PENETAPANNOMOR 26/PDT.P/2020/PN TsmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata denganacara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telan menetapkan sebagaiberikut dalam perkara permohonan :OEI HWA AN, Tempat tanggal lahir: Madiun, 15 April 1958, status perkawinankawin, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Cihideung No42 RT 002 RW 004 Kelurahan Yudanegara, KecamatanCihideung, Kota Tasikmalaya;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Advokat yang berkantor di Jalan Batan Miroto NO42 A Semarang, sebagai PEMOHON ;LawanTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempattinggal di xxx, sebagai TERMOHON ;Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Setelah memeriksa suratsurat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal03 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Adalah merupakan keputusan yang keliru karena tidak berdasarhukum sama sekali.Bahwa BPSK Batu Bara dalam perkara aquo, seharusnya menjadikan UU NO42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pertimbangan sahtidaknya suatu penarikan unit/eksekusi objek jaminan fidusia dan bukanberlandas kepada Perkap Kapolri No 8 Tahun 2011.Bahwa sebenarnya timbulnya Perkap Kapolri No 8 Tahun 2011 tentangPengamanan Fidusia adalah untuk melindungi Pelaku Usaha (PemohonKeberatan) dari tindakan Konsumen (Termohon

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yangmenjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara :b.

., tanggal 28 Februari 2017, sehingga manapatutlah dinilai bahwasanya upaya perlawanan yang diajukan oleh pelawanadalah strategi menghambat atau menghalang halangi proses kepastianhukum = yakni = jalannya eksekusi, berkaitn dengan perkara No.179/Pdt.G/2006/ PN.Mdo. jo putusan Pengadilan Tinggi Manado No42/PDT/2008/PT.MDO jo putusan Mahkamah Agung No. 714K/Pdt/2009/MARI putusan Peninjauan Kembali No. 09/PK/Pdt/2014;Berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas, maka perkenankan TerlawanI memohon

Bahwa mengingat sebelum perkara ini diajukan pihak pelawan telah pulamengajukan gugatan perlawanan yang serupa sebagaimanaperkaraNo.281/Pdt.Bth/2016/PN.Mnd., tanggal 28 Februari 2017, sehingga manapatutlah dinilai bahwasanya upaya perlawanan yang diajukan oleh pelawanadalah strategi menghambat atau menghalang halangi proses kepastianhukum yakni jalannya eksekusi, berkaitn dengan perkara No.179/Pdt.G/2006/ PN.Mdo. jo putusan Pengadilan Tinggi Manado No42/PDT/2008/PT.MDO jo putusan Mahkamah Agung No

Ketentuan Umum UU No42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang menyatakan bahwa pengalihanhak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuanbahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalampenguasaan pemilik benda ;Lebih lanjut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa akanmenjadi jawaban atas pertanyaan apakah benar Moh. As'ad adalah pemilikdari truck tersebut jika dikaitkan dengan pertimbangan tersebut di atas makaMoh.

Nur Asiyah binti Salim alias Salim P.Siti Romlah, Surabaya, 30 April 1968( Umur 52 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Beji No42, RT. 002, RW. 004, Kelurahan. Pakal, Kecamatan. Pakal Surabaya,yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON IV;5. Nurul Huda alias Nurul Hudah bin Salim alias Salim P.Siti Romlah,Surabaya, 14 Maret 1969 ( Umur 51 Tahun ), Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Alamat Jalan Beji No 44, RT. 002, RW. 004, Kelurahan. Pakal,Kecamatan.

Nomor 116/Pid.B/2019/PN KtgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaanalternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU No42

Tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari Penerima Fidusia ; Ad 1:Pemberi Fidusia .Menimbang, bahwa unsur Pemberi Fidusia menunjuk kepada orang yangmenjadi subjek hukum pelaku tindak pidana , yakni orang perseorangan ataukorporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia ( pasal angka 5 UU No42 tahun 1999 tentang Fidusia);Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas sesuai denganketerangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain yang dibenarkan olehterdakwa serta didukung oleh barang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 25 Pebruari 2014 No42/Pid.B/2014/PN.TDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 25 Pebruari 2014No.42/Pid.B/2014/PN.TDN tentang Penetapan hari sidang.Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dalam persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM18/Epp.2/TJPAN/02/2014 yang dibacakan di persidangan

dijatuhkan terhadap terdakwa(Straafmaat) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganMajelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan tidakmenimbulkan efek jera sehingga belum memenuhi rasa keadilan, olehkarena akan diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangtkan dibawah ini.Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidanaHal. 14 dari 18 Putusan No. 87/PID.SUS/2016/PT JMByang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara No42

Karenanya Penggugat kembalimensomasi Tergugat dengan Surat No42/FNK/I/2015, tertanggal 18Februari 2015 (Surat No. 42/2015) (Bukti P12), yang merupakanperingatan terakhir agar Tergugat melaksanakankewajibannya kepadaPenggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama, sebelum Penggugatmengajukan langkah hukum Gugatan ke Pengadilan atasHalaman 8 dari 38 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.21perbuataningkar janji atau wanprestasi karena Tergugat melanggar Pasal4 angka (20) Perjanjian Kerjasama dantidak melaksanakan

72.00 688.00 Tm/F12 1 TE(14) 245) 1545) 124) 144) 25044) 25144) 243) 2(((((((((((((55) 2(1L) 209(2246) 1(632544) 2(45) 1(((((((((((((45) 11) 2095142) 2454) 214) 245) 144) 2457) 245) 146) 11) 2091) 209(((((((((((((46)(42)(55) 2(1) 209(3044) 2(56) 1(42) 2(46) 1(45) 1(521) 209(32) 1(44) 2(5145) 1(41) 209(5044) 2(43) 2(23) 2(1) 209(442) 2(43)(23)(44)(14)(45)(46)(45)(1) JKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 72.00 665.00 Tm/F12 1 TE(53) 242) 255144) 22222111TIfayNo42) 2SS7) 254) 25242) 2=Oo~No42

Terdakwa dapat dipersalahkandan mempertanggung jawabkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan tersebut ;Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan,dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalamputusan ini;Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 34 /Pid.B/ 2020 / PN.BLK.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yangberbentuk alternative yakni Kesatu terdakwa melanggar Pasal 36 Jo Pasal (2) UU No42

rg12.00 0.00 0.00 12.00 146.00 358.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 150.00 358.00 Tm/F12 1 Tf(2716) 1(32) 1(16) 1(56) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181/F12 1 TE(3016) 1(32) 1(16) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 206/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 210/F12 1 TE(342) 25343) 123) 224) 262342) 25343) 123) 224) 25) 395341) 257) 242) 2Ny NO42

memilikimotor tersebut yang mana setelah terdakwa berhasil mencurinyaterdakwa bersama dengan pelaku TATANG akan menjual motortersebut dan uang nya akan kami bagi dua;Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin mengambil sepeda motordengan saksi korban;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti yaitu 1 ( satu ) Unit Honda Scoppy, warna Hitam merah, DK 2441 VR,Tahun 2014, NOKA : MH1JFG111EK206162, NOSIN : JFG1E1212063, STNKatas nama KOMANG KRISNA FEBRIANA Alamat Jalan Merak Gang Masa No42

558.00 554.00 Tm/F8 1 Tf(742) TodETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 568.00 554.00 Tm/F8 1 Tf(2) ToEe Se Re RR RSRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 532.00 Tm/E8 1 TE(42) 2(S010) 2(Day2) 2(S145) 2(1210) 2(43) 2(44) 2(2) 1(60) 2(S7) 2(1257) 2(43) 2(44) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 281.00 532.00 Tm/E8 1 TE(2) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 285.00 532.00 Tm/F8 1 Tf(20) 217) 15042)1160)45) 226) 117) 15045) 243) 22) 15042) 2o2) 2Ny NO42

Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 14 Maret 2011, No42/Pen.Pid/2011/PN.Parepare, sejak tanggal 14 Maret 2011Sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;6.

Bumi Manti Gg Salak No42 KelKampung Baru Kec Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor 97/SK/2019/PN Sdntanggal 02 Oktober 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Sdn Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 250/Pid.B/2019/PNSdn tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 250/

Adalahmerupakan keputusan yang keliru karena tidak berdasar hukum sama sekali.Bahwa BPSK Batu Bara dalam perkara aquo, seharusnya menjadikan UU No42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pertimbangan sahtidaknya suatu penarikan unit/eksekusi objek jaminan fidusia dan bukanberlandas kepada Perkap kapolri No. 8 tahun 2011 Tentang PengamananEksekusi Jaminan Fidusia.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :Apabila debitor

melampaui kewenangannya, maka demi hukum harusdibatalkan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b menyebutkan:penjualan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanpenerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan;Bahwa oleh karena Eksekusi Jaminan Fidusia didasarkan atas perbuatanwanprestasi Termohon Keberatan dan dengan Titel Eksekutorial SertifikatJaminan Fidusia, maka menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No42

Nilam No42 RT.O6/RW.07 Kel. KedaungKali Angke Kec.