Putusan Nomor 76 P/HUM/2018Berfungsi;(a) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam = rangkamencerdaskan kehidupan bangsa;(b) mengembangkan Civitas Akademika yang inovatif, responsif,kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melaluipelaksanaan Tridharma; dan(c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi denganmemperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora;Tujuan:(a) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada

Bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendirilembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma PerguruanTinggi. Dalam Pasal 63 Undangundang Nomor 20/2003menjelaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan otonomiperguruan tinggi adalah pejaminan mutu;14.

membayar semua beaya yang timbulakibat perkara ini.Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnya (Ex Aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat , Il, Ill, masingmasingmenghadap Kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TriDharma

November2017 tersebut memiliki kKonsekuensi yang berpotensi mengganggupenyelenggaraan Pendidikan Tinggi yaitu. bertentangan denganUndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggisebagai berikut: bertentangan dengan Asas Pendidikan Tinggi sebagaimanaketentuan Pasal 3 huruf b (penalaran), huruf e (manfaat), danhuruf g (tanggung jawab); bertentangan dengan Fungsi Pendidikan Tinggi sebagaimanaketentuan Pasal 4 huruf a (peradaban yang bermanfaat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa) dan huruf b (tridharma

Kompetensi tersebut meliputi Kompetensi pedagogik,kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional;Bahwa dengan demikian, tugas utama Dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiapsemester sesuai dengan kualifikasi akademik.

Bukti T 30Tentang Pelaksanaan Tridharma PerguruanTinggi Dalam Penyelenggaraan PemerintahanDan Pembangunan Kabupaten Sragen Nomor :420/06/001/2018, Nomor : 1700/UN1.P/DITKAUI/DN/2018, Tanggal 06032018 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor : 259/P/SK/HT/2004 tentang OrganisasiDan Rincian Tugas Kantor Pimpinan Universitas,Lembaga, Direktorat, Biro Dan Unit Kerja DiLingkungan Universitas Gajah Mada (Fotokopisesuai dengan fotokopinya); Tanda Terima Berkas Lamaran

Tata Usaha Negara berdasarkanPasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang StatutaUniversitas Indonesia, disebutkan bahwa Universitas Indonesiaberkedudukan di Jakarta, sedangkan Tergugat menurut Pasal 1 angka 4 PPRI Nomor 68 Tahun 2013 tersebut disebutkan juga sebagai organ UI yangmemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI, dimana wilayah kerjaTERGUGAT telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 PP RI Nomor 68Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Universitas Indonesia menjalakankegiatan Tridharma

Ul dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggimemiliki kewenangan hukum yang diatur dalam Statuta dan PeraturanInternal UI;Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2471/SK/R/UI/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 tentang Pemberhentian sebagaiMahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran UniversitasIndonesia atas nama JOGI SAUT PANGIDOAN P.S., Nomor PokokMahasiswa: 1606879666 (untuk selanjutnya disebut dengan ObjekSengketa) didasari oleh permohonan dari Dekan Fakultas KedokteranUniversitas

Bahwa Tergugat II telah menggunakan tanah Sertifikat Hak PakaiNomor 00016 sejak Tahun 1960an, dimana tanah tersebutdigunakan oleh Tergugat II untuk mendukung kelancaran proses TriDharma Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;b.

Bunyamin menuju ke tanah milik Penggugat telah berdiri bangunanyang digunakan oleh Tergugat Ill sebagai penunjang kelancaran proses TriDharma Perguruan Tinggi, selain daripada itu Penggugat masih bisa masuk ketanah miliknya melalui melalui Lapangan Sumampir;Menimbang, bahwa oleh karena ada sangkalan dari Para Tergugat,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 H.I.R, kepada Penggugat diwajibkanuntuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan

Dkk, Advokat pada kantor Hukum Lembaga BantuanHukum Tridharma Indonesia, beralamat di Jl.

Tuan JagusTangguh dan Tuan Joanes Jusmario dan batasbatas sudah jelasmengikuti sertipikat hak guna bangunan No.899/Pinangsia kemudiandari ahli waris Tuan Jagus Tangguh dan Tuan Joanes Jusmario melepaskanhaknya kepada Moe Irwan Raharja melalui jual beli dan pelepasan hak dihadapan Notaris Makmur Tridharma SH selanjutnya dibaliknamakanmenjadi atas nama Moe Irwan Raharja sertipikat hak guna bangunan No.No.3214/Pinangsia seluas 865m?.5.

denganpersetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatanProfesor atau pangkat dalam lingkup jabatanjabatan tersebut kepada Direktur Jenderalyang berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit KenaikanPangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 butir 9.1. halaman 37 dan Surat EdaranTergugat Nomor 0864/E4/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Edaran Penilaian AngkaKredit Dosen (vide bukti surat T9) dilakukan dengan mengisi suratsurat pernyataanmelaksanakan kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi dan Penunjang Tridharma PerguruanTinggi serta Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang dlisi Secara online melaluilaman htto:/Awww.pak.dikti.go.id;: Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertandaP3.a berupa surat dari Ketua Departemen Matematika kepada Wakil Dekan BidangSumber Daya, Ventura & Adm.

TRIDHARMA WAHANA dengan nama kapal MT.TRIAKSA 15;1 (satu) bundel dokumen kontrak carter kapal oleh PT. Pertaminadengan PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL dengan namakapal SPOB MELISA;1 (satu) bundel dokumen kontrak carter kapal oleh PT. Pertaminadengan PT. MITSI CITRA MANDIRI dengan nama kapal TB.ELIZABETH OB MIDUK;Hal. 71 dari 92 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/20156.10.11.12.13.14.15.1 (satu) bundel dokumen kontrak carter kapal oleh PT. Pertaminadengan PT. LAUTAN TERANG dengan nama kapal MT.

TRIDHARMA WAHANA dengan nama kapal MT.TRIAKSA 15;1 (satu) bundel dokumen kontrak carter kapal oleh PT. Pertaminadengan PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL dengan namakapal SPOB MELISA;1 (satu) bundel dokumen kontrak carter kapal oleh PT. Pertaminadengan PT. MITSI CITRA MANDIRI dengan nama kapal TB.ELIZABETH OB MIDUK;1 (satu) bundel dokumen kontrak carter kapal oleh PT. Pertaminadengan PT. LAUTAN TERANG dengan nama kapal MT. LAUTANSINAR;1 (satu) bundel dokumen kontrak carter kapal oleh PT.

,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, TRIDHARMA PUTRA, SH dan ANDREY SIGIT YANUAR, SH masingmasing sebagai 53Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SALWIYAH Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Selayar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;Hakim (Anggota, Hakim Ketua Majelis,METERAI2 ENAM RIRU RUPIAHy B927EABF234929140LinnGOOOtA . SH,A R, SH.Panitera Pengganti,PERINCIAN BIAYA : Pendaftaran..........c ee Rp. 30.000, Risalah panggilan..........0..

tersebut salah satunya diatur denganPeraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka KualifikasiNasional Indonesia yang menjadi landasan dalam menyusun standarpendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, sehingga seluruhpenyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi standar yangditetapbkan dan tercermin dalam kurikulum, SDM (Dosen), tata kelolapenyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.Dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut terdapat 3 (tiga) hal pentingselain tridharma

PUTUSANNomor 26/Pdt.SusPHI/2020/PN GtoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri GorontaloKelas A memeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubunganindustrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antaraAgus Manumbi,Tempat Tanggal lahir Luwuk 17 Agustus 1993 Agama Islam,Status Kawin, Jenis Kelamin Lakilaki, Pendidikan Terakhir SMA, alamat ,DusunPolumula Desa Tridharma Kecamatan .Pulubala

., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRIDHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR.

memproses kredit nasabah Bank Panin tidak hanya yang punya rekening diPanin Bank saja tapi baik kepada yang punya simpanan maupun yang belum punyasimpanan namun ingin beli mobil , atau punya dana di Panin Bank tapi tidak untuk belimobil maka dapat membeli mobil dengan Back to Back sehingga uang di Panin Bankhanya sebagai Jaminan saja ;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Nasabah bernama AMOS BESAN tentang proseskredit mobilnya dan saat Pameran yang ikut adalah PT BOSOWA dengan produkmobilnya Mitsubishi, PT TRIDHARMA

Bahwa dalamrangka menjamin pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi danSumber Daya di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta IIharus dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Poltekkes" ;b.

Memerintahkan Barang bukti berupa : 2 (dua) Eksemplar Asli PPJB (dibawah tangan) tanggal 23 Sept.2008 dan tanggal 26 September 2008 yang di Waarmekeng di Notaris Makmur Tridharma, SH, Foto Copy yang di legalisir SHM Nomor 694/Cipayung An. Raden Atu Sariamah, Foto Copy yang di legalisir SHM Nomor 692/Cipayung An.

Nias Selatandengan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan jarak jauh tertanggal 8Agustus 2012 dengan Nomor : 420/5623/BUB/2012 dan Nomor504/USBMR/2012 , MoU ditanda tangani oleh Bupati Nias Selatan an.Idealisman Dachi dan Rektor USBM Medan yang ditanda tangani oleh Drs.Daniel Sitanggang, SE.MMK. yang berlaku hanya 1 (satu) tahun.Bahwa menindak lanjuti MoU tersebut Bupati Nias Selatanmenandatangani Surat Keputusan Nomor : 5881 tahun

Nias Selatan, akan tetapi saksi selaku KabagHukum pada saat itu tidak pernah melakukan eksaminasi dan uji materiterhadap Surat Keputusan Bupati tersebut.Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Nota Kesepakatan Bersamaantara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia BudiMandiri Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melaluiPenyelengaraan Pendidikan Jarak Jauh maka Nota KesepakatanBersama tersebut wajib di eksaminasi dan diuji materi oleh Bagian HukumKab.

tersebut.Bahwa saksi baru tahu adanya Surat Keputusan Bupati Nias SelatanNomor 5881 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola danPetunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak JauhUniversitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tertanggal 29 Agustus 2012serta lampiran dan Il pada saat diperiksa penyidik Kejaksaan NegeriTeluk Dalam;Bahwa saksi baru tahu adanya Nota Kesepakatan Bersama antaraPemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia BudiMandiri Tentang Pelaksanaan Tridharma

Bahwa benar saksi ada menyodorkan Nota Kesepakatan Bersama antaraPemkab Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri tentangPelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui PenyelengaraanPendidikan Jarak Jauh kepada Drs.DANIEL SITANGGANG, SE.,MM(Rektor USBM di Medan) untuk ditandatanganinya, adapun notakesepakatan tersebut saksi sodorkan kepada rektor diruangannya (ruangrektor) dan nota kesepakatan tersebut sudah terlebih dahuluditandatangani oleh Bupati Nias Selatan selanjutnya Drs.