Ditemukan 6101 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhutanan perbutan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 1314/Pdt.G/2017/PA.Pwd
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 9
  • : Bondo Deso Getasrejo
  • Timur : Bondo Deso Getasrejo, Jumangin
  • Selatan : Rabu
  • Barat : TPK Tanah Perhutani
Pengadilan PN TUBAN Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TUBAN Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Tbn
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
TUMUT Bin NOYONAJI ALM
103 — 20

  • 29

    115

    120

    22

    0.05

    112.350

    1 Btg

    JUMLAH

    1.96

    5.541.950

    29 Btg

    Dikembalikan kepada Perum Perhutani

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 PK/Pdt/2015
Tanggal 16 Maret 2016 — PT. MULYAKARYA JAYACO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kegiatan operasional dilapangan;Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dapatdiberikandengan cara pinjam pakai kawasan hutan sebagaimanadiatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhutll/2008tanggal 10Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhutll/2008 tanggal 10Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pada Pasal 8disebutkan bahwa kawasan hutan yang telah dibebani izin dibidangkehutanan atau areal kerja Perum Perhutani
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Tanah
Putus : 26-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/CB/2013/PN.Jkt.Ut.Jo.No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Tanggal 26 Juni 2013 —
111 — 49
  • P 26) ;27.Surat PERHUTANI Nomor : 52/044.2/PSDHL/Byb/I tanggal 19 Januari2012, Perihal : Tanggapan surat dari Yayasan Darul Hidayah halpermohonan penjelasan sejarah riwayat tanah yang di kelola PerumPerhutani. (Bukti.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
432 — 363
  • P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentangPerhutanan Sosial, diatur:Pasal 16 ayat (1)Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikanpada:1) Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;2) Hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan3) Wilayah tertentu dalam KPH.Pasal 18 ayat (1)IUPHKm diberikan oleh MenteriHalaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.Pasal 19 ayat (1)Permohonan IUPHKm diajukan oleh:1) Ketua kelompok masyarakat;2) Ketua gabungan
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Grt
Tanggal 7 Juni 2017 — H. USEP ZAENAL ARIPIN, SH. Alias USEP Bin ARIPIN
512 — 44
  • Hukum Sekda Garut, Perhutani, KejaksaanNegeri Garut, Kepolisian (Polres Garut), PN Garut dan perwakilandari LSM GMPG (Gerakan Moral Peduli Garut) yang hasilnya bahwamengizinkan para penambang manual untuk bisa kembalimenambang sebelum ada solusi alih fungsi lahan dan alih fungsiProfesi dan pelarangan terhadap penambangan yang menggunakanalat berat.Bahwa saksi melakukan kegiatan penambangan di lokasi BlokCilopang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
2790 — 3181
  • dipertimbangkan paling banyak10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yangdiperkenankan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan dalam arealKesatuan Pengelolaan Hutan.Luas izin pinjam pakail kawasan hutan untuk kegiatan pertambanganpada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan palingbanyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutanproduksi dan hutan lindung di pulau yang bersangkutan.Luas izin pinjam pakail kawasan hutan untuk kegiatan pertambanganpada areal kerja Perum Perhutani
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PATI Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Pt
Tanggal 29 Juli 2013 — PDT. SOESANTO HARSOSOEDIRDJO, MA <> 1. MAJELIS GEREJA INJILI di TANAH JAWA ( GITJ ) PATI DKK
128 — 57
  • RogowongsoNo. 37 Pati tersebut saksi tidak terlalu paham ;Bahwa sejak saksi menjadi jemaat GITJ saksi tidak pernah mendengar / melihatbangunan gereja milik pribadi ;Bahwa saksi sebagai Majelis tidak pernah melihat Bu ESTHER memberikankwitansi pada Pak SINAGA;Bahwa gedung GITJ sebelum menempati gedung GITJ di Jalan Muria, seingatsaksi sewaktu saksi masih remaja GITJ Pati menempati gedung yang terletak diantara Sekolah SMP 5 dan Kantor Perhutani dan yang khotbah disana waktu itu BuESTHER dan Pak DJOJO
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2015 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SMG
Tanggal 21 April 2015 — SUPARMAN BIN KASRAN (TERDAKWA)
56 — 16
  • juta lima ratus ribu rupiah) serta pintu satu buah bahan darikayu jatiBahwa benar saksi tidak pernah menerima uang stimulant sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)Bahwa benar mengenai foto kuitansi tertanggal 18 Desember 2011 sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang ditunjukkan oleh Jaksa PenuntutUmum di muka sidang, itu benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernahmenerima dana tersebutBahwa benar yang meminta tanda tangan kuitansi tersebut adalah SUGNYATNA(mandor perhutani
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 01-11-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 424/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 16 Nopember 2023 — Pembanding/Penggugat XX : SAYUBI Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXI : SUHAR Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXII : DALMU Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXIII : TRIMONO Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXIV : RASWAT Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXV : ZAENUDIN Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXVI : KHARIRI Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Divisi Regional Perhutani
96 — 130
  • Pembanding/Penggugat XX : SAYUBI Diwakili Oleh : HERMAN, SH
    Pembanding/Penggugat XXI : SUHAR Diwakili Oleh : HERMAN, SH
    Pembanding/Penggugat XXII : DALMU Diwakili Oleh : HERMAN, SH
    Pembanding/Penggugat XXIII : TRIMONO Diwakili Oleh : HERMAN, SH
    Pembanding/Penggugat XXIV : RASWAT Diwakili Oleh : HERMAN, SH
    Pembanding/Penggugat XXV : ZAENUDIN Diwakili Oleh : HERMAN, SH
    Pembanding/Penggugat XXVI : KHARIRI Diwakili Oleh : HERMAN, SH
    Terbanding/Tergugat I : Kepala Divisi Regional Perhutani
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYARIFAH ASPANNIDAR, SE. binti SAID ASRAN AZIZ
109 — 8
  • 2015, pada Bidang Retribusi, PADL dan DBH ;
  • Biaya Perjalanan Dinas Dalam (Kota) Dalam Kegiatan Monitoring dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Retribusi Daerah, PADL dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016 ;
  • Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas Kegiatan Verifikasi Data Objek PBB Sektor Perkebunan Tahun 2016, pada Bidang Retribusi, PADL dan DBH ;
  • Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembalian Data Relaisasi penerimaan DBH PBB sektor Perkebunan, Perhutani
    PPTK SYARIFAH LISA INDRIANI, SE ;
  • 1 (satu) bundel biaya perjalanan dinas dalam kota kegiatan monitoring dan rekonsiliasi data penerimaan retribusi daerah, PADL dan pengelolaan kekayaan daerah tahun 2016 ;
  • 1 (satu) bundel biaya perjalanan dinas dalam kota kegiatan verifikasi data objek PBB sektor perkebunan Tahun 2016 pada bidang retribusi PADL dan DBH ;
  • 1 (satu) bundel biaya perjalanan dinas kegiatan pengembalian data realisasi penerimaan DBH, PBB sektor perkebunan perhutani
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama
Register : 03-10-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1795/Pdt.G/2023/PA.Wsb
Tanggal 4 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 46
  • C.356 No. 14 seluas 560 m2 atas nama Muharjo yang terletak di Desa Warangan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

    • Sebelah Utara:Tanah Milik Haryono

    Sebelah Selatan : Tanah Milik Tamuri

    Sebelah Barat : Tanah Milik Yusro

    Sebelah Timur: Tanah Milik Perhutani

    Bahwa Jumlah luas poin 7.1 sampai dengan poin 7.4 adalah( 1170 m2

Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Gpr
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. HASAN ASYARI Als ERIK
98 — 21
  • Satu bendel laporan kegiatan pelarangan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan pada tanggal 22 Januari 2019
    - Satu bendel laporan kegiatan pelarangan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan pada tanggal 16 Juli 2020;
    - Satu bendel laporan kegiatan pelarangan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan pada tanggal 09 Oktober 2020;
    - Satu bendel dokumen foto pemasangan papan larangan;
    - Satu lembar peta ketja Perum Perhutani
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 02-11-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Dpk
Tanggal 8 Juni 2022 — Penggugat:
PT. Karabha Digdaya
Tergugat:
1.RAHMAD
2.ELIS
3.SAHRONI
4.ZAENAL ARIFIN
5.APRIYANI
6.SATRIO WICAKSONO
7.SURYANTO
8.DYAN KAYATUN
9.KETUA RT.002/RW.005
Turut Tergugat:
1.KANTOR KELURAHAN CILANGKAP
2.KANTOR KECAMATAN CIMANGGIS
108 — 65
  • Karabha Digdaya/Perumahan Perhutani;
  • Sebelah Selatan: Perkampungan Warga/Jalan Desa;
  • Sebelah Barat: Tanah milik PT.Karabha Digdaya (SPPHAT atas nama Munih dan Sanim)/ Gudang Barang Rongsokan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87 /Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 28 Februari 2012 — RAHMAT SUPRIYATNA MARTONO Alias MARTONO Bin ( Alm) ADAM.
81 — 19
  • Ismana) di Kantor PertanahanCirebon.Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan No. 593/162/PD Pembangunantertanggal 19 Juni 2008 yang isinya tanah yang terletak di Blok Siwodi KelurahanSunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untukdisertifikatkan yang ditanda tangani oleh saksi Sofiani, SH.e Bahwa surat keterangan akan dimintakanapabila objek pengukuran berbatasan dengantanah suatu instansi atau termasuk dalamtanah suatu instansi, misalkan lokasi yangdiukur berada dalam lokasi Perhutani
    atauberbatasan dengan Perhutani akandimintakan surat keterangan ataupun tandatangan sebagai tetangga yang berbatasan.Atas keterangan saksi H.Agus Sumantri, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.22,Saksi SUKARDI Bin CITRO SUKARTO.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarahmaupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikandidepan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya.Bahwa Berita
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
ASEP SURYANA. DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN DAN NIAGA
72 — 19
  • Rohman melawan Perum Perhutani, diberi tanda T25;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 921 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 30 November 2016 juncto Putusan PHI pada PN SamarindaNomor : 84/Pdt.SusPHI/2015/PHI.Smr. tanggal 8 Maret 2016 dalamperkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PTPertamina (Persero) melawan Zainal Abidin, dkk, diberi tanda T26A ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 575 K/Pdt.SusPHI/2013tanggal 29 Januari 2014 juncto Putusan PHI pada PN Medan Nomor :32/G/2013/PHI.Mdn
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2011 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2011 — PT. MULYAKARYA JAYACO >< MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs
97 — 57
  • P.43/MenhutI/2008 tanggal 10 Juli2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pada Pasal 8disebutkan bahwa kawasan hutan yang telah dibebani izin dibidangkehutanan atau areal kerja Perum Perhutani, maka pinjampakaikawasan hutan untuk pembangunan diluar kehutanan dapatdipertimbangkan setinggitingginya 10% (sepuluh perseratus) dani luasareal izinnya atau areal kerjanya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — -DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT. -YAYA SUHAYA,ST bin MEMED
140 — 35
  • Jalan Baru SentulPuncak Bogor yang ditujukankepada Kepala SNVT Perencanaan dan Pengawasan JalanNasional Provinsi Jawa Barat ;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA KabBogor No. 621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukankepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat perihalpinjam pakkai kKawasan hutan untuk pembangunan jalan porostengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknyaberisi10a2.93.94.95.96.97.Rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan AMDAL belum diperolehsehingga Perum Perhutani
    SentulPuncak Bogor yang ditujukan kepada KepalaSNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat ;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA Kab Bogor No.621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat perihal pinjam pakkai kawasan hutan untukpembangunan jalan poros tengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknyaberisi Rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan AMDAL belum diperoleh sehingga92.93.94.95;96.O7..98.99.115Perum Perhutani
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PID/2010/PTK
Tanggal 8 Agustus 2011 — IR. MAX DAVID MOEDAK, M.Si
52 — 112
  • Bahwa yang menentukan jenis bibit/benih dalam dana DAKtersebut adalahKebijakan dari pemerintah dan usulan usulan daribawah dalam bentuk hasil MUSRENBANG desa danMUSRENBANG Camat ;Dalam MUSRENBANG ada disebut jenis jenis benihberupa benih jagung, benih kacang hijau, benihjambu mente, benih jati dan lain lain dimana tiapkecamatan permintaannya tidak sama ;Bahwa harga benih atau bibit dalam dana DAK dan yang93menjadi dasar penentuan harga adalahSebelum perubahan anggaran didasarkan padapenetapan perum perhutani
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
330 — 267
  • Putusan No. 29/G/2016/PTUNSRG Bahwa hasil dari kunjungan tersebut tidak dilaporkan karena hanyamendampingi; Bahwa terkait Bukti P615 dan P626, untuk foto bangunan dalam Bukti P615,milik Pak Jueni yang terletak di Kramat Raya, akan tetapi foto bangunan dalamBukti P626, Saksi tidak tahu; Bahwa setelah pembongkaran Saksi melewati daerah tersebut; Bahwa dari pengunjung sidang tidak ada yang tinggal di warem; Bahwa kantor LSM Kopling dahulu di Bekas Gedung Perhutani di Kramat,namun tahun 2011 kantor Saksi