Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

Oleh karena sampai detik akan dilaksanakannya pelantikan terhadapKepala Desa Terpilin Desa Grujugan tidak ada Lembaga Pro Yustisia yangmembatalkan Surat Keputusan BPD Desa Grujugan tersebut, makaberdasarkan Usul dari Badan Permusyawaratan Desa Grujugan ( Buktibertanda T 1 ), Tergugat melakukan pelantikan terhadap Calon KepalaDesa Terpilin Atas Nama : SAHODDIN ; Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi / TurutTerbanding , terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telahmengajukan jawaban

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagai Kepala Desa Grujugan,Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep yang diterbitkan Tergugat ;3.

danPemberhentian Kepala Desa, Pasal 53 BAB VIII Pengesahan DanPelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan jo.

Peraturan DaerahKabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Pasal 53Hal.10 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian KeduaPelantikan, maka Tergugat / Pembanding berwenang menerbitkankeputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama

Desa Terpilin Pasal 53 BAB VIIIPengesahan dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan ;Hal.11 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.e Bahwa dari segi substansi, kKeputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013,tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atasnama SAHODDIN sebagai Kepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura,Kabupaten Sumenep, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah didasarkanatas Keputusan Badan Permusyawaratan

Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orangeselon Ill di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebutdiangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga KependidikanPendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;5.

Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidakmengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karenapenyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidakmenyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011 Penggugat masih beradadi kantor Pusat Perbukuan Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4Jakarta di Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun tidak adapemberitahuan apapun dari

pihak yang berwenang akan ada pelantikan;9.

Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasikan dalamkewenangan aktif PITUN, dimana seperti Penggugat alami tidakmendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelantikan, semogaHalaman 6 dari 15 halaman.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) dan pemeriksaan atas namaPenggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/201 1tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung olehposita;b.

UU Nomor 12 Tahun 2008, yangberbunyi sebagai berikut :(4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutinyadiatur dalam Peraturan Pemerintah.Mengacu dari ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut di atas maka TataCara Pelantikan kepala daerah akan diatur dalam PeraturanPemerintah bukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ic.Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo.

Daya tidak bersedia melakukan rapatparipurna maka Menteri dalam Negeri atau pejabat yang ditunjukoleh presiden tidak dapat melakukan pelantikan terhadap Bupatidan wakil bupati, apalagi pelantikannya dilakukan di luar rapatparipurna DRPD maka pelantikan tersebut tidak sah;Halaman 21 dari 34 halaman.

Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau WakilHalaman 22 dari 34 halaman.

Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang TataCara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah;Halaman 23 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2014proses pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil, maka dapatdilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.

huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;e Panitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1)

Berdasarkan Proses danMekanisme yang Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturanPerundangundangan, yang oleh Para Penggugat dalam gugatannyamenggunakan tiga istilah masingmasing Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar, dan yangbenar adalah Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian

Peraturan Daerah Kota Tual adalah tidak benar olehkarena hingga saat ini di Kota Tual belum ada Peraturan Daerah yangmengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga menjadi pertanyaanyang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah dalam posita gugatan parapenggugat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan KepalaDesa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana amanat Pasal6 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian panitia telah melaksanakan tugasnya berdasarkanPasal 7 huruf a, b, dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

berjalan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, Pasal 7 huruf a, bdan huruf c serta Pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan kepala desa,menghasilkan dua bakal calon kepala desa atas nama masingmasingAlhamid Renhoat dan Lahamudin Watngil.

Mengatur, (2) Mengontrol/Pengawasan; (3) Pemberian sanksi/Penegakan Hukum: Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata

Pemerintahan Desa, dalamsubstansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan merupakan kewenangan dariKepala Desa (Tergugat);Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa haruslah dipahami dalam struktrur norma yang berpasangan (baikberhimpit atau tidak) dengan keberlakuan penerapan aspek kewenangan lainnya(mengontrol dan menjatuhkan sanksi yang juga merupakan elemen kewenangan

DanPemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa,dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan; Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan ObyekSengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundangundangan

Bukti P12:Menimbang, 33 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;copy dari PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Desember 2012;copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi JayaKecamatan Huu

DanPemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 : Perangkat Desa adalah Perangkat

BambangSoebagijo, dkk ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SURYANTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H. ASMA'T HADI, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. EC.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.03 1/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/005/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. ABDUL WAHID ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra.

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/4251/BKD Tanggal 25September 2018 hal Persetujuan Pengangkatan dan pelantikan pejabatPimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; b. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/4411/BKD Tanggal 3Oktober 2018 hal Pelaksanaan Pelantikan Sekretaris Daerah danPejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;Cc.

pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20 September2018, sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana diatur dalamketentuan pada Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016Hal. 51 dari 118 hal.

Bahwa pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tidak memerlukan persetujuan dari Menteri DalamNegeri dan Gubernur Jawa Barat karena telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan terhitung tanggal pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20September 2018 sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

;Bahwa pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tidak memerlukan persetujuan dari Menteri DalamNegeri dan Gubernur Jawa Barat karena telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan terhitung tanggal pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20September 2018 sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimanadiatur dalam ketentuan pada Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Jadi proses pengisiannyahanya tinggal menunggu proses pelantikan. Proses pelantikan diaturdalam Pasal yang terpisah, dan ditandakan sebagai efektifnya sebuahkewenangan. Jadi pejabat administrasi yang sudah mendapatkan suratKeputusan namun belum dilantik, maka dia tidak dapat menjalankankewenangannya secara efektif jika dia tidak dilantik ;Ahli menyatakan pelantikan Drs. H.

Untuk pembuatan Spanduk selamat datang dan spanduk pelantikan Uk 600 x 100 cm sebanyak 8 Pcsb. Bank drop pelantikan uk 300 a 200 sebanyak 1 pcsc. Bank drop Selamat dan sukses BB Uk 600 x 250 (340 gr) sebanyak 2 Pcs 2. Nota Tanggal 16 Juli 2012 Sebesar Rp. 55.000,- Untuk ongkos kirim 3. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar Rp. 30.000,- untuk Spanduk Ramadhan ICMI Desain4. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar RP. 40.000,- untuk ongkos kirim5.

Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Orda daerah36. 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI37. 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIdikembalikan kepada ICMI Orda Muba;38. Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;39. Uang tunai sejumlah Rp. 9.459.000,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;9.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah kelBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI OrdalMuba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1. Pembuatan Undangan 1.000 Lembar X 3.000 Rp. 3.000.0002.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah keBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI Ordal Muba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1.

Zuhair Effendy;e Bahwa saksi tidak tahu biaya untuk acara pelantikan;e Bahwa pada saat pelantikan saksi diberi seragam batik, tapi sumber uangnya saksitidak tahu;e Bahwa pada saat pelantikan ada konsumsinya, tapi saksi tidak tahu konsumsipelantikan berasal dari mana; Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ICMI;Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan anggaran suatu kegiatan diICMI karena saksi sibuk dengan tugas sebagai Kepala Dina PU Binamarga;Bahwa jumlah pengurus ICMI yang

ICMI periode sebelumnya;Bahwa pada saat pelantikan pengurus ICMI memakai baju seragam yang diurussepenuhnya oleh Sekretaris;Bahwa pada saat pelantikan uang bantuan dari Pemda Muba belum cair;Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk keperluan pelantikan pengurusICMI, karena saksi serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris (Terdakwa);Bahwa saksi tidak tahu cateringnya dari mana, demikian juga berapa jumlahundangan, tapi yang hadir sekitar 1.500 orang;Bahwa yang mengajukan proposal dana hibah adalah Ketua

Syamsudin Fei;32 Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013sampai dengan April 201333 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 27701 /CN01000460017934 Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Ordadaerah35 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI36 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIYang disita dari ICMI Orda Muba dikembalikan kepada ICMI Orda Muba;37 Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,00 (sembilan puluhdua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Yang

Bahwa.........4 Bahwa Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa menyebutkan, Bagi anggota Tentara NasionalIndonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan dirisebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifsebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian RepublikIndonesia 5 Bahwa H.

Bahwa.............Bahwa penerbitan objek sengketa aquo yang dilakukan Tergugat jelasbertentangan dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan, Bagi anggota Tentara NasionalIndonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan dirisebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifsebagai anggota Tentara Nasional Indonesia

,dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbub No. 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala desa Juncto ketentuan Tatib Pilkades Desa Jenggrik Periode20132019 tanggal 6 Mei3.

(photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T22 : Photokopi Surat dari Badan Permusyawaratan DesaJenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor: 08/BPD/VI/2013 Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala DesaJenggrik; (photokopi sesuai dengan aslinya);23. Bukti T23...........Bukti T23. : Photokopi Berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal CalonKepala Desa Jenggrik.

(photokopi sesuai denganaslinya); 2222222 2n onan enna nnnBukti T33: Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penggangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi peraturanPerundangundangan);Bukti T34 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MukhtarHasibuan menjawab ya zulBahwa sekitar bulan September 2019 Saksi Zul menghubungi sdr.Mukhtar Hasibuan dan mengatakan pak haji gimana, ini udah mau dekatpelantikan lalu sdr.MukhtarHasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi ZulHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stbmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak

ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon 2 dibulan desember 2019,nanti disitu nama kamubaru ada, selanjutnya pada bulan Desember 2019 tidak ada juga pelantikandan Saksi Zul tidak juga dilantik, kKemudian Saksi Zul kembali mendatangiTerdakwa dengan mengatakan kok gak ada pelantikan juga pak haji.?

Mukhtar Hasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi Zulmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon

Saksi Sampai disurunh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi mulai merasa curiga ketika sudah adabeberapa kali pelantikan di Kab.

Saksi ZulHajji Lubis sampai disuruh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi Zul Hajji Lubis mulai merasa curiga ketikasudah ada beberapa kali pelantikan di Kab.

Sabam JohansenMangihut Tua Simatupang, MPH., terkait dengan keputusan pembatalanpengangkatan dan pelantikan dr.

Dengan demikian organorgan dalam Yayasanharus mengacu pada Anggaran Dasar Yayasan dalam melaksanakankegiatan dari Yayasan itu sendiri ;PENGGANGKATAN DAN PELANTIKAN DR.

Bahwa sebagaimana yang telah jelaskan pada butir11 jawaban diatas, dimanaproses pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Baligea.n. Dr.

Justru yangterjadi adalah pelantikan Direktur RS HKBP Balige tanpa dasar aturanpelaksanaan apapun. sebagaimana kami baca di media massa.SELANJUTNYA PADA POIN 2.3.

terhadap Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;Bahwa tindakan pengangkatan dan pelantikan DR.

Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat DeSa;b.

DanPemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa

Perda KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) tidakmemenuhi syarat administrasi seleksi pengangkatanPerangkat Desa.

PerangkatDesa Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon pada Pasal 3 sampaidengan Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pelantikan pada pasal 19yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukumdan Asas Profesionalitas.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calon perangkat Desa yang lulus dalam ujian yaitu saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi:wana nnn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calonperangkat Desa yang lIulus dalam ujian yaitu Saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi.wana enn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Bahwa sesuai dengan keterangan yang peroleh dari saksi AchmadAndis, uang tersebut adalah uang atas permintaan dari terdakwa untukbiaya pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec. PucukKab. Lamongan yang sudah dilaksanakan sekira pada hari Jum/attanggal 26 Mei 2017 di Kantor Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan, dimana setelah pelantikan tersebut terdakwa juga masihsering meminta uang kepada saksi ACMAD ANDIS dengan alasansebagai biaya pelantikan tersebut.

bahwa besarannya kekuranganpembayaran untuk biaya pelantikan sebagai Sekretaris Desa terdakwalupadikarenakan tidak membawa catatanya dan dalam penyerahanuang tersebut tidak dibuatkan bukti tanda terima.

HARI sebagaipeserta Pilkades dengan Nomor Urut 2 (dua) dengan tanda gambar padi, sangat mempunyaikepentingan karena hal pelantikan tersebut merugikan hak dan kepentingan diri Penggugatsebagai salah satu pesertaPilkades ; === 222 n nnn nnn nnn nn nnnSehubungan dengan dilantiknya Rahmawi maka Pelantikan tersebut adalahmerupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang bersifat konkrit,individual dan final ;Konkrit, ...........Konkrit, dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan

Selanjutnya BPD Kropoh meminta kepada BupatiSumenep (Tergugat) didalam melakukan pelantikan terhadap calon terpilih dalamPilkades Kropoh Kec.

Dengan tetap melakukannya pelantikan tersebut sudah jelas BupatiSumenep (Tergugat) dalam hal ini telah melakukan penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksud dengan AsasKepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep (Tergugat) masih melakukanproses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipun proses pelaksanaan Pilkadestelah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatandari Penggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telah melanggar AsasKepastian Hukum ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP / 435.013 /2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama: RAHMAWI

Bahwa berdasarkan Notulen tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah KabupatenSumenep membuat Nota Dinas tertanggal 29 Mei 2013 (vide bukti T11) yang ditujukan47kepada Tergugat dengan kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Sumenep dengan dasarlaporan Panitia Pilkades dan unsur yang mendukung sudah dapat memproses penetapandan pelantikan Kepala Desa terpilih dan menyarankan kepada Tergugat untuk dapatmelaksanakan pelantikan Kepala Desa Kropoh ;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan KeputusanBupati

Surat ijin persetujuan dari atasannya bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Perangkat Desa ; Bahwa, persyaratan administrasi yang ditentukan Panitia Pemilinan KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada angka 03 di atas, pada prinsipnya telahdiatur dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten KediriNomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan diatur jugadalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 04.05.Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf e Peraturan DaerahKabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,diterangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas danwewenang melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohonberdasarkan

Kepala Desayang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Pemilinan sebagai CalonK@Pala, DESa, 5 ~~ nnn mewn enn nomen ne nn nenananesanananenanaannamnamnnnneBahwa, berkenaan dengan tugas dan wewenang melakukan penelitianpersyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, juga diatur dengan jalandalam Pasal 8 ayat 1 huruf g Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Disebabkan tidak adanyahubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketadengan kerugian/kepentingan Penggugat ; Dalil Penggugat dalam dasardasar Gugatan Nomor 6 adalah tidak benar,karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah KabupatenKediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilinan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (T.1) PanitiaPemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan Wewenang melakukanpenelitian persyaratan administrasi pemohon

P2 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;3.

Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatanpada tanggal 25 September 2017 tersebut, Penggugat tidak hadir tanpamemberikan alasan yang jelas.

Dari hasilklarifikasi tersebut Penggugat menyatakan: a. tidak akan memanfaatkan ketentuan tentang akhir pelantikan danpengambilan sumpah dalam waktu 30 hari kerja sejak keputusanpengangkatan ditetapkan dan tidak akan hadir apabila diundang kembali untuk dilantik;b. Penggugat siap menerima segala resiko atau konsekuensi atasketidakhadiran Penggugat dalam acara pelantikan dan pengambilanSumpah jabatan.

Asas KecermatanBahwa sebelum penetapan objek gugatan telah dilaksanakanklarifikasi terhadap ketidakhadiran Penggugat dalam pelantikan danpengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017,dalam hal ini Penggugat juga telah diberikan kesempatan untukmenghadiri undangan pelantikan dan pengambilan sumpah lagi akantetapi Penggugat menyatakan tidak akan memanfaatkan kesempatantersebut.

ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batasakhir pelantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatanditetapkan (vide bukti T6, T7, T.8 dan keterangan Saksi Suyono);6.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator dan Jabatanpengawas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusanpengangkatannya ditetapkan.

Sdkterhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengancara dan keadaan sebagai berikut : 22+ n nn nnn nn nnne eenBahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

SdkAdat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahmelakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatanpenganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dankeadaan sebagai berikut : 220 220 222 222 eon enn oe oon Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa AMMAN KABEAKAN mengatakan merekadatang lebih dari 4 (empat)

Pakpak Bharat pada saatberlangsungnya pesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan ; Bahwa rombongan mereka datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan sambil mengatakan tumpah darah, lalu terdakwa ditumbukoleh RAHMUDIN KABEAKAN pada pipi kanan, ketika itu terdakwa tidakmelawan, terdakwa ditarik ke dalam rumah ; Bahwa terdakwa sebagai orang yang dituakan memimpin pesta adatpelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang mengatakan stop agar pesta adat tersebut

SdkBahwa kami berpesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan adamengundang Kepala Desa, tapi ABDUL RAHIM KABEAKAN tidak kamiundang ;Bahwa sebelumnya ada selisin paham antara kelompok terdakwa dengankelompok ABDUL RAHIM KABEAKAN ;Bahwa terdakwa tidak ada melakukan apaapa terhadap rombongan ABDULRAHIM KABEAKAN yang datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut ;Bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat terjadinya keributan adalahanak terdakwa yang bernama HASAN KABEAKAN

Perubahan atas Peraturan Bupati PandeglangNomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati PandeglangNomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikanAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya AsasKecermatan, Asas

Pasal 48 Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.

49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desajo.

Pasal 48 Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 64Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa menyelesaikan keberatan yang diajukanPenggugat tersebut dengan mengeluarkan Keputusan BupatiPandeglang No mor: 141.1/.

Pasal 18 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahan atas peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015Tentang tata cara pencalonan, pemilinan, pelantikan, dan pemberhentianKepala Desa;i. Pasal 46 ayat (3) huruf m Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18Tahun 2015 Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, danpemberhentian Kepala Desa;j.

Dengan tetapmelakukannya pelantikan tersebut sudah jelas Bupati Sumenep(Tergugat) dalam hal ini telah melakukan "penyalahgunaanwewenang" (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksuddengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilihmeskipun proses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa diPengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatan dariPenggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telahmelanggar Asas Kepastian Hukum ;24.Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP /435.013 / 2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala DesaTerpilin atas nama : RAHMAWI

Danmakna pada kalimat tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin padaobyek sengketa adalah merupakan tindakan yang faktual yang harusdilakukan, dan setelah selesai pelantikan maka Surat Keputusanobyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan mengikat lagi dengankata lain obyek sengketa dianggap bersifat satu kali pakai.Halaman 13 dari 20 halaman.

Akantetapi pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menyatakandan berpendapat putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya telahdibatalkan selanjutnya berkesimpulan bahwa pelantikan yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kemabali adalah suatu faktualyang berlaku untuk satu kali saja.

Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.