Bahwa tanah tersebut PenggugatPenggugat miliki atas dasar waris dariorang tua PenggugatPenggugat bernama Chamim Mudjianto yang telahmeninggal dunia pada tanggal 27 April 1998 (Bukti P.1), dimana Alm orangtua PenggugatPenggugat mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1960dikuatkan dengan bukti surat yang diterbitkan oleh Kerio/Anggota LandReform Desa Sukarami tanggal 20 Januari 1964 Nomor 272/1964 yangdiketahui oleh Pasirah/Ketua Panitia Land Reform Marga Talang Kelapatanggal 21 Januari 1964 Nomor

39/PLM/1964 dan diketahui oleh asistenWedana/Ketua Panitia Land Reform Kecamatan Banyuasin Nomor 350/PLK/1964 tanggal 31 Januari 1964 yang diperkuat dengan SuratKeterangan yang diterangkan oleh Lurah Talang Betutu dengan Nomor 594/132/TB/XIV95 tahun 1995.

KisBahwa karena tidak terbantahkan dalildalil eksepsi tergugat, maka tergugattetap pada dalildalil eksepsi Verjaring yang pertama dan Verjaring yangkedua;Bahwa terang dan jelas Tergugat membantah bahwa objek tanah terperkarayang pertama (luasnya:1496 M ) bukan lah objek waris, karena memang bukanmilik alm.XXXXXXXXXX dan istrinya, perolehan hak atas tanah terperkarajelas melalui program land reform yang diberikan pemerintah;Bahwa sebelum menjadi objek /Jand reform tanah terperkara berstatus tanahNegara

KisBahwa karena penggugat tetap pada dalil gugatanya namun tidak mampumengurai secara jelas hak apa yang melekat atas tanah terperkara sebelummenjadi objek Land Reform sehingga dapat dinyatakan sah secara hukumdisebut objek waris;Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali surat gugatan ParaPenggugat cacat formil. Maka wajar dan patut dalam hukum gugatan parapenggugat dinyatakan batal demi hukum atau sekurangkurang dinyatakantidak diterima.

Kismelebihi luas tanah yang telah ditentukan dengan alasan untuk sebagailahan pemukiman masyarakat dan tidak untuk wilayah perkebunan; Bahwa padaprinsipnya Land Reform adalah program pemberian lahan pertanian untukmasyarakat dan bukan pembagian lahan pemukiman masyarakat sepertidalil para penggugat, bahwa kalaupun para penggugat tetap pada dalilmemiliki tanah dengan jumlah 1890 M? + 1496 M? = 3.386 M?

Fotokopi surat Keterangan tanah objek land reform, atas namaSainem, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugatmengakui kebenaran alat bukti tersebut, kKemudian diparaf oleh KetuaMajelis dan diberi kode bukti (P.1);2.

Fotokopi Surat Land Reform nomor 219/DA/HML/A/1974 tanggal 8 Juni1974, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kKemudian diparaf olehKetua Majelis dan diberi kode bukti (T.4);5.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

sebagai calon jemaah haji;Menimbang, bahwa penetapan nama dalam keperdataan mempunyai fungsiyang pada pokoknya yaitu:1 Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas dansah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satuanggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan denganpihak lain;2 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat terutama dalam hubungankekeluargaan;3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (social reform

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.

Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiMakassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalahmilik orang tuanya yang diperoleh dari program land reform

Adapun amar putusan menolak gugatan Penggugat (AH Sahri);Nampak jelas Turut Tergugat dalam dalil jawaban sebagaimana uraianputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12/G/2008/PTUN.Sby pada halaman 7 baris ke 4 atau angka 2;Bahwa tanah yang diterbitkan Serifikat Hak Milik No. 9 Desa Karangdiyengatas nama Kajit berasal dari tanah Negara obyek Land Reform LRsebagaimana surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal15 Desa 1964 No.

I/Agr/9/XI/99/HM/III/Tn.Erfp.Halaman 7 baris ke 9 atau angka 3:Menurut penelitian dari Kepala Seksi Land Reform ternyata tanah tersebutkekeliruan letak tanahnya, sehingga surat keputusan tersebut diatas tidaksesuai lagi dengan kenyataan penguasaan penerimaan hak dalam hal ini Kajit;Dan sesuai bukti yang disampaikan Turut Tergugat dalam perkara dimaksudsesuai dalam putusan halaman 12 yaitu bukti T6 dan T7;Dengan demikian Tergugat telah secara nyata dan jelas mengetahuibahwsanya Sertifikat Hak Milik

SLAMET JUNAEDI (SAKSI AHLI):Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Negara bekas eks Hak Erpacht Verponding/ tanah Land Reform No. 502 yang terletak di Lingkungan Gumuk Bago, KelurahanTegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;Bahwa tanah tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat;Bahwa masyarakat menggarap tanah tersebut atas dasar hak garap yang berupa suratperjanjian alih hak barat ;Bahwa kriterianya sebagai penggarap aktif antara lain adalah dua tahun berturut turutmengerjakan

yangterletak di Gumuk Bago, Kelurahan Tegalbesar, Kelurahan Tegalbesar, KecamatanKaliwates, Kabupaten Jember, pada tahun 2001 tersebut dan telah membayar kepadaterdakwa Rp. 4.000.000,, kemudian kepada Pak To Tammin Rp. 4.000.000, selain adabiayabiaya untuk menguasai tanah tersebut, dikuatkan dengan bukti kwitansi pembayaransebagaimana terlampir dalam BAP Penyidikan ;e Bahwa saksi ahli Slamet Junaidi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negarabekas eks Hak Erpacht Verponding / tanah Land Reform

HAJI MASIRAH)sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/KelurahanMajjelling, tanggal 28 Juni 1995, yang terurai dalam Gambar Situasi (GS) Nomor :6775/1995, tanggal 26 Juni 1995, dengan luas 5.6 16 m2, tersebut yang menjadi obyeksengketa dalam Gugatan ini ;Bahwa sesuai dengan laporan Panitia Land Reform tahun 1963, upaya dari Penggugat,yang telah berulang kali menghubungi untuk mengambil kembali tanah tersebut, baiksecara kekeluargaan maupun melalui perangkat Kelurahan, namun

Nomor 1 Tahun 1974) ;Menimbang, bahwa pencatatan dalam perkawinan oleh pejabat yangbewenang dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :1. untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelasdan sah bagi yang berkepentingan ;2. akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dannegara ;3. agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(social reform

Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 AndIn Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.

mempunyaifungsi yang pada pokoknya yaitu :1.Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yangjelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian namaatas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalammelakukan hubungan dengan pihak lain ;Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan ahklak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakatdan Negara ;Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform

Djen semasa hidupnya memiliki beberapa orang anak danpada saat Land reform kelebihan kepemilikan tanah dibagikankebebrapa orang salah satunya diberikan pada anaknya M. MUFTISurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur di Surabayatanggal 19 September 1964 Nomor I/Agr/005/X1/101/III atas nama13MOEKTI (yang seharusnya ditulis M.

Makaberdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban16TanahTanah Obyek Redistribusi Land Reform pada MemutuskanMenetapkan Diktum Pertama : Suratsurat Keputusan RedistribusiTanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah,Yang.....yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahunlampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalamSurat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dantidak berlaku lagi;

Djen yang sedangbersengketa di Pengadilan Agama Sidoarjo demikian pula telah dijatuhBeslag terhadap obyek dimaksud dan lagi pula berdasarkanKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban TanahTanahObyek Redistribusi Land Reform pada Memutuskan MenetapkanDiktum Pertama : Suratsurat Keputusan Redistribusi Tanah ObyekLandreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerimaredistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhikewajiban

diubah dengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa24dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan /pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangatterinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tatausaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal inidiatur secara ketat dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 1997 Tentang PenertibanTanahTanah Obyek Redistribusi Land Reform

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.

Him. 367).Lebih lanjut, Wolf Ladeyjinsky, ahli landreform yang diundang pemerintahJaman orde lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesiamenjabarkan bahwa reforma agraria (land reform) adalah sebagaitindakan yang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsureunsursebagai berikut:1. Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah serta pengaturanpembiayaan yang layak bagi pembeliaan tanah penyakapan.2. Jaminan bagi penguasaan tanah dan penyakapan tanah yang adil.3.

(LadejinskyW, Agranan Reform in Asia, Leiden, 1980.

Soeprapto, tujuan /and reform di Indonesia untukmembebaskan petani dan rakyat jelata dari bentukbentuk kolonialisme,imperialisme, feodalisme dan kapitalisme yang dijabarkan dalam:Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.Larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntal.Redistribusi tanah.Penebusan dan pengembalian tanah rakyat jelata yang digadaikan.a KR WH >Pengaturan bagi hasil pertanian.

Il Lombok Tengah dalam hal inikepada PENGGUGAT, Bahwa sebagaimana kita ketahui bersamasasaran dari kebijakan pemerintah dalam bidang Reforma Agraria(landreform) tersebut adalah petanipetani bukannya sebuah instansipemerintahan yang bernama Pemerintahan Desa.Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakantanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK.

Apakah Panitia Land reform KabupatenLombok Tengah atau Desadesa yang mengaku mempunyai tanahobyek sengketa (Terbanding sampai dengan Terbanding VIII?Pertanyaan berikutnya adalah SIAPAKAH PIHAK yang diberi ijin olehPanitia Land reform Kabupaten Lombok Tengah? ApakahTERBANDING sampai dengan TERBANDING VIII atau justruPembanding????