (Satu MilyarDelapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh LimaFRIBU FRUPIaN) jean itiesBahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mendaftar ikutdalam pelelangan pekerjaan

Bahwa Penggugat Mengikuti Lelang Pekerjaan Rehap Atap dan PlafonRumah Jabatan Kepala tahun 2017di UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) Kelompok Kerja (POKJA) Il Kabupaten Bengkalis dengan hargapenawaran Rp. 1.680.445.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus DelapanPuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);.

AYUK JATI sebagaiPemenang Paket Pekerjaan Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon RumahJabatan Kepala tahun 2017di UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Kelompok Kerja (POKJA) Il Kabupaten Bengkalis dengan hargaPenawaran RP . 1.743.100.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus EmpatPuluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah ) ;. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 Penggugat telahmengirimkan Sanggahan dengan Nomor Surat : 03/TJSG/IX/2017keKelompok Kerja (POKJA) II UNIT LAYANAN PENGADAAN PemerintahKab.

PNM UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) PEDAN-KLATEN, dk.

PNM UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM)PEDANKLATEN, berkedudukan di Jalan Juwiring Pedan Km1, Pedan Klaten, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang,Haryono, beralamat di Jakarta Gedung Arthaloka, Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada Wisnu Kamulyan dan kawankawan,para Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero),beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 554 Sondakan,Laweyan, Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4Oktober 2013;2.

PNM Unit Layanan ModalMikro (ULaMM) Pedan Klaten, dengan Nomor Rekening : EK.009.000095.R, plafon pinjaman : Rp63.073.894,00 (enam puluh tiga jutatujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Denganangsuran Rp1.934. 300,00 jangka waktu 60 bulan, yang akan berakhir padatanggal 17 Juni 2016 dan telah mengangsur 3x. Dengan jaminan 2 sertifikat1. SHM Nomor 841 berupa tanah pekarangan a/n Dwi Rinawati luas tanah140 m? (seratus empat puluh meter persegi) di Ds.

FELNI CONSTRUKSI MelawanPOKJA III KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ROKAN HILIR

Penggugat:
ANDRIANTY
Tergugat:
KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PEMERINTAH KAB SUMBAWA

Meskipun demikian, untuk memahamipekerjaan yang diadakan, Pokja 13 (Tergugat) telah mengajukanpermohonan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LPBJP) Setda Kabupaten Sumbawa sesuai surat NomorPutusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 21 dari 43 halaman08/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, Perihal :Permohonan Tenaga Teknis Konstruksi.

Menyatakan hukum bahwa Penetapan Lelang Nomor 13/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 yang diterbitkan olehPokja13 Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenSuMbawa adalah Sah 50 nnn enna en en nen en ene nnn en en en enna en snenens4.

AULIA hariSenin, tanggal 03 Juli 2017 Pukul 08:57 yang dikirim melaluiAplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),(Fotokopi dari fotokop)) ;18.Bukti T18 : Surat Jawaban Sanggahan Pokja 13Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor:15/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 04 Juli2017.

Aulia yang diisi (upload) dalam Aplikasi Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) Kabupaten Sumbawa, (Fotokopi dari fotokop/)24. Bukti T24: Surat Pokja 13 Nomor : 08/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/ VI/2017, Tanggal 6 Juni 2017, perihal:Permohonan Tenaga Teknis Konstruksi, (Sesuai denganasl) ;25.

AULIA a quo,Kelompok kerja 13 Konstruksi Unit Layanan Pemerintah Kabupaten Sumbawatelah menerbitkan Surat Nomor : 15/Pokja13Konstruksi/ DPMPTSP/VII/2017Perihal jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV. AULIA (vide bukti T18) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 = bukti T17 CV.

PT.PNM (Pers) di Jakarta Cq PT.PNM (Pers) unit Layanan modal Mikro Seputih banyak

PT.PNM (Pers) di Jakarta Cq PT.PNM (Pers) unit Layanan modal Mikro Seputihbanyak yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang Randu SeputihBanyak Lampung Tengah;Dalam hal ini di wakili oleh Denny Christyanto, Wisnu Kamulyan,Alphasiddha Yuliantana, Endang Suryana, Rizky Sepriandi masing masing sebagai karyawan PT.PNM (Persero) berdasarkan surat kuasaKhusus tertanggal 29 Agustus 2014 dan telah di Register KepaniteraanPengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah nomor 45/SK/2014/PN.GNStertanggal 16 September

Tamako Raya Perdana MelawanUnit Layanan Pengadaan Kab. Bengkalis Kelompok Kerja (Pokja) 1

Il Pekanbaru Riau ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELA W ANKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAANKABUPATEN BENGKALIS, Berkedudukan di jalan Pertanian Kabupaten Bengkalis ;Dalam .........Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. JONNAIDI, S.H, M.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ;2. MIRZA AFFENDY, S.H, Jabatan Kepala Sub. Bagian. BantuanHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ;3.

TAMAKO RAYA PERDANA ) yangtermuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua KelompokKerja ( Pokja ) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten BengkalisB.

KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa dengan dibuat dan ditanda tangganinya Berita Acara HasilEvaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BAPK /ULPMY / PJ.1 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 oleh Ketua KelompokKerja ( Pokja ) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis adalahmerupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara(Beschikking) dan menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dantermasuk dalam daftar Perusahaan Blacklist seperti yang termuatdalam ............dalam Lampiran

Bahwa Penggugat telah mengikuti Prakualifikasi Paket PekerjaanPembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multy Years) dan telahmelengkapi semua persyaratan yang diminta oleh PanitiaPengadaan Barang / Jasa Pokja Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015sebagaimana termuat dalam Dokumen Prakualifikasi padawebsite : http : //lpse.bengkaliskab.go.id ;.

Bahwa fakta hukum setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi padatanggal 30 Januari 2013 dan tertuang dalam Berita Acara Nomor :06/BAPK/ULPMY/PJ,1/I/2013 yang dilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang / Jasa Pokja 1 Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis, Penggugat telah memenuhi semuapersyaratan Administrasi dan Teknis ;4.

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) KANDIS,

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) KANDIS,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 63, KelurahanAir Jamban, Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis,diwakili oleh Firman Syam, selaku Pemimpin Cabang, dalam halini memberi kuasa kepada Wisnu Kamulyan dan kawan, sebagaikaryawan PT.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 564/PG/JSIII/BPSKBB/V/2016 tanggal 2Mei 2016, perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Perusahaan Pimpinan PT Permodalan Nasional Madani(Persero) Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Kandis pada hariSenin/tanggal 9 Mei 2016;b.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 632/PG/ARBI/JSIlI/BPSKBB/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal Panggilan Persidanganatas nama Pelaku Usaha/Perusahaan Pimpinan PT PermodalanNasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Kandispada hari Senin/tanggal 16 Mei 2016;c.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 705/PG/ARBII/JSIIl/BPSKBB/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Perusahaan Pimpinan PTPermodalan Nasional Madani (Persero)Unit Layanan Modal Mikro(UlaMM) Kandis pada hari Senin/tanggal 16 Mei 2016;4.

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL KOTA SURAKARTA VS UNIT LAYANAN MODAL MIKRO PT. PNM, KLATEN

RayaTunggulsari Rt. 03, Rw. 16, KelurahanPajang, Kecamatan Laweyan, KotaSurakarta; DisebutSCDALAL.. 0... eee eee e cece eee e ence een e ees PENGGUGAT; MELAWAN; UNIT LAYANAN MODAL MIKRO PT.PNM, KLATEN, Alamat Bareng Wetan,Klaten;DisebutSCDAGAL.. 0. eee e cece cence ence ene ees TERGUGAT; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT >"Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor : 80/Pen.Pdt.G/2013/PN.KLT., tanggal 04 September 2013 dan tanggal 01 Oktober2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO UNIT BATULICIN, dkk.