PA.BL17.18.tersebut dipertahankan lagi;Bahwa selain dan pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan padaadanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat danTergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1

keterangan ahli tidak dipertimbangkan sama sekali, saksiahli menerangkan bahwa menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf a PeraturanHal.7 dari 12 hal.Put.No.46 K/Pid.Sus/201 1Menteri Kelautan dan Perikanan No.5 Tahun 2008 tentang usahaperikanan tangkap yaitu :(1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapalpenangkap ikan 1 atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasiterdiri dari :SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI aslibagi penangkap ikan ;Selain itu dijelaskan dalam Pasa1

Siddik yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat,yang menurut penjelasan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasa1 angka3 persyaratan tertulis itu dapat berupa memo atau nota, asal saja sudah jelas :a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yangmengeluarkannya ;b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisanc.

Menyatakan perbuatan tergugat telah memenuhi kreteiria pasa1 1365 KUH.Perdata ;5. Menyatakan tanah yang terletak di Jl. Dharma Bakti kurang lebih 1250 meter dari JI. Jend.Sudirman kearah Selatan dengan Panjang 200 meter dan Lebar 50 meter serta Luas 10.000 meter persegi dengan batas : - Utara : dengan Terusan JI. Pelita Barat Lama ; - Timur : dengan JI.DharmaBakti ; - Selatan : dulu dengan Rantau sekarang dengan Rahayu Juliana Santoso ; - Barat : dengan Jl.

Pasal 55 (1) ke le KUHP maka putusan tersebut adalah Putusanbebas tidak murni (Verkapte Vrijspraak) ;Dengan demikian jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabayadalam putusannya adalah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya mengenai salah menerapkan hukum pembuktianunsur delik (Pasa1 253 (1)a KUHAP) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwaputusan tersebut adalah merupakan

pekerjaan perbaikan longsoran makam yang telahdikerjakan dan ditunaikan dengan baik oleh Penggugat , Il, Ill, dan IV (ParaPenggugat) tersebut pada posita 6 huruf a, b, c, dan d di atas hanyadidasari oleh perintah secara lisan saja dari Tergugat II, namun hal tersebuttidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena masih dalambingkai dan atau bagian dari kegiatan tanggap darurat sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 48 huruf a dan f UndangUndang Nomor 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juncto Pasa1

Nomor 102 PK/Pdt/2017tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena masih dalambingkai dan atau bagian dari kegiatan tanggap darurat sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 48 huruf a dan f UndangUndang Nomor 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juncto Pasa1 21 ayat (1)huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana;Bahwa semula mengenai kelengkapan dan persyaratan atas paket pekerjaantanggap darurat bencana alam ini akan diproses dengan

Amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanyaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahuhu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan ; Halhal yang memberatkan :Halhal yang meringankanUndang Nomor : 8 tahun 19 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;Terdakwa sopan danTerdakwa menyesaliMengingat Pasa1

unitsepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BH4339KI warna hitamdibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahdari faktafakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukantindak pidana yang didakwakan dengan memenuhi semua unsurunsur yang terdapatdalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasa1

Pasa1 UndengUndang Nomor 1 Tahum 1974 dam Pasal 3 Konnpilasi Hukunn Isiannmenegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinam adialain untuk mennbina ruinmahtangiga yang rukum, tenteram sexta kekal, tetapi ternyetza dalam runmain tanggphal 15 dari 18 hal Putusam No 2164/Pdit.G/2015/PA.MkdiPenggigat dam Tergugpit sudah tidak terwujudi lagi sebagaimana dipertinnbangkendi atas.Meninnbang, bahwa berdesarkam pertinnbangpnpertimbangam tersebut diates, maka gugptam Penggugpt telam memenuiti syarat dam buktii

Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 angka 3 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 1 angka 9UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;. Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja/Buruh yang Bekerja Pada TERGUGATdengan Jenis Pekerjaan yang termasuk jenis Pekerjaan Primer yangberhubungan jenis/bentuk usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT;.

Bahwa gugat menggugat atas obyek sengketa pada sekitar bulan Desember1967 di Pengadilan Negeri Gorontalo waktu itu antara Kadir Tahir(Penggugat) melawan Kasim Muhsin (Tergugat) sebagai ayah paraPenggugat sekarang adalah hanyalah sebagai rekayasa belaka, olehkarena: /Pada saat itu (1967) antara Penggugat dan tergugat tidak punya bukti yangtertulis sebagai alas hak sebagaimana yang disyaratkan oleh undangundang, padahal pasal 1865 ...dst sampai dengan jo pasa1 1872 KUHPeradalah sangat jelas mengatur

Eksepsi Error in PersonaBahwa Gugatan Penggugat telah salah menark Tergugat Il dalamperkara ini, karena yang meniadi pokok persoalan dalam perkara iniadalah Proses Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat yangmelalui Tergugat Il adalah berdasarkan Surat Kuasa Untuk Meniual yangdibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan Tergugat Bahwa Penggugat menarik Tergugat Il dalam perkara ini betentangandengan prinsip Contract Party yang digariskan pasa1 1340 KUH Perdata, Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor

Eksepsi Error in PersonaBahwa gugatan Penggugat telan salah menarnk Tergugat Il dalamperkara ini, karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara iniadalah proses jual belli antara Penggugat dengan Tergugat melaluTergugat Il adalah berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuatdan ditandatangani olen Penggugat dan Tergugat lL Penggugat menarikTergugat Il dalam perkara ini betentangan dengan prinsip Contract Partyyang digariskan pasa1 1340 KUH Perdata, Persetujuan hanya mengikatatau beraku antar

dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010Halhal yang telah ditemukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telahmenjatuhkan putusan yang seharusnya bukan merupakan pembebasan tidakmurni adalah karena:1:Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan unsur tindak pidana yangdidakwakan yaitu:Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat ataurangkaian katakata bohong membujuk orang supaya menyerahkan sesuatusebagaimana dalam Pasa1

Bahwa berdasarkan Pasa1 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalahwarga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan,kecuali atas perintah tertulis dan kekuasaan yang sah dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undangundang;Il. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT1.

unitsepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi BH4339KI warna hitamdibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahdari faktafakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukantindak pidana yang didakwakan dengan memenuhi semua unsurunsur yang terdapatdalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasa1

KelahiranAnak;tabpar Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat Undang Undang Nomor tahun 1974menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;tabpar Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinanPemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinansebagaimana maksud pasa1

Administrasi Jumlah Yang MasihUraian oe Bunda Konaikan (an) aR)(Rp)Semula 59.652.172 0 59.652.172 119.304.344Dikurangkan 0 0 0Menjadi 59.652.172 0 59.652.172 119.304.344 Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/B/PK/PJK/2014Bahwa dasar keputusan penolakan keberatan adalah tidak terdapat cukupalasan yang dapat menjadi dasar untuk menerima seluruh permohonankeberatan Pemohon Banding;Proses BandingKetentuan FormalBahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal ataspermohonan banding sesuai dengan Pasa1

Sedangkanyang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat BupatiRejang Lebong Nomor: 800/578/Bag.9, tanggal 28 September2011 perihal Banding Administratif, yang mana surat tersebuthanya merupakan penjelasan dari Surat Badan PertimbanganKepegawaian Nomor : 368/BAPEK/S.1/2011 tanggal 19 Juli2011, perihal Banding Administratif, Oleh karena itu) Suratdimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasa1 angka 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah Dua kali diubah terakhir

Pid.1.A.3 PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaanbiasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pasa1 Nama lengkap: USEP SAEPUDIN bin PUDIN2 Tempat lahir : Bogor3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun/5 Mei 19904 Jenis kelamin : lakilaki5 Kebangsaan : Indonesia6 Tempat tinggal : Kp. Baru Garungsang Rt. 1 Rw. 05 Desa BojongKoneng Kec. Babakan Madang Kab.

Bahwa Pasa1 1338 KUH Perdata ayat (1) menentukan, "semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya" danPasal 1338 KUH Perdata ayat(3) menentukan, "Suatu perjanjian harus dilaksanakanDengan itikad baik";8.