Ditemukan 1098 data
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanah tersebut PenggugatPenggugat miliki atas dasar waris dariorang tua PenggugatPenggugat bernama Chamim Mudjianto yang telahmeninggal dunia pada tanggal 27 April 1998 (Bukti P.1), dimana Alm orangtua PenggugatPenggugat mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1960dikuatkan dengan bukti surat yang diterbitkan oleh Kerio/Anggota LandReform Desa Sukarami tanggal 20 Januari 1964 Nomor 272/1964 yangdiketahui oleh Pasirah/Ketua Panitia Land Reform Marga Talang Kelapatanggal 21 Januari 1964 Nomor
39/PLM/1964 dan diketahui oleh asistenWedana/Ketua Panitia Land Reform Kecamatan Banyuasin Nomor 350/PLK/1964 tanggal 31 Januari 1964 yang diperkuat dengan SuratKeterangan yang diterangkan oleh Lurah Talang Betutu dengan Nomor 594/132/TB/XIV95 tahun 1995.
12 — 2
sebagai calon jemaah haji;Menimbang, bahwa penetapan nama dalam keperdataan mempunyai fungsiyang pada pokoknya yaitu:1 Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas dansah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satuanggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan denganpihak lain;2 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat terutama dalam hubungankekeluargaan;3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (social reform
Wyn. Novi Kristanti
22 — 10
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
EMUH MUHYIDIN
46 — 8
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
126 — 58
KisBahwa karena tidak terbantahkan dalildalil eksepsi tergugat, maka tergugattetap pada dalildalil eksepsi Verjaring yang pertama dan Verjaring yangkedua;Bahwa terang dan jelas Tergugat membantah bahwa objek tanah terperkarayang pertama (luasnya:1496 M ) bukan lah objek waris, karena memang bukanmilik alm.XXXXXXXXXX dan istrinya, perolehan hak atas tanah terperkarajelas melalui program land reform yang diberikan pemerintah;Bahwa sebelum menjadi objek /Jand reform tanah terperkara berstatus tanahNegara
KisBahwa karena penggugat tetap pada dalil gugatanya namun tidak mampumengurai secara jelas hak apa yang melekat atas tanah terperkara sebelummenjadi objek Land Reform sehingga dapat dinyatakan sah secara hukumdisebut objek waris;Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali surat gugatan ParaPenggugat cacat formil. Maka wajar dan patut dalam hukum gugatan parapenggugat dinyatakan batal demi hukum atau sekurangkurang dinyatakantidak diterima.
Kismelebihi luas tanah yang telah ditentukan dengan alasan untuk sebagailahan pemukiman masyarakat dan tidak untuk wilayah perkebunan; Bahwa padaprinsipnya Land Reform adalah program pemberian lahan pertanian untukmasyarakat dan bukan pembagian lahan pemukiman masyarakat sepertidalil para penggugat, bahwa kalaupun para penggugat tetap pada dalilmemiliki tanah dengan jumlah 1890 M? + 1496 M? = 3.386 M?
Fotokopi surat Keterangan tanah objek land reform, atas namaSainem, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugatmengakui kebenaran alat bukti tersebut, kKemudian diparaf oleh KetuaMajelis dan diberi kode bukti (P.1);2.
Fotokopi Surat Land Reform nomor 219/DA/HML/A/1974 tanggal 8 Juni1974, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kKemudian diparaf olehKetua Majelis dan diberi kode bukti (T.4);5.
M. Aminuddin
26 — 17
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
76 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiMakassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalahmilik orang tuanya yang diperoleh dari program land reform
1.Munadi
2.Irhamni Sri Lestari
20 — 13
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
JUBIT
17 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun amar putusan menolak gugatan Penggugat (AH Sahri);Nampak jelas Turut Tergugat dalam dalil jawaban sebagaimana uraianputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12/G/2008/PTUN.Sby pada halaman 7 baris ke 4 atau angka 2;Bahwa tanah yang diterbitkan Serifikat Hak Milik No. 9 Desa Karangdiyengatas nama Kajit berasal dari tanah Negara obyek Land Reform LRsebagaimana surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal15 Desa 1964 No.
I/Agr/9/XI/99/HM/III/Tn.Erfp.Halaman 7 baris ke 9 atau angka 3:Menurut penelitian dari Kepala Seksi Land Reform ternyata tanah tersebutkekeliruan letak tanahnya, sehingga surat keputusan tersebut diatas tidaksesuai lagi dengan kenyataan penguasaan penerimaan hak dalam hal ini Kajit;Dan sesuai bukti yang disampaikan Turut Tergugat dalam perkara dimaksudsesuai dalam putusan halaman 12 yaitu bukti T6 dan T7;Dengan demikian Tergugat telah secara nyata dan jelas mengetahuibahwsanya Sertifikat Hak Milik
33 — 4
SLAMET JUNAEDI (SAKSI AHLI):Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Negara bekas eks Hak Erpacht Verponding/ tanah Land Reform No. 502 yang terletak di Lingkungan Gumuk Bago, KelurahanTegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;Bahwa tanah tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat;Bahwa masyarakat menggarap tanah tersebut atas dasar hak garap yang berupa suratperjanjian alih hak barat ;Bahwa kriterianya sebagai penggarap aktif antara lain adalah dua tahun berturut turutmengerjakan
yangterletak di Gumuk Bago, Kelurahan Tegalbesar, Kelurahan Tegalbesar, KecamatanKaliwates, Kabupaten Jember, pada tahun 2001 tersebut dan telah membayar kepadaterdakwa Rp. 4.000.000,, kemudian kepada Pak To Tammin Rp. 4.000.000, selain adabiayabiaya untuk menguasai tanah tersebut, dikuatkan dengan bukti kwitansi pembayaransebagaimana terlampir dalam BAP Penyidikan ;e Bahwa saksi ahli Slamet Junaidi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negarabekas eks Hak Erpacht Verponding / tanah Land Reform
Ni Nyoman Yuly
65 — 25
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
51 — 14
Nomor 1 Tahun 1974) ;Menimbang, bahwa pencatatan dalam perkawinan oleh pejabat yangbewenang dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :1. untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelasdan sah bagi yang berkepentingan ;2. akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dannegara ;3. agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(social reform
52 — 11
Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.
38 — 4
mempunyaifungsi yang pada pokoknya yaitu :1.Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yangjelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian namaatas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalammelakukan hubungan dengan pihak lain ;Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan ahklak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakatdan Negara ;Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform
YULI MARISA
28 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
ANDI ARIFIN
19 — 7
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
71 — 58
HAJI MASIRAH)sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/KelurahanMajjelling, tanggal 28 Juni 1995, yang terurai dalam Gambar Situasi (GS) Nomor :6775/1995, tanggal 26 Juni 1995, dengan luas 5.6 16 m2, tersebut yang menjadi obyeksengketa dalam Gugatan ini ;Bahwa sesuai dengan laporan Panitia Land Reform tahun 1963, upaya dari Penggugat,yang telah berulang kali menghubungi untuk mengambil kembali tanah tersebut, baiksecara kekeluargaan maupun melalui perangkat Kelurahan, namun
26 — 11
Atas lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai denganhakekat dan etika yang di junjung tinggi oleh manusia dan Negara ;3.Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(Sociati reform) lebih efektif ;4.Agar Hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau ,dan mengayomi segenap anggotamasyarakat ,dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut maka Pengadilan Negeri memberi ijindan memerintahkan Instansi Pelaksana
Ni Luh Ayu Sukerni
37 — 15
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.