RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015 dan/atau Akta RUPSLB No.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkan keputusanpara pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) telah sesuaiatau tidak bertentangan dengan

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus dttolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015) telah sesuai atau tidak bertentangan dengan

Oceania Development;Il.E.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolakkarena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangmenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No

(AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidakHalaman 178 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.berdasar, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karenaterbuktipelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11

NAUFAL PRATAMA ABADI dimaksud tidakdapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum akibat dari tidak hadirnyaTuan ANANDA FADJARI SJAMSU;Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2019 diadakan RUPSLB PT.NAUFAL PRATAMAABADI kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melaluiundangan 28 Januari 2019 namun RUPSLB PT.

NAUFAL PRATAMA ABADI atas inisiatif Pemohonsebagai direktur telah melaksanakan RUPSLB kesatu dan kedua yang faktanyadalam RUPSLB tersebut Andana Fadjari Sjamsu yang dalam akta pendirian PT.berkedudukan sebagai wakil direktur tidak pernah hadir meskipun terhadapnyatelah diundang secara tertulis sehingga dalam RUPSLB tersebut tidak mencapaikourum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana pihakwakil direktur yaitu Andana Fadjari Sjamsu setiap hendak dilakukan rapat (RUPSLB) telah

Sri Agus Rachmawati yang menerangkan benarterhadap undangan RUPSLB yang pertama maupun yang kedua kepada AndanaFadjari Sjamsu pernah diundang untuk RUPSLB namun dia tetap hadir dan dariketerangan Nurul Hidayati yaitu istri dari Andana Fadjari Sjamsu membenarkanbahwa suaminya pernah diundang oleh PT.

dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 dan RUPSLBkedua dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 dengan demikian tenggangwaktu antara RUPSLB pertama dan kedua telah memenuhi ketentuan yaituminimal 10 hari dan maksimal 21 hari setelah pelaksanaan RUPSLB sebelumnyabaru dilaksanakan RUPSLB selanjutnya;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yangdidasarkan dari bukti yang diajukan dan saksi yang dihadirkan maka untuk RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan selambatlambatnya 21 (dua puluh

Menetapkan kuorum RUPSLB PT. NAUFAL PRATMA ABADI ketiga 1/5 (satuperlima) dari keseluruhan saham perseroan;3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB PT. NAUFALPRATAMA ABADI ketiga selambatlambatnya pada hari Selasa, tanggal 25Februari 2020;4.

) PT Mandiri Alam Sejahtera dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat;
2. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu:

(1).

Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;

1. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham PT Mandiri Alam Sejahtera;

5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) PT Mandiri Alam Sejahtera dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera untuk seluruh agenda rapat;

6. Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam

jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan

ini;

8. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Penetapan ini;

9. Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT Mandiri Alam Sejahtera;

10.

Kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke III (tiga) PT Politama Pakindo/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat perseroan PT Politama Pakindo/ Pemohon Penetapan yaitu:- Hendro Supeno dengan saham 6.614% (Rp. 5.060.000.000,-)- Surya Supeno dengan saham 6.614% (Rp. 5.060.000.000,-)dari Rp.76.500.000.000,- (100%) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan.3.

Pelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) akan diselenggarakan pada :Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015Waktu : 14.00 WIB s.d selesaiTempat : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. UngaranTimur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Dikarenakan dalam RUPSLB tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, oleh karenanyaDireksi Perseroan merencanakan untuk melakukan RUPSLB ke II (dua) danmemanggil Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB ke II (dua)tersebut.Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Unr.111213Bahwa karena dalam RUPSLB Perseroan tanggal 25 Mei 2015 tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,maka Direksi PT Politama Pakindo mengundang

kembali Para PemegangSaham untuk hadir dalam RUPSLB ke II (dua) Perseroan.

Dikarenakan dalam RUPSLB ke II (dua) tersebuttidak memenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilanjutkan.Oleh karenanya Direksi Perseroan merencanakan untukmelakukan RUPSLB ke III (tiga) dan memanggil Para pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke III (tiga) tersebut.Bahwa dalam ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Undangundang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:Ayat (5)Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapai,Perseroan dapat

mendahuluinya dilangsungkan.Bahwa sesuai dengan pasal 86 ayat (9) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007diatas, maka RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohonpenetapan harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Kedua,sehingga apabila RUPSLB ke II (dua) telah dilangsungkan pada tanggal 4Juni 2015, maka RUPSLB ke III (tiga) Pemohon Penetapan harusdilaksanakan paling lambat tanggal 25 Juni 2015.Bahwa berdasarkan

;e Bahwa dengan telah dilakukannya 2 kali RUPSLB di PT.

Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran

atas hasil rapatumum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepadaKementerian Hukum dan HAM RI:Halaman 2 dari 7 hal.

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/ataukuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi denganmata acara rapat sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan Menyetujuli pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;3.

Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon Kasasi untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;6.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PemohonKasasi untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TermohonKasasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.8.

Lampiran mana berupa :1) Daftar hadir RUPSLB Kedua;2) Surat Dari Direktur, bahwa Direktur Utama tidak berwenang untukmengundang Rapat Direksi, hingga perkara No.706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. berakhir;) Undangan RUPSLB untuk tanggal 18 Maret 2008;) Draft Berita Acara RUPSLB;5) Draft Berita Acara RUPSLB, dengan tanda terima; W6) Suratsurat Suara Pemegang Saham;Bukti P3);Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H.,M.H.

Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut hasil RUPSLBcacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal, denganalasan dalam RUPSLB tersebut tidak ada putusan rapat yangdikeluarkan oleh Pemegang Saham dan rapat hanya membahasmengenai siapa yang berwenang sebagai pimpinan rapat;1.3. Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam RUPSLB adalah Penggugatdan Tergugat II s/d Tergugat IV selaku Pemegang Saham, Direksi danKomisaris.

No. 2658 K/Pdt/201 118tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum;2.2.Bahwa Penggugat dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 telah hadirdalam rapat dan memberikan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Kehadiran Penggugat dalam RUPSLB tersebut atas undangan dariDireksi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat Il.

RUPSLB dilakukan atas undangan Tergugat selaku Direksi Perseroan; Keputusan untuk memilih dan menetapkan Tergugat Il sebagai KetuaRapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan olehmayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB.

fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat memintaagar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat Videpetitum poin 5 dan 6 gugatan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. FURNILAC PRIMAGUNA dengan agenda Persetujuan Perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020.

SOESANTO selaku Kuasa dari CHENG YONG CHIENdengan Saham %;Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan di Batam tersebut di atas mengambilKeputusan dengan mengangkat Terdakwa HENDARTO ACHMAD selaku Direktur PT.SIS, akan tetapi oleh karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Sahamdan / atau Direksi PT. SIS yaitu Drs. M. SALIM SIREGAR, ICHWAN SIREGAR danR. TUSRIN sehingga Berita Acara RUPSLB PT. SIS oleh Pemegang Saham dan / atauDireksi PT.

WULAN ARYATI demikian pulaTerdakwa tidak dapat menunjukkan alasannya bertindak selaku Ketua Rapat, dan olehkarena Notaris juga tidak adit"maka RUPSLB PT. SIS tersebut belum terjadi, makasetelah makan siang bersama, saksi M. SALIM SIREGAR dan ICHWAN SIREGARpulang dan tidak dibuat adanya Berita Acara RUPSLB PT. SIS saat itu;Bahwa walaupun RUPSLB PT. SIS tidak jadi dilaksanakan akan tetapi ternyataTerdakwa melalui saksi ARBAYAH SATRIYANA membuat Berita Acara RUPSLBPT.

SIS yakni CHENG YONG CHIENsebagai pihak yang mengundang untuk Acara Pelaksanaan RUPSLB PT. SIS;Bahwa dengan adanya penolakan dari saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dansaksi ICHWAN SIREGAR untuk memberikan persetujuan dan menandatangani BeritaAcara RUPSLB PT. SIS tanggal 10 Mei 2005, maka Terdakwa mengajukan BeritaAcara RUPSLB untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyard berikutperubahanperubahannya dan Asli Notulen RUPSLB PT.

.= Bahwa majelis hakim a quo sama sekali tidak memperhatikanketerangan saksi ARBAYAH SATRIYANA selaku Notulen Rapatpada RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005 dengan mengatakansaksi tidak mengetahui siapa saja yang menyetujui denganmembubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara RUPSLB PT. SIS.Sehingga dapat disimpulkan masih ada anggota RUPSLB yangtidak ingin menandatangani berita acara RUPSLB PT.

RUPSLB PT SBTI.

Seperti dinyatakanPenggugat dalam angka 8 Gugatannya, pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dilakukan dengan surat panggilan RUPSLB pada tanggal19 Desember 2012. (Bukti TI dan TII: 15). Berdasarkan undangan tersebut,RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2013.

Dengan kata lain, dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana49agenda/mata acara rapat dalam undangan RUPSLB telah sesuai dengan apa yangdibicarakan dalam RUPSLB dan TIDAK ADA AGENDA LAIN YANGDIBICARAKAN DALAM RUPSLB, seperti yang telah dicantumkan dalamundangan RUPSLB, ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak dapat digunakan dalamRUPSLB tanggal 3 Januari 2013, karena memang RUPSLB tidak diselenggarakandengan acara yang berbeda.

Hal inidikarenakan penyelenggaraan RUPSLB PT.

Dengan kata lain, dalamRapat Umum Pemegang Saham di mana agenda/mata acara rapat dalam undanganRUPSLB telah sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam RUPSLB dan TIDAKADA AGENDA LAIN YANG DIBICARAKAN DALAM RUPSLB, seperti yangtelah dicantumkan dalam undangan RUPSLB, ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPTtidak dapat digunakan, karena memang RUPSLB tidak diselenggarakan denganacara yang berbeda.

Bahwa, sehubungan dengan gagalnya RUPSLB keIll, tanggal 20 Desember2010 tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 20 Desember 2010Penggugat kembali telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk hadirdalam RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010, dengan Agenda, sebagaiberikut:Hal. 2 dari 17 hal. Put.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPSLB keIl tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagaistand by buyer;3.

TermohonKasasi selaku kuasa dari Pemohon Kasasi dalam RUPSLB tanggal27 Desember 2010 sudah terbukti dengan sempurna dan tidak dapatdisanggah lagi;5.

Selama ini belumpernah ada RUPS yang menetapkan Termohon Kasasi sebagai standby buyer, tibatiba saja tanpa alasan hukum yang jelas RUPSLB tanggal27 Desember 2010 telah menetapkan Termohon Kasasi sebagai standby buyer,6.2Jika penetapan Termohon Kasasi sebagai standby buyer merupakanbagian dari RUPSLB tanggal 27 Desember 2010, secara hukum hal itutidak dapat benar, karena penetapan status Termohon Kasasi sebagaistandby buyer tidak diagendakan sebelumnya dalam RUPSLB tersebut.Begitu pula jika hal itu

Dalam kenyatannyaketika RUPSLB tanggal 27 Desember 2010 berlangsung rapat tidakdihadiri oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakilinya.Khususnya pemegang saham dari keluarga Liman terbukti tidak hadirdalam RUPSLB tersebut (vide Bukti P9). Artinya penambahan agendalainlain tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan;6.3 Bagaimana bisa terjadi?

perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohontertanggal 20 September 2006 perihal Permohonan DispensasiPenyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaanPemohon agar Direksi perseroan menyelenggarakan RUPSLB denganagenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris)Hal. 3 dari 25 hal.

No.376 PK/Pdt/2007termasuk hasil RUPSLB, serta pihakpihak lainnya Uika diperlukan);e. Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akantetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepadaPerseroan;13.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengundang para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

No.376 PK/Pdt/20078.4.8.5.RUPSLB Perseroan. Jadi alasan Direksi Perseroan memohonpenundaan RUPSLB Perseroan bukan peninjauan kembailiperkara kepailitan PT.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:Hal 121 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI1.

No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

Oceania Development,ILE.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLBNo. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harusditolak karena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangHal 172 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKImenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB

, incasu Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidak berdasar dan tidakadarelevansinya;.88.Berdasarkan uraian fakta di atas, maka terbukti bahwa TuntutanPenggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) adalah tidakberdasar dan tidak ada relevan karena tuntutan pembatalan

apabila hanya karena Penggugat tidaksetuju dengan hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, lalu Penggugatmengajukan gugatan wanprestasi dan menuntut pembatalan atas aktaakta hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, incasu Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemohon yang sah dan berhak untuk mengajukan permohonan penetapan ini;
3. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Andalan Teguh Berjaya;
4. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Andalan Teguh Berjaya diselenggarakan

secara langsung;

Asrul Masir Harahap,M.Pd/PemohonVIl untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPA Consultants:Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT PPA Consultants antara lainsebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon untuk tahun Buku Perseroanterhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017;b.

Nomor 2951 K/Pdt/2019dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujuipaling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd./PemohonVIlsebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT PPA Consultants;Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada rapatumum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalampermohonan a quo;8.

/Pemohon Kasasi VII/Pemohon VII untuk melakukanpemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;3. Menetapkan mata acara RUPSLB PT PPA Consultants/TermohonKasasi I/Termohon antara lain sebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon Kasasi l/Termohon untuktahun buku perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampaidengan Desember 2017;b.

Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

/PemohonKasasi VIl/Pemohon VII sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PTPPA Consultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;7. Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir padaRUPSLB sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23Halaman 6 dari 9 hal. Put.

Eco, namun Penggugat telahmengundurkan diri dalam jabatannya selaku Direktur Utama di PT.Eco tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dalam RUPSLB tersebut dipimpin oleh Tergugat II;Bahwa kemudian Tergugat II telah menuangkan RUPSLB tanggal 21Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma WigatiKartono, S.H, Notaris di Batam (Akta Nomor

Penyelenggaraan RUPSLB tanggal 21 Mei 2011 yang diadakan olehPara Tergugat pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku, di mana hal ini dapatdilihat dari penyimpangan acara RUPSLB yang berbeda denganagenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPSLB, yaitusebagai berikut:a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUPSLBAdapun agenda dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei2011 yang disampaikan oleh Komisaris Utama (in casu TergugatIl) PT.

dalam agendadalam Surat Undangan RUPSLB adalah tidak sah dan batal demihukum;Bahwa ketidaksahan tersebut tidak hanya berkaitan dengankeputusan yang timbul untuk mata acara rapat yang tidak terdapatdalam Surat Undangan RUPSLB saja, tetapi juga seluruhkeputusan yang timbul dari RUPSLB tersebut adalah tidak sahdan batal demi hukum;Halaman 4 dari 28 hal.

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat;Bahwa dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2011,terdapat mata acara rapat lainlain yang seharusnya tidak dapatdiambil keputusannya dalam acara RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 dikarenakan dalam RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut tidak dihadiri olen seluruh Pemegang Saham dan atauperwakilannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagiana tersebut di atas;Fakta hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmidan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun DewanKomisaris kepada Direksi PT. Eco untuk menyelenggarakan RUPSLB;Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebutdi atas, penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 secarasepihak oleh PT.

PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) ;5.

1) ;PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAKDAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPSLB ;Hal 7 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pat.P/2018/PN Jkt.SelBahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi PARAPEMOHON meminta diselenggarakannya RUPSLB sebagaimanadimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :7.1.

Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 yakni: (kutipan)TERMOHONII TIDAK MELAKUKAN RUPSLB YANG DIMINTA OLEHPARA PEMOHON, DAN KARENANYA PARA PEMOHON MEMPUNYAIHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILANUNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRIPEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPSLB ;3.

Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan PermohonanPermintaan RUPSLB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON IIImelalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusankepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PI. PPACONSULTANTS (TERMOHON!), dimana pengajuan permohonanpermintaan RUPSLB ini adalah sesuai dengan pasal 79 ayat (6) huruf(a) dan huruf (b);Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPSLB ini juga tidakditindaklanjuti oleh TERMOHON III;.

Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPSLB oleh TERMOHON Il maupun oleh TERMOHON .

Permohonan Pembatalan RUPSLB Tertanggal 5 Februari 2016 DanGanti Kerugian ;12.

Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Lebihlebih TURUT TERGUGAT tidak pernah menyetujuidilaksanakannya RUPSLB karena tidak melalui prosedur sesuaidengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa TERGUGAT telah menuangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV (Notaris Elsa, SH) ;Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPSLB tanggal 5Februari 2016 yang selanjutnya dituangkan kedalam Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan

Apakah perbuatan para Tergugat dalam pelaksanaan RUPSLB padatanggal 5 Februari 2016 dan pemberitahuannya pada tanggal 2Februari 2016 yang selanjutnya dtuangkan kedalam risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan terbatasPT.

) tertanggal 5 Februari 2016 yangdituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitanizin penyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU)tanggal 27 Juli 2018 dan RUPSLB PT.

Oleh karena Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tersebut, makaPemohon meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris PT.

,Notaris di Amlapura, Akta Nomor 74 tanggal 25 Juli 2011 ("RUPSLB 25 Juli2011) (bukti P1) dan RUPSLB yang kedua yang diselenggarakan padatanggal 5 Agustus 2011 yang risalahnya tertuang dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yang dibuat dihadapan KetutSarjana S.H., Notaris di Amlapura, Akta Nomor 18 tanggal 5 Agustus 2011("RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011) (bukti P2);Kedua RUPSLB tersebut dilakukan diluar pengetahuan Penggugat, dengantujuan: (i) Tergugat dan Tergugat Ill memperoleh

Sebagai akibat tidak adanya akses atau kKemampuanuntuk membaca surat kabar harian tersebut, Penggugat menjadi tidakmengetahui Pengumumanpengumuman RUPSLB tersebut dimana padaakhirnya Penggugat kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB 25 Juli 2011dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011;.

Nomor 2000 K/Pdt/2013mengeluarkan Keputusan dalam RUPSLB.

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Para Tergugat, melaluipemanggilan dan pelaksanaan RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5Agustus 2011 telah melakukan perobuatan yang melanggar ketentuan UUPT,melanggar hak subyektif Penggugat, melanggar kewajiban hukum masingmasing Tergugat, dan melanggar kepatutan dan kehatihatian sehinggamemenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum;a. Alasan Dilakukannya RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus2011;Hal. 9 dari 36 hal. Put.

melanjutkan pengurusan dan pengawasan Perseroan, akibatdiadakannya RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011;.