Ditemukan 839 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domestus domestik domestein dorestia domesia
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, SH., MH.
Terdakwa:
ANDRI SALMAN, ST
218 — 100
  • Hasil No. 207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;
  • Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;
  • Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;
  • Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;
  • Asli 1 (satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;
  • Asli 1 (satu) Bundel perihal Domestic
    116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.yakAsli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic
    Tanggal 01 Agustus 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-06-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — AWING Bin MISIN
398 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT. Dongwoo ke PPLI bulan Mei tahun 2004 dan bulan Agustus 2004, 1Hal. 60 dari 76 hal. Put.
    Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-03-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 175/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2018 — FICO CORPORATION CO.Ltd >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) CS
157 — 116
  • There shall not be imposed substantially more onerousconditions or higher fees or charges on the recognition or enforcementof arbitral awards to which this Convention applies than are imposed onthe recognition or enforcement of domestic arbitral avards.Terjemahan bebas sebagai berikut :Setiap Negara Penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusanarbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuaidengan aturan procedural di wlayah di mana putusan itu akandiandalkan, sesuai dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 30-11-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK;
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Mizuho Indonesia, dan OCMOpportunities Fund H, L.P melawan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan The Depository Trust Company,Cede & Co, Oaktree Capital Management LLC, Gramercy AdvisorsLLC, General Electric Capital Corporation, Gryphon Domestic VI,LLC, OCM, Opportunities Fund III, LP, Columbia/HCA MasterRetirement Trust, Indah Kiat International Finance Company B.V.
Pengadilan PA BITUNG Perdata Agama
Register : 05-11-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA BITUNG Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Bitg
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 29
  • penghasilan suami.Adapun jumlah penghasilan Tergugat sebagai suami, oleh Majelis Hakim, diukurmenurut standar umum penghasilan di wilayah tempat tinggal Tergugat, yaitu UpahMinimum Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu Rp. 2.303.710,00 (dua jutatiga ratus tiga ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dengan penghitunganberdasarkan pada Pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun2015, dengan perhitungan upah minimum dengan formula prosentase inflasiditambah prosentase pertumbuhan domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1527 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan Jax Treaty adalah lexspecialis dari UU PPh (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh) dan apabila terjadiperbedaan pengaturan antara UU PPh dan Tax Treaty, maka ketentuan dalam TaxTreaty yang diberlakukan (Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws);Bahwa menurut Pemohon Banding, status hukum P3B (Jax Treaty)merupakan "lex specialis dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, sehingga sesuai dengan asas hukum "lex specialis derogat lexgeneralis" maka ketentuan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
802 — 459
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Yang dimaksud dengan "fihak lain" itu ialah pemerintah daerah,pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan "domestic capital" yangprogresip.Pasal 13.Ayat 1, 2 dan 3.Sudah dij elaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial yangberperikemanusiaan dalam bidang agraria.Pasal 14.Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam penjelasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 09-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2015 — PT. MANDALA AIRLINES
920 — 667
  • PEMOHON selanjutnya jugatelah berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengkombinakasikan penerbanganinternational dan domestic serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkongke Denpasar. Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektorpenerbangan Indonesia, PEMOFION terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis danselanjutnya PEMOHON tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan denganpengeluaran yang harus dikeluarkan.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 25-06-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 548/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 25 Juni 2015 — YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA melawan NURAINI DJUNAIDAH Dkk
58 — 22
  • Karena peran sejarahnyayang begitu besar dan mendalam itu, maka Kawasan Masjid Agung Sunan Ampelmempunyai daya tarik bagi wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegarauntuk mengunjunginya, sebab itu secara langsung maupun tidak langsung memberikandampak positif yang besar bagi perkembangan kawasan tersebut dari berbagai aspek.Karenanya itu pula Pemerintah kemudian menetetapkan kawasan Masjid Agung SunanAmpel sebagai Kawasan Wisata Religi ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 27-02-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JASA ANSKASA SEMESTA, Tbk., diwakili oleh MARIANNE LUDWINA HASJI
154 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cargo Handling Service, terdiri dari:Export Handling;Import Handling;Domestic Handling;Rush Handling/Transshipment Handling;Cargo Document & Clearance;2929 5 pSpecial Handling;Bahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klienutama Pemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Lufthansa GermanAirlines, dan lainlain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA;
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adanya secondary adjustment yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebuttelah sesuai dengan OECD yang mendefinisikan secondaryadjustments dalam the Glossary of the OECD TransferPricing Guidelines (TPG) sebagai berikut :"an adjustment that arises from imposing tax on a secondarytransaction in transfer pricing cases", and a secondarytransaction as a constructive transaction that some Statesassert under their domestic transfer pricing legislation afterhaving proposed
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-02-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Februari 2012 —
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Passenger Handling services, terdiri dari :Departure Control;S &Arrival Control;Special Assistance;Qa 9Ticketing Services;@Security Services;7ABaggage Handling;Airport Lounge Services;Ramp handling, terdiri dari :Flight Operations;Sc > hb @Weight & Balance;ULD Control;Qa 9Ramp Equipment;Aircraft Servicing;& Cargo Handling Service, terdiri dari :Export Handling;Ss fImport Handling;Domestic Handling;Rush Handling/Transshipment Handling; 2 9Cargo document & Clearance;f Special Handling;Bahwa perusahaan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 192/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 8 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : ROBERT LIM Diwakili Oleh : APRILIANSYAH, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat II : ELNA Diwakili Oleh : APRILIANSYAH, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. SUNARTOMO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. RESTU INSAN SEJAHTERA Diwakili Oleh : PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
146 — 47
  • maka hal itulah seharusnya kita menunggu Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut sehingga jelas duduk perkaranya yang sebenarnya, apakahPermohonan tersebut diterima atau ditolak namun sampai saat ini belumada jawaban yang pasti dari Bupati Kutai Timur.2. keberatan keduaBahwa dalam pertimbangan putusan halaman 57 paragraf 4,Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakimyang menyatakan "bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan buktisurat bertanda P5 berupa Funds Transfer to Domestic
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GERRY ANDERSON GULTOM SH
Terdakwa:
ZAWE
120 — 50
  • kali masuk ZEEIIndonesia.2.Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui tidak dapat dan tidak mampumembayar denda yang akan dijatuhkan Majelis.Analisis yuridis.Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.SusPrk/2019/PNMdn1.Setiap negara yang merdeka mempunyai kedaulatan penuh (Absolutesovereignty) menurut Jean Bodin (1530 1596) menyatakan pengertiankedaulatan adalah Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melaluilembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain termasuk menjalankanhukum nasionalnya (domestic
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 20-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
2.EMA MULIAWATI,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
Yunus Emre Senbayik Alias Emre
434 — 381
  • Bank BNI mengalami merugian materi kaena banyaknyapengaduan dari Nasabah yang terkena pengambilan dataNasabah/Skimmin d ATM Bank BNI yang dipasang alat untuk melakukantindakan Skimming tersebut, dimana Bank BNI sudah banyak menggantirugi uang naabah yang hilang akibat tindakan Skimming dan juga namaBank BNI dalam hal ini juga tidak bai/ouruk dimata Nasabah/Costumerdan masyarakat lainnya, baik domestic maupun internasional karenabanyak terjadi skimming di ATM BNI sehingga berdampak buruk danmerugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904 K/PDT.SUS/2009
PT. PERTAMINA EP; PT. LIRIK PETROLEUM, DKK.
555 — 335 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembatalan berdasar faktafakta yuridis yang dikemukakan pada halaman 25 danseterusnyapermohonan yang terdiri dari:1) Pada angka 82 Final Award, terdapat pernyataan hukum (legalstatement) yang menyatakan tidak jelas Klasifikasi arbitrase yangdiperiksa dan diselesaikan oleh majelis arbitrase :a. apakah domestik, ataub. apakah internasional.Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi:"The Tribunal has not heard argument and does not propose todecide whether this arbitration is properly classified as a domestic
    It shall also apply to arbitral awards not consideredas domestic awards in the State where their recognitionand enforcement are sought."Terjemahan:"Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaanputusan arbitrase yang dibuat dalam wlayah suatu negara selainnegara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasetersebut dimintakan, dan timbul karena adanya perbedaanHal. 86 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/20095.2subyek, baik orang maupun badan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1619/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesar Rp5 tidak dapat dikreditkan akanmemberikan keadilan kepada semua usaha sesuai dengan prinsipequality before the law sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 BUU PPN dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law yakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jeniskegiatan usaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi dll),kepemilikan (apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1572/B/PK/PJK/2016ditentukan dalam Pasal 16B UndangUndang PPN dan Pasal 27 ayat(1) UUD 1945;Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the lawyakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jenis kegiatanusaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi dll), kepemilikan(apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic atau orang/perusahaan asing).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MANUFACTURING INDONESIA
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membuktikan adanya harga transfer yang tidak wajaryang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Mitsui &Co.Ltdtidak harus sematamata dari masalah kepemilikan namundapat juga dari penguasaan manajemen ataupun teknologi.Bahwa oleh karena transaksi yang disengketakan dalamperkara banding ini melibatkan perusahaan dari dalam dan luarnegeri, maka pembuktian adanya hubungan istimewaseharusnya tidak sematamata dilihat pada prosentasekepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PPhkarena ketentuan ini merupakan domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 —
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Domestic Handling;d. Rush Handling/Transshipment Handling;e. Cargo document & Clearance;Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2011f. Special Handling;Bahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klien utamaPemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Lufthansa GermanAirlines, dan lainlain. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani antara perusahaan Pemohon' Banding dengan perusahaanpenerbangan luar negeri tersebut sebagaimana terlampir.