Ditemukan 752 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umumâ umumã umumm umum umurâ umum0 umuml umumn umumu umumb umumt
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2012 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID/TPK/2012/PN.TK
Tanggal 18 Juli 2012 — - JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN - MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA
65 — 15
  • WATAWA menyatakantidak keberatan dan membenarkannya.KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM1. Saksi Ahli dari Kantor BPKP Perwakilan Lampung : UDE SUJANA, AKBin ENDIN SYAIFUDIN., di bawah sumpah menerangkan: Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar BAP tersebuttandatangan saya. Bahwa, keterangan saksidalam BAP tersebut masih saksi ingat danketerangan saksi tersebut adalah benar. Bahwa, saksi bertugas pada BPKP perwakilan lampung.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 28 Februari 2014 — SATRIO, AMD. BIN H. ABU BAKAR
44 — 15
  • Dulan Dari ditandatangani POKJA pelelangan umum1 (satu) lembar asli Surat Nomor 96 /POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011 tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi danverifikasi yang ditujukan kepada CV.Bunga Tanjung yangditandatangani POKJA Pelelangan Umum.3 (tiga) lembar asli Berita Acara hasil pelelangan No : 98/POKJALU/kapal 3.
    Dulan Dari ditandatangani POKJA Pelelangan umum1 (satu) lembar asli surat Nomor 96/POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011 tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi danverifikasi yang ditujukan kepada CV.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Januari 2013 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP ; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
197 — 104
  • Barata Indonesia (Persero) Departemen Personalia & Umum1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia(persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang PenyempurnaanOrganisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Direktorat Pemberdayaan Keuangandan SDM 2 20992 22222 nnn nnn nnn nnn nena nnn1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor ; P1 09 053 tanggal 7Okt 2009 yang ditandatangani Ir. R. AGUS H.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
151 — 30
  • UMUM1. Mobilisasi Ls 1 34.450..00 34.450.00002. ManajemenKeselamatan Ls 1 3.950..000 3.950..000Lalu LintasJumlahhargapekerjaanDivisi 1 38.400.000,0(masukpadaRekapitulasiDaftarKuantitasdanHarga) 0DIVISI 2. DRAINASE1. GalianUntukSelokan, M3 360) 72.308,89 26.031.200,4Drainase Dan Saluran Air 02. PekerjaanPasanganBatu M3 12 713.444,24 8.561.331,27Dengan Mortar3.
    UMUM1. Mobilisasi Ls 1 34.450..000 34.450.0002. ManajemenKeselamatanLalu Lintas Ls 1 3.950..000 3.950..000JumlahhargapekerjaanDivisi 1 38.400.000,00(masukpadaRekapitulasiDaftarKuantitasdanHarga)DIVISI 2. DRAINASE1. GalianUntukSelokan, Drainase Dan M3 360 72.308,89 26.031.200,40Saluran Air2: PekerjaanPasanganBatuDengan Mortar M3 12 713.444,24 8.561.331,273.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — SISKA FUJIYANTI, S.E.;
59 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum1. Peraturan hukum diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimanamestinya.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Kwg
Tanggal 26 Juni 2018 — PT. PERTIWI LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Lawan: 1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN KARAWANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon I; 2. PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II; 3. PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PT PSBI, selanjutnya disebut sebagai Termohon III. 4. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KJPP MBPRU, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
248 — 219
  • PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARATSEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUANKEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILANNEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM1.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
643 — 397
  • Umum1. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukanmelalui:a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; danb. Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.2. Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izinlingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKLUPL dilakukan olehMenteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya.3.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 14-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 7/PID.TPK/2020/PT BBL
Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : CANDRA, SE alias CANDRA Bin H. MUHAMMAD IDRUS.
Terbanding/Penuntut Umum : FRANS JOMAR KARINDA, SH
221 — 70
  • Sertifikasi Luminer untukSNI 046973.2.32005Pencahayaan Jalan Umum1) SNI ISO 9001:20082) ISO 14001:2015J. SertifikasiSNI SOProdusen :3) ISO OHSAS18001:2007Halaman 37 dari 136 halaman Put No 7/ Pid TPK / 2020 / PT BBL2.PV MODULES(PHOTOVOLTAIC)SOLAR CHARGECONTROLLER(SCC) /BATTERYCHARGEREGULATOR(BCR)CHARGING MPPTPUSLITKIMLIPI /Laboratorium PengujianK. SertifikasiHasilPengukuranDalam Negeri YangTerakreditasi KANKementerianL. SertifikasiTKDN (TingkatKandungan Dalam Negeri)PerindustrianRIMinimal 30%M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
391 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12/2008 tanggal 24 Desember 2008 pada Bab VIItentang Perhitungan Kerugian Negara/Daerah halaman 59Bagian D tentang TahapanTahapan Pemeriksaan padaangka 15 tentang Pelaporan Pemeriksaan dijelaskan bahwalaporan hasil pemeriksaan investigatif harus menyajikanbentuk dan susunan laporannya pemeriksaanan sebagaiberikut :BAB : SimpulanMenguraikan jumlah nilai kerugian Negara yang terjadiakibat perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindakpidana korupsi yang dilakukan oleh pihakpihak terkait ;BAB II : Umum1
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SURATNO, SE Bin SUMARNO
67 — 18
  • Menentukan = langkahlangkah perbaikan = atas berbagaipenyimpangan kebijakan dalam bidang perencanaan, pelayanaan,sekretariat.Wewenang Direktur Umum1.Bersamasama Direktur Utama dalam rangka mengurus kekayaandan asset PD. BKK Eromoko2.
    Meneliti semua dokumen administrasi yang berkaitan denganbidang perencanaan, pelayanan dan sekretariatHalaman 124 dari 239 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN Smg3.Bersamasama Direktur Utama merumuskan, menetapkan danmenempatkan pegawai berdasarkan pada struktur organisasi yangada secara menyeluruh, termasuk pemberian penghargaan dansangsi terhadap seluruh pegawaiTanggung jawab Direktur Umum1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
58 — 23
  • Dulan Dariditandatangani POKJA pelelangan umum1 (satu) Iembar ash Surat Nomor 96 /POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi dan verifikasi yang ditujukankepada CV.Bunga Tanjung yang ditandatangani POKJA Pelelangan Umum.3 (tiga) lembar asli Berita Acara hasil pelelangan No : 98/POKJALU/kapal 3GT/APBD/DKP/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani POKJApelelangan umum barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan TA.2011.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pelelangan
    Dulan Dariditandatangani POKJA pelelangan umum1 (satu) lIembar ash Surat Nomor 96 /POKJA/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011tanggal 23 September 2011 perihal klarifikasi dan verifikasi yang ditujukankepada CV.Bunga Tanjung yang ditandatangani POKJA Pelelangan Umum.3 (tiga) lembar ashi Berita Acara hasil pelelangan No : 98/POKJALU/kapal 3GT/APBD/DKP/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani POKJApelelangan umum barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan TA.2011.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pelelangan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp.
Tanggal 9 September 2015 — Ir. JUNAIDI ABBAS, MM Bin ABBAS
101 — 18
  • BANGUNAN PERMUKIMAN1 Rumah Transmigran dan jamban 25,00 Unit Rp 32.532.276,14 Rp 813.306.903,44Keluarga T36Sub Total C Rp 813.306.903,44IV BANGUNAN FASILITAS UMUM1 Rumah lbadah (Masjid) 0,00 Unit Rp 155.956.000,00 Rp 0,002 Gudang Unit 0,00 Unit Rp 89.594.000,00 Rp 0,003 Rumah Petugas 0,00 Unit Rp 147.800.000,00 Rp 0,004 BalaiDesa 0,00 Unit Rp 157.845.000,00 Rp 0,00Sub Total D Rp 0,00V SARANA AIR BERSIH1 Sumur Gali 15,00 Paket Rp 4.000.000,00 Rp 60.000.000,002 Gentong Plastik 40,00 Buah Rp 585.000,00
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
114 — 70
  • berdasarkan peraturan perundangundangan in litis, makadapat diartikan Obyek Sengketa a quo dalam perkara in litis adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan atau disebut juga Pejabat Tata usaha Negaraberupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksudkan dalam Obyek Gugatan telah memenuhi rumusanUndangundang.Konkrit umum1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-10-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1025 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — MARYANI binti MARTO UTOMO;
152 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta padatanggal 22 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II pada pokoknya sebagai berikut:Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum1
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS/2011/PT-MDN
Tanggal 17 Nopember 2011 — H.HADI ASHARI NST,SOS.MM
57 — 22
  • atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukanoleh terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dengan cara sebagaiberikut: 28e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan SepakbolaSidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor : SKEP001/PS.SIDIMPUAN/III/2008tanggal 10 Maret 2008, struktur organisasi PS SIDIMPUAWN adalah sebagaiberikut :Pembina / PenasehatKetua UmumWakil Ketua UmumSekretarisWakil Sekretaris UmumBendahara Umum1
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/ /2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — Dra.Hj.MURNIATI Binti H.MARKO KUSUMO
56 — 19
  • Yang diajukan Penuntut Umum1. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaanalat alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak No.800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilaikontrak Rp. 4.103.900.000, ( Empat milyar Seratus Tiga JutaSembilanratus ribu rupiah ) terdiri dari :a). Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 058/SP2DLS (BL) /RSUD/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditanda tanganni olehKuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP,SEb).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 201 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2016 — HJ. TATTY GUSWATI Binti H. SOBANDI
62 — 19
  • UMUM1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahunanggaran 2013 Nomor : DIPA 044.01.1.622297/ 2013. II.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
224 — 95
  • KONTRAK cco PEMERIKSAAN Prosentase KETERANGANaL DEVISI TL UMUM1 Mobilisasi Ls 1,000 1,000 0,49 49,46% Sebagian DikerjakanI. DIVISI 3. PEKERIAAN TANAH1 Galian Biasa M3 550,250 1.010,190 757,44 74,98% Volume Berkurang2 Timbunan Biasa M3 48.749,000 50,588,000 50.588,00 100,00% Tetap3 Timbunan Pilihan M3 20.000,000 22.130,000 14.366,15 64,47% Volume BerkurangI. DIVISI 7.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
155 — 42
  • Wijaya Karya (Persero) Tbk.Nomor PS.02.03/C.WIL IV.003/2009 tanggal 14 Desember 2009 Perihalsanggahan pengumuman pemenang pelelangan jasa pemboronganpekerjaan pembangunan dermaga trestle di Pelabuhan KubangsariKecamatan Ciwandan, Cilegon.1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :615/1011/SPMK/PPKDPU/2009 tanggal 22 Desember 2009.1(Satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Struktur Organisasi ProyekPembangunan Dermaga Trestle Dinas Pekerjaan Umum1(Satu) bundel dokumen asli
    Wijaya Karya (Persero) Tbk.Nomor PS.02.03/C.WIL IV.003/2009 tanggal 14 Desember 2009 Perihalsanggahan pengumuman pemenang pelelangan jasa pemboronganpekerjaan pembangunan dermaga trestle di Pelabuhan KubangsariKecamatan Ciwandan, Cilegon.1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor :615/1011/SPMK/PPKDPU/2009 tanggal 22 Desember 2009.1(Satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Struktur Organisasi ProyekPembangunan Dermaga Trestle Dinas Pekerjaan Umum1(Satu) bundel dokumen asli
    Wijaya Karya (Persero) Tbk.Nomor PS.02.03/C.WIL IV.003/2009 tanggal 14 Desember 2009 Perihalsanggahan pengumuman pemenang pelelangan jasa pemboronganpekerjaan pembangunan dermaga trestle di Pelabuhan KubangsariKecamatan Ciwandan, Cilegon.1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor : 615/1011/SPMK/PPKDPU/2009 tanggal 22 Desember 2009.1(Satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Struktur Organisasi ProyekPembangunan Dermaga Trestle Dinas Pekerjaan Umum1(Satu) bundel dokumen asli
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO
67 — 9
  • Yang diajukan Penuntut Umum1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser UtaraNomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan PejabatHal. 142 dari 150 hal. Put.No.23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr.10.11.Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara Tahun Anggaran 20081 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi PembangunanRuah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An.