Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan17.pada Tanggal 20 Desember 2016 adalah telah berdasar dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat. Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah ditempuh sebagaimana mestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. RUPS dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

Dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajid melakukan pemanggilanRUPS. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.Jika permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang sahamkepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Hal yang demikian telah dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT pada poin No. 1 sampai 25adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan sudah

Surat Permintaan Mengundang RUPS, Nomor: 025/TPJDir/XI/2016,tanggal 25 November 2016, bukti TI3;4. Surat Permintaan Mengundang RUPS, Nomor: 013/TPJDir/XII/2016,tanggal 13 Desember 2016, bukti TI4;5. Surat Undangan RUPS, Nomor: 15/GGJKom/XII/2016, tanggal 15Desember 2016, bukti TI5;6. Surat pernyataan, tanggal 12 Nopember 2016, yang ditanda tanganiKurniawan, bukti TI6;7.

GLORY GEMILANGJAYAMAKMUR yang semula Penggugat diganti oleh Pungki Widjaja;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 78 ayat (1) RUPS terdiri atasRUPS tahunan dan RUPS lainnya. ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). ayat (4)RUPS lainnya

) secara tidak sah karena walaupun Para Tergugatmengundang Para Penggugat untuk menghadiri RUPS tersebut, akan tetapiPara Tergugat dengan secara sengaja mengundang Penggugat pada saattidak berada di Indonesia, sehingga Para Penggugat (Penggugat ) tidakdapat menghadiri RUPS tersebut dan Para Penggugat juga telah berulangkalimeminta kepada Para Tergugat agar RUPS tersebut diundurkan atauditunda, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia mengundurkan RapatUmum Pemegang Saham tersebut, dan oleh karenanya

RUPS yangdilakukan oleh Para Tergugat tersebut tersebut tidak sah.

Holiway, oleh karena sejak tahun 2014, di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasatertanggal 30 Juni 2014, dandituangkandalamAktaPernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Holiway oleh Para Tergugat tanpa seijin paraPenggugat sangat tidak beralasan.Bahwa sebagaimana tertuang dalam hasil Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyetujui dan menerima pengangkatan dan penetapan Ketut Budiasasebagai satusatunya komisaris dalam perseroan.Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasaHal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapbkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Hal. 36 dari 81 hal. Put.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Nomor 1476 K/PID.SUS/2016 RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012;51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 FebruariRp 30.800.000,002012 ;52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro MalokRp 5.000.000,00tanggal 20 Februari 201253. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 FebruariRp 10.000.000,002012 ;b4. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalamRp 3.600.000,00rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;5.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukanSendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karunia AnugerahMitra Utama adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh limapersen) dari seluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Karunia Anugerah MitraUtama dapat diambil dan sah berdasakan suara setujusekurangkurangnya 75% dari jumlah seluruh sahamyang hadir dengan hak suara yang sah dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karunia AnugerahMitra Utama;5.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan korum kehadiran dan korumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan inidiselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) harisejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS)PT.

Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya sebagai ketuaatau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Karunia Anugerah Mitra Utama;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT.Karunia Anugerah Mitra Utama untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmembawa serta memberikan seluruh dokumen PT.Karunia Anugerah Mitra Utama kepada seluruhPemegang saham;9.

Ill 7 tidak terdapat adanya Berita Acara darihasili RUPS mengenai adanya penarikan modal para Penggugat padaTergugat atau yang disebut dalam UndangUndang Perseroan Terbatasadanya pengurangan modal perseroan;Halaman 35 Putusan Nomor 230/PDT/2020/PT.DKIMenimbang, bahwa mencermati ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas tersebut, penarikan modal dari Pemegang Sahammerupakan suatu hal yang sangat serius dan harus secara tegas danresmi merupakan hasil dari RUPS serta harus mendapat persetujuanmenteri

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadirioleh Tergugat1, Tergugat2 dan DJULY EDY MURYADI,S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat1.

Yangbenar, masa kepengurusan Penggugat selaku Direktur Perseroan(selama 5 tahun) telah berakhir terhitung sejak tanggal; 27 Oktober2014, dan juga sejak Penggugat diangkat menjadi pengurus tidakpernah melaksanakan RUPS Perseoan, meskipun Tergugat telahsering meminta untuk dilaksanakan RUPS Perseroan "PT.SIERAFTEKNIK PERKASA".

Padahal selaku pengurus Perseroan, Penggugat seharusnya secara berkala melaksanakan RUPS Perseroan, baikRUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunan untuk membuatpertanggungjawaban selama melakukan pengurusan Perseroan.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 10 yang menyatakanRUPS Luar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagaipemegang saham 550 (lima ratus lima puluh) saham Perseroan.

DanHalaman 9 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby11.12.13.14.15.yang benar RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh PT.SIERAF TEKNIKPERKASA dan Tergugat selaku Komisaris Utama yang memimpinRUPS (Rapat Umum.

selama masakepengurusannya, sehingga berdasarkan UndangundangPerseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Penggugat Rekonpensidiberi hak dan wewenang untuk melaksanakan RUPS.

tanggal 15 Juni 2007tersebut secara sah dan meyakinkan juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku maka selayaknya dinyatakan bahwa RUPS LB yangdilaksanakan pada tanggal tersebut demikian juga RUPSLB lanjutan yangakan dilaksanakan Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa berkaitan dengan hal diatas maka selayaknya pula Majelis Hakimuntuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanhasil RUPS LB tertangal 15 Juni 2007, demikian pula terhadap putusanputusan RUPSLB

Putusan Nomor 80 PK/Padt/2012Notaris di Jakarta;kesemuanya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada rapatberupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau "RUPSLB"sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan a quo, akantetapi pada faktanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau"RUPS Tahunan" Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006;Bahwa permintaan "RUPS Tahunan" tersebut terbukti dengan dasar hukumyang digunakan oleh Tergugat , dan Penetapan Pengadilan

tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan; atau";(ii) Amar Penetapan Pengadilan: Butir 2."

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

melakukan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun haltersebut tidak berarti permohonan tersebut bersifat vo/untair murni,karena ada pihakpihak yang terkait, apalagi dalam, kasus a quoPemohon mendalilkan adanya perbuatan dari Direksi dan atauKomisaris yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS, oleh karenaitu Mahkamah Agung berpendapat sebelum Hakim mengabulkanpermohonan itu wajib memanggil Direksi, Komisaris dan PemegangSaham lainnya, bahwa hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Hakimsehingga Penetapan

TFC Maspion Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan agenda :

Dr.RUDHI PRASETYA, S.H. yang pada pokoknya menyebutkan :komisaris tidak berhak untuk menentukan untung atau ruginyaperseroan atau bersalah / tidaknya direksi dalam mengelolaperseroan, sebab yang berhak menilai rugi atau untungnyaperusahaan adalah RUPS dan selama belum adanya RUPS mengenaipembagian Deviden belum diketahui untung ruginya suatuperusahaan ;Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli DR.

mayoritas suara / saham menolak untuk DirekturUtama Tommy Jingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara danmemberi kesempatan Dirut untuk membuat laporan dalam tempowaktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPStersebut ;e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dariDirut berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012tersebut ;e Bahwa saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagianDeviden ;e Bahwa saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Pebruari 2012 tetapisaksi

tidak hadir;e Bahwa saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal22 Pebruari 2012 ;e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saatini adalah Bapak Soehandoyo Komisaris PT.

AYUTA MITRA SENTOS yang diwakili oleh FREDI TAN aliasAWI menyetujui hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012;e RUPS terbaru seperti terurai dalam akta nomor : 11 tanggal 12 Maret2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan KomisarisPerseroan dan / atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebutmengungkapkan fakta bahwa saksi pelapor R.J.

SOEHANDOYO tersebuttelah diberhentikan oleh keputusan RUPS dan Terdakwa II yang diberiwaktu selama 2 bulan untuk mengajukan laporan keuangannya, namunbelum memenuhi waktu tempo 2 Bulan tersebut telah di tahan oleh pihakKepolisian.

C26543.HT.01.01.Th.88 tanggal 30 Juli 1988yang salinan resmi dari minuta aslinya berada pada Tergugat dan Tergugat Il,dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat Il dihadapan forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT. Batang Garing Jaya tanggal22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yangdibuat oleh Iran Junaidi, SH.

Batang Garing Jayamewakili perseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran Dasar perseroan ;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT.

Pasal 21 dan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanatas Anggaran Dasar dilakukan melalui RUPS dan atas perubahantersebut harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak adanya keputusan RUPS dan didaftarkandalam daftar Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal penerimaan laporan, apabila pendaftaran belum dilakukanmaka Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atassegala tindakan secara tanggung renteng

Batang Garing telah diputuskan dalam RUPS dengan alasansebagaimana yang dibicarakan dalam RUPS yang ke 9 dan yang ke 10,maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi(Pemohon Peninjauan Kembali) yang tidak mentaati Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah Perbuatan MelawanHukum dan harus dihukum untuk mentaati hasil keputusan RUPStersebut ".6.

Pasal 15 ayat (3) jo.Pasal 21 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, perubahan atas Angaran Dasar yang dilakukanmelalui RUPS harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI (SekarangHal. 17 dari 20 hal. Put.

Tidak ada dalam RUPS Perseroan PT. BUMI MULIA MAKMURLESTARI Tergugat melakukan kesalahan atau kelalaian yangmerugikan Perseroan.1.

MitraPermai dan PT Sinar Alam Niaga Raya, yang dituangkan dalam RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan faktanya Para PemegangSaham menerima dengan baik Laporan Direksi Untuk Setiap Tahun TutupBuku Bahwa pada Halama (6) alinea terakhir masingmasing Risalah RUPStersebut di atas (Vide bukti T3 sampai dengan T8) secara jelas dan tegasdisebutkan sebagai berikut dengat telah diterima dan disahkannyalaporan Direksi Tahun 2010 oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)ini sesual Pasal 18 ayat 3 Anggaran

Bahwa berdasarkan bukti T3 s/d T8, terbukti bahwa setiap tahunnyatelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AlamPermai Makmur Raya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. MultiMakmur Mitra Alam dan PT.

BUMIMULIA MAKMUR LESTARI No. 50 tanggal 17 Desember 2015yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MHNotaris di JakartaMenimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikanbukti T3 sampai dengan bukti T8 berupa Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahun buku 2010 sampai dengantahun buku 2015, bahwa setiap tahunnya telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alam Permai MakmurRaya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. Multi Makmur MitraAlam dan PT.

Bahwa hasil audit tersebut sejalan dengan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (Risalah RUPS) PT. Alam Permai Makmur Raya,PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT.

Bahwa, dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah mengajukan gugatanyang pada intinya adalah untuk membatalkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PERSEROAN selaku TERGUGAT padatanggal 5 September 2016 yang mana RUPS tersebut telah mengangkatEndang Sutidjan sebagai Direktur PERSEROAN yang mana keputusandari RUPS tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat No. 9 tanggal 5 September 2016 dan risalahnyadituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September2016,

Bahwa, Pasal 94 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai berikut:(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.2.3. Bahwa, Pasal 94 ayat (6) UU PT mengatur sebagai berikut: (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 2.4.

Bahwa hingga saat ini, keputusan RUPS tanggal 5 September 2016masih berlaku secara sah dan tidak pernah dibatalkan oleh RUPSPERSEROAN, sehingga keputusan RUPS pengangkatan lEndangSutidjan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.2.5. Berdasarkan hal tersebut, sejak ditutupnya RUPS tanggal 5 September2016 tersebut, satusatunya Direktur PERSEROAN yang sah serta dapatbertindak mewakili PERSEROAN di dalam dan di luar pengadilan adalahENDANG SUTIDJAN.2.6.

Putusan Nomor 226/Pat.G/2017/PN.JKT.Sel.Rups Tanggal 5 September 2016 Dengan Mengajukan Gugatan A QuoUntuk Membatalkan Keputusan Rups Tersebut2.8.22.10.2.11.Bahwa dalam gugatan a quo, pihak PENGGUGAT telah dengan tegasmengakui keabsahan keputusan RUPS tanggal 5 September 2016dikarenakan pihak PENGGUGAT meminta dilakukannya pembatalankeputusan RUPS tersebut, yang mana keputusan dari RUPS tersebutkemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9tanggal 5 September 2016 dan risalahnya

dituangkan kedalam AktaBerita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September 2016, yang keduanyadibuat oleh Notaris llmiawan Dekrit, S.H., M.H.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT. Bintan IntiSukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);1 (Satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rek.0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk Mutasi Rekening JanuariDesember Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Fotocopy)1 (satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. Bintan IntiSukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTI SUKSES) TahunAnggaran 2007 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2017pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan Tahun Buku2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2015pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa tanggal

Bank BPR Bintan danPT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2015 pada RUPS PT.BIS(Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menyelengarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA ;

3. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA didasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT PASTIMA;

4. Menetapkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luas Biasa) PT. PASTIMA untuk :

1. Laporan Presiden Direktur PT.

Bank Indonesia (PBI) No. 6/23/PBV/2004 tanggal 9 Agustus 2004 danpengeluaran surat tersebut dilakukan setelan RUPS selesai dilaksanakansehingga surat tersebut di atas yang seharusnya dijadikan sebagai salah saturekomendasi dalam RUPS tidak dilakukan.

Tindakan Tergugat ini tidak hanyamerugikan Penggugat sebagai salah satu pengurus yang telah diangkat kembalidalam RUPS PT.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee, di antaranya denganikut hadir dan memberikan pendapat dalam salah satu rapat umum pemegangsaham (RUPS) PT.

BPR Sabee Meusampee, padahal Tergugat mengerti danpaham bahwa kehadirannya dalam RUPS tidak lah dibenarkan, selanjutnyaTergugat juga telah melakukan penekanan (intimidasi) secara exofficio (jabatan)melalui stafnya untuk membuktikan dan mengumpulkan bukti lain gunamemperkuat argumennya, dan di samping itu Tergugat secara tidak langsungdalam jabatannya juga telah mencoba mempengaruhi pemegang saham (BupatiAceh Utara) untuk mendesak agar segera melakukan pengesahan hasil NotulenRapat RUPS;Bahwa akibat

oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/23/PBV2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Pengeluaran surat tersebutdilakukan setelah RUPS selesai dilaksanakan sehingga surat tersebut di atasyang seharusnya dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dalam RUPStidak dilakukan.

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap dokumen yang diajukan oleh sdr.

Tomy kepada Tergugatsangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugat dan seluruhpemegang saham perusahaan tersebut tidak pernah mengadakanRUPS;10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhi ketentuanPasal77 yang menyatakan :(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi,video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengarsecara langsung

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTFem 4~ Berita acara fapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution) RUPS( 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar~) b, Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii.

Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarc. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4i. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4. Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS( a. Untuk Perubahan Data Perseroani.

Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) b. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisah. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d.

Kdi.MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukanperubahan Akta Pendirian terhadap PT.

kepada orang lain;Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkandokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPSnamun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidakoernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia MitraSejahtera;Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN. kdi.Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRASEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ;Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,(Seratus milyar

oleh Kalbi, Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

terkait adanya RUPS LB.

No.60 tanggal 13 Januari 2007yang telah disetujui Menteri Hukum dan Ham dengan Nomor: C05191HT.01.04 Tahun 2007;.Bahwa Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah dengandilakukannya Perubahan UU Perseroan Terbatas dari UU No.1 Tahun 1995menjadi UU No.40 Tahun 2007 yang mana penetapan perubahan AnggaranDasar tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa Tahun Buku 2007 pada bulan April 2008 dan dicatat pada AkteNotaris Emanuel Mali, S.H.

2017 di LabuanBajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, dimana dalam RUPS BankNTT telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Bank NTT yang mengatur tentang periodisasi jabatan dari Direksidan Komisaris yang awalnya hanya dibatasi untuk 2 kali periodisasimenjadilebih dari 2 kali karena adanya kepentingan dari Pemegang Saham Seri Aantara lain oleh Gubernur NTT Drs.

Frans Lebu Raya sehingga dengandemikian maka RUPS tersebut adalah Cacat Hukum karena semestinyaRUPS itu dipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Pemegang Saham.

Dengandemikian maka segala Keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar BankNTT adalah Batal Demi Hukum;Bahwa berdasarkan halhal yang sebagaimana telah terurai diatas,maka dengan ini Penggugat mohon kepada pengadilan untuk kiranya berkenanmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa Yang Berhak Memimpin sebuah RUPS adalahDewan Direksi dan bukan Para Pemilik Saham;.

Frans Lebu Raya selaku Salah SatuPemegang Saham adalah Cacat Hukum karena semestinya RUPS itudipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Gubernur NTT Drs.

No. 465 PK/Pdt/2011sampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Pasal 92 ayat (5) UndangUndang nomor 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut:Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;19.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat

Beringin Janggut, seharusnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara Penggugat harusdiadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberikesempatan kepada Penggugat membela diri. Namun setelah 30 hari darirapat tanggal 6 September 2005, pemegang saham PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana terutangdalam risalah rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuangdalam risalah rapat PT. Beringin Janggut No. 9 tanggal 6 September2005 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII;5. Menyatakan sebagai hukum tidak sah dan atau batal demi hukum segalaproduk hukum yang dihasilkan dengan mendasarkan pada risalah rapatNo. 9 tanggal 6 September 2005 yang tidak sah tersebut;6.

No. 465 PK/Pdt/2011dipertimbangkan dengan benar, yaitu Penggugat pada rapat umum pemegangsaham (RUPS) tanggal 6 September 2005 tidak ada mengajukan pertanggungjawaban, dan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 27 Agustus2005 Penggugat sendiri meminta menunda rapat umum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005, dan ternyata rapat unum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005 Penggugat tidak ada mengajukanpertanggungjawabannya, sehingga Direktur Utama PT.

penanaman modal PTCelebes Minapratama, faktanya Keputusan RUPS PT Celebes Minapratamayang dilampirkan dalam formulir permohonan perluasan penanaman modalkepada Tergugat tidak ditandatangani oleh seluruh pemegangsaham ; Keputusan RUPS PT Celebes Minapratama tertanggal 12 Desember 2011tersebut hanya ditandatangani oleh Direktur Utama PT Celebes Minapratama ;Dengan demikian jelas Keputusan RUPS PT Celebes Minapratama yangdilampirkan bersama Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modalkepada Tergugat

Celebes Minapratama tidakdisebabkan oleh Keputusan Kepala BKPM (Objek Sengketa), melainkandisebabkan oleh Keputusan RUPS PT. Celebes Minapratama. Hal ini diakui sendirioleh Penggugat dengan menyatakan:Bahwa di dalam RUPS tersebut Penggugat telah menyatakanketidaksetujuannya terhadap agenda keputusan RUPS di atas karena jelasakan secara tidak sah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitukepemilikan saham Penggugat dalam PT. Celebes Minapratama akanmenjadi berkurang.

Rekaman pernyataan Keputusan RUPS atauBerita Acara RUPS tidak perlu ditandatangani oleh seluruh pemegangsaham ; 12 Uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Sengketa di dalam perkara ini tidakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

tersebut tidak disetujui Penggugat (Bukti P3), kemudian BeritaAcara hasil RUPS telah ditindaklanjuti oleh PT.

Celebes Minapratama bukan sebagai akibat dari terbitnya ObjekSengketa, melainkan karena RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Desember 2011 (BuktiP3). Oleh karena itu gugatan Penggugat secara perdata seyogyanya ditujukan terhadappihakpihak pemegang saham yang menyetujui isi atau hasil RUPS Luar Biasa, bukanterhadap terbitnya Objek Sengketa sebagai tindak lanjut dari hasil RUPS Luar Biasa yangdimohonkan oleh PT. Celebes Minapratama.

Rapat Umum Pemegang saham RUPS dapat dilaksanakanberdasarkan Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.Bahwa dalam Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) terdapat dalam Pasal 86 ayat 1 menyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukanJumlah kuorum yang

Bahwa namanama peserta RUPS dan atau RUPS LB PT. Pikiran RakyatBandung. Secara fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan suratkuasa penunjukan terhadap para perserta RUPSLB tanggal 22 Juni 2016tidak dicabut oleh si pemberi kuasa, dengan demikian secara hukum haksuara atassaham PT.

,Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandungyang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala,SH. Budi Handokodikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandungmewakili dari ahli waris almarhum H. Sanul Wisoko, dan suaranyadalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktupengangkatan H.

Telah membuat kebijakan dengan menjual beberapa asset Perusahaantanpa melalui RUPS sesuai dengan diamatkan oleh Anggran DasarPerseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung.5.4.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 olehPenggugat secara legalitas tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdidaftarkan dan dicatat di Kementrian Hukum dan HAM RI, peserta yanghadir dalam rapat RUPS Tahunan itu sebagian yang hadir adalah pesertayang mengikuti dan menghadiri RUPSLB tanggal 22 Juni 2016, yangdikatakan oleh Penggugat bukan pemegang saham PT.