Ditemukan 6388 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
89 — 13
89 — 13
pembelaannyahalaman 26 menyatakan bahwa Oleh sebab itu jelas lah bahwa Badan PemeriksaKeuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaanpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sementara Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak diberikan wewenang untuk itu;Menimbang, menanggapi nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebutbahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secara jelas dalamperaturan perundangundangan, yaitu BPKP diatur dalam Keppres
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 :BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuPasal 1 angka 4 PP No. 60 Tahun 2008 :Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005tentang Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayananmengenai kelengkapan syaratsyarat obyek tanah yang berasal daritanah negara (Keppres No. 32 Tahun 1979), maka jelas tidakdiperlukan lagi dokumen peralinan hak dari pemegang hak yang lamayaitu NV.
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
375 — 257
375 — 257
Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Kebijaksaan Dalam Rangka PemberianHak Baru Atas Tanah Asal Konversi menjadi Hak Guna Bangunan dimana dalamketetuan sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menentukan semua Hak Atas Atasasal konversi hak barat akan berakhir pada tanggal 24 September 1980. Oleh sebab itu hakAtas Tanah yang didalikan oleh penggugat adalah milik nenek moyangnya sebagaimanatersebut dalam Eigendom verponding No. 448 Afschrift 279 WL Desa Curug Cimanggisseluas + 2.188.603 M?
Putus : 25-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1488 K/Pid. Sus/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 — JPU ; ARI ARIFIN
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maman Suarta, MSi melaksanakan ketentuansebagaimana diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedomanpelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintah :a Pasal 20 ayat (4) jo Pasal 57 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010tanggal 06 Agustus 2010:Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya denganmethode Penunjukan langsung meliputi : undangan kepada peserta terpilih,pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung,pemasukan dokumen prakualifikasi, penjelasan
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tanggal 18 April 2016 — 1. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. CTPI), DKK VS 1. NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA, DKK
699 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
699 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sikap Pengadilan Negeri yang demikian adalahsesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku diIndonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3).Merujuk kepada ketentuan serta ahli hukum di atas dimana PengadilanNegeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang didalamnya terkandung klausula Perjanjian Arbitrase, maka menurut hematPembanding, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/PDT/2013tanggal 2 Oktober 2013 jo.
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 28 Januari 2015 — Rizal Efendi
44 — 10
44 — 10
SAINSINDO, PT.ANUGRAH PRADJA MANDIRI danPT.SHAVANA TIARA MAS;Bahwa sanggahan dikirim melalui anggota Panitia dan ada juga yang diterima melaluiemail;Bahwa sanggahan dibalas setelah diterimanya sanggahan tersebut tepatnya tanggal 25September 2012;Bahwa Laporan ada ke PPK tapi PPK tidak menerima karena masalahnya mengenaiTL tapi tetap kami teruskan dan kami tetap mengadakan klarifikasi pemenang;Bahwa PPK ada mengirimkan surat kepada saya mengenai TL;Jawaban saya Proses Pelelangan sudah sesuai dengan Keppres
Register : 10-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 85/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 2 Februari 2016 — YULIUS UMBU RUNGA, ST
48 — 21
48 — 21
Pilar Nusantara ; Bahwa saya tetap mengikuti Konsultan Perencana dan ada perubahan ; Bahwa dalam Keppres PPK hanya bisa merubah Volume Bahwa pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrakdan bahkan lebih dari kontrak ( 100,1 %) ; Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia PHO ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :28.1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) PekerjaanPrasarana = Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu
Register : 17-12-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 3 Mei 2016 — H. ERWIN PAMAN,ST.,MM BIN PAMAN MANAP (Alm)
81 — 134
81 — 134
PUGUK SAKTI PERMAI danterdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);Bahwa acuan dalam melaksanakan Proyek Multiyears Kabupaten Selumaadalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa Perbup tersebut menyalahi/melanggarKeppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menurutterdakwa PERBUD tersebut tidak menyalahi Keppres karena Perbup sudahdirapatkan oleh unsurunsur Muspida Seluma, jadi terdakwa hanyamelaksanakan saja selaku SKPD;Bahwa Terdakwa mengetahui
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
243 — 188
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
243 — 188
Bahwa terhadap prosedur pengadaan tanah yang dilakukan olehPemerintah/Pemda, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkanKeputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum..
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,pengadaan tanah untuk kepentingan sekolah perikanan tersebut,pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan pengadaan tanah diKaranga/Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai (Ssekarang Manggarai Barat) tidakberdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehinggabukan merupakan barang yang berasal dari perolehan lainnya yangsah sebagaimana
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- KAMSUDIN, SH., MH
100 — 43
100 — 43
Januari 2013 sebagai Kepala Sub Direktorat Kementerian/ Lembaga BUMN, & KPS pada Direktorat Monitoring & Evaluasi LKPP diJakarta.Sejak Januari 2013 s.d. sekarang sebagai Kepala Bagian Keuangan padaBiro Umum dan Keuangan, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta.Riwayat keahlian, sesuai Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian mengenaiprosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 Tahun2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);Sertifikat
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154 /Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg Tanggal 21 Maret 2016 — Ir. ROSYADI, M.P Bin ( Alm ) ABDULATIF (TERDAKWA)
82 — 94
82 — 94
mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanoa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
169 — 147
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
169 — 147
jahat maka berarti tidak masukHalaman 126 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkedalam perbuatan hukum pidana, kemudian terkait dengan dokumenyang isinya tersebut tidak benar, tidak benar dengan palsu merupakandua hal yang berbeda;Bahwa dalam suatu surat ada diatur mengenai jangka waktu, tetapijangka waktu tersebut masih diperdebatkan, sebagai contoh adalahJaksa Agung Hendarman Supanji yang berakhir masa jabatannya padatanggal 20 Oktober 2004 tetapi beliau masih tetap menjabat tanpaadanya Keppres
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 9 Mei 2016 — DERMAWAN GINTING
165 — 116
165 — 116
selaku Pegawai Negeri yaitu HakimPTUN Medan yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari KeuanganNegara sesuai Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau selaku PenyelenggaraNegara yaitu Hakim PTUN Medan yang di angkat berdasarkan Keputusan PresidenRepublik Indonesia (Keppres
Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. Tanggal 16 Februari 2016 — SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) (TERDAKWA)
70 — 21
70 — 21
BantuanStimulan Perumahan Swadaya;e Bahwa untuk penentuan lokasi dan calon penerima bantuan :=>=>Ada usulan Lokasi Desa dari Bupati yang ditujukan kepadaMenteri ;Kemudian SAT KER melukan pemeriksaan dan evaluasipersyaratan Desa yang diusulkan apakah memenuhipersyaratan atau tidak ;Setelah itu SAT KER mengusulkan kepada Deputi melaluiAsisten Deputi Bidang Perencanaan ;Selanjutnya dilakukan survey penerima bantuan yangdilakukan oleh Pihak Ketiga, yang ditunjuk oleh PPKberdasarkan Tender Terbuka sesuai KEPPRES
Putus : 29-01-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl Tanggal 29 Januari 2018 — ROSMEN BIN SUFNI
232 — 231
232 — 231
Vikri Abadi Group tetapmengajukan pencairan walaupun pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuaikontrak, hal ini telah bertentangan dengan hukum yakni: Pasal 36 ayat (1), (2)dan ayat (8) Keppres No.80 Tahun 2003 :(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yangtertuang dalam kontrak, penyediabarang/jasa mengajukan permintaansecara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadaphasil pekerjaan yangtelah diselesaikan
Register : 20-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Tanggal 12 Mei 2020 —
84 — 15
84 — 15
mengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarPeraturan Perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorangdipandang melanggar suatu Peraturan Perundangundangan (termasuk didalamnya melanggar Keppres
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg Tanggal 16 Februari 2016 — SINARMAN Amd Bin SUWANDI (TERDAKWA)
68 — 24
68 — 24
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah;2. Perpres Nomor 54 = 42Tahun 2010 tentang PerubahanKeempatKeppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah;3. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua AtasPrpres 544. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan keduaatas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanpengelolaan keuangan daerah;5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun2008;6.
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah ;2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan KeempatKeppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah ;3. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan keduaatas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanpengelolaan keuangan daerah ;Hal 201 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg.4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 12Tahun 2008 ;5.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg Tanggal 27 Januari 2016 — CHOYUM MUFIDAH, SE binti SULAIMAN (TERDAKWA)
117 — 32
117 — 32
mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perobuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kKebisaaan atau suatu kepatutan, tanoa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Register : 15-12-2014 — Putus : 06-05-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 116/Pid.sus-TPK/2014/PN.Kpg Tanggal 6 Mei 2016 — FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER
82 — 38
82 — 38
Terima Pekerjaan Pertama (PHO) bertanggungjawabterhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktitersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 Ayat (3) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana seharusnyaterdakwa selaku PPK tidak menandatangani Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Pertama (PHO) karena realisasi pekerjaan belum mencapai 100%tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara PHO tersebut, hal inibertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keppres
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
405 — 267
405 — 267
Keputusan PresidenHalaman 26 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG Vi.Vil.Vil.Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang PenetapanCekungan Air Tanah (Keppres No.27/2011):Bahwa Pasal 24 ayat (1) UU No.17/2019 berbunyi: Konservasisumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaandaya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air;Bahwa Pasal 24 ayat (4) UU No.17/2019 berbunyi: Perlindungan danpelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikanSumber