Ditemukan 6101 data
40 — 9
: Bondo Deso Getasrejo
- Timur : Bondo Deso Getasrejo, Jumangin
- Selatan : Rabu
- Barat : TPK Tanah Perhutani
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
TUMUT Bin NOYONAJI ALM
103 — 20
29
115
120
22
0.05
112.350
1 Btg
JUMLAH
1.96
5.541.950
29 Btg
Dikembalikan kepada Perum Perhutani
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
kegiatan operasional dilapangan;Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dapatdiberikandengan cara pinjam pakai kawasan hutan sebagaimanadiatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhutll/2008tanggal 10Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhutll/2008 tanggal 10Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pada Pasal 8disebutkan bahwa kawasan hutan yang telah dibebani izin dibidangkehutanan atau areal kerja Perum Perhutani
111 — 49
P 26) ;27.Surat PERHUTANI Nomor : 52/044.2/PSDHL/Byb/I tanggal 19 Januari2012, Perihal : Tanggapan surat dari Yayasan Darul Hidayah halpermohonan penjelasan sejarah riwayat tanah yang di kelola PerumPerhutani. (Bukti.
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
432 — 363
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentangPerhutanan Sosial, diatur:Pasal 16 ayat (1)Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikanpada:1) Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;2) Hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan3) Wilayah tertentu dalam KPH.Pasal 18 ayat (1)IUPHKm diberikan oleh MenteriHalaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.Pasal 19 ayat (1)Permohonan IUPHKm diajukan oleh:1) Ketua kelompok masyarakat;2) Ketua gabungan
512 — 44
Hukum Sekda Garut, Perhutani, KejaksaanNegeri Garut, Kepolisian (Polres Garut), PN Garut dan perwakilandari LSM GMPG (Gerakan Moral Peduli Garut) yang hasilnya bahwamengizinkan para penambang manual untuk bisa kembalimenambang sebelum ada solusi alih fungsi lahan dan alih fungsiProfesi dan pelarangan terhadap penambangan yang menggunakanalat berat.Bahwa saksi melakukan kegiatan penambangan di lokasi BlokCilopang Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab.
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
2790 — 3181
dipertimbangkan paling banyak10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yangdiperkenankan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan dalam arealKesatuan Pengelolaan Hutan.Luas izin pinjam pakail kawasan hutan untuk kegiatan pertambanganpada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan palingbanyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutanproduksi dan hutan lindung di pulau yang bersangkutan.Luas izin pinjam pakail kawasan hutan untuk kegiatan pertambanganpada areal kerja Perum Perhutani
128 — 57
RogowongsoNo. 37 Pati tersebut saksi tidak terlalu paham ;Bahwa sejak saksi menjadi jemaat GITJ saksi tidak pernah mendengar / melihatbangunan gereja milik pribadi ;Bahwa saksi sebagai Majelis tidak pernah melihat Bu ESTHER memberikankwitansi pada Pak SINAGA;Bahwa gedung GITJ sebelum menempati gedung GITJ di Jalan Muria, seingatsaksi sewaktu saksi masih remaja GITJ Pati menempati gedung yang terletak diantara Sekolah SMP 5 dan Kantor Perhutani dan yang khotbah disana waktu itu BuESTHER dan Pak DJOJO
56 — 16
juta lima ratus ribu rupiah) serta pintu satu buah bahan darikayu jatiBahwa benar saksi tidak pernah menerima uang stimulant sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)Bahwa benar mengenai foto kuitansi tertanggal 18 Desember 2011 sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang ditunjukkan oleh Jaksa PenuntutUmum di muka sidang, itu benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernahmenerima dana tersebutBahwa benar yang meminta tanda tangan kuitansi tersebut adalah SUGNYATNA(mandor perhutani
Pembanding/Penggugat XXI : SUHAR Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXII : DALMU Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXIII : TRIMONO Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXIV : RASWAT Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXV : ZAENUDIN Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXVI : KHARIRI Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Divisi Regional Perhutani
96 — 130
Pembanding/Penggugat XX : SAYUBI Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXI : SUHAR Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXII : DALMU Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXIII : TRIMONO Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXIV : RASWAT Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXV : ZAENUDIN Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Pembanding/Penggugat XXVI : KHARIRI Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Divisi Regional Perhutani
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYARIFAH ASPANNIDAR, SE. binti SAID ASRAN AZIZ
109 — 8
2015, pada Bidang Retribusi, PADL dan DBH ;
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam (Kota) Dalam Kegiatan Monitoring dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Retribusi Daerah, PADL dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016 ;
- Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas Kegiatan Verifikasi Data Objek PBB Sektor Perkebunan Tahun 2016, pada Bidang Retribusi, PADL dan DBH ;
- Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembalian Data Relaisasi penerimaan DBH PBB sektor Perkebunan, Perhutani
PPTK SYARIFAH LISA INDRIANI, SE ;
- 1 (satu) bundel biaya perjalanan dinas dalam kota kegiatan monitoring dan rekonsiliasi data penerimaan retribusi daerah, PADL dan pengelolaan kekayaan daerah tahun 2016 ;
- 1 (satu) bundel biaya perjalanan dinas dalam kota kegiatan verifikasi data objek PBB sektor perkebunan Tahun 2016 pada bidang retribusi PADL dan DBH ;
- 1 (satu) bundel biaya perjalanan dinas kegiatan pengembalian data realisasi penerimaan DBH, PBB sektor perkebunan perhutani
60 — 46
C.356 No. 14 seluas 560 m2 atas nama Muharjo yang terletak di Desa Warangan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara:Tanah Milik Haryono
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tamuri
Sebelah Barat : Tanah Milik Yusro
Sebelah Timur: Tanah Milik Perhutani
Bahwa Jumlah luas poin 7.1 sampai dengan poin 7.4 adalah( 1170 m2
NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. HASAN ASYARI Als ERIK
98 — 21
Satu bendel laporan kegiatan pelarangan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan pada tanggal 22 Januari 2019
- Satu bendel laporan kegiatan pelarangan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan pada tanggal 16 Juli 2020;
- Satu bendel laporan kegiatan pelarangan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan pada tanggal 09 Oktober 2020;
- Satu bendel dokumen foto pemasangan papan larangan;
- Satu lembar peta ketja Perum Perhutani
PT. Karabha Digdaya
Tergugat:
1.RAHMAD
2.ELIS
3.SAHRONI
4.ZAENAL ARIFIN
5.APRIYANI
6.SATRIO WICAKSONO
7.SURYANTO
8.DYAN KAYATUN
9.KETUA RT.002/RW.005
Turut Tergugat:
1.KANTOR KELURAHAN CILANGKAP
2.KANTOR KECAMATAN CIMANGGIS
108 — 65
Karabha Digdaya/Perumahan Perhutani;
- Sebelah Selatan: Perkampungan Warga/Jalan Desa;
- Sebelah Barat: Tanah milik PT.Karabha Digdaya (SPPHAT atas nama Munih dan Sanim)/ Gudang Barang Rongsokan.
81 — 19
Ismana) di Kantor PertanahanCirebon.Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan No. 593/162/PD Pembangunantertanggal 19 Juni 2008 yang isinya tanah yang terletak di Blok Siwodi KelurahanSunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untukdisertifikatkan yang ditanda tangani oleh saksi Sofiani, SH.e Bahwa surat keterangan akan dimintakanapabila objek pengukuran berbatasan dengantanah suatu instansi atau termasuk dalamtanah suatu instansi, misalkan lokasi yangdiukur berada dalam lokasi Perhutani
atauberbatasan dengan Perhutani akandimintakan surat keterangan ataupun tandatangan sebagai tetangga yang berbatasan.Atas keterangan saksi H.Agus Sumantri, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.22,Saksi SUKARDI Bin CITRO SUKARTO.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarahmaupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikandidepan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya.Bahwa Berita
ASEP SURYANA. DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN DAN NIAGA
72 — 19
Rohman melawan Perum Perhutani, diberi tanda T25;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 921 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 30 November 2016 juncto Putusan PHI pada PN SamarindaNomor : 84/Pdt.SusPHI/2015/PHI.Smr. tanggal 8 Maret 2016 dalamperkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PTPertamina (Persero) melawan Zainal Abidin, dkk, diberi tanda T26A ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 575 K/Pdt.SusPHI/2013tanggal 29 Januari 2014 juncto Putusan PHI pada PN Medan Nomor :32/G/2013/PHI.Mdn
97 — 57
P.43/MenhutI/2008 tanggal 10 Juli2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pada Pasal 8disebutkan bahwa kawasan hutan yang telah dibebani izin dibidangkehutanan atau areal kerja Perum Perhutani, maka pinjampakaikawasan hutan untuk pembangunan diluar kehutanan dapatdipertimbangkan setinggitingginya 10% (sepuluh perseratus) dani luasareal izinnya atau areal kerjanya.
140 — 35
Jalan Baru SentulPuncak Bogor yang ditujukankepada Kepala SNVT Perencanaan dan Pengawasan JalanNasional Provinsi Jawa Barat ;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA KabBogor No. 621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukankepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat perihalpinjam pakkai kKawasan hutan untuk pembangunan jalan porostengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknyaberisi10a2.93.94.95.96.97.Rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan AMDAL belum diperolehsehingga Perum Perhutani
SentulPuncak Bogor yang ditujukan kepada KepalaSNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat ;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA Kab Bogor No.621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat perihal pinjam pakkai kawasan hutan untukpembangunan jalan poros tengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknyaberisi Rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan AMDAL belum diperoleh sehingga92.93.94.95;96.O7..98.99.115Perum Perhutani
52 — 112
Bahwa yang menentukan jenis bibit/benih dalam dana DAKtersebut adalahKebijakan dari pemerintah dan usulan usulan daribawah dalam bentuk hasil MUSRENBANG desa danMUSRENBANG Camat ;Dalam MUSRENBANG ada disebut jenis jenis benihberupa benih jagung, benih kacang hijau, benihjambu mente, benih jati dan lain lain dimana tiapkecamatan permintaannya tidak sama ;Bahwa harga benih atau bibit dalam dana DAK dan yang93menjadi dasar penentuan harga adalahSebelum perubahan anggaran didasarkan padapenetapan perum perhutani
330 — 267
Putusan No. 29/G/2016/PTUNSRG Bahwa hasil dari kunjungan tersebut tidak dilaporkan karena hanyamendampingi; Bahwa terkait Bukti P615 dan P626, untuk foto bangunan dalam Bukti P615,milik Pak Jueni yang terletak di Kramat Raya, akan tetapi foto bangunan dalamBukti P626, Saksi tidak tahu; Bahwa setelah pembongkaran Saksi melewati daerah tersebut; Bahwa dari pengunjung sidang tidak ada yang tinggal di warem; Bahwa kantor LSM Kopling dahulu di Bekas Gedung Perhutani di Kramat,namun tahun 2011 kantor Saksi