PT METRO REALTY TBK

/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU615/PJ/2018, tanggal 5 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METRO REALTY

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88818/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3275/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakNovember 2012 Nomor 00035/240/12/054/14 tanggal 4 Juli 2014 atas namaPT Metro Realty

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3275/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakNovember 2012 Nomor 00035/240/12/054/14 tanggal 4 Juli 2014,atas nama PT Metro Realty Tbk., NPWP 01.363.919.0054.000,beralamat di Gedung Metro Pasar Baru Lantai 10, Jalan H.Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLAZA INDONESIA REALTY, TBK,tersebut;

PT PLAZA INDONESIA REALTY,TBK VS IVAN WIJAYA

Bahwa tetapi faktanya, hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan apayang telah dijanjikan tersebut (membayar tunggakan tagihan/hutangtersebut langsung kepada PT Plaza Indonesia Realty Tbk, bahkanTergugat yang dalam suratnya tersebut menembuskan (cc) suratnyatersebut kepada Ibu Amelia Gozali dari PT Plaza Indonesia Realty Tbk incasu Penggugat) ternyata faktanya sama sekali tidak menembuskannya(cc) kepada Ibu Amelia Gozali;Surat Tergugat tertanggal 22 Mei 2010 berbunyi sebagai berikut;ToMr.

Sudirman Kav.5253Jakarta 12190;cc Ms Amelia GozaliPT Plaza Indonesia Realty tokRe : Your infitation Leter;Dear Sir;Referring to you letter, kindly that we will not be able to come and seeyou today, and we will settle it with Plaza Indonesia;Terjemahan bebas;KepadaBapak Yulianto ManurungGUYS & PartnersArta Graha Building 6" floor OBF Center;JI. Jend. Sudirman Kav.5253Jakarta 12190;cc : lou Amelia GozaliPTPlaza Indonesia Realty tbk;Halaman 5 dari 24 hal. Put.

Bahwa dalam bukti P17 yang merupakan surat Termohon Kasasi/Tergugat sebagai balasan dari surat kuasa hukum Terbanding/Penggugat (vide bukti Pi6) di dalamnya Termohon Kasasi/Tergugatmenyatakan akan secara langsung membayarnya kepada PT PlazaIndonesia Realty, Tok, namun faktanya, hingga saat ini janji TermohonKasasi/Tergugat tersebut tidak pernah direalisasikan (TermohonKasasi/Tergugat berbohong), bahkan berkalikali dengan itikad baik PTPlaza Indonesia Realty, Tbk secara langsung telah mencobamenghubungi

Bahkan surat balasan Termohon Kasasi/Tergugat tersebutjuga ditembuskan (carbon copy/cc) kepada PT Plaza Indonesia Realty, Tbk(Penggugat). Namun Faktanya.

Termohon Kasasi/Tergugat sama sekalitidak melunasi hutangnya dan tidak pernah mengirimkan tembusan surat(cc) balasannya tersebut kepada PT Plaza Indonesia Realty, Tbk baikmelalui faksimili ataupun melalui kurir/pos. bukti P17 ini secara tegas telahmembuktikan adanva itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/Tergugat (videPasal 1338 alinea ke 2 KUHPerdata) untuk melunasi hutangnya tersebutkepada Pemohon Kasasi/Penggugat.

ALFA GOLD LAND REALTY, DK

ALFA GOLD LAND REALTY, yang diwakili oleh DirekturSari Setyaningrum berkedudukan di Wisma Argo Manunggal,lantai 18, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 22, JakartaSelatan, memberi Kuasa kepada Ibnu Ali Tindri,S.H., dankawankawan, Para Staff Advokasi PT. Alfa Gold Land Realtyberalamat di Wisma Argo Manunggal, lantai 18, Jalan JendralGatot Subroto Kavling 22, Jakarta Selatan berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DIJAKARTA CQ.

diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor6740/Joglo terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan KodyaJakarta Barat atas nama PT Alfa Gold Land Realty oleh Tergugat II, hal initelah merugikan kepentingan Penggugat, dengan adanya keputusanTergugat II tersebut membuat Penggugat tidak dapat melakukan tindakanHal. 3 dari 18 hal.

No.461 K/Padt/201514.15.16.17.Bahwa jelasjelas perobuatan dari Tergugat yang mengajukanpermohonan Hak Guna Bangunan dalam hal ini Hak Guna BangunanNomor 6740/Joglo atas nama PT Alfa Gold Land Realty, jelasjelasmerupakan perbuatan melawan hukum, karena sebagian tanah yangdiajukan oleh Tergugat ada pemilik dan penghuninya yaitu Penggugat,yang tersebut dalam Letter C Nomor 1178 seluas 1650 m?

, terletak diKelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat dan telahdikuasai secara turuntemurun sejak tahun 1930;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6740/Joglo,terletak di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya JakartaBarat atas nama PT Alfa Gold Land Realty oleh Tergugat II dilakukandengan tidak teliti, tidak cermat, dan tidak akurat, sebab di atas tanahyang nyatanyata dikuasai fisik oleh Penggugat, diterbitkan sertifikatatas nama pihak lain oleh Tergugat Il.

PT Alfa Gold Land Realty, sebagai Tergugat ;b.

METRO REALTY, TBK;

3548/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU932/PJ/2018, tanggal 1 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METRO REALTY

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89181/PP/M.XIB/15/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3285/WPJ.07/2015 tanggal1 Oktober 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00018/206/12/054/14 tanggal 4 Juli 2014, atas nama PT Metro Realty

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METRO REALTY Tbk

./2018, tanggal 5 Februari2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METRO REALTY Tbk, beralamat di Gedung Metro PasarBaru Lantai 10, Jalan H.

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3234/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April2011Nomor 00024/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00082/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015atas namaPT Metro Realty

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3234/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) MasaPajak April 2011 Nomor 00024/240/11/054/14 tanggal 4 Juli2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP0082/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal30 September 2015, atas nama PT Metro Realty Tbk., NPWP01.363.919.0054.000, beralamat di Gedung Metro Pasar BaruHalaman

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METRO REALTY TBK

./2018, tanggal 5 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METRO REALTY TBK, beralamat di Gedung MetroPasar Baru Lantai 10, Jalan H.

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP3215/WPJ.07/2015 tanggal 30 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2011 Nomor00027/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00085/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama PT Metro Realty

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3215/WPJ.07/2015 tanggal 30 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli2011 Nomor 00027/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00085/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30September 2015, atas nama PT Metro Realty Tbk., NPWP01.363.919.0054.000, beralamat di Gedung Metro Pasar

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRISMA AGUNG REALTY

JKS REALTY/ PARAHYANGAN RESIDENCE

JKS REALTY/ PARAHYANGAN RESIDENCE, berkedudukan diJalan Ciumbuleuit No. 125 Kelurahan Hegarmana,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal inidiwakili oleh Ariesman Widjaya, Direktur Utama,Bambang Dwi Yanto, Direktur , dalam hal inimemberikan kuasa kepada Herjanto WidjayaLowardi,S.H.,M.Kn., R.Palgunadi, S.H., Advokat,beralamat di APL Tower Lantai 48, Podomoro City,Jalan Let.Jend.

JKS REALTY pada ProyekParahyangan Residence yang terletak di Jalan Ciumbuleuit No. 125Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap Kota BandungKota Bandung, sesuai berdasarkan SURAT PEMESANAN Nomor0000000802 tertanggal 09 September 2012;2. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dendadenda yangditentukan oleh Tergugat secara sepihak, yang mendasarkan bunga 4 %perbulan sehingga denda yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebesarRp. 150.000.000,00 terbilang SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH;3.

Surat No.032/EXT/COLL/JKSPR/VII/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dariPT.JKS REALTY kepada Lilis Kristiyana tentang Terguran (somasi) 1.Sesuai dengan asli, diberi tanda T3;. Surat No.022/EXT/COLL/JKSPR/IX/2014 tanggal 7 November 2014 dariPT.JKS REALTY kepada Lilis Kristiyana tentang Terguran (somasi) 2.Fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda T4 ;. Surat No.056/EXT/COLL/JKSPR/XI/2014 tanggal 27 November 2014dari PT.JKS REALTY kepada Lilis Kristiyana tentang Terguran (somasi)terakhir.

Surat No.232/JKSLegal/xXIl/2014 tanggal 10 Desember 2014 dariPT.JKS REALTY kepada Lili Kristivana tentang PemberitahuanPembatalan Unit PR/16/EF di Proyek Parahyangan Residences.Fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T6;. Surat No.012/JKSLegal/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dari PT.JKSREALTY kepada Lili Kristiyana tentang Pemberitahuan PengambilanUang Pembatalan Unit PR/16/EF di Proyek Parahyangan Residences.Fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T7;.

Nota Penagihan Denda Terlambat Bayar, dari PT.JKS REALTY, no unitPR/16/EF, tanggal penagihan 03/12/2014 kepada Lilis Kristiyana.

PRISMA AGUNG REALTY;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4285/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86103/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP507/WPJ.06/2015tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00040/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Agustus 201 1atas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP507/WPJ.06/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00040/207/11/023/13tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Agustus 2011 atas namaPT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamatdi Jalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang, Jakarta, 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METRO REALTY Tbk

./2018, tanggal 5 Februari 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METRO REALTY Tbk, beralamat di Gedung Metro PasarBaru Lantai 10, Jalan H.

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3226/WPJ.07/2015 tanggal 1Oktober 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) MasaPajak Februari 2011 Nomor 00022/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00080/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015atas nama PT Metro Realty

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3226/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00022/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00080/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30September 2015, atas nama PT Metro Realty Tbk., NPWPHalaman 4 dari 8 halaman.

PERMATA BERLIAN REALTY

PERMATA BERLIAN REALTY, beralamat di Jl. BulunganNo.76, Gedung Blok M Plaza, Kramat Pela, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12130, alamat korespondensi di GedungWirausaha Lt.7 HB & P, Jl. HR Rasuna Said Kav.C5 Kuningan,Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olen Alexander StefanusRidwan S, selaku Presiden Direktur dan Martin Luther Marpaung,selaku Direktur PT. Permata Berlian Realty. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada Ricky R. Hasibuan, S.E., Ak, M.H.

Permata Berlian Realty (Pemohon Banding), dahulu bernama PT.Pakuwon Subentra Amethyst pada saat berdiri (tidak ada perubahan NomorNPWP dan identitas perpajakan lainnya karena yang berubah adalah hanyanamanya saja) membangun Apartemen Somerset Berlian Residence danmelakukan penjualan apartemen mulai tahun 1996;Bahwa pada awal tahun 1998, pembangunan dihentikan karena krisismoneter. Pemohon Banding mengalami vakum (tidak ada kegiatan) sampaidengan tahun 2004.

Permata Berlian Realty, NPWP 01.070.892.3059.000, alamat Jalan Bulungan No.76, Gd. Blok M Plaza, Kramat Pela,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, sehingga perhitungan pajak menjadisebagai berikut : No.

Permata Berlian Realty,NPWP: 01.070.892.3059.000,tidak memperhatikan atau mengabaikanfakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.Il. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.

Permata Berlian Realty, NPWP:01.070.892.3059.000, alamat JalanBulungan No.76, Gd.Blok M Plaza,Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta selatan 12130, dengan PerhitunganJumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar menjadi sebagaimanaperhitungan diatas:adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa lasanalasan

PT OKAMOTO INDONESIA VS PT WIN WIN REALTY CENTRE

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jemur Andayanai 1Nomor 33 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Januari 2018;Pemohon Kasasi:LawanPT WIN WIN REALTY CENTRE, berkedudukan di CiputraWorld, Jalan Mayjend Sungkono Nomor 89, Surabaya, diwakilioleh Harun Hajadi dan Wenas Panwell The, selaku ParaDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius WindaSulisiandri, dan kawankawan, Para Karyawan DepartemenLegal Corporate PT Win Win Realty Centre, berdasarkan SuratKuasa

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METRO REALTY TBK

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU621/PJ/2018,tanggal 5 Februari 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METRO REALTY

adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3213/WPJ.07/2015, tanggal 30September 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00032/240/11/054/14, tanggal 4 Juli2014, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00090/WPJ.07/KP.0803/2015, tanggal 30 September2015, atas nama PT Metro Realty

Putusan Nomor 550 /B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakDesember 2011 Nomor 00032/240/11/054/14, tanggal 4 Juli 2014,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00090/WPJ.07/KP.0803/2015,tanggal 30 September 2015, atas nama PT Metro Realty Tbk.,NPWP. 01.363.919.0054.000, beralamat di Gedung Metro PasarBaru Lantai 10, Jalan H.

Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juni 2020 antara Termohon PKPU (Debitor) PT CAHAYABARU RAYA REALTY dengan Para Kreditornya;2. Menghukum Termohon PKPU (Debitor) PT. CAHAYABARU RAYA REALTY dan Para Kreditornya untuk tunduk dan patuh dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi);3. Menghukum Termohon PKPU (Debitor) PT. CAHAYABARU RAYA REALTY untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;4.

CAHAYABARU RAYA REALTY berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde);5. Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU (Debitor) PT. CAHAYABARU RAYA REALTY dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde);6.

Menghukum Termohon PKPU (Debitor) PT CAHAYABARU RAYA REALTY Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.011.000,00 (delapan juta sebelas ribu rupiah);

CAHAYABARU RAYA REALTY

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRISMA AGUNG REALTY

PT DWIPUTRA METROPOLITAN, DKK VS PT WIKA REALTY

., Advokat, berkantor di Ruko PinusNiaga Center Nomor 20, Jalan Permata Raya Taman Royal 1,Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, KotaTangerang d/h berkantor di Taman Royal 2, Cluster PajajaranA22, Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Juni 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;LawanPT WIKA REALTY, berkedudukan di Menara Bidakara 1 Lantai18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 7173, Pancoran, Jakarta12870, yang diwakili oleh Imam Sudiyono,

Kewajiban pihak pertama (PT Wika Realty/Penggugat):a. Menyusun Rencana Kerja Proyek termasuk seluruh perancanganproduk;b. Menyiapkan Tim Manajemen Proyek;c. Membiayai dan melaksanakan pengurusan ljin Blok Plan danrevisinya, iin Penggunaan Bangunan, in =MendirikanBangunan(IMB), Pertelaan, Sertipikat Hak Milik Satuan RumahSusun (SHMSRS) dan Balik Nama;d. Membiayai dan melaksanakan seluruh kegiatan pengembanganproyek yang meliputi perencanaan, perancangan, pemasaran,pembangunan dan pengelolaan;2.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalambutir 1 di atas PT Dwiputra Metropolitan tidak dapat menyelesaikanpermasalahan tanah tersebut, maka PT Dwiputra Metropolitan wajibmengembalikan seluruh biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh PT.Wika Realty sebagaimana disepakati di dalam Pasal 13 AktaPerjanjian Kerjasama;c.

Nomor 1410 K/Pdt/2017Didalam klausula khusus pada surat kuasa PT Wika Realty selakuPenggugat Prinsipal kepada kuasanya Nomor: HK.02.03/A.DIR.WR.079/2014 t tanggal 21 Maret 2014 disebutkan:KHUSUSbese Untuk dan atas nama serta mewakili dan membela kepentingan hukumPemberi Kuasa selaku Penggugat dalam membuat, menandatangani, danmengajukan surat gugatan perdata kepada PN. Jakarta Barat di Jakartaterhadap:1.

Nomor 1410 K/Pdt/2017Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) adalah berdasarkan adanyaPerjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen antaraPT Wika Realty dengan PT Dwiputra Metropolitan, Akta Nomor 06, tanggal11 Maret 2011, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Nurul Larasati,S.H., dl Jakarta bukan Akta Nomor 16, tanggal 11 Maret 2011:Sementara di dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4 konformdengan dalil

METRO REALTY TBK

METRO REALTY TBK, beralamat di Gedung MetroPasar Baru Lantai 10, Jalan H.

adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3282/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni2011 Nomor 00026/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00084/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama PTMetro Realty

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3282/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakJuni 2011 Nomor 00026/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00084/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal30 September 2015 atas nama PT Metro Realty Tbk, NPWP01.363.919.0054.000, beralamat di Gedung Metro Pasar BaruLantai

WILHARA PRIMA REALTY VS DIRJEN PAJAK;

WILHARA PRIMA REALTY, NPWP : 01.578.363.2046.000, dalamhal ini diwakili oleh Handoyo Santoso, Direktur Utama, beralamat diKomplek Gading Bukit Indah Blok A No. 28 Jalan Bukit Gading Raya,Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, memberi kuasa kepada : 1.Ranto Simanjuntak,SH.MH., 2.John Herman Pigalao,SH.M.Kn., 3. StellaValentina,SH., 4. Elizabeth Ritonga,SH., 5. Alvajune G.Manuhua, SH.,dan 6. Inri Januar Simangunsong,SH.

Desember2008 Nomor : 00001/208/08/046/10 tanggal 22 Maret 2010 atas nama: PT.Wilhara Prima Realty, NPWP : 01.578.363.2046.000, alamat : KomplekGading Bukit Indah Blok A No. 28 Jl.

WILHARA PRIMA REALTY, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembalimaka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahn denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

WILHARA PRIMA REALTY, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono,SH.M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., danDr.H.Imam Soebechi,SH.MH., HakimHakim Agung sebagai

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan PKPU secara Sukarela (Volunteer) yang diajukan oleh Debitor selaku Pemohon PKPU/PT Ade Pede Realty;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU) Sementara terhadap Pemohon PKPU/PT Ade Pede Realty, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang beralamat di Graha ADPD, Jl.

AHU-207 AH.04.03-2020 tanggal 12 Mei 2020;

LOKA MAMPANG INDAH REALTY .

LOKA MAMPANG INDAH REALTY, berkedudukan di JalanLoka Indah Kav. 1 Warung Buncit, Mampang Prapatan, JakartaSelatan ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 17642/PP/M.XI/16/2009 tanggal 2 April 2009 yang telah berkekuatan hukum

Loka Mampang Indah Realty,NPWP : 01.355.528.9059.000, alamat Jalan Loka Indah Kav. 1Warung Buncit, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan denganperhitungan sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :A. EKSPOYP uo... cee eteeseesecsecsecscesceneeseeseeseceeceeeescssessessecsecssessesaecaecascaeeaeeaeeseeseeseees Rp. 0,00b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/ditunda/ditang gubkan/dibebaskan. ssssissssscesssvessvaresszcresszecessxecacsans sevens scaesercsereavacrenes Rp. 1.551.016.580,00c.

Loka Mampang Indah Realty, NPWP: 01.355.528.9059.000, tidak memperhatikan atau telah mengabaikanfakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1786/WPJ.07/BD.05/2007tanggal 25 Oktober 2007 tersebut, sehingga menghasilkanputusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku ;d Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukanoleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yangnyatanyata tersebut terdapat

LokaMampang Indah Realty, NPWP : 01.355.528.9059.000, alamat : Jalan Loka IndahKav.