Kelenteng No.73, Bogor, maka PengadilanNegeri Bogor yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan :Pasal 44Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Bgr(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau namalainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak

adalahmenjadi kewajiban bagi Pemohon yang merupakan keluarga terdekat darialmarhum LAY SOEY FA untuk melaporkan kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar dicatatkan dalam registeryang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Permohonanpemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 44 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

dari pihak keluarga mempelai wanita dankeluarga mempelai lakilaki; Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIpada tanggal 25 Mei 2008, yang dilaksanakan dihadapan Adrin Biadi, diKecamatan Suwawa Tengah, dengan wali nikah ayah kandung PemohonII bernama Adrin Biadi , adapun yang menjadi saksi adalah Nasir Biadidan Usman Gobel/sksi sendiri, dengan maskawin berupa uang sebesarRp. 128,(seratus dua puluh delapan rupiah); Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istriyang sah; Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIpada tanggal 25 Mei 2008, yang dilaksanakan dihadapan Adrin Biadi, diKecamatan Suwawa Tengah waktu itu, dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama Adrin Biadi , adapun yang menjadi saksi adalahsaksi sendiri/Nasir Biadi dan Usman Gobel dengan maskawin berupauang sebesar Rp. 128,(seratus dua puluh delapan rupiah); Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Pemohonmengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ; Bahwa benar akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan NegeriMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akandipertimbangkan apakah permohonanPemohon tersebut dapat dikabulkanserta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

yang tidakterpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sepertitersebut diatas ;Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut,maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu,apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa danmemutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 24tahun

AMINUL karena tidak sesuai dengan yang tertera atau tertulis dalamKutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan nama anak Pemohonyaitu MOHAMMAD AMINULLAH;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, anak Pemohon dalam kepentingan sehariharitermasuk penulisan dalam dokumen penting yang tertera adalah atas namaMOHAMMAD AMINULLAH sehingga lebih tepat apabila yang tertera dalam AktaKelahiran

Bahwa Pemohon ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No 24Tahun 2013 No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yangmengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksa permohon iniagar menetapkan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.2.

Utara, selanjutnya memberikan catatan pinggirpada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16/DISP/JU/1996/96 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang No 24Tahun

SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempatkediaman di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya adalah sebagai berikut;Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat danTergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 24tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, dan memiliki2 orang anak :;Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga

SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat danTergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 24tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, dan memiliki2 orang anak :;e Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga

dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN.BauTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sepertitersebut diatas ;Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut,maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebin dahulu,apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa danmemutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 24tahun

pokok wajib pajak, polisasuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonanpenggantian nama yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaituABDUL NAUFAL RAYHAN JUMADIN karena tidak sesuai dengan nama Bapakkandungnya yang tertera atau tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KartuKeluarga sesuai dengan nama anak Pemohon yaitu ABDUL NAUFAL RAYHANJUMADI;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24tahun

pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatansipil menentukan: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa Salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

para Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaiannama anak para Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkanuntuk itu dan pada catatan pinggir Akta Kelahiran Anak para Pemohon, setelahmenerima salinan penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka segala biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapara Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

AULIA WIBOWO dan Pemohonbermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di dalam aktakelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama WENING ALIA WIBOWO;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadikesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama anak Pemohondan ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU Nomor 24Tahun

kelahiran sesuaidengan perintah putusan pengadilan, dan dikarenakan Kutipan Akta Kelahiranpemohon dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenHalaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Smn.Sleman maka selanjutnya turunan sah penetapan ini untuk dikirimkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan inipatut dibebankan kepada pemohon;Mengingat ketentuan Pasal 52, Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

TERSANGKA :Nama ZAINUDDIN, tempat tanggal lahir diSampang, 12 Februari 1996, LakiLaki, umur 24Tahun, Agama Islam, KewarganegaraanIndonesia, pendidikan terakir SMA, pekerjaanWiraswasta, alamat Tarogan, Banyumas Sampang menerangkan Sbb : Pada hari Selasatanggal 9 Juni tahun 2020 sekira pukul 12.30 WIBtelah melanggar larangan karena salahnyamerugikan keuangan daerah dan atau memungutretribusi Parkir di Pergudangan JI. Margomulyo Surabaya.PUTUSAN PENGADILANKurungan : On,Denda Rp. loo.

PETIKAN PUTUSANNomor 15/7 Pid.C / 2019 / PN.NbaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkaraperkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Hendra.Tempat lahir : Sejor.Umur/tanggal lahir : 24tahun/ 25 Mei 1995.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dsn. Meranti, Ds. Meranti, Kec.

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta PencatatanSipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuaidengan Bukti P3 Pemohon berkeinginan membetulkan nama Pemohon dannama ayah kandung Pemohon yang terdapat kesalahan tulis yaitu di dalamKutipan Akta Kelahiran No. 7404/1996 atas nama Pemohon tertulis namaPemohon adalah

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta PencatatanSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek akta;Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, keinginan Pemohon untukmembetulkan nama Pemohon dari DWI ANWAR SALIM menjadi DWIANWAR SALEM serta nama ayah kandung Pemohon dari KATMO menjadiKATEMO yang tertulis di dalam Bukti P3 berupa Kutipan

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatanhalaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2016/PN.WngSipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam UndangUndangtersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor

Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan dalam usia 24tahun sementara Ssuami berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun.4. Bahwa setelahn menikah Pemohon telah mendapatkan buku nikah Nomor90/117/II/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara, akantetap pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat/tidak terdaftar dalamregister pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, KotaJakarta Timur, sesuai surat keterangan : B.947/Kua.09.2.4/PW.01/03/2019.Tertanggal 28 Maret 2019.5.

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 24tahun, dan almarhum Sutarno berstatus perjaka dalam usia 25 tahun; Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernamaBapak Amat Rejo; Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)dan dibayar tunai. Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon denganalmarhum Sutarno bernama Bapak Suwarno (kakak almarhum Sutarno)dan Bapak Suyono (kakak almarhum Sutarno).

Februari 1981, di wilayah Kelurahan CipinangMuara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur; Bahwa Pemohon dengan almarhum Sutarno sudah dikaruniai anakempat orang masingmasing bernama: Sefty Purnamawati, lahir di Jakartapada tangga September 1981, Meirina Kusumawardani, lahir di Jakarta,pada tanggal 26 Mei 1986, Mety Yadika Sari, lahir di Jakarta, pada tanggal7 Mei 1991, Anang Kabul Prakoso, lahir di Jakarta, pada tanggal 16Oktober 1995; Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 24tahun

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang mengatur tentang pendaftarantanah seharusnya dilakukan pengukuran ulang atas Sertifikat yang dahulu atasnama TASRIAH B.

DOER berganti ke atas nama EDDY SUTRISNO, danPenggugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut ataupun masyarakatsekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh PihakTergugat, dan dijelaskan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertifikatdilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi,dengan tidak dilakukan pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanahtersebut yang masih dalam

DOERbukannya EDDY SUTRISNO, tidak dilakukan pengukuran berdasarkan PP 24tahun 1997 sebagaimana Pasal 31 serta melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, hal manabersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara joUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada akhirnyameminta kepada Ketua Pengadilan

Bahwa tergugat menolak dalil dalil pbenggugat pada posita halaman 6 poin 8,berdasarkan Peraturan Pemerintah........ , seharusnya dilakukanpengukuran ulang atas Sertipikat yang dahulu atas nama Tasriah B.Doer berganti atas nama Eddy Sutrisno ini sangat jelas penggugattidak mengerti dan memahami Peraturan Pemerintah nomor. 24tahun 1997 mana yang dilanggar oleh tergugat, pada prosesPeralihan Hak tidak memerlukan pengukuran ulang danpersetujuan tetanggan yang berbatasan, Tindakan Tergugatmenerbitkan

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkanSertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai danberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku di BadanPertanahan Nasional yaitu UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, sehingga secara Hukum Penggugat tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo danPenggugat tidak menguasai fisik tanah yang dipersengketakan sehinggaobjek tanah yang digugat tersebut tidak jelas dan untuk

ke pihak Kepolisian yang menduga telah adanyapenyerobotan tanah, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dansejak diterbitkannya obyek perkara a quo dalam jangka waktu 5 (lima)tahun Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatannya sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

terakhir terdaftar atas nama perempuanTjong Po Tju/Sifi Susanti telah sesuai dan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaituUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, sehingga secara Hukum Pengugat tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo danPenggugat tidak menguasai fisik tanah yang dipersengketakan sehinggaobyek tanah yang digugat

anak;e Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat tindakpidana, sehingga saksi yakin bahwa perbaikan nama Pemohon tersebutbukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

permohonan untuk menambah namaPemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada danpenambahan nama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepastian hukum, makapenambahan nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

;Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istrisah, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membinarumah tangga dirumah kediaman bersama selama kurang lebih 24tahun namun tidak dikaruniai anak ;Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagisejak sekitar bulan Mei tahun 2014 karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohonsangat ingin mempunyai keturunan namun selama menikahHal. 4

;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan,keterangan Pemohon dan buktibukti yang diajukan, serta keterangan parasaksi, maka diperoleh faktafakta dalam persidangan sebagai berikut.; Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalamperkawinan yang sah.; Bahwa sejak Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon telahterjadi pertengkaran terusmenerus, disebabkan selama hampir 24tahun menikan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan,padahal Pemohon sangat ingin mendapatkan

UndangUndang Nomor: 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 71 ayat (1)Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yangmengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan akta PencatatanSipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atautanpa permohonan dari orang yang menjadi Subjek akta. (3) Pembetulanakta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Pejabat Pencatatan

UndangUndang Nomor: 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 dapat digunakan sebagai dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab UndangundangHukum Perdata menyatakan bahwa Jika registerregister tidak pernahada atau telah hilang, diubah, sobek dimatikan digelapkan atau dirusak,Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 135/ Pdt.P/2019/PN Gprjika beberapa akta tiada didalamnya atau jika aktaakta yang dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kKekurangan atau

ANAK PERTAMA , umur 24tahun, 2.

ANAK PERTAMA, umur 24tahun, 2.

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk