Ditemukan 1529 data
47 — 11
Membaca Berkas Perkara Nomor :34/PDT.G/2012/PN.PLG, kepada Pembanding semula Penggugat padatanggal20 September 2012 dan kepada Terbanding I,Il,II semula TergugatI,lI,1I masingmasing pada tanggal 20 September 2012, yang memberikankesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari dan memeriksaberkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiPalembang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa HukumPembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tengang
57 — 12
(delapan puluh ribu) rupiah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tengang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:12Unsur setiap orang ;Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
67 — 5
Waktu pelaksanaan perbuatan antara yang satu dengan yang lainnya tidakterlalu lama.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan dibenarkanoleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa didalam melakukan pengelapanuang milik PT Kembang 88 tersebut dilakukan dalam tengang waktiu yaitu daribulan Febuari 2011 sampai dengan April 2011 dimana perbuatan tersebutmerupakan perbuatan sejenis (pengelapan uang) dimana pelaksanaan perbuatanterdakwa tersebut antara satu yang lain tidak terlalu lama dengan
125 — 51
Persyaratan pengajuan gugatanapakah telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 55 undangundang Nomor:5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya denganmengacu pada ketentuan tersebut yang mengatur sebagai Berikut: Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan Puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan tengang
sehingga apa yang menjadi hakhak Para Penggugat atas konsekwensi darijabatannya selaku perangkat desa tidak dapat dinikmati lagi dengan demikiansecara nyata dan jelas Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untukmengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimanayang ditentukan pasal 53 ayat (1) Undangundang No. 51 tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;2Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan ObyekSengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, tengang
58 — 29
Medan No. 808/LEG/2011 tanggal 21 September 2011,adalah sah menurut Hukum, dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa perjanjian kesepakatan pengikatan jual beli antara Penggugat danTergugat menjadi undangundang bagi kedua belah pihak dan menjadidasar adanya peristiwa hukum jual beli tanah objek sengketa; Bahwa hal tersebut diikuti dengan pelepasan hak dan ganti rugi No.21tanggal 21 September 2011 hanya saja pasal 3 pada Perjanjian Jual Belitersebut menyebutkan : Bahwa pada saat berakhirnya masa tengang
24 — 8
., S.H. selaku Sekretaris Pelaksana PengadaanTanah yang ditujukan kepada pihak yang berhak atas objek pengadaan ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohonkeberatan dalam jawabannya tidak melakukan bantahan/sanggahan mengenai waktupelaksanaan musyarawah tahap kedua sebagaimana dalil permohonan keberatan dariPemohon keberatan, sehingga dengan diajukan keberatan pada tanggal 04 Oktober2018, Majelis Hakim menilai keberatan yang diajukan masih dalam tengang waktu
22 — 7
TgtUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang Peradilan Agama jo Pasal 33Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknyadidasarkan atas alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatawalnya rukunrukun saja, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan antara lain Tergugat memiliki sifat perhitungan dalamhal keungan, seperti setiap nafkah yang berikan Tergugat
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksamenyatakan permohonan banding sedangkan pada hari ketiga saat berkasdikirim tersebut Kami Jaksa/Penuntut Umum belum ada menerima putusanlengkap dari Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dalamperaturan menentukan bahwa berkas perkara yang dimintakan banding dapatdikirim selambatlambatnya 14 (empat belas hari) setelah Jaksa/PenuntutUmum mengajukan permohonan banding dan sebelum perkara diputus olehHakim Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 16 Juni 2017 sedangkantanggal tersebut masih dalam tengang
100 — 51
dalam Kategori Kadaluwarsa sesuai dengan yang diaturdalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 " Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "'.Secara Faktual obyek Gugatan sudah diterbitkan sejak Tahun 2003 sehinggaTenggang Waktu dengan didaftarkannya perkara a quo sudah terbentang sekitarkurang lebih 8 tahun, jadi tengang
perdata (kepemilikan), sehingga Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketaini.2 Bahwa gugatan Penggugat DaluwarsaGugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu untuk menggugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Obyek gugatan sudah diterbitkansejak tahun 2003 sehingga tenggang waktu dengan didaftarkannya perkara a quosudah terbentang kurang lebih 8 tahun jadi tengang
38 — 18
tindakanTerlawan yang seharus Terlawan membantu Pemerintah untukmemberikan kesejahteraan agar semakin meningkat sesuai dengantujuan Perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatankesejahteraan rakyat banyak ;Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pat.Plw2015/PN Mig28.race30.31.Bahwa Pelawan mempunyai itikat baik untuk melunasi sebagian daripinjaman (hutang) yang massa tengang
waktunya sudah habis sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), maka Pelawan mohon kepadaTurut Terlawan agar tidak melaksanakan eksekusi yang diajukan olehTerlawan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;Bahwa Pelawan mempunyai itikat baik untuk melunasi sebagian daripinjaman (hutang) yang massa tengang waktunya sudah habis sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) maka sangat adil danmanusiawi bilamana permohonan eksekusi lelang yang diajukan olehTerlawan ditangguhkan sementara
Terbanding/Terdakwa : STEVEN WIDJAYA
110 — 68
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat 1 KUHP.Dalam artian pasal 79 KUHP awal perhitungan tengang waktu daluarsaadalah hari pertama sesudah hari terjadinya tindakan tersebut. Pasalini juga ditentukan 3 macam pengecualian , yaitu jika tindakan yangterjadi mengenai1. Pemalsuan atau perusakan mata uang (muntschennis) Dalam hal iniawal perhitungan tenggang daluarsa tersebut dimulai sejak haripertama sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusakitu digunakan; 2.
84 — 19
Tidak dijumpai tandatanda kekerasanHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor :1889/Pid.Sus/2017/PNLbpAnggota gerak atas : Tidak dijumpai tandatanda kekerasanAnggota gerak bawah : Bengkak memar pada tungkai kakikananbawah 4 cm x 5 cmBekas Luka bisulpada tungkai kaki kanan tiga tempat 0,5cm x 0,5cmKesimpulan : Hal tersebut diatas oleh sebab traumatumpulPerbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam denganhukuman dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tengang
ADI SUPARNA, SH
Terdakwa:
Elyas Als Iyas Bin Muksin
31 — 7
kepemilikan Narkotika jenis sabusabu tersebutTerdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalamrangka pengobatan, dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaantersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangundangNomor 35 tahun 2009 Tengang
22 — 2
memberikan keterangan yang pada pokoknya11adalah sebagai berikut:tahunkumpulBahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernamaPENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karenasaksi adalah kakak kandung Penggugat;Bahwa, Penggugat dan Tergugat telahmenikah kurang lebih 17 (tujuh belas)yang lalu dan Penggugat dan Tergugat telahbersama dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I umur 15(limatahun;belas) tahun dan ANAK II umur 10 (sepuluh)Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal di Dusun Tanjung Tengang
24 — 14
PLG, kepada Pembanding semula Penggugat, tertanggal.4 Juni 2012kepada Terbanding semula Tergugat, tanggal 6 Juni 2012, dan tanggal 7 Juni 2012, kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, yang memberikan kesempatan kepada ParaPihak tersebut untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut
48 — 16
Bahwa tengang waktu yang begitu panjang juga dikuatkan olehPenggugat dalam dalilnya sebagaimana diuraikan pada point 3 yaitusejak mutasi dilaksanakan pada tanggal 16 November 2013 sampai PHKterhitung sejak tanggal 28 April 2014 ; 8.
33 — 9
XXXX /Pdt.P/2015/PA.Btm.muka persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat danpandangan tengang tanggung jawab dan hukum Pengangkatan anak menuruthukum Islam;Bahwa, terhadap nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut,Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya danmenyetujui serta siap menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggungjawab;Bahwa, dalam persidangan Pemohon dan Pemohon Ilmenambahkan keterangan sebagai berikut : bahwa ibu kandung dari Nabila yang bernama Dede
97 — 28
Pasal 39 ayat (1) huruf(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tengang Perlaksaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 ayat (2) huruf (a) KompilasiHukum Islam di Indonesia tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan olehPemohon dengan Pemohon II pula dikategorikan sebagai poligami tanpa izinpengadilan dan terpenuhinya masa tunggu bagi Pemohon II setelah kematiansuaminya, maka pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakandi wilayah hukum Kecamatan Bontang
22 — 9
PENETAPANNomor 66/Pdt.P/2020/PA.NgpEaaVva :SeesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukanoleh:Pemohon , tempat dan tanggal lahir Tanjung Tengang, 08 Desember1971, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Teluk BatuRt.007 Rw., Desa Tembawang
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tengang Alasan Gugatan/Pembandng Sekarang Pemohon Kasasi Yang TeruraiDalam Tingkat Pertama Sama Sekali Tidak Ada Pertimbangan Hukumnya;Bahwa alasan Pemohon Kasasi, dimana telah menguraikan dalam positagugatannya sama sekali tidak dipertimbangkannya. Sedangkan intinyaHalaman 12 dari 14 hal. Put.