Danwing Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulaitanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan Keputusanpenahanan Tk.ll dari Danwing Paskhas selaku Papera Nomor Kep/07A//2020tanggal 5 Mei 2020.c. Danwing Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulaitanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusanpenahanan Tk.Ill dari Danwing Paskhas selaku Papera Nomor Kep/O9A//2020tanggal 29 Mei 2020.d.

/X1/2019/RSB tanggal 13November 2019 atas nama Hadi Prayitno yang dibuat dan ditandatanganioleh dokter Erin Imaniar selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.ll Bandar Lampung, yang menerangkan bahwa telah dilakukanHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Klapemeriksaan jenazah, dengan pemeriksaan luar jenazah dalam kondisisudah menghitam dan gosong pada seluruh bagian tubuh, dengankesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tandatanda berupa lukabakar yang mengkakibatkan pengarangan

SIMOPLAS) berdasar SK.PAKTO.550.2/53/96 tanggal2 Agustus 1996 yang merupakan kebijakan Pemerintah untuk memasukkanmodal kedalam Negeri dengan PAKET OKTOBER 1993, selanjutnya olehPemerintah, KDH Tk.ll Semarang dikeluarkan SK. Walikota untukPT. SIMOPLAS atas jalan yang dikuasai Pemda selebar jalan yang tidakikut dilepaskan/dibebaskan oleh PT. ADHY KARYA dari SHM No. 195 danSHM No. 196 yang tidak dimohon oleh PT.

sesuai dengan fotocopynya ; Fotocopy Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor :800/411/BKPPD.2012 tanggal 24 April 2012 fotocopysesuai dengan fotocopynya ; Fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/450/STBKPPD/2012tanggal 25 April 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya ; Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Kapuas BadanKepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Nomor800/627/BKPPD.2012 Perihal Mohon jin untuk melakukanpemeriksaan Terhadap H.MUHAMMAD ROFI, S.Pt Nip.19681008 199803 1 005 Pangkat/Gol Ruang Penata Tk.ll

Hal ini diperkuat dengan dokumendokumen dan faktafaktahukum terkait dengan lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4, sebagai berikut :1) lzin Pembukaan Lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4, yang terdiri dari :Surat Manager Pertamina Unit Ill Nomor : 098/E3100799SOtanggal 11 Februari 1999 yang ditujukan kepada Bupati KDH Tk.ll Musi Banyuasin, Perihal: Izin Pembukaan Jalan ke danLapangan Lokasi Suban 4 ; (Bukti TI4) ;Surat Tugas Bupati KDH Tk.

solid dan harmonisdiantara prajurit dikesatuannya.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawahini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa suratsurat:a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.ll

telah menyaksikan di KUA SagalaherangSurat Nikah No.555/444498 tanggal 4 September 1963 antaraNy.Suryati binti Dana dengan Dasta bin Wiratma", dan Talak denganSurat Talak No. 177/801373 tanggal 22 Agustus 1972;3) Bahwa baik dalam akta perdamaian maupun Penetapan PengadilanAgama Cimahi No.0911/1987 tanggal 19 Oktober 1987, Ny.Suryatidengan jelas dan tegas menyatakan: "Penetapan Pengadilan AgamaCimahi No.2003/1986 tanggal 9 September 1986, Surat KeteranganAhliwaris dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk.ll

BandungNo.474.3475100 tanggal 15 Agustus 1986, Surat Kenal Lahirmasing masing (atas nama Tergugat) dari Walikota Madya KepalaDaerah Tk.ll Bandung tertanggal 13 Agustus 1986 No. 12009/1986,No. 12010/1986 dan No. 12011/1986, tidak berlaku lagi/tidakmempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu tidak ada dasarhukumnya."

Bahwa NANI WARTABONE sebagai pucuk pimpinan Pejuangpejuangkemerdekaan RI di daerah Gorontalo menyatakan tidak berkeberatandan menyerahkan Gedung tersebut sekaligus tanahnya untukdipergunakan sebaikbaiknya oleh Markas Cabang Legiun VeteranRepublik Indonesia Daerah Tk.ll Gorontalo untuk kesejahteraan danpeningkatan pengabdiannya para anggotaanggotanya melanjutkanperjuangannya mencapai citacita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaknimasyarakat adil, makmur dan sejahtera lahir bathin, berdasarkanPancasila dan

IMRAN AM dan melampirkan foto copy ijazahtersebut yang sudah dilegalisir oleh An Kepala Diknas Propinsi KaltimKasubdin Dikmenum yang diajukan pada tanggal 24 Desember 2003 kepadaketua partai politik Tk.ll Kabupaten Kutai Timur Partai Golongan Karyacabang Kabupaten Kutai Timur, kKemudian berkas bahanbahan pencalonanmelalui partai politik diajukan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Kutai Timur hingga terpilin dan dilantik menjadi anggota DPRDKabupaten Kutai Timur ;Bahwa ijazah dengan

ELMEIDAEFFENDI, SpKJ, Dokter Pisikiatri di Rumah Sakit UmumBayangkara Tk.ll Medan telah melakukan observasi terhadapkorban dan berkesimpulan: Subjek mengalami gangguan mentalemosional yang berat dan memerlukan perawatan lebih lanjut.Saat ini subyek terkesan kurang memahami perbuatan dankonsekuensinya.Bahwa dr.

Per01/MEN.1999 tentang Upah Minimum,yang menyatakan :"Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk. atauUMR Tk.Il atau UMSR Tk. atau UMSR Tk.ll" ;Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2515/2004 menetapkan UMP2005 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 711.843, (tujuh ratussebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), (bukti P5) ;Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2093/2005 menetapkan UMP2006 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 819.100, (delapan ratussembilan

., Penangan Perkara Tk.ll, Bagian Bantuan Hukum , Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal ;15.ILING SAIDAH, SH., Pelaksana, Sub Direktorat BantuanHukum, Direktorat Hukum dan Informasi, DirektoratJenderal Kekayaan Negara ;16.AMBI GULTOM, SH., Pelaksana, Sub Direktorat BantuanHukum, Direktorat Hukum dan Informasi, DirektoratJenderal Kekayaan Negara ;Kesemuanya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri danmewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. DepartemenKeuangan Republik Indonesia Cq.

Penggugat/Termohon Kasasi Sampai dengan putusnya perkara a quo (dari bulan Juni2008 s/d Maret 2009) sementara Surat Anjuran No.560/1828/DTKTR/2008dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk.Il Kabupaten Deli Serdangadalah tertanggal 31 Oktober 2008 (vide bukti T4) padahal Tergugat/Pemohon Kasasi memohon Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaKetua Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Propinsi SumateraUtara pada Pengadilan Negeri Medan melalui Kepala Dinas Tenag kerjadan Transmigrasi Tk.ll

Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil PemeriksaanLaboratorium milik salah satu calon pelaku perjalanan denganmenggunakan HP milik terdakwa lalu menyampaikan niat untukmembuat sendiri Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan DanSurat Hasil Pemeriksaan Laboratorium kepada terdakwa II;Bahwa awalnya terdakwa II melarang namun karena terdakwa bersikeras/ memaksa maka terdakwa II mengikuti keinginan terdakwa I;Bahwa terdakwa melakukan pecarian melalui mesin pencarigoogle/ internet untuk menemukan logo RS Tk.ll

SMD2.4.2.9.Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Berdasarkan datayang ada dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut, Sertifikat tersebut terbit berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor: 468/HGB/KWBPN/1998 Tanggal 24 Juli1998, asal hak berasal dari Pemberian Hak Guna BangunanDIATAS sebagian HAK PENGELOLAAN No. 1 Kelurahan KotaKaler atas nama Pemerintah Daerah Tk.ll KabupatenSumedang;SHGB No. 332 kelurahan Kotakaler tercatat atas nama

enam meter persegi) , terletak diBlok Pasar Kav. 67 Kelurahan Kota Kaler KecamatanSumedang Utara Kabupaten Sumedang, Berdasarkan datayang ada dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut, Sertifikat tersebut terbit berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor: 468/HGB/KWBPN/1998 Tanggal 24 Juli1998, asal hak berasal dari Pemberian Hak Guna BangunanDIATAS sebagian HAK PENGELOLAAN No. 1 Kelurahan KotaKaler atas nama Pemerintah Daerah Tk.ll

(enam meter persegi) terletak diBlok Pasar Kav. 181 Kelurahan Kota Kaler KecamatanSumedang Utara Kabupaten Sumedang, Berdasarkan datayang ada dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut, Sertifikat tersebut terbit berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor: 468/HGB/KWBPN/1998 Tanggal 24 Juli1998, asal hak berasal dari Pemberian Hak Guna BangunanDIATAS sebagian HAK PENGELOLAAN No. 1 Kelurahan KotaKaler atas nama Pemerintah Daerah Tk.ll

SMD34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah DiKomplek Pasar Sandang Pusat Perbelanjaan Kabupaten Daerah TK.ll Sumedang, selanjutnya diberi tanda T.1 34 ;Fotokopi Surat Keterangan Mempergunakan Kios (SKMK) Nomor :503/75/SKMK/DPP/Ps.

Menyatakan sah Penggugat/Pembanding sebagai Pemilik atastanah dan bangunan sengketa, yaitu sebidang tanah Hak Milik No.272/Desa Kesiman, luas 2850 M2 terletak di Desa KesimanKertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (dahuluDesa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan Kesiman, KabupatenDaerah Tk.ll Badung), sebagaimana diuraikan dalam gambarsituasi tanggal 21 April 1975 No. 382/1975, dengan batasbatas :Utara : Jalan WR.

ribu hektar) diminta olehPemerintah dengan tujuan untuk merealisasikan Program NasionalTransmigrasi di wilayah Sumatera Utara ;Bahwa untuk memperoleh lahan transmigrasi yang berasal dari tanah hakUlayat di wilayah Siambaton Napa tersebut, maka Pemerintah Daerah Tk.IlTapanuli Tengah (Pemda Tk.Il Tanteng) melakukan pendekatan kepada Rajaraja Naiambaton agar tanah Ulayat mereka dilijinkan menjadi lokasiTransmigrasi dan atas permintaan tersebut Rajaraja Naiambaton tidakkeberatan dengan syarat Pemda Tk.ll

Bhayangkara Tk.ll Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasilpemeriksaan : pada Kepala dan Leher dijumpai : Lukaluka lecet (dualuka lecet) di pipi Kanan, masingmasing berukuran satu sentimeter kalisatu sentimeter, luka lecet di bibir atas, satu sentimeter kali setengahsentimeter, Iluka robek di pelipis kKanan, empat sentimeter kali satusentimeter, pada Dada dan Punggung dijumpai : Patah tulang padatulang rusuk ke 5, 6, 7 bagian kiri, lukaluka lecet (dua luka lecet) didada kiri, masingmasing

Jawa Barat dan BupatiKDH Tk.ll Bogor, sesuai dengan kewenangan masingmasing, menurutperaturan perundangan yang berlaku, untuk :1) Mengambil langkahlangkah/tindakan guna penyelesaian pemberian hakatas tanah yang dipergunakan : Untuk pembangunan asrama POMAD, Batalion Armed Para, BatalionHubungan Darat, seluas + 101 Ha ;Sedangkan, Para Penggugat Intervensi 2 sebagaimana dalam dalilgugatannya adalah hanya sebagai penggarap sejak tahun 1961, terhadaptanah bekas perkebunan Ciluar/gunung geulis dengan

Jawa Barat dan BupatiKDH Tk.ll Bogor, sesuai dengan kewenangan masingmasing, menurutperaturan perundangan yang berlaku, untuk :1) Mengambil langkahlangkah/tindakan guna penyelesaian pemberian hakatas tanah yang dipergunakan : Untuk pembangunan asrama POMAD, Batalion Armed Para, BatalionHubungan Darat, seluas + 101 Ha ;Sedangkan, Penggugat Intervensi 3 sebagaimana dalam dalil gugatannyaadalah hanya sebagai penggarap sejak tahun 1961, terhadap tanah bekasperkebunan Ciluar/Gunung Geulis dengan pemegang