Ditemukan 601 data
95 — 45
b) Peraturan perudang undangan yang manakah yang telahdilanggar oleh Terdakwa ?
117 — 57
Bahwa sebelum masuk pada permohonan amar perlu kai Kemukakanhal hal, sebagai berikut:+ Tergugat/Pembanding menyampaikan ucapan terima kasih kepada MajelisHakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Ende yang telah memimpin prosespersidangan Perkara a quo dimana pihak Tergugat / Pembandingmendapatkan suatu proses pembelajaran yang bernuansa mencarikepastian hukum, dan keadilan dan bukan sekedar mencari kepastianperaturan perudang undangan saja;** Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaTergugatPembanding
107 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 583 PK/Pdt/2017mendapat izin dan membayar retribusi kepada Pemda DKI:19.Bahwa, sebagai kesimpulan : berdasarkan perudang undangansebagaimana tersebut diatas, maka terdapat perbedaan yang sangat krusialdan akan membawa konsekwensi terhadap harga jual dan beli, dimana HGByang berdiri diatas tanah Negara harganya pasti jauh lebih mahal dan lebihdisukai oleh konsumen, sedangkan HGB yang berdiri diatas tanan hakpengelolaan harganya sangat murah dan kurang diminati oleh pembeli,karena tanahnya sama
58 — 22
Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perudang undangan.Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKalimantan Selatan Nomor : 018 / Sesprov 022 / 2015 tanggal 15 Mei 2015Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaan Dana Hibah Pemilhan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 ; Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya penyelenggaraan pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Belanja KPU Kabupaten Tapn Tahun Anggaran2015 bahwa uang yang telah dicairkan
86 — 27
maka sudahselayak dan seadilnya apabila dipidana setimpaldengan perbuatannya.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, MajelisHakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta hal hal yang mempengaruhisebagai berikutBahwa sifat dari perobuatan Terdakwa yang dengansengaja dan melawan hukum menjual tanah milikSaksi 1 Edi menunjukkan bahwa Terdakwa adalahpribadi yang cenderung bertindak semaunyasendiri dan tidak peduli dengan aturan hukumatau perudang
60 — 17
Beesix Pratama tersebut diserahkankepada terdakwa Pramudya Satria Perwira, merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil (bertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku), karena menurut keterangan ahli LKPP ketika55penawaran hanya dilakukan oleh satu orang untuk semua dokumenpenawaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pengaturan lelang,sehingga harga penawaran yang terbentuk bukan dari hasil persaingan yangsebenarnya.
1.SUCI HARJO bin TASWADI
2.SAEMAH
Tergugat:
1.SUNARCO bin TASWADI
2.SUNARDI bin TASWADI
3.SUMARI bin TASWADI
4.SUPARDO bin TASWADI
5.SUWARSO bin TASWADI
6.AGUS SUWARSO
7.SISMANTO bin AGUS SUWARSO
8.AMBARWATI binti AGUS SUWARSO
9.TRIYANI binti AGUS SUWARSO
10.JOYO PATUROHMAN bin AGUS SUWARSO
11.sunadi bin taswadi
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Kendaldoyong
2.Drs. ROJIUN
3.ATMO
119 — 72
Sehingga tidak pada tempatnya apabilaPara Penggugat merasa dirugikan Tergugat I, terlebih lagi Para Penggugattidak memilik Bukti otentik yang menyatakan kepemilikan atas obyeksengketa tersebut, kalaupun ada berupa Duplikat Leter C desa yang jelasjelas menurut hukum dan perudang udangan bukanlah sebagai buktikepemilikan yang syah. Akan tetapi hanyalah sebagai buku riwayat tanah didesa tersebut guna mempermudah penarikan pajak.
91 — 27
Harnojoyo, S.Sos sebagaiWalikota dan Wakil Walikota terpilih ;4 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objekgugatan perkara a quo telah memperhatikan dan mendasarkan padaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 42/PHPU.DXI/2013 tertanggal 20 Mei 2013, sehingga dengan demikianTergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatanperkara a quo telah sesuai dengan ketentuan perudang undangan danperaturan lainnya serta telah memperhatikan Asas Asas UmumPemerintahan
42 — 10
Beesix Pratama tersebut diserahkankepada terdakwa Pramudya Satria Perwira, merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil (bertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku), karena menurut keterangan ahli LKPP ketikapenawaran hanya dilakukan oleh satu orang untuk semua dokumenpenawaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pengaturan lelang,sehingga harga penawaran yang terbentuk bukan dari hasil persaingan yangsebenarnya.
160 — 43
setimpaldengan perbuatannya.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis100Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta hal hal yang mempengaruhisebagai berikutBahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpahak dan melawan hukum menjadi perantara dalamjuall beli Narkotika golongan secara tidaksah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadiyang tidak peduli dengan aturan hukum danterkesan sosok individu yang menyepelekanketentuan hukum atau perudang
54 — 22
konstribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pulasecara nasional pada umumnya ;Mengingat pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana danUndangundang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuanperaturan perudang
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
179 — 31
Namun demikian peraturan perudang udangnanyang dapat mencantumkan ketentuan pidana hanya undang udnang danperaturan daerah hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) undang undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatakan bahwa materi muatanmengenai ketentua pidana hanya dapat dimuat dalam :a) Undang undangHalaman 61 dari 105 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2019/PN Tdnb) Peraturan Daerah provinsic) Peraturann Daerah Kabupaten / KotaBahwa hal ini dapat diartikan bahwa larangan menjanjikan ataumemberikan
125 — 70
Beesix Pratama tersebut diserahkankepada terdakwa Pramudya Satria Perwira, merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil (bertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku), karena menurut keterangan ahli LKPP ketika55penawaran hanya dilakukan oleh satu orang untuk semua dokumenpenawaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pengaturan lelang,sehingga harga penawaran yang terbentuk bukan dari hasil persaingan yangsebenarnya.
151 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Ph.D. tentang DugaanKorupsi Dalam Pembagunan Dermaga Labuhan Haji KabupatenLombok Timur Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telahsesuai kesapakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku, yakni isu hukum yangsemula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadikasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
57 — 25
dipidana setimpaldengan perbuatannya.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, MajelisHakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta hal hal yang mempengaruhisebagai berikutBahwa sifat dari perobuatan Terdakwa secara tanpahak dan melawan hukum membeli dan menjualNarkotika golongan secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan144hukum atau perudang
123 — 349
telahdisetujuinya Dokumen AMDAL pada tanggal 24 April2008 oleh Tergugat (setelah permohonan diajukan),308bagi Majelis Hakim hal itu tidak dapat jugamembuktikan bahwa permohonan telah dilengkapidengan Dokumen AMDAL mengingat Dokumen AMDALseharusnya sudah terlebih dahulu dibuat dandisetujui, barulah permohonan dapat diajukan danbukan sebaliknya ; > Bahwa peta wilayah permohonan Tergugat IIIntervensi tersebut tidak memenuhi syarat syaratformil dan materiil sebagaimana telah ditentukanoleh peraturan perudang
1065 — 1348
AHMAD TAUFIK dalamwaktu) bersamaan dan secara tanpa hak memiliki, meyimpansenjata penikam/senjata penusuk, menunjukkan bahwaTerdakwa tidak menghargai, menghormati nyawa/hak hiduporang lain, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikansuatu. persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadiyang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan 220sebagai sosok individu yang menyepelekan~ ketentuanhukum/perudang undangan.2.
DR. H. Ridwan S. Sos., MSI
Tergugat:
1.Hj. Listifa
2.Gusti Sjofiatri
Turut Tergugat:
PT Safar Arroyyan Travelindo
203 — 83
rekonpensijuga dinyatakan tidak dapat diterima, dan bila para Penggugat Rekonpensi ingintetap mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensi dapat mengajukangugatan tersendiri ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi telah dinyatakantidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang dikalahkan danberdasarkan Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar biaya perkara,sedangkan untuk biya perkara rekonpensi nihil ;Memperhatikan Pasal 163 HIR dan ketentuan hukum serta perudang
59 — 0
netto seluruhnya 0,0857 gram dengan sisa barang bukti akhir setelah diperiksa dengan berat netto 0,0541 gram dirampas untuk dimusnahkan;---------------------------------Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; ----------------------------------------------------------------Mengingat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perudang-undangan
131 — 16
H Agus Salim / Bupati Pontianak melalui teleponselanjutnya HP di serahkan ke Kasubag Perundang Undangan waktu ituBupati Pontianak mempertanyakan keberadaan Kabag Hukum dan memintaKasubag perundang undangan untuk membantu pencairan pembayaranganti rugi tanah selanjutnya Kasubag Perudang undangan mendatangibagian pemerintahan untuk menyampaikan pesan Bupati akan tetapi KabagPemerintahan dan Kasubag Pertanahan sedang tidak ada di tempat karenasedang dalam perjalanan rapat di Siantan bersama Asisten